dasar2 administrrasi negara

7/25/2019 Dasar2 Administrrasi Negara

1/35

BAB I

PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

Pada era modern saat ini, perkembangan ilmu administrasi sangat pesat

dan mencakup hampir seluruh elemen organisasi dalam masyarakat, termasuk

negara. Untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menjalankan tugas-

tugasnya, negara sangat membutuhkan administrasi yang sistematis dan efisien

agar tidak terjadi kendala berarti dan dapat menjaga kestabilan dalam kehidupan

masyarakat. Bahkan baik buruknya suatu administrasi dalam suatu negara, dapat

menjadi cerminan sebagai kualitas hidup masyarakat dalam negara tersebut.

Administrasi negara merupakan salah satu kekhususan dari administrasi

yang bersifat umum. Karena administrasi adalah suatu sistem, maka administrasi

negara juga adalah suatu sistem. Administrasi negara juga mempunyai banyak

sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori.

Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam

lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan yang kedua,definisi yang

meliha t cakupan ad mini st rasi neg ara meliput i semu a cabang

pemerintahan dan ha l-ha l yang berka itan den gan publ ik.

erdapat hubungan interaktif antara adminstrasi negara dengan

lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial,

unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi

penampilan ad ministr asi negara .

!


2/35

I.II RUMUSAN MASALAH

".""." Pengertian administrasi negara

".""."" Pengertian sistem adminsitrasi negara

"."".""" #istem administrasi negara di "ndonesia

I.III TUJUAN

ujuan dari pembuatan makalah ini adalah agar dapat memberikan

pemahaman dan pengertian mengenai administrasi negara dan diharapkan agar

apa yang telah dipahami dapat menjadi suatu pemahaman dalam melaksanakan

kehidupan bernegara, serta dapat menajdi $arga negara "ndonesia yang dapat

menghargai pemerintahan di "ndonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

II.I PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA

#ebelum memahami apa itu administrasi negara, alangkah baiknya untuk

meninjau ulang pengertian administrasi dan negara. %enurut &erbert A. #imon

'!()(* Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok untuk

bekerjasama mencapai tujuan bersama. #edangkan pengertian negara menurut

&erman +iner adalah organisasi ke$ilayahan yang bergerak di bidang

kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang

multi dimensional untuk penga$asan pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi.

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup

semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai

administrasi. #ekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. iga


3/35

unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan

kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat

mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan

pemerintahan atau adminsitrasi negara. #ebagai ilmu, administrasi mempunyai

berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.

Administrasi negara sering disebut sebagai administrasi publik terjemahan

dari public administration. ika kata public diterjemahkan sebagai negara, maka

akan terasa serba dominasi kekuasaan negara. Demikian juga jika diterjemahkan

sebagai masyarakat, akan berkonotasi pada kebebasan yang liberalistik. #ehingga

perlu keseimbangan dalam sistem administrasi negara "ndonesia.

Administrasi negara merupakan salah satu kekhususan dari administrasi

yang bersifat umum. Karena administrasi adalah suatu sistem, maka administrasi

negara juga adalah suatu sistem. Administrasi negara juga mempunyai banyak

sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori.

Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam

lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan yang kedua, definisi yang

meliha t cakupan ad mini st rasi neg ara meliput i semu a cabang

pemerintahan dan ha l-ha l yang berka itan den gan publ ik.

Adminsitrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik

dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan

atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif,

eksekutif, serta peradilan.

Adapun pengertian dari beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian

tentang administrasi negara. eonard D. /hite '!()0* menyebutkan bah$a dalam

1


4/35

pengertian yang luas, administrasi negara terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan

yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijakan negara . Drs.

#oe$arno &andayaningrat '!(02*, menyatakan bah$a administrasi negara adalah

kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit

adalah kegiatan departemen3non departemen dalam melaksanakan pemerintahan.

Pfiffner 4 Presthus '!(25* mendefinisikan administrasi negara sebagai koordinasi

upaya-upaya indi6idu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan negara.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bah$a sistem administrasi

negara bisa diartikan secara sempit dan luas serta mempunyai tujuan untuk

me$ujudkan kebijakan negara, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan

masyarakat3melayani masyarakat. Administrasi negara dalam arti luas mencakup

kegiatan negara yang berarti mencakup keseluruhan lembaga negara dalam rangka

me$ujudkan tujuan dan cita-cita negara. #edangkan dalam arti sempit merupakan

keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka me$ujudkan tujuan dan

kebijakan pemerintah3negara.

II.II PERSPEKTIF SEJARAH PERTUMBUHAN ADMINISTRASI

NEGARA

Pada dasarnya, administrasi negara sudah ada bersamaan dengan

keberadaan sistem politik di suatu negara. Administrasi negara berfungsi untuk

mencapai tujuan program yang ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Perkembangan ilmu administrasi publik dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu

lain, seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, manajemen, ekonomi, dan lain-lain.

7


5/35

Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan

publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk me$ujudkan

kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara

tidak dipandang sebagai administrasi 8of the public9, tetapi sebaliknya adalah

administrasi 8for the public9. "de ini sebenarnya bukanlah baru. :rientasi

semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran ;onfucius dan dalam

8pidato pemakaman9 Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa %esir kuno.

#elama abad !2-!0 tonggak kemapanan administrasi negara erman dan Austria

telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai

teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika,

terutama setelah negara ini merdeka.

Pada abad ke-!0 di !-!)? Pamudji,

!((1> 5(-!7!*. #ebagai satu bidang akademis, administrasi publik mengenal lima

)


6/35

paradigma yang menurut =olimbie$sky 'dalam &enry, !(0(> !* berkisar pada

persoalan 8lokus9 dan 8fokus9. okus adalah tempat atau letak, sedangkan fokus

adalah apa yang dipelajari.

II.III PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA

Artikulasi perkembangan administrasi negara dapat dikaitkan dengan

perkembangan paradigmanya. &enry '!(0(>-* mengemukakan lima paradigma

administrasi publik3negara >

1. Dikotomi Politik-Administ!si "1#$$-1#%&*

Periode ini ditandai dengan peluncuran buku yang ditulis oleh +rank .

=oodno$ dan eonardo D. /hite. =oodno$ menyatakan ada dua fungsi dari

pemerintahan. Pertama, fungsi politik yang menyangkut pembuatan kebijakan

atau pengekspresian kemauan negara. Kedua, fungsi administrasi yang

menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dua fungsi

pemerintahan ini dicontohkan dengan baik oleh sistem pemisahan kekuasaan di

Amerika #erikat ketika itu. /alaupun demikian, pada dasarnya =oodno$

berpendapat bah$a administrasi publik semestinya berpusat pada birokrasi

pemerintahan. Administrasi publik mulai memperoleh legitimasi akademik pada

tahun !(@an, khususnya setelah terbit karya eonardo D. /hite. /hite secara

tegas menyatakan politik seharusnya tidak mencampuri administrasi dan

administrasi publik harus dianggap sebagai studi ilmiah dan dapat bersifat bebas

nilai. #edangkan misi pokok administrasi publik adalah keefisienan dan

keekonomisan. Pada periode pertama ini jelas terlihat bah$a administrasi publik

menekankan pada lokus yaitu tempat di mana administrasi publik harus berada.

2


7/35

ika dihubungkan dengan kuartet 'empat serangkai* teori Bailey deskriptif,

normatif, asumtif dan instrumental jelas bah$a 2 administrasi publik

berorientasi pada aspek normatif.

%. Pinsi' Administ!si P()lik "1#%*-1#+*,

Periode kedua dia$ali dengan terbitnya karangan /.+. /ilioughby yang

berjudul Principles of Public Administration. Pada masa itu, diasumsikan adanya

beberapa prinsip administrasi yang bersifat uni6ersal, berarti tidak dibatasi oleh

dimensi ruang dan $aktu. Prinsip administrasi berlaku pada setiap lingkungannya

tanpa memandang bentuk budaya, fungsi, lingkungan, misi dan institusi.

#ehingga, prinsip administrasi itu dapat diterapkan di mana saja baik di negara

maju maupun di negara yang sedang berkembang. okoh-tokoh dalam periode in

antara lain adalah %ary Parker +ollet, &enri +ayol, ames D. %ooney dan Alan ;.

eiley. Para pakar teori organisasi sering menggelari tokoh-tokoh tersebut sebagai

penganut maChab manajemen administratif, karena fokusnya pada hirarki dalam

organisasi. Pada periode ini pula muncul uther &. =ullik dan yndall Ur$ich

yang mengintrodusir tujuh prinsip administrasi yakni Planning,:rganiCing,

#taffing, Directing, ;oordinating, eporting, Budgeting yang disingkat

P:#D;:B. Pada periode tahun !(10-!(75, ;hester ". Barnard muncul dengan

memperkenalkan buku berjudul he +unctions of


8/35

+. Administ!si P()lik S)!!i Ilm( Politik "1#/$-1#*$,

Pada periode akhir tahun !(1@an, muncul kritik yang tajam terhadap

administrasi publik, seperti dilontarkan oleh #imon. Akibatnya, administrasi

publik kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan

mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus yang ditujukan

kepada birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus.

Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali segala jalinan

konseptual antara administrasi publik dan politik. Eamun, konsekuensi upaya

tersebut hanya menciptakan koridor studi yang akhirnya mengarah pada

keterampilan belaka. Dengan demikian, $ajar jika publikasi tentang administrasi

publik pada tahun !()@an hanya berbicara tentang penekanan fokus, satu $ilayah

kepentingan dan bahkan sinonim dengan ilmu politik. ingkasnya, periode ini

ditandai dengan penekanan lokus yaitu pada birokrasi pemerintahan, sedangkan

tulisan yang muncul berusaha mengaitkan administrasi dengan ilmu politik.

%enurut "slamy '!((7> 2-5*, fokus administrasi publik pada tahapan ini semakin

berkurang.

0. Administ!si '()lik s)!!i Ilm( Administ!si "1#/&-1#*$,

%elihat posisinya sebagai 8$arga negara kelas dua9 dalam ilmu politik,

maka tokoh administrasi publik mulai mencari alternatif lain, yaitu menjadikan

administrasi sebagai ilmu. etapi, baik dalam ilmu politik maupun dalam ilmu

administrasi, administrasi publik tidak kelihatan indentitas dan spesifikasinya.

Paradigma keempat ini terjadi hampir bersamaan $aktunya dengan berlakunya

paradigma ketiga. "stilah ilmu administrasi di sini diartikan sebagai segala studi di

0


9/35

dalam teori organisasi dan manajemen. eori organisasi yang semula

dikembangkan oleh para psikolog, sosiolog dan para ahli administrasi niaga serta

para ahli administrasi publik diangkat untuk lebih memahami perilaku organisasi.

#ementara itu, ilmu manajemen lebih berdasar pada hasil penelitian dari para

pakar statistik, analis sistem, ekonom dan pakar administrasi publik, dengan

tujuan untuk meningkatkan efekti6itas program secara lebih tepat dan efisien.

Pada kasus ini, fokus lebih dipentingkan daripada lokus. okoh yang

mempeloporinya antara lain adalah ames =. %arch dan &erbert #imon, ichard

;yret dan %arch, ames %arch, ames D. homson, dan sebagainya. Pada

tahapan ini ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu

manajemen. Eamun, sebagaimana pada paradigma , ilmu administrasi lebih

banyak mengetengahkan fokusnya daripada lokusnya, dan administrasi dan

prinsipnya tetap sama dimana pun berada. Pada tahun !(2@an, muncul

8pengembangan organisasi9 sebagai bagian dari ilmu administrasi. 0 #pesialisasi

baru ini menarik perhatian sarjana ilmu administrasi publik, tetapi kemudian

muncul masalah baru tentang garis demarkasi yang memisahkan administrasi

8public9 dengan administrasi 8pri6ate9. #elain itu, pengertian publik dalam

administrasi publik juga diperdebatkan, sehingga paradigma keempat ini belum

dapat mengatasi masalah lokus administrasi publik.

/. Administ!si P()lik s)!!i Administ!si P()lik "1#*$ kini,

/alaupun belum diperoleh kata sepakat mengenai fokus dan lokus

administrasi publik, tetapi pemikiran #imon tentang dua aspek yang perlu

dikembangkan dalam disiplin administrasi publik kembali mendapat perhatian

serius. Kedua hal tersebut adalah> '!* para pakar administrasi publik yang

(


10/35

meminati pengembangan satu ilmu murni mengenai administrasi, dan '* satu

kelompok lebih besar yang meminati persoalan kebijakan publik. Aspek pertama

terlihat dari perkembangan dalam teori organisasi selama dua puluh tahun

terakhir. eori tersebut lebih memusatkan perhatian pada> bagaimana dan

mengapa anggota organisasi bertingkah lakuF Dan bagaimana dan mengapa

keputusan tertentu dibuatF, daripada mempersoalkan bagaimana hal tersebut akan

terjadiF Disamping itu, juga terlihat adanya kemajuan yang dicapai dalam teknik

manajemen yang juga menggambarkan apa yang telah dipelajari dari pengetahuan

teoritis tentang analisis organisasi. %engenai aspek kedua, terlihat adanya

kemajuan dalam merencanakan lokus administrasi publik yang rele6an bagi para

administrator publik. Perkembangan lainnya yang terlihat ialah para pakar

administrasi publik semakin terlibat dalam pengembangan ilmu kebijakan,

ekonomi politik, proses pembuatan dan analisis keputusan serta dengan ukuran

hasil kebijakan. Aspek terakhir ini dapat dianggap sebagai bentuk pertalian fokus

dan lokus administrasi publik. Paradigma ini distimulasi dengan pendirian the

Eational Association of #chools of Public Affairs and Administration 'EA#PAA*.

+ormasi lembaga ini tidak hanya menandai perkembangan administrasi publik,

melainkan pula menunjukkan kepercayaan diri administrasi publik.

II.I2 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

II.I2.I Pnti!n Sistm

eori sistem menjadi bagian penting dalam kajian dan terapan administrasi

negara, karena administrasi negara sendiri adalah suatu sistem. Pengertian sistem

seperti disebut dalam Kamus erbaru Bahasa "ndonesia ' @@0> )((*, adalah

!@


11/35

merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga

membentuk suatu totalitas. #edangkan menurut #umantri '!(52> !5*, sistem

merupakan sekelompok bagian-bagian yang yang bekerja bersama-sama untuk

melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat

menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi

atau setidak-tidaknya sistem yang sudah ter$ujud akan mendapat gangguan.

Pengertian tentang sistem juga dikemukakan oleh Pamudji '!(0!> 7*, sistem

adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu

himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu

kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. #edangkan Atmosudirdjo

' !(51* dalam #yafiie '@@(> !*, mengemukakan bah$a sistem adalah suatu

jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema

atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu

usaha atau urusan. =abriel A. Almond mengartikan sistem sebagai suatu konsep

ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan

suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. #ementara itu,

#coderbek memberikan definisi sistem dan sekaligus didalamnya mengandung

penjelasan ciri-ciri sistem. #istem didefinisikan sebagai seperangkat tujuan yang

bersama-sama dengan interelasi diantara tujuan dan diantara atribut-atributnya

dihubungkan satu sama lain, serta dihubungkan dengan lingkungan sedemikian

rupa sehingga membentuk satu keseluruhan. ussel . Ackoff bahkan secara

singkat membatasi sistem sebagai seperangkat elemen yang saling melakukan

interaksi ' #antosa, @@0> 5(*. Berpikir secara sistemik berarti secara menyeluruh,

yaitu hal-hal yang didekati tidak lagi bera$al dari bagian-bagian, namun dilihat

secara keseluruhan. Berangkat dari pemikiran-pemikiran di atas, kemudian

!!


12/35

;leland dan King merumuskan sistem sebagai satu keseluruhan yang terorganisir

dan bersifat kompleks, satu kesatuan atau kombinasi dari berbagai bagian yang

membentuk keseluruhan yang kompleks dan utuh ' #antosa, @@0>0!*. usaknya

salah satu bagian akan mengganngu kestabilan sistem itu sendiri. #ebaliknya kerja

sama antarsubsistem akan menimbulkan hubungan yang sinergis. ;iriciri sistem

antara lain ' "brahim, @@0>(*>

!. Bersifat terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya

. erdiri dari dua atau lebih subsistem

1. Antar subsistem terjadi saling ketergantungan

7. %emiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri

). %empunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri

2. %empunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai

5. %elakukan kegiatan transformasi

0. Bersifat entropi

(. %empunyai regulasi, hirarki, dan diferensiasi.

Pemerintah "ndonesia adalah salah satu contoh sistem yang terdiri dari

berbagai subsistem seperti> sistem pemerintahan daerah propinsi, sistem

pemerintahan daerah kabupaten3kota, sistem pemerintahan desa3kelurahan. #istem

administrasi negara "ndonesia mempunyai tujuan untuk me$ujudkan cita-cita

bangsa mencapai tujuan nasional seperti yang terkandung dalam UUD !(7).

#ebagai suatu sistem, sistem administrasi negara "ndonesia terdiri dari berbagai

subsistem seperti> sistem manajemen, sistem kepemimpinan, sistem birokrasi,

sistem pelayanan, sistem keuangan dan lain-lain.

!


13/35

II.I2.II Pnti!n Administ!si

&erbert A. #imon 'dalam #yafiie, @@(> 1* mengemukakan

8administration can be defined as the acti6ities of groups cooperating to

accomplish common goals9 'administrasi didefinisikan sebagai kegiatan-

kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama*.

#edangkan menurut eonard B. /hite, 8administration can be defined as the

acti6ities of group efforts, public or pri6ate, ci6il or military9 ' administrasi adalah

suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik

pemerintah maupun s$asta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar

maupun kecil*. %enurut Atmosudirjo administrasi merupakan fenomena sosial,

yaitu per$ujudan tertentu di dalam masyarakat modern.


14/35

sebelumnya. Dari definisi para ahli tentang administrasi di atas, pada prinsipnya

administrasi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut>

!. Kerja sama

. Banyak orang

1. Untuk mencapai tujuan bersama

II.I2.III Pnti!n N!!

Banyak ahli mengemukakan pengertian dari negara. %enurut Aristoteles,

negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang

sebaik-baiknya. #edang ean Bodin mengemukakan bah$a negara adalah suatu

persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal

dari suatu kuasa yangberdaulat. %enurut &erman +inner negara adalah organisasi

ke$ilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan

perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk penga$asan

pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. %enurut %a /eber negara

adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan

fisik secara sah dalam suatu $ilayah. #edangkan %iriam Budiardjo

mengemukakan bah$a negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya

diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut $arganya untuk taat

pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari

kekuasaan yang sah. Dari beberapa pengertian negara di atas, dapat disimpulkan

bah$a negara adalah suatu kelompok persekutuan dan alat organisasi yang

memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, terdiri dari orang-orang yang

kuat serta memiliki monopoli, $iba$a, daulat, hukum, dan kepemimpinan yang

!7


15/35

bersifat memaksa sehingga mendapatkan legitimasi dari dalam maupun luar

negeri.

II.I2.I2 Sistm Administ!si N!! RI "SANRI,

#istem Administrasi Eegara epublik "ndonesia '#AE"* secara luas

memiliki arti #istem Penyelenggaraan Eegara "ndonesia menurut UUD !(7),

yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam

segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, #AE" adalah idiil Pancasila,

Konstitusional UUD !(7), operasional P% Easional serta kebijakan-

kebijakan lainnya. #istem Administrasi Eegara epublik "ndonesia secara

simultan berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan

alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

%enurut embaga Administrasi Eegara, sistem administrasi negara

epublik "ndonesia adalah sistem administrasi negara yang dipraktekkan untuk

mendukung penyelenggaraan EK" agar supaya bangsa "ndonesia dalam

me$ujudkan cita-cita dan tujuan EK" dapat terlaksana secara berdaya guna dan

berhasil guna. #istem administrasi negara "ndonesia merupakan oenjabaran dan

pengamalan nilai-nilai pancasila dan UUD !(7), untuk penyelenggaraaan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan untuk me$ujudkan masyarakat yang adil

dan makmur.

Dapat diartikan bah$a sistem administrasi negara "ndonesia merupakan

suatu rangkaian yang utuh dan berkesinambungan dari akti6itas pemerintahan

negara "ndonesia baik dalam pengorganisasiannya maupun manajemennya untuk

mengatur segala urusan yang bersangkutan dengan negara kesatuan epublik

!)


16/35

"ndonesia untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya dan mengembangkan

negaranya.

#istem Penyelenggaraan Pemerintahan Eegara merupakan bagian integral

dari sistem Penyelenggaraan negara. :perasionalisasi dari semua ketentuan-

ketentuan dalam UUD !(7) merupakan bagian yang sangat dominan dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar

pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan,

diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih,

pembentukan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan, oleh karena itu koordinasi

antar kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan mulai dari proses perumusan

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai kepada penga$asan, dan

pengendaliannya.

II.2 REF3RMASI ADMINISTRASI NEGARA

eformasi administrasi negara merupakan bagian yang sangat penting

dalam pembangunan negara. %enurut Guhar '!((2* dalam "brahim ' @@0>!1*,

reformasi administrasi negara meliputi reformasi prosedur yang bertujuan untuk

menyempurnakan sistem atau tatanan, reformasi teknik untuk menyempurnakan

metoda dan reformasi program untuk menyempurnakan kinerja administrasi

negara. ebih lanjut dikatakan bah$a hal tersebut terjadi karena perubahan

administrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai tuntutan keadaan,

sehingga diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan

prosedur birokrasi meliputi> aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku

!2


17/35

birokrat 'aspek perilaku atau kinerja*, meningkatkan efekti6itas organisasi 'aspek

program*, sehingga dapat tercipta administrasi negara yang sehat serta tercapainya

tujuan pembangunan nasional. Kesemuanya harus melibatkan peran stake holders.

ujuan reformasi administrasi negara secara internal dan eksternal adalah>

!.


18/35

%iftah hoha dalam "brahim ' @@0>!7*, melihat reformasi administrasi

negara meliputi reformasi kepemimpinan, kelembagaan dan reformasi sistem

administrasi publik itu sendiri, terutama untuk kasus "ndonesia. eformasi dapat

ditempuh melalui rekruitmen yang demokratis, penyesuaian lembaga, penyesuaian

sistem prosedur sesuai tuntutan pelayanan publik 'yang mendorong dan

meningkatkan kehidupan demokratis*. #edangkan /iba$a merumuskan

perbedaan reformasi administrasi negara dan modernisasi administrasi negara.

%odernisasi administrasi negara merupakan perubahan berkelanjutan dan

seringkali masyarakat diubahnya perundang-undangan secara luas, sedangkan

reformasi administrasi negara lebih bersifat reaksi atas masalah-masalah khusus

dan masih dapat dipecahkan, dalam kerangka-kerangka undang-undang yang ada

'/iba$a, @@!>7-)*.

II.2.I R4om!si Administ!si N!! di Indonsi!

#emenjak proklamasi kemerdekaan, "ndonesia me$arisi sistem

administrasi pemerintahan kolonial Belanda, sehingga sistem administrasi

Belanda banyak berpengaruh dalam tatanan sistem administrasi pemerintahan

kita. Karena sistem tersebut dirasa tidak lagi memadai, serta adanya semangat

untuk melepaskan diri dari $arisan kolonial sehingga mendorong terciptanya

pembaharuan dan pengembangan sistem administrasi negara kita. Perkembangan

administrasi negara "ndonesia, dapat juga diikuti dari seberapa jauh pemerintah

mempunyai perhatian untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Pada a$al

perkembangan ilmu Administrasi Eegara tahun !()@-an, di Amerika #erikat telah

dikembangkan sistem administrasi negara yang modern, praktis, dan efisien.

#ehingga Presiden #oekarno dan Perdana %entri Djuanda berupaya melakukan

!0


19/35

reformasi administrasi negara dengan mengundang perutusan dari guru besar ilmu

administrasi publik ;ornel dan Pittsburg Amerika #erikat, untuk memberikan

saran terhadap pengembangan dan perbaikan sistem administrasi negara

"ndonesia.

&asilnya adalah dilakukannya reformasi administrasi pemerintahan,

berupa mulai ditatanya susunan kementrian, pendirian lembaga yang menjadi

pusat pelatihan dan pengembangan tenaga-tenaga administrasi negara, pendirian

fakultas dan dan uni6ersitas yang mengajarkan ilmu administrasi negara seperti

yang dikembangkan Amerika serikat. #elain itu juga pembangunan badan

perancang nasional yang kemudian menjadi Bappenas, pendirian Kantor Urusan

Pega$ai 'KUP* yang kemudian menjadi Badan Administrasi Kepega$aian

Eegara 'BAKE* yang sekarang menjadi Badan Kepega$aian Eegara 'BKE*.

eformasi pertama yang dilakukan pada Caman pemerintahan #oekarno

tersebut, didorong oleh perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional

dan =lobal ' hoha, @!@> 27*. ingkungan strategis nasional ialah berubahnya

tata sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan $arisan kolonial Belanda

ke arah tatanan sistem administrasi yang bersifat modern pengaruh dari Amerika

#erikat. Pengaruh global bermula dari sistem administrasi yang modern, efisien

dan praktis yang dikembangkan oleh Amerika serikat. Ada beberapa faktor

pendorong ' le6erage points* yang menyebabkan #oekarno memperhatikan

pengembangan dan reformasi administrasi negara, yang ditandai dengan adanya

perubahan lingkungan strategis nasional maupun global. #oekarno memiliki

pandangan yang jelas terhadap administrasi negara, pengembangan sistem

administrasi negara ditandai dengan didirikannya embaga Administrasi Eegara

!(


20/35

'AE*, yang diharapkan sebagai lembaga kajian untuk mengembangkan "lmu

Administrasi Eegara yang dipraktikan dalam kegiatan pemerintahan.

eformasi kedua dilakukan pada Caman pemerintahan #oeharto. Dorongan

untuk melakukan reformasi ini dia$ali oleh keinginan untuk membangun bangsa

dan negara dengan menyelenggarakan pemerintahan yang stabil, kuat, dan

sentralistis. Pembangunan tidak akan bisa dijalankan jika tidak ada pertumbuhan

ekonomi. #ehingga untuk menumbuhkannya diperlukan adanya stabilitas

pemerintahan di berbagai sektor. Untuk me$ujudkan stabilitas ini maka 6isi

pemerintahan #oeharto harus dijalankan secara sentralistis, dengan

mengedepankan pendekatan keamanan, kekuasaan, dan pemusatan segala macam

kebijakan dan urusan di pemerintah pusat. #ehingga kemudian disusun perubahan

kebijakan penataan kelembagaan dan sistem birokrasi pemerintah yang

sentralistis. Pada tahun !(57 keluarlah PP Eo. 77 dan 7) sebagai tonggak

dirombaknya dan disusunnya sistem dan struktur lembaga birokrasi pemerintah.

/ujudnya adalah penyeragaman semua organisasi dan sistem kelembagaan, baik

lembaga dan sistem susunan departemen kita, sistem penyusunan pelaksanaan,

dan pertanggungja$aban anggaran, sistem rekrutmen pega$ai dan pengangkatan

pejabat, sistem diklat pega$ai, sistem penggajian pega$ai, sistem penga$asan,

sampai dengan susunan pemerintahan desa pun diseragamkan. Keinginan untuk

menata kelembagaan dan sistem administrasi negara yang mendukung upaya

pembangunan yang terarah merupakan prioritas bagi pemerintahan #oeharto.

Kelembagaan dan sistem administrasi negara kita hingga saat ini masih

sama seperti pada pemerintahan #oeharto, karena sejak Caman reformasi a$al

tahun !((0 belum ada perubahan yang dilakukan. #edangkan lingkungan strategis

nasional maupun global baik politik maupun ekonomi telah mengalami perubahan

@


21/35

yang besar. Alasan yang mengemuka adalah karena prioritas pemerintah ditujukan

pada perbaikan kondisi perekonomian. Padahal kondisi politik dan perekonomian

juga sangat membutuhkan dukungan reformasi administrasi negara baik pada

sistemnya maupun kondisi kelembagaannya.

II.2I HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ada berbagai istilah di dalam penyebutan &ukum Administrasi Eegara

yang merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang dikenal di Eegara

Belanda, Her$altungsrecht di erman, Droit Administratif di Perancis,

Administratif a$ di negara "nggris dan Amerika. #ebagaimana kita ketahui

bah$a "ndonesia dahulumerupakan bekas jajahan Belanda, sehingga &ukum

Administrasi Eegara "ndonesia merupakan terjemahan dari Administratiefrecht.

Untuk menerjemahkan Administratiefrecht dari &ukum Belanda ini para

ahli hukum di "ndonesia belum ada kata sepakat. Baru setelah dikeluarkannya UU

Eo.) tahun !(02 tentang Peradilan ata Usaha Eegara yang dikeluarkan oleh para

ahli.


22/35

menutup kemungkinan menggunakan istilah lain. #K Kurikulum yang terakhir

menggunakan istilah &ukum ata Usaha Eegara.

:ppenheim mengemukakan bah$a &ukum Administrasi Eegara adalah

suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi

maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan $e$enang yang telah

diberikan kepadanya oleh &ukumata Eegara. &ukum Administrai Eegara

menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.

&P Bellafroid menyatakan bah$a &ukum ata Usaha Eegara3&ukum

ata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-

alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-

majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya

memenuhi tugasnya.

ogemann mengetengahkan &ukum Pemerintahan3&ukum Administrasi

Eegara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istime$a yang

diadakan untuk memungkinkan para pejabat 'Alat ata Usaha Eegara3 Alat

Administrasi Eegara* melakukan tugas mereka yang khusus. &ukum Administrasi

Eegara tidak identik3sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi

negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah

termasuk dalam &ukum ata Eegara.

Prajudi Atmosudirdjo merumuskan &AE sebagai 8II &ukum yang

mengenai Pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni Administrasi

Eegara9 selanjutnya dikatakan bah$a 8II hukum administrasi negara mengatur

$e$enang, tugas, fungsi dan tingkah laku para pejabat Administrasi EegaraII9

bertujuan untuk menjamin adanya Administrasi Eegara yang bonafit, artinya yang

tertib, sopan, berlaku adil dan obyektif, jujur, efisien dan fair. Dinyatakan juga


23/35

bah$a hukum administrasi negara itu merupakan hukum mengenai Administrasi

Eegara dan hokum hasil ciptaan Administrasi Eegara, sehingga &ukum

Administrasi Eegara pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua klasifikasi yakni

&ukum Administrasi Eegara heteronom dan &ukum Administrasi negara yang

otonom. &ukum Administrasi Eegara heteronom bersumber pada UUD, AP

%P dan UU, hukum ini mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi Administrasi

Eegara 'alat tata usaha negara* dan tidak boleh dila$an, dilanggar serta tidak

boleh diubah oleh Administrasi Eegara. &AE heteronom ini mencakup aturan

tentang >

a. Dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara?

b. :rganisasi administrasi negara, termasuk juga pengertian dekonsentrasi

dan desentralisasi?

c. Berbagai akti6itas dari administrasi negara?

d. #eluruh sarana administrasi negara? serta e. Badan peradilan

administrasi

#edangkan &ukum Administrasi Eegara :tonom bersumber pada

keputusan pemerintah yang bersifat sebagai UU dalam arti yang luas,

yurisprudensi danteori. &ukum ini merupakan hokum operasional yang diciptakan

oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. :leh karena itu dapat diubah

oleh pemerintah3administrasi negara 'alat tata usaha negara* setiap $aktu bila

perlu tidak melanggar asas kepastian hukum, dan asas kepentingan umum.

II.2II SISTEM PEN5ELENGGARAAN NEGARA DAN

PEMERINTAHAN NEGARA

1


24/35

II.2II.I Sistm Pn6ln!!!n N!!

Perubahan UUD !(7) mempunyai dampak pada sistem administrasi

negara "ndonesia. "stilah penyelenggaraan negara digunakan dalam beberapa

Ketetapan %P ' AP %P*, seperti AP %P Eomor J"3%P3!((0 tentang

Penyelenggaraan Eegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan

Eepotisme, dan AP %P Eomor H""3%P3@@! tentang Hisi "ndonesia %asa

Depan.

Dalam Pasal ! UU nomor 0 ahun !((( tentang Penyelenggaraan Eegara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Eepotisme, disebutkan bah$a

yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. #edangkan dalam pasal dinyatakan bah$a

pejabat negara meliputi pejabat negara pada lembaga negara, menteri, gubernur

sebagai $akil pemerintah pusat di daerah, hakim yang meliputi hakim di semua

tingkatan pengadilan, dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. %isalnya kepala per$akilan " di

luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh,

$akil gubernur, dan bupati3$alikota.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang tugas dan

$e$enangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara ra$an terhadap

praktik KKE, yang meliputi direksi, komisasris, dan pejabat struktural lainnya

pada BU%E dan BU%D, pimpinan Bank "ndonesia, pimpinan perguruan tinggi

7


25/35

negeri, pejabat eselon " dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil,

militer dan P:", jaksa, penyelidik, panitera pengadilan, serta pemimpin dan

bendahara$an proyek.

#elain pejabat negara dikenal pula istilah aparatur negara. aitu

keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi

aparatur kenegaraan dan aparatur pemerintahan.

Batasan mengenai aparatur negara adalah sebagai berikut>

!. Aparatur negara terdiri atas aparatur kenegaraan dan aparatur

pemerintahan

. Pengertian aparatur mencakup lembaga dan pejabatnya

1. Aparatur kenegaraan adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD

!(7) beserta pejabat dan anggotanya

7. Aparatur pemerintahan adalah semua instansi pemerintah baik di pusat

maupun di daerah beserta pejabat dan pega$ainya.

Aparatur pemerintah meliputi>

!. Aparatur pemerintahan, yaitu departemen, PED, dinas, kantor $ilayah,

dan sebagainya yang menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan

. Aparatur perekonomian negara, yaitu perusahaan3badan usaha milik

negara dan perusahaan3 badan usaha milik daerah, yang terutama harus

menjalankan fungsi bisnis $alaupun tidak semata-mata mencari

keuntungan.

Dari uraian di atas, aparatur negara meliputi aparatur kenegaraan, aparatur

pemerintahan, dan aparatur perekonomian negara. #ehingga aparatur negara

adalah penyelenggara negara dalam tatanan supra struktur. Dapat dikatakan bah$a

penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh keseluruhan aparatur beserta seluruh

)


26/35

rakyatnya. #istem administrasi negara sebagai sistem penyelenggaraan negara

merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala

aspeknya, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan

keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat di segenap $ilayah negara

"ndonesia, serta segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional, demi

tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas negaraseperti disebutkan dalam UUD

!(7).

II.2II.II As!s-!s!s Um(m Pn6ln!!!n N!!

Berkaitan dengan paradigma baru dalam sistem administrasi negara

"ndonesia, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang harus

menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh

aparatur negara. Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tertera

dalam UU Eomor 0 ahun !((( adalah sebagai berikut>

!. Asas kepastian hukum> adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

. Asas tertib penyelenggaraan negara> adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian

penyelenggaraan negara.

1. Asas kepentingan umum> adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

7. Asas keterbukaan> adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2


27/35

). Asas proporsional > adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

antara hak dan ke$ajiban penyelenggara negara.

2. Asas profesionalitas> adalah asas yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas akuntabilitas> adalah asas yang menentukan bah$a setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungja$abkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

II.2II.III Sistm Pn6ln!!!n Pmint!7!n N!!

Dengan adanya amandemen UUD !(7), maka penjelasan UUD !(7) tidak

ada lagi. Eamun asas-asas sistem penyelenggaraan negara tercakup dalam pasal-

pasal UUD !(7) dengan beberapa perubahan sebagai berikut 'Departemen

Pendidikan Easional, @@(> 1)-15 *>

!. Pasal ! ayat '1* yang menyebutkan Eegara epublik "ndonesia adalah

negara hukum

. Pasal ! ayat '* yang menyebutkan bah$a kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut UUD !(7). %enurut pasal ini

"ndonesia menganut sistem konstitusional. &al ini juga berarti bah$a

kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan %P.

Dalam Pasal 2A Ayat '!* yang menyebutkan

%aritaLahdiyanaMuny.ac.id bah$a Presiden dan /akil Presiden dipilih

5


28/35

langsung oleh rakyat, sedangkan %P hanya melantik Presiden dan

/akil Presiden terpilih.

1. Pasal 7 ayat '!* UUD !(7) menyebutkan bah$a Presiden epublik

"ndonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD !(7)

7. Pasal 5B ayat '* menyebutkan bah$a usul pemakCulan atau

pemberhentian Presiden dan atau /akil Presiden dapat diajukan oleh

DP kepada %P hanya dengan terlebih dulu mengajukan permintaan

kepada %K untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DP

bah$a Presiden dan3 atau /akil Presiden telah melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela? dan3atau pendapat

bah$a Presiden dan3atau /akil Presiden tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan3atau /akil Presiden. Pendapat DP tersebut

adalah dalam rangka fungsi penga$asan DP. #elanjutnya Pasal 5B

ayat '2* menyebutkan bah$a %P $ajib menyelenggarakan sidang

untuk memutuskan usul DP tersebut paling lambat tiga puluh hari

sejak %P meresmikan usul tersebut. #edangkan Pasal 5;

menyebutkan bah$a Presiden tidak dapat membekukan atau

membubarkan DP. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bah$a Presiden

tidak bertanggung ja$ab baik kepada DP maupun %P.

). Pasal !5 ayat '!* menyebutkan bah$a Presiden dibantu oleh menteri-

menteri negara dan dalam ayat '* menyebutkan bah$a menteri-menteri

negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. &al ini berarti

bah$a menteri negara tidak bertanggung ja$ab kepada DP.

0


29/35

2. Pasal 7 ayat '!* dan Pasal 5 menyebutkan bah$a Presiden dan /akil

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan. &al ini menunjukkan bah$a kekuasaan Presiden tersebut

adalah terbatas.

Berdasarkan Pasal 7 ayat '!* tersebut dapat dikatakan bah$a

penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh Presiden dengan kekuasaan pemerintahan, termasuk hak

legislatif yang dimilikinya berdasar UUD !(7). #esuai dengan sistem

pemerintahan berdasar UUD !(7), maka yang disebut pemerintah adalah

Presiden, menurut Pasal 7 ayat '!*, seluruh kekuasaan pemerintahan berada di

tangan Presiden. #elain kekuasaan eksekutif, Presiden juga dibekali dengan hak

legislatif, yaitu berhak mengajukan UU kepada DP.

Penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga

negara dan seluruh rakyat. #istem administrasi negara sebagai sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan keseluruhan penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahan 'eecuti6e po$er* dengan memanfaatkan dan

mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur pemerintahan

beserta seluruh rakyat di segenap $ilayah negara "ndonesia, serta segenap dana

dan daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya

tugas negara seperti disebutkan dalam UUD !(7). #istem administrasi negara

dengan demikian meliputi sistem penyelenggaraan negara dan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara.

(


30/35

II.2II.I2 S() Sistm Administ!si N!!

ika sistem administrasi negara yang meliputi sistem penyelenggaraan

negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dikaji sebagai sebuah

sistem, maka sub-sub sistem didalamnya terdiri atas 'Departemen Pendidikan

Easional, @@(> 15-1(*>

!. ujuan #istem penyelenggaraan negara dan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara mempunyai tujuan me$ujudkan tujuan negara dan

tugas negara sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat pembukaan

UUD !(7).

. %anusia #eluruh aparatur negara atau para pejabat dalam lembaga

pemerintah 3eksekutif beserta seluruh rakyat

1. ugas Penyelenggaraan keseluruhan kekuasaan pemerintahan, yang

dibedakan menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

7. Kerja sama %aritaLahdiyanaMuny.ac.id Keterlibatan seluruh aparatur

negara atau pemerintah dan seluruh jajaran aparatur pemerintahan beserta

seluruh rakyat dari seluruh $ilayah negara mengandung pengertian

keharusan adanya kerja sama.

). #arana #arana meliputi segenap daya dan dana yang ada secara nasional,

dalam arti yang dimiliki oleh pemerintah, maupun oleh segenap rakyat.

Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional

dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara, yaitu

lembaga-lembaga negara bersama segenap rakyat "ndonesia di seluruh

$ilayah negara epublik "ndonesia. Dalam rangka pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan kekuatan ekonomi tersebut, fungsi

pelayanan aparatur negara haruslah diartikan secara luas sehingga

1@


31/35

mencakup pengayoman. Dengan cara ini, prakarsa dan peran serta aktif

masyarakat dapat tumbuh dengan baik. +ungsi-fungsi tersebut tidak

hanya harus dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga harus oleh

aparatur kenegaraan.

II.2II.2 L!nd!s!n Pn6ln!!!n Administ!si N!!

!. andasan "diil> Pancasila #ebagai satu sistem, Pancasila harus diamalkan

sebagai satu kesatuan. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah negara

dalam me$ujudkan cita-cita nasional, sehingga seharusnya dapat

menji$ai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

. andasan Konstitusional> UUD !(7) Penyelenggaraan administrasi

negara "ndonesia berlandaskan pada keseluruhan isi pembukaan dan

pasal-pasal dalam UUD !(7), karena di dalam Pembukaan terdapat cita-

cita nasional, tujuan dan sekaligus tugas negara, serta Pancasila. #elain

itu pasalpasalnya juga berisi ketetapan tentang bentuk dan kedaulatan

negara, kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara, kementrian

negarapemerintahan daerah, $ilayah negara, $arga negara dan

penduduk, pertahanan dan keamanan negara dan lain-lain.

1. andasan :perasional andasan operasional sistem administrasi negara

" terutama dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut>

a. UU Eo. ) ahun @@7 tentang #istem Perencanaan Pembangunan

Easional. Dalam UU ini tercakup landasan hukum di bidang

perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Dalam UU ini ditetapkan bah$a sistem perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam

1!


32/35

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dengan

melibatkan masyarakat.

b. Peraturan Presiden " Eo. 5 ahun @@) tentang encana

Pembangunan angka %enengah Easional 'P%* @@7 @@(.

P% Easional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional

untuk periode lima tahun sejak tahun @@7 sampai dengan @@(.

P% Easional merupakan penjabaran dari 6isi, misi, dan program

Presiden hasil Pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada @@7.

P% nasional menjadi pedoman bagi kementrian3lembaga dalam

menyusun rencana strategis kementrian3lembaga, pemerintah daerah

dalam menyusun P% daerah, dan pemerintah dalam menyusun

rencana kerja pemerintah.

7. andasan kebijakan lain andasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada

pula yang tidak tertulis. andasan kebijakan yang tertulis dapat berupa

peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan

perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

III.I KESIMPULAN

Dari penjabaran-penjabaran tentang dasar-dasar administrasi negara,

banyak sekali kesimpulan yang dapat diperoleh. Beberapa poin poin penting yang

dapat disimpulkan antara lain >

!. Adminsitrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik

dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan

1


33/35

penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh

badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

. Pada dasarnya, administrasi negara sudah ada bersamaan dengan

keberadaan sistem politik di suatu negara. Administrasi negara berfungsi

untuk mencapai tujuan program yang ditentukan oleh pembuat kebijakan

politik.

1. #istem Administrasi Eegara epublik "ndonesia '#AE"* secara luas

memiliki arti #istem Penyelenggaraan Eegara "ndonesia menurut UUD

!(7), yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan

bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, #AE"

adalah idiil Pancasila, Konstitusional UUD !(7), operasional P%

Easional serta kebijakan-kebijakan lainnya.

7. Dapat diartikan bah$a sistem administrasi negara "ndonesia merupakan

suatu rangkaian yang utuh dan berkesinambungan dari akti6itas

pemerintahan negara "ndonesia baik dalam pengorganisasiannya maupun

manajemennya untuk mengatur segala urusan yang bersangkutan dengan

negara kesatuan epublik "ndonesia untuk menyejahterakan kehidupan

rakyatnya dan mengembangkan negaranya.

). eformasi merupakan gerakan untuk menjadikan administrasi negara

sebagai instrumen yang selalu meningkat ke arah yang lebih baik untuk

mencapai tujuan pembangunan dan tuntutan realisasi aspirasi masyarakat.2. andasan Penyelenggaraan Administrasi Eegara terdiri dari bebrapa

landasan antara lain >

!. andasan "diil> Pancasila

. andasan Konstitusional> UUD

1. andasan :perasional andasan operasional sistem administrasi negara

" terutama dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut>

a. UU Eo. ) ahun @@7 tentang #istem Perencanaan Pembangunan

Easional.

11


34/35

b. Peraturan Presiden " Eo. 5 ahun @@) tentang encana

Pembangunan angka %enengah Easional 'P%* @@7 @@(.

7. andasan kebijakan lain andasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada

pula yang tidak tertulis. andasan kebijakan yang tertulis dapat berupa

peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan

perundang-undangan.

III.II SARAN

Dari penulisan makalah ini, ada beberapa hal yang ingin penulis

sampaikan kepada pembaca, antara lain >

!. Untuk lebih memahami tentang administrasi negara khususnya

menyangkut sistem administrasi negara "ndoneisa, sangat disarankan

untuk mempelajari dari sumber lain agar $a$asan tentang dasar-

dasar administrasi negara lebih kompleks dan mendalam.

. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan memahami arti dan fungsi dari

administrasi negara, maka sebagai $arga negara yang baik dapat

mendukung pemerintahan sebagai mana mestinya.

1. Untuk penulisan serupa,penulis sangat menyarankan agar memahami

literatur tentang administrasi negara secara detail dan mendalam agar

penulisan berikutnya dapat menghindari kekurangan yang penulis

miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiyana,%arita,%si.@!@. DIKTAT SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

INDONESIA. UE>ogyakarta.

17


35/35

&enry, Eicholas. !(0(. Public Administration and Public Affairs, fouth edition,

Prentice &all, 33staff.uny.ac.id3sites3default3files3pendidikan3 P oko =unung Agung.

Eababan osma.%si. @!1. ADMINISTRASI PU!IK DA!AM "U#UD

IROKRASI PEMERINTAHAN.urnal Darma Agung.

#ilalahi, Ulbert. @!1. #tudi entang "lmu Administrasi? Konsep, eori, dan

Dimensi. Bandung> #inar Bayu Algensindo.

#ugandi, ogi #uprayogi. @!!. Administrasi Publik? Konsep dan Perkembangan

"lmu di "ndonesia. ogyakarta> =raha "lmu.

#yafiie, "nu Kencana. @@1. #istem Administrasi Eegara epublik "ndonesia

'#AE"*.akarta> #inar =rafika :ffset.

/ahyuningsih,ri. APA ITU ADMINISTRASI NEGARA $

.http>33admpublikunpad!7.blogspot.co.id3@!)3@(3apa-itu-sistem-administrasi-

negara.html

dasar2 administrrasi negara

Documents