desain komunikasi penyuluhan_disiplinpns.docx

7/25/2019 Desain Komunikasi Penyuluhan_disiplinPNS.docx

1/10

Desain

KomunikasiPenyuluhanPublik (Tujuan:

Coersive)Penegakan Disiplin PNS diLingkungan Pemerinah

Kabupaen !"eh Tamiang

Disusun dalam memenuhi ugas pada#aa Kuliah Komunikasi Penyuluhan Publik

#agiser $lmu Komunikasi%akulas $lmu Sosial dan $lmu Poliik

&niversias Sumaera &ara

'leh: Karina #ega*asi (N$# +,-+.-//)0 #uhammad 1udi Suseno (N$# +,-+.-02)3 Kana 4ishky (N$# +,-+.-3-)+ %ernando Silalahi (N$# +,-+.-.)


2/10

Bab I

Pendahuluan

Dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri

yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan

berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung

jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat

!da sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi "ndonesia dalam

mencapai tujuan nasional, permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah P#$ Daerah

dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan

ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur

karier yang dapat ditempuh

$alah satu indikasi rendahnya kualitas P#$ Daerah tersebut adalah adanya

pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh P#$ Daerah %al tersebut dapat

menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Peningkatan

disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi

ketidaktertiban tersebut Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawalidengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai

#egeri $ipil Daerah dan pemerataan $D& Pegawai #egeri $ipil Daerah

&akalah ini akan membahas bagaimana merancang atau men-desain sebuah

komunikasi penyuluhan berkaitan dengan penegakan disiplin P#$ pada salah satu

pemerintah daerah tingkat "" di Pro'insi #angroe !ceh Darussalam, yaitu Pemerintah

(abupaten !ceh )amiang &elalui rancangan dan strategi komunikasi penyuluhan yang

tepat dan e*ekti*, diharapkan akan timbul pemahaman, kesadaran +sikap serta budaya dan

etos kerja yang berdisiplin dari para P#$ di lingkungan Pemerintah (abupaten !ceh

)amiang

5 K o m u n i k a s i P e n y u l u h a n P u b l i k : P e n e g a k a n D i s i p l i n P N S d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h

K a b u p a t e nA c e h T a m i a n g


3/10

Bab II

Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan tujuh hal pokok dalam merancang sebuah

komunikasi penyuluhan dengan mengambil tema tentang penegakan disiplin P#$ di

lingkungan Pemerintah (abupaten !ceh )amiang #asution +199 menjelaskan ketujuh

hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Masalah yang dihadapi

&anusia sebagai mahluk sosial memiliki kecenderungan untuk bertindak tidak

sesuai atau melanggar norma dan aturan yang telah ada Demikian juga halnya dengan

Pegawai #egeri $ipil +P#$, dalam bekerja memiliki kecenderungan tidak taat dan

patuh terhadap disiplin dan peraturan kerja yang ada $ecara umum, ketidakpatuhan

dan ketidakdisiplinan P#$ antara lain seperti. keterlambatan masuk kerja, berada di

luar kantor pada jam kerja +tidak dalam rangka penugasan, pulang lebih awal dari

yang seharusnya, tidak masuk kerja +absen, dll

Dalam rangka pengendalian ketidakdisiplinan P#$ tersebut, pemerintah perlu

melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi tindakan pelanggaran disiplin oleh

P#$ sekaligus mendorong peningkatan e*ekti*itas dan etos kerja Dalam pembahasan

desain komunikasi penyuluhan publik berikut, penegakan disiplin kerja P#$

mengambil tempat +contoh di lingkungan Pemerintah (abupaten !ceh )amiang

Dengan demikian, masalah yang diangkat dan dibahas adalah. Penegakan Disiplin

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam Peraturan Pemerintah #o 5/ )ahun 01 dijelaskan bahwa Pegawai #egeri

$ipil +P#$ adalah P#$ pusat dan P#$ daerah $ementara disiplin pegawai negeri

sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan danatau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman

disiplin +PP #o 5/ )ahun 01

$ecara umum, kondisi ketidakdisiplinan P#$ juga terjadi atau dilakukan oleh P#$

di lingkungan Pemerintah (abupaten !ceh )amiang 2erdasarkan hasil pengamatan

dan analisis, beberapa ketidakdisiplinan yang sering dilakukan oleh P#$ yaitu.

a P#$ terlambat masuk kantor,

b P#$ tidak masuk kantor tanpa i3in atasan +absen,

c P#$ tidak berada di kantor pada jam kerja +berkeliaran,

0 5 K o m u n i k a s i P e n y u l u h a n P u b l i k : P e n e g a k a n D i s i p l i n P N S d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h

K a b u p a t e nA c e h T a m i a n g


4/10

d P#$ pulang kantor lebih awal dari seharusnya,

. !b"ek Penyuluhan

$esuai dengan masalah yang diangkat, yang menjadi objek komunikasi penyuluhan

publik adalah seluruh Pegawai #egeri $ipil +P#$ di lingkungan Pemerintah

(abupaten !ceh )amiang, yaitu.

a P#$ pada kantorbadandinassekretariat,

b P#$ di seluruh sekolah atau lembaga pendidikan,

c P#$ di seluruh lembaga pelayanan kesehatan,

d P#$ di seluruh kantor kecamatan dan desa

#. Tu"uan Penyuluhan

!dapun tujuan yang hendak dicapai dari komunikasi penyuluhan publik tentang

penegakan disiplin kerja P#$ di lingkungan Pemerintah (abupaten !ceh )amiang

adalah.

a P#$ dapat memahami dan menyadari disiplin yang harus diterapkan dalam

pelaksanaan kerja,

b P#$ mengetahui dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan pelanggaran

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan

$. Pendekatan dalam Penyuluhan

Dalam rangka penegakan disiplin kerja P#$ di lingkungan Pemerintah (abupaten

!ceh )amiang digunakan komunikasi penyuluhan dengan pendekatan coersiveyang

bersi*at memaksa Pendekatan coersi'e berlandaskan rasa takut terhadap suatu bentuk

kekuasaan tertentu Pemegang kekuasaan disini adalah unsur pimpinan Pemerintah

(abupaten !ceh )amiang yang terdiri dari 2upati, akil 2upati, $ekretaris Daerah,

dan para (epala Dinas Pimpinan dapat menekankan implikasi atau akibat negati*

yang mungkin terjadi apabila P#$ tidak patuh terhadap peraturan ini $anksi yang

dikenakan terhadap pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut.

a %ukuman ringan, berupa.

1 )eguran isan

0 )eguran )ertulis

/ Pernyataan )idak Puas secara )ertulis

b %ukuman sedang, berupa.3 5 K o m u n i k a s i P e n y u l u h a n P u b l i k :

P e n e g a k a n D i s i p l i n P N S d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a hK a b u p a t e n

A c e h T a m i a n g


5/10

1 Penundaan (enaikan 6aji 2erkala 1 )ahun

0 Penundaan (enaikan Pangkat 1 )ahun

/ Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 )ahun

c %ukuman berat, berupa.

1 Penurunan Pangkat 1 tingkat selama / )h

0 Pemindahan dlm rangka Penurunan 7abatan 1 tingkat/ Pembebasan 7abatan

4 Pemberhentian dgn hormattidak dgn hormat

%. Saluran yang digunakan

2erlo +198 dalam &ulyana +0/ memperkenalkan model komunikasi $&:

yang terdiri dari source +sumber, message +pesan, channel +saluran dan recei'er

+penerima ebih lanjut dijelaskan, channel atau saluran komunikasi yang digunakan

hendaknya.

; 2aik menurut sasaran

desain komunikasi penyuluhan_disiplinpns.docx

Documents