bentuk negara fedaral dan negara kesatuan

7/21/2019 Bentuk Negara Fedaral Dan Negara Kesatuan

http://slidepdf.com/reader/full/bentuk-negara-fedaral-dan-negara-kesatuan 1/7

BENTUK NEGARA FEDARAL DAN NEGARA

KESATUAN

Dari segi ketatanegaraan, masalah pemerintahan daerah (Local Government)

adalah merupakan salahsatu aspek struktural dari suatu negara, dan perihal

pemerintah/pemerintahan daerah itu sendiri, serta hubungannya dengan

pemerintah pusatnya bergantung kepada bentuk dan susunan negaranya, yakni

apakah negara tersebu berbentuk negara kesatuan atau negara serikat. Sedangan

kemungkinan-kemungkinan negara kesatuan itu, masih dapat dibedakan, apakah ia

negara kesatuan dengan dengan sistem desentralisasi atau negara kesatuan

dengan sistem sentralisasi. aka dari itu untuk memahami mengenai perbedaan

penyelenggaraan Local Government di kedua bentuk negara tersebut berikut ini

uraian singkat mengenai penyelenggaraan Local Government di !egara "esatuan

dan !egara #ederal.

a. Negara Kesatuan (Unitaris)

!egara "esatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk

mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. $emerintah pusat

memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. %ubungan

antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat di&alankan secara

langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara,

satu de'an menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan

pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang 'e'enang tertinggi

dalam segala aspek pemerintahan. iri utama negara kesatuan adalah supremasi

parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

!egara kesatuan dapat dibedakan men&adi dua macam sistem, yaitu

*. Sentralisasi, dan

+. Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus

oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya men&alankan perintah-perintah

dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak ber'e'enang

membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya

sendiri.

"euntungan sistem sentralisasi

*. adanya keseragaman (uniormitas) peraturan di seluruh 'ilayah negara

+. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang

ber'enang membuatnya

. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh 'ilayah

negara.

"erugian sistem sentralisasi

*. bertumpuknya peker&aan pemerintah pusat, sehingga sering menghambatkelancaran &alannya pemerintahan

+. peraturan/ kebi&akan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/

kebutuhan daerah



. daerah-daerah lebih bersiat pasi, menunggu perintah dari pusat

sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena

kurangnya inisiati dari rakyat

. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan

bertanggung &a'ab tentang daerahnya

0. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan

untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). 1ntuk menampung

aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. eskipun demikian,

pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

"euntungan sistem desentralisasi

*. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah

itu sendiri

+. peraturan dan kebi&akan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisidaerah itu sendiri

. tidak bertumpuknya peker&aan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan

dapat ber&alan lancar

. partisipasi dan tanggung &a'ab masyarakat terhadap daerahnya akan

meningkat

0. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman

peraturan dan kebi&akan serta kema&uan pembangunan.

Suatu negara kesatuan ialah negara yang pemerintah pusat atau nasional

memegang kekuasaan tertinggi, memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan.

enurut .#. Strong , seperti dikutip oleh $ro. iriam 2udiard&o, negara kesatuan

adalah bentuk negara dimana 'e'enang legslati tertinggi dipusatkan dalam satu

badan legislati nasional atau pusat. 3iada bidang kegiatan pemerintah yang

diserahkan konstitus kepada satuan-satuan pemerintahan lebih kecil, seperti negara

bagian atau provinsi. 4lehkarena itu, dalam negara kesatuan kekuasaan terletak

pada tangan pemerintah pusat dan tidak ada pada pemerintah daerah (local

goverment).

Dalam suatu negara kesatuan, terdapat asas bah'a segenap urusan-urusan negara

tidak dibagi antara pemerintah pusat (central government) dengan pemerintahdaerah (local government) sedemikian rupa, sehingga urusan-negara dalam negara

kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bah'a pemegang

kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Dengan demikian,

pemerintah nasional bisa, dan biasanya memang, melimpahkan banyak tugas

kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal

atau regional (local government). !amun otoritas ini dilimpahkan oleh undang-

undang biasa yang disusun oleh de'an per'akilan rakyat nasional 5 tidak boleh

konstitusi 5 dan tidak bisa ditarik kembali segera setelah diterima.

Sebagai contoh, 6nggris adalah negara kesatuan, bukan negara ederasi seperti

7merika Serikat. $emerintahan 6nggris, adalah berbentuk kesatuan karena semua

kekuasaan dikonsentrasikan pada suatu pemerintahan tunggal yang berpusat diLondon yang membentuk semua conties, borough dan daerah-daerah lokal yang

sekarang ada.

$emerintah pusat memiliki 'e'enang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya

pada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir

kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. 4lehkarena itu,

kedaulatannya, baik ke luar maupun ke dalam, sepenuhnya terletak pada

pemerintah pusat. !egara kesatuan model ini biasa disebut dengan negara



kesatuan dengan 8sistem desentralisasi9. Sementara kalau sebaliknya, yakni

pemerintah pusat tidak menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah

daerah , maka bentuk negara tersebut la:im disebut negara kesatuan dengan

8sistem sentralisasi9.

Dalam negara kesatuan dengan 8 sistem sentralisasi9 semua kebi&akan diproses dan

diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerahhanya melaksanakan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat sa&a. Daerah tidak

memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam

negara kesatuan dengan 8sistem desentralisasi9, daerah diberikan kekuasaan untuk

mengatur rumah tangga daerahnya, termasuk mengelola secara penuh $endapatan

7sli Daerah ($7D) dan 7nggaran $endapatan 2elan&a Daerah (7$2D), berdasarkan

inisiati sendiri. Daerah seperti demikian la:im disebut dengan otonomi daerah

(4tda) atau kekuasaan s'antara.

Lepas dari dua sistem yang berbeda dalam negara kesatuan diatas, negara

kesatuan pada hakikatnya tidak terbagi, atau dalam arti kata lain kekuasaan

pemerintah pusat tidak dibatasi, oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak

mengakui badan legislati lain, selain dari badan legislati pusat. ;adi, kalau pun ada

ke'enangan bagi daerah sepertimembuat peraturan daerah ($erda) hal tersebut

bukan berarti bah'a pemerintahan daerah itu berdaulat, karena penga'asan dan

kekuasaan tertinggi masih tetap terletak pada pemerintah pusat.

Dengan kata ini, .#. Strong berkesimpulan bah'a terdapat dua ciri mutlak yang

melekat pada negara kesatuan yaitu

*. 7danya supremasi dari de'an per'akilan rakyat pusat, dan

+. 3idak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.

Dengan itu, dalam negara kesatuan, 'arga negara sebenarnya hanya merasa

adanya satu pemerintahan sa&a.

b. Negara Serikat (Federasi)

!egara Serikat adalah negara bersusunan &amak, terdiri atas beberapa

negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. "endati negara-negara bagian

boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan

kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-

negara bagian yang disebut negara ederal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak

bertentangan dengan konstitusi ederal. 3indakan ke luar (hubungan dengan negara

lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah ederal.

iri-ciri negara serikat/ ederal

*. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, de'an menteri

(kabinet) demi kepentingan negara bagian

+. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh

bertentangan dengan konstitusi negara serikat

. hubungan antara pemerintah ederal (pusat) dengan rakyat diatur melalui

negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang ke'enangannya telah

diserahkan secara langsung kepada pemerintah ederal.

Dalam praktik kenegaraan, &arang di&umpai sebutan &abatan kepala negarabagian (la:imnya disebut gubernur negara bagian). $embagian kekuasaan antara

pemerintah ederal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga

kegiatan pemerintah ederal adalah hal ikh'al kenegaraan selebihnya (residuary

power ).

$ada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada

pemerintah ederal meliputi



*. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum

internasional, misalnya masalah daerah, ke'arganegaraan dan per'akilan

diplomatik

+. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan

keamanan nasional, perang dan damai

. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah ederal serta a:as-a:as

pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh

pemerintah pusat, misalnya mengenai masalah u&i material konstitusi negara

bagian

. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan

ederal, misalnya hal pa&ak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter)

0. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya masalah

pos, telekomunikasi, statistik.

enurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang

lain adalah

*. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah ederal dan pemerintah

negara bagian

+. badan yang ber'enang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara

pemerintah ederal dengan pemerintah negara bagian.

2erdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara

lain

*. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah ederal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepadapemerintah negara bagian. ontoh negara serikat semacam itu antara lain

7merika Serikat, 7ustralia, <6S (*==)

+. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada

pemerintah ederal. ontoh "anada dan 6ndia

. negara serikat yang memberikan 'e'enang kepada mahkamah agung

ederal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah ederal

dengan pemerintah negara bagian. ontoh 7merika Serikat dan 7ustralia

. negara serikat yang memberikan ke'enangan kepada parlemen ederal

dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah ederal dengan

pemerintah negara bagian. ontoh S'iss.

$ersamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi

*) $emerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar +) Sama-sama memiliki

hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah

tangga sendiri itu. $ada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya,

sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

!egara ederal atau negara serikat adalah suatau negara yang terdiri atas

beberapa negara bagian, tetapi setiap negara bagian tersebut tidak berdaulat. >angberdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian itu. Di sini negara-negara

bagian mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memiliki undang-undang dasar

sendiri, kepala negara sendiri, de'an per'akilan sendiri, dan de'an menteri

(kabinet) sendiri. Sementara itu untuk urusan 7ngkatan $erang dan keuangan,

mereka tidak memiliki kekuasaan sendiri, urusan ini la:imnya ada di tangan negara

ederal.



enurut .#.Strong negara serikat/ederal adalah suatu negara dimana terdapat

+ (dua) atau lebih negara atau lebih yang sedera&at, bersatu karena tu&uan-tu&uan

tertentu yang sama. Dalam bentuk negara #ederal, setiap negara bagian bebas

untuk melakukan tindakan-tindakan ke dalam, selama tidak bertentangan dengan

1ndang-1ndang Dasar !egara #ederal. 3indakan ke luar khususnya hubunga

dengan negara-negara lain, hanya dapat dilakukan melalui atau oleh pemerintahan#ederal. Salah satu contoh negara #ederal kekinian yaitu 7merika Serikat dan

alaysia.

;ika dicermati secara seksama, local goverment di negara #ederal ini hampir

memiliki kesamaan dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di balik

itu tentunya terdapat perbedaan. $ersamaan diantara keduanya, misalnya satu

sama lain memiliki hak untuk mengurus kepentingannya masing-masing dan hanya

pemerintah pusat atau ederal lah yang dapat bertindak ke luar. Sedangkan

perbedaannya terletak pada asal-usul hak mengurus rumah tangga sendiri. $ada

negara bagian merupakan hak aslinya, sementara pada daerah otonom hak itu

diperoleh dari pemerintah pusat.

7pabila ditin&au dari sudut kenegaraan dan sudut hukum, perbedaan antara negara#ederal dengan negara kesatuan yang didesentralisi sesungguhnya hanya

perbedaan nisbi (relati) sa&a. 2erkaitan dengan ini %ans "elsen mengemukakan

bah'a perbedaan antara negara ederal dengan negara kesatuan yang

didesentralisir itu hanyalah perbedaan pada tingkatan desentralisasi (8only the

degree o decentrali:ation distinguishes a unitary state divided into autonomous

provinces rom ederal state9 ).

Dicey mengemukakan bah'a 8a ederal state is a political contrivance intended to

reconcile national unity and po'er 'ith the maintenance o state rights.9

Dalam negara ederal, negara-negara yang bergabung atau yang disebut negara

bagian mempunyai kedudukan yang kuat, namun sebagian dari kekuasaannyadiserahkan kepada negara ederal. "ekuasaan yang ada pada negara ederal

dibatasi oleh kekuasaan yang terdapat pada negara-negara yang bergabung, ini

berarti adanya perbedaan antara kekuasaan pemerintahan ederal dan

pemerintahan negara-negara bagian yang sangat rentan terhadap timbulnya kon?ik

antara keduanya. 1ntuk menghindarinya, pembagian kekuasaan antara keduanya

harus diatur secara tegas dan &elas yang dituangkan dalam sebuah konstitusi.

Sehingga konstitusi dalam suatu negara ederal dapat disamakan dengan per&an&ian

atau bersiat seabgai per&an&ian (treaty) yang harus ditaati oleh negara-negara

bagian.

;adi ciri atau siat negara ederal adalah

- 7danya supremasi konstitusi yang men&adikan ederasi itu ter'u&ud

- 7danya pembagian kekuasaan antara negara ederal dan negara-negara bagian

- 7danya suatu lembaga yang diberi 'e'enang untuk menyelesaikan suatu

perselisihan antara pemerintah ederal dan pemerintah negara-negara bagian.

Sementara itu, $ro. r. <. "ranenburg, seperti dikutip $ro. iriam 2udiard&o,

secara umum membedakan negara #ederal dengan negara "esatuan, khususnya

ditin&au dari sudut hukum positi, yakni

*. !egara bagian suatu ederasi memiliki 8povoir constituant9, yakni 'e'enang

membentuk undang-undang dasar sendiri dalam rangka batas-batas konstitusi

negara #ederal, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi negara-negara

bagian (yaitu pemerintah daerah) secara garis besarnya telah ditetapkan oleh

pembentuk undang-undang pusat.+. Dalam negara #ederal, 'e'enang membentuk undang-undang pusat untuk

mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi ederal,

sedangkan dalam negara kesatuan, 'e'enang pembentukan undang-undang pusat

ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan 'e'enag pembentukan undang-

undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat

tersebut.



Dalam buku #ederal Goverment, ".. @heare mengatakan bah'a prinsip negara

#ederal yaitu bah'a kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah

#ederal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu bebas satu

sama lain. isalnya dalam soal hubungan luar negeri dan soal mencetak uang,

pemerintah ederal sama sekali bebas dari campur tangan dari pemerintah negara

bagian sedangkan soal kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya, pemerintahnegara bagian misalnya bebas dari campur tangan dari pemerintah #ederal.

2erikut ciri-ciri lain dari penyelenggaraan Local Goverment di negara #ederal

*. $embagian kekuasaan

iri khas pemerintahan ederal adalah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan

baik pemerintahan nasional, kesatuan konstituante atau !egara bagian---- $ropinsi,

kabupaten atau kota, sebagaimana pembagian tersebut telah ditetapkan dalam

undang 5 undang. !egara bagian memiliki kekuatan men&alankan hukum sesuai

dengan pembagian, mematuhi dan mengelolanya, bahkan pemerintahan ederal

memiliki kekuasaan atau kekuatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam undang- undang.

7da dua metode pendistribusian kekuasaan diantara nasional dan

kabupaten/kota/!egara bagian. Dibeberapa !egara, kekuasaan pemerintahan

dialokasikan kepada nasional dengan &umlah yg pasti, sedangkan selebihnya

diberikan kepada !egara bagian. $rinsip ini di ikuti oleh 7merika, <ussia dan

S'it:erland. Sedangkan dibeberapa !egara yang lain kebalikan dari yang

Diatas, dan metode ini berlaku di !egara anada dan india.

+. $embagian kedaulatan

7hli hukum seperti 71S36! menyatakan bah'a kedaulatan tidak bisa dibagi, namun

bisa dilokasikan.tetapi ini tidak berlaku atas !egara ederal. Dinegara ederal

kedaulatan dibagi atas dua baik pusat dan daerah. Disana tidak ada satu

kedaulatan, namun banyak kedaulatan yang akan berlaku.

. "eunggulan undang- undang

"eunggulan undang- undang adalah keistime'aan yang sangat penting dari

ederasi. 6a menyatakan secara tidak langsung bah'a hukum-hukum dibuat untuk

autoritas didalam !egara dan mungkin menerangkan ultra Aires &ika ter&adi kon?ik

dengan undang- undang.

. $engadilan ederal

2erlakunya lebih dari satu kekuasaan pusat dan keunggulan undang- undang

didalam !egara ederal, maka perlu didirikan beberapa kekuasaan seperti

mahkamah tertinggi dimana bertugas untuk menter&emahkan undang- undang dan

memutuskan kon?ik yurisdiksi diantara pusat dan daerah.

0. iri- ciri keistime'aan yang lain

asyarakat didalam !egara ederal &uga memiliki rangkap dua ke'arganegaraan

begitu &uga dengan per'akilan.

engenai cara membagi kekuasaan antara negara ederal dengan negara-negara

bagian, terdapat + (dua) cara yaitu

*. kekuasaan yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara ederal

ditetapkan secara limitati dalam konstitusi negara ederal. Disini ter&adi perkuatan

kedudukan negara ederal dibandingkan dengan negara-negara bagian, contoh

"anada yang oleh .#. Strong disebut sebagai less ederal dan

+. kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian dan

kekuasaan lainnya (the reserve po'er) ada pada negara ederal, ditetapkan secara

llimitati dalam konstitusi. Disini ter&adi perkuatan kedudukan negara-negara bagian

dibandingkan dengan negara ederal dan diharapkan ter&adi penga'asan terhadap

kekuasaan pemerintah ederal dalam hubungannya dengan kekuasaan negara-

negara bagian (to check the po'er o the ederal authority as against the ederating

units).

Dengan adanya pembagian kekuasaan antara negara ederal dan negara-negara

bagian ini mengandung arti bah'a Lembaga $er'akilan <akyat masing-masing

tidak men&adi lebih tinggi dari yang lain, karena telah diikat oleh konstitusi yang

merupakan treaty. Siapa yang menilai adanya pelanggaran terhadap konstitusiB Di



7merika Serikat, perselisihan mengenai hal tersebut diserahkan kepada kekuasaan

ahkamah 7gung, sedangkan di S'iss diserahkan kepada Lembaga $er'akilan

<akyat #ederal (3he #ederal 7ssembly).

bentuk negara fedaral dan negara kesatuan

Documents