definisi hukum perjanjian

7/22/2019 Definisi Hukum Perjanjian

1/5


2/5

masyarakat, hukum meletakkan "hak" pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak

lainnya.

Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakansupaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu hubungan hukum

perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran- ukuran (kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hakkebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari perbedaan ini

ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak kebendaan adalah hak suatu

benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan bertentangan dengan hak kebendaan.

Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu tidak lagi berlawanan, kadang- kadangbergandengan, misalnya jual- beli tidak memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

2. Sumber Hukum Perikatan Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam Undang- undang semata- mata; Undang-

undang karena perbuatan manusia yang Halal ; Melawan hokum3. Jurisprudensi4. Hukum tertulis dan tidak tertulis

5. Ilmu pengetahuan hukum.

C. HUKUM PERJANJIAN

Pada pasal 1313 KUHP merumuskan pengertian perjanjian, adalah : suatu perbuatan satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian

perjanjian, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan

dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenaiharta kekayaan. Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa

dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut J.Satrioperjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu

perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki

oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempitperjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan

hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.

Jenis-jenis kontrak

Tentang jenis-jenis kontrak KUHP tidak secara khusus mengaturnya. Penggolongan yang umumdikenal ialah penggolongan kedalam kontrak timbal balik atau kontrak asas beban, dan kontrak

sepihak atau kontrak tanpa beban atau kontrak cuma-cuma.

Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang didalamnya masing-masing pihak menyandang

status sebagai berhak dan berkewajiban atau sebagai kreditur dan debitur secara timbal balik,kreditur pada pihak yang satu maka bagi pihak lainnya adalah sebagai debitur, begitu juga

sebaliknya.

Kontrak sepihak merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan


3/5

memberi hak pada yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya perjanjian pemberian kuasa

dengan cuma-cuma, perjanjian pinjam pakai cuma-cuma, perjanjian pinjam pengganti cuma-

cuma, dan penitipan barang dengan cuma-cuma.Arti penting pembedaan tersebut ialah :

Berkaitan dengan aturan resiko, pada perjanjian sepihak resiko ada pada para kreditur, sedangkan

pada perjanjian timbal balik resiko ada pada debitur, kecuali pada perjanjian jual beli.Berkaitan dengan perjanjian syarat batal, pada perjanjian timbal balik selalu dipersengketakan.Jika suatu perjanjian timbal balik saat pernyataan pailit baik oleh debitur maupun lawan janji

tidak dipenuhi seluruh atau sebagian dari padanya maka lawan janjinya berhak mensomir BHP.

Untuk jangka waktu 8 hari menyatakan apakah mereka mau mempertahankan perjanjian

tersebut.Kontrak menurut namanya dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak bernama atau kontrak nominat,

dan kontrak tidak bernama atau kontrak innominat. Dalam buku III KUHP tercantum bahwa

kontrak bernama adalah kontrak jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah, penitipan

barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian,dll. Sementara yang dimaksud dengan kontrak tidak bernama adalah kontrak yang timbul,

tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum tercantum dalam kitabundang-undang hukum perdata. Yang termasuk dalam kontrak ini misalnya leasing, sewa-beli,keagenan, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, production sharing.

Kontrak menurut bentuknya dibedakan menjadi kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak lisan

adalah kontrak yang dibuat secara lisan tanpa dituangkan kedalam tulisan. Kontrak-kontrak yang

terdapat dalam buku III KUHP dapat dikatakan umumnya merupakan kontrak lisan, kecuali yangdisebut dalam pasal 1682 KUHP yaitu kontrak hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris.

Kontrak tertulis adalah kontrak yang dituangkan dalam tulisan. Tulisan itu bisa dibuat oleh para

pihak sendiri atau dibuat oleh pejabat, misalnya notaris. Didalam kontrak tertulis kesepakatanlisan sebagaimana yang digambarkan oleh pasal 1320 KUHP, kemudian dituangkan dalam

tulisan.

Pelaksanaan kontrakPengaturan mengenai pelaksanaan kontrak dalam KUHP menjadi bagian dari pengaturan tentang

akibat suatu perjanjian, yaitu diatur dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341 KUHP. Pada

umumnya dikatakan bahwa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kontrak adalah mereka

yang menjadi subjek dalam kontrak itu. Salah satu pasal yang berhubungan langsung denganpelaksanaannya ialah pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan

dengan etiket baik. Dari pasal tersebut terkesan bahwa untuk melaksanakan kontrak harus

mengindahkan etiket baik saja, dan asas etiket baik terkesan hanya terletak pada fase atauberkaitan dengan pelaksanaan kontrak, tidak ada fase-fase lainnya dalam proses pembentukan

kontrak.

Asas yang mengikat dalam pelaksanaan kontrak

Hal-hal yang mengikat dalam kaitan dengan pelaksanaan kontrak ialah :1.Segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-

undang.

2.Hal-hal yang menurut kebiasaan sesuatu yang diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu

pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.3.Bila suatu hal tidak diatur oleh/dalam undang-undang dan belum juga dalam kebiasaan karena

kemungkinan belum ada, tidak begitu banyak dihadapi dalam praktek, maka harus diciptakan

penyelesaiannya menurut/dengan berpedoman pada kepatutan.


4/5

Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan, pemberlakuan asas tersebut dalam

suatu kontrak mengandung dua fungsi, yaitu :

1.Fungsi melarang, artinya bahwa suatu kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan itudilarang atau tidak dapat dibenarkan, contoh : dilarang membuat kontrak pinjam-meminjam uang

dengan bunga yang amat tinggi, bunga yang amat tinggi tersebut bertentangan dengan asas

kepatutan.2.Fungsi menambah, artinya suatu kontrak dapat ditambah dengan atau dilaksanakan denganasas kepatutan. Dalam hal ini kedudukan asas kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam

pelaksanaan suatu kontrak yang tanpa isian tersebut, maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan

tercapai.

Pembatalan perjanjian yang menimbulkan kerugianPembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh

kesalahan salah satu pihak konstruksi tersebut dikenal dengan sebutan wanprestasi atau ingkar

janji. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya

yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalamkontrak.

Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :1.Tidak memenuhi prestasi sama sekali2.Terlambat memenuhi prestasi, dan

3.Memenuhi prestasi secara tidak sah

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut

penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi. Pihak yangwansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita

kerugian. Tuntutan pihak yang dirugikan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian berupa :

1.Pemenuhan perikatan2.Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

3.Ganti rugi

4.Pembatalan persetujuan timbale balik, atau5.Pembatalan dengan ganti rugi

Syarat-syarat sah perjanjian

Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi

syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yangharus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antarapara pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata

sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan

kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak,

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau

cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak

yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa danmereka yang berada dibawah pengampunan.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal


5/5

tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek

tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas

dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

definisi hukum perjanjian

Documents