forwas edisi i/2013

7/22/2019 Forwas Edisi I/2013

1/48


2/48


3/48

Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini

Forwas mengangkat tema Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal

sudah cukup intensif, sistematis, dan komprehensif.

Inspektorat Jenderal telah memprakarsai pembentukan

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini

menjadi catatan prestasi tersendiri karena hingga saat

ini baru Kemdikbud yang mempunyai UPG. Selain

itu Inspektorat Jenderal juga telah banyak melakukansosialisasi tentang Integritas dan Gratikasi melalui

penyelenggaraan workshop dan pelatihan. Di samping

itu dalam menjalankan fungsinya sebagai Konsultan,

Inspektorat Jenderal juga menerbitkan buku Gratikasi

dan Bagaimana Mengenalnya untuk dijadikan sebagai

rujukan bagi seluruh pegawai Kemdikbud.

Tulisan lain yang menarik untuk disimak adalah

tentang Pendidikan Anti Korupsi yang merupakan

ringkasan dari paparan Inspektur Jenderal yang

disampaikan dalam forum Konferensi Pelajar ASEAN

di hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 3 April 2013.

Tulisan ini mengetengahkan wacana tentang peran yang

dapat dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa ASEAN

dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Tulisan ini menggugah pelajar dan mahasiswa ASEAN

untuk berbuat lebih banyak bagi bangsanya dalam rangka

menegakkan integritas negara.

Edisi ini juga menyajikan liputan tentang

penye lenggaraan Workshop Program Revitalisasi

Integritas Mental Aparatur (PRIMA). Workshop ini

difasilitasi langsung oleh Tim Divisi Pencegahan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama berlangsungnya

workshop dilakukan proses pembelajaran, diskusi, dan

praktik yang sangat dinamis untuk menjadikan peserta

sebagai Komite Pelaksana Integritas di lingkungan

Kemdikbud. Komite ini diharapkan dapat melakukan

langkah-langkah yang konstruktif dalam membangunintegritas pegawai Kemdikbud berdasarkan pada

nilai kepedulian, kejujuran, keberanian, dan tanggung

jawab.

Selanjutnya dalam edisi ini juga dimuat tulisan

tentang retorika atau Public Speaking yaitu ilmu Seni

Berbicara yang efektif di hadapan khalayak ramai. Ulasan

tentang ilmu ini diuraikan dalam konteks kepentingan

tim penatar gratikasi Kemdikbud. Tim akan melakukan

diseminasi/sosialisasi peraturan gratikasi di 33 provinsi.

Untuk membuat penyampaian informasi menjadi lebih

jelas bagi audiens maka tim penatar gratikasi perlu

menguasai ilmu retorika.

Tulisan lain tentang integritas adalah Reformasi

Birokrasi. Pemahaman yang dipersepsi pegawai tentang

makna reformasi birokrasi dirasakan kurang tepat.

Pegawai pada umumnya memaknai reformasi birokrasi

sebagai remunerasi. Sesungguhnya makna yang lebih

tepat tentang reformasi birokrasi adalah perubahan polapikir, pola sikap, dan pola tindak. Dengan menerapkan

reformasi birokrasi secara efektif, maka organisasi akan

menjadi lebih produktif dan pegawai akan menjadi lebih

berintegritas.

Ada tiga opini yang diwacanakan dalam edisi Forwas

ini. Pertama, opini tentang Perspektif Akuntabilitas

Pengawasan dalam konteks Administrasi Pendidikan.

Opini ini mengemukakan pemikiran bahwa pengawasan

merupakan bagian dari manajemen yang sangat penting

dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua,

opini tentang Audit Elektronik. Pemikiran tentang

audit berbasis teknologi informasi memang sudah tidak

dapat dihindari lagi karena era globalisasi ini sangat

mengandalkan pada internet. Oleh karena itu audit

Inspektorat Jenderal harus mengantisipasi penggunaan

teknologi informasi. Ketiga, opini tentang pengaruh Zero

Growth terhadap Honorer.

Dalam edisi ini terdapat tiga artikel lepas. Pertama,

artikel tentang Kodering Temuan Hasil Pemeriksaan.

Artikel ini menyajikan informasi yang sangat penting

karena akan melakukan perubahan yang sangat signikan

terhadap kodekasi temuan hasil pemeriksaan dari 10

kodekasi menjadi 3 kodekasi yaitu Temuan Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan, Temuan Sistem

Pengendalian Intern, dan Temuan 3 E. Kedua, artikel

tentang Penulisan Menjaga Kualitas Hasil Audit. Ketiga,

artikel tentang SDM yang berkualikasi S3.Bagi pembaca yang berminat untuk mengirimkan

tulisan atau gagasan yang konstruktif dan inovatif

seputar pengawasan pendidikan dapat menyampaikan ke

redaksi Forwas, Gedung B, Kantor Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jalan Jenderal

Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.

Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Kemdikbud


4/48

Alamat Redaksi :Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta 102Kotak Pos 4403JKT 12044 Telp. (021) 5737104, 5737138 ISSN : 0856-42

Redaksi Menerima Tulisan Maupun Artik

Penanggung Jawab :Haryono Umar, Hindun Basri Purba Redaktur Pelaksana :Zarkoni, Agam Bayu Surya

Penyunting :Ahmar Hafids, Hodden Simarmata,Photografer :Abdul Rohim, Dewi Septaviani Tari

Design Grafis :Yusron Nurrachim, Mulyaning

Sekretariat :Awan Syarif, Suryati, Asep Saefudin, Yanto Susanto, Ferry Hasan, Fanny BudimM. Affan Hasibuan, Fifi Novianti, Tri Astuti, Irawati Rohsehatni, Tri Puji Lego

SUSUNAN REDAKSI

Daftar Isi

Tolak Gratikasi

dan Harus Berani Jujur

Pendidikan Anti Korupsi

Workshop PRIMA

Pentingnya Retorika Bagi

Tim Penatar Gratikasi

Reformasi Birokrasi

Perspektif AkuntabilitasPengawasan dalam Konteks

Administrasi Pendidikan

E- Audit

Pengaruh Zero Growth

terhadap Honorer

Kodering Temuan Hasil

Pemeriksaan

Menjaga Kualitas Hasil Audit

SDM berkualikasi S3

3

6

10

13

17

21

28

33

36

41

43


5/48

Karyaningsih dan Agam Bayu Suryanto

Dalam rangka Mewujudkan Tata kelola yang

Baik (Good Governance) banyak barometer yang

ditetapkan menjadi ukuran keberhasilan institusi

pemerintah. Ukuran paling populer selama ini adalah

kemampuan instansi pemerintah memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan

dan nilai baik atas Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah. Belakangan ini ukuran-

ukuran yang menilai berhasil atau tidaknya kinerja

instansi pemerintah semakin

bertambah. Inisiatif Anti Korupsi, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengaduan

Masyarakat (Whistleblower System), dan Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK), Sistem Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),

Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), dan

Pendidikan Anti Korupsi merupakan contoh dari

ukuran-ukuran kontemporer tersebut.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah (APIP) yang menjalankan

peran sebagai Penjamin Mutu dan Konsultan

mengambil prakarsa untuk mengkoordinasikan

upaya-upaya yang sistematis oleh segenap

komponen Kementerian dalam mencapai predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pelaksanaan TOT Gratifikasi

Dalam melaksanakan Program Pengendalian

Gratifikasi, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan

Training of Trainer (TOT) Penguatan Unit

Grati f ikasi pada tahun 2012 dengan

menghadirkan nara sumber dan fasilitator

dari Komisi Pemberantasan Korupsi. TOTtersebut memakan waktu selama 7 hari

penuh dengan mengikutsertakan auditor

dan staff sekretariat yang akan dipersiapkan

sebagai anggota Satuan Tugas Pengendalian

Gratifikasi. Dalam TOT ini dilakukan diskusi

secara intensif tentang makna dan ruang

lingkup gratifikasi.

Makna gratifikasi pada hakekatnya adalah

pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian

uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya.

Pemberian gratifikasi kepada penyelenggara

negara dan PNS merupakan budaya yang sudah

lama diterapkan sebagai tanda mata dan buah

tangan atau kenang-kenangan. Namun demikian

gratifikasi dapat menjadi embrio cikal bakal

munculnya motif untuk melakukan korupsi apabila

FORWAS EDISI I / 2013


6/48

nilai gratifikasi tersebut tidak wajar, terlalu besar,

dan berlebihan.

Ada tiga kriteria utama bagi pemberian sesuatu

yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Pertama, pemberian tersebut bersifat langsung dan

personal. Kedua, pemberian itu ditujukan kepada

penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga, pemberian itu bersifat untransactional.

Penerbitan Buku Gratifikasi dan Bagaimana

Mengenalnya

Pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal telah

menerbitkan dan menyebarluaskan buku Gratifikasi

dan Bagaimana Mengenalnya kepada segenap

pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Buku tersebut telah dijadikan

pedoman bagi satker dalam memahami gratifikasi

dan telah digandakan oleh masing-masing satker

untuk disebarluaskan di internal satuan kerjanya.Penerbitan Buku

Saku Memahami

Gratifikasi

Penerbitan buku saku

dinilai sebagai

salah satu metode penyebarluasan informasi

yang menjadi bagian dari peranan Inspektorat

Jenderal sebagai lembaga konsultansi. Pemberian

advis nasehat dan penjelasan tentang makna

dan ruang lingkup gratifikasi dapat dilakukan

Inspektorat Jenderal baik melalui pemberian

konsultasi langsung di kantor Sekretariat Satuan

Tugas Pengendalian Gratifikasi maupun konsultasi

tidak langsung berupa penyebarluasan buku saku.

Penerbitan buku saku tersebut dimaksudkan untuk

menyediakan buku saku praktis tentang gratifikasi

yang dapat dibawa-bawa secara mudah sehingga

bisa dibaca pada saat senggang. Metode ini

dipandang dapat memberikan efek penyebaran

informasi yang lebih luas cakupannya.

Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian

Gratifikasi

Sejak tahun 2012 Kemdikbud telah membentukSatuan Tugas Pengendalian Gratifikasi ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2012. Satuan

Tugas ini memberikan layanan jasa konsultasi

dan pemberian informasi tentang gratifikasi serta

menerima laporan penerimaan gratifikasi. Laporan

yang diterima Satuan Tugas akan diproses lebih

lanjut dan diteruskan ke Komisi Pemberantasan

Korupsi untuk mendapatkan penilaian. Hasil

penilaian KPK akan memutuskan apakah barang

tersebut masuk dalam kategori gratifikasi ataubukan. Apabila barang tersebut masuk dalam

kategori gratifikasi sebagai barang milik negara

yang harus diserahkan ke KPK untuk diteruskan ke

Kementerian Keuangan dan selanjutnya diproses

lelang, atau barang tersebut sebagai gratifikasi

kedinasan untuk dapat digunakan di instansinya

sendiri, atau bukan gratifikasi sehingga dapat

dikembalikan pada si pelapor. Penilaian barang-

barang tersebut ditetapkan dengan Keputusan

Ketua KPK. Selanjutnya agar dapat dijadikan

contoh teladan maka SK KPK tersebut diedarkan

kepada seluruh pimpinan satker.

Untuk dapat dijadikan peringatan dan contoh

maka Inspektorat Jenderal juga menyiapkan

Lemari Gratifikasi yang digunakan untuk

menyimpan seluruh barang-barang gratifikasi

yang sudah dilaporkan baik dalam

bentuk aslinya untuk gratifikasi

kedinasan maupun berupa foto



7/48

untuk gratifikasi yang menjadi barang milik

negara.

Dalam rangka membangun kejujuran telah

dibentuk Kantin Kejujuran yang tidak ada

penjaganya, jadi setiap pembeli dapat mengambil

barang yang dibeli dan meletakkan uang

pembayaran di tempat yang telah disediakan tanpa

ada yang melayani.

Workshop Pembangunan Zona Integritas

menuju WBK

Inspektorat Jenderal telah menyelenggarakan

Workshop Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK pada tahun 2012 di empat regional

mencakup DI Yogyakarta, Medan, Makassar, dan

Palembang. Dalam keempat workshop tersebut

telah disosialisasikan langkah-langkah yang harus

dilakukan Kementerian untuk mencapai predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkanPermenpan RB nomor 60 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Pada saat ini juga sekaligus menyebarkan

stiker TOLAK GRATIFIKASI dan HARUS

BERANI JUJUR ke seluruh satker Kemdikbud.

Workshop Rencana Aksi Kemdikbud menuju

WBK

Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderalmelanjutkan Workshop Pembangunan Zona

Integritas di tahun 2012 dengan menyelenggarakan

Workshop Rencana Aksi Kemdikbud. Dalam

workshop ini didiskusikan langkah-langkah praktis

dan sistematis yang dapat dilakukan pihak-pihak

Kementerian untuk mencapai predikat WBK.

Pada tahun 2013 ini juga akan dilakukan kegiatan

pemantauan untuk mengetahui sejauh mana

komitmen satuan-satuan kerja Kemdikbud dalam

mengimplementasikan rencana aksi yang telah

disusun pada workshop ini.

Workshop PRIMA (Program Revitalisasi

Integritas Mental Aparatur)

Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal

telah menyelenggarakan Workshop

PRIMA dengan peserta sebanyak 20

orang dari pejabat esselon 2, esselon

3, dan esselon 4 dari Unit Utama,

Ditjen Dikti, Badan Pembinaan

dan Pengembangan Bahasa, Biro Kepegawaian,

Pusbangtendik, dan Inspektorat Jenderal. Untuk

mengikuti workshop PRIMA, sebelumnya telah

dilakukan seleksi melalui interviu oleh tim KPK

pada tanggal 8 Mei 2013 di Itjen Kemdikbud

dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak

62 orang dari seluruh unit utama, yang hadir dan

mengikuti interviu sebanyak 42 orang.

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

Gratifikasi

Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal akan

melakukan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

Gratifikasi kepada seluruh satker Kemdikbud pada

33 provinsi dengan mengikutsertakan pejabat

struktural dari Unit Utama Kemdikbud dan auditor

sebagai nara sumber.

Pada saat ini juga

akan dibagikanB u k u S a k u

Memahami

Gratifikasi dan

Permendikbud

N o m o r 5 1

Tahun 2012

t e n t a n g

Pengendalian

G r a t i f i k a s i

d i l ingkungan

Kemdikbud.



8/48

Inspektur Jenderal Kemdikbud Prof. Dr. H. Haryono Umar,M.Sc, Ak berpartisipasi sebagai salah satu penyaji materi dalamKonferensi ASEAN mengenai Mendidik Masyarakat ASEANtentang Integritas (Educating ASEAN Societies for Integrity)

yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d 3 April 2013 di HotelBorobudur, Jakarta. Inspektur Jenderal menyajikan materi yangberjudul Pendidikan Anti Korupsi pada tanggal 3 April 2013 pukul15.45 s.d 16.45 di ruang Banda A. Konferensi ini diorganisir olehKementerian Luar Negeri dan LSM Tiri yang bergerak di bidangintegritas. Konferensi ini dihadiri oleh 150 pengajar dan pelajardari negara-negara anggota ASEAN. Materi yang disampaikan

Inspektur Jenderal secara umum dapat disarikan sebagaiberikut.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.508 pulau(6.000 yang memiliki penduduk). Luas Indonesia sangat luasdengan area sebesar 1.904.569 km2 yang terdiri dari tanah

PENDIDIKAN

ANTI KORUPSIoleh : Inspektur Jenderal Kemdikbud

Dok. Itjen Kem



9/48

seluas 1.811.569 km2 dan air seluas 93.000km2. Indonesia terdiri dari 33 provinsi dengan

500 kabupaten/kota. Hutan Indonesia sangat luasmencakup 69% dari area tanah. Dengan kondisiyang ada sebenarnya Indonesia adalah negarayang sangat kaya sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya energi.

Tapi kenyataan yang dihadapi Indonesia

sangat memprihatinkan. Kondisi Indonesia saatini menghadapi begitu banyak pengangguran,tingkat kemiskinan yang tinggi dan tersebar keberbagai pelosok negeri, hutang luar negeriyang semakin besar dan tidak tahu kapan dapatdilunasi secara tuntas, dan kerusakan hutan.

Organisasi Transparansi Internasional yangberkantor di Berlin telah menerbitkan Index

Persepsi Korupsi Tahun 2012 yang menempatkanIndonesia pada peringkat ke 118 dari 178 negaradengan skor 32. Peringkat tersebut turun daritahun 2011 yang menempatkan Indonesia diperingkat 100 dari 183 negara. Peringkat ini sejajar

dengan negara Madagascar, Mesir, Ekuadordan Republik Dominika. Index ini dilakukanberdasarkan pada bagaimana korupsi padasektor publik dipersepsikan. Skor suatu negaramengindikasikantingkatan persepsi

p a d a s k a l a0-100 di mana

0 berarti bahwanegara tersebutd iperseps ikansebagai negarat e r k o r u p ,sedangkan 100d iperseps ikan

sebagai negaraterbersih.

Ada 8 modust indak p idanakorupsi yaitu :M e n i m b u l k a n

kerugian negara(pasal 2 UU 31t a h u n 1 9 9 9 ) ,Member i a tau

menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dengan maksud

supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya (pasal 5),Memberi atau menjanjikan sesuatu kepadahakim dengan maksud untuk mempengaruhiputusan perkara (pasal 6), Pengadaan barang/jasa (pasal 7), Melakukan penggelapan uangdan surat berharga atau membiarkan uang dan

surat berharga tersebut diambil atau digelapkanoleh orang lain, atau membantu dalam melakukanperbuatan tersebut (pasal 8), Melakukanpemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yangkhusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal9 dan 10), Gratifikasi (pasal 12) dan Mencegah,merintangi atau menggagalkan secara langsung

atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa

ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal21 UU 31 tahun 1999).

Dampak korupsi adalah terciptanya jurangkesenjangan yang semakin besar antara pihak

yang kaya dengan pihak yang miskin. Yangkaya menjadi semakin berlimpah kemakmurandan bergelimang kernewahan, sedangkan yangmiskin semakin terpuruk dalam kehidupannya.

Dok. Itjen Kemdikbud



10/48

Hal inilah yang pada akhirnya dapat memicuterjadinya konflik sosial.

Ada teori tentang segitiga kecurangan (TheTriangle of Fraud). Teori ini menyatakan bahwaseseorang terdorong untuk berperilaku curangkarena adanya tiga hal yaitu Kesempatan,Merasionalkan, dan Tekanan. Penjelasan singkatdari masing-masing hal tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Kesempatan

Kesempatan ada lah l ingkungan yangmemungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas atau sesuatu yang bersifatmenyimpang.

2. MerasionalkanKerangka pemikiran atau karakter yang tidak etis.Seseorang merasionalkan tindakan-tindakan

yang tidak semestinya dilakukan menjadi suatuhal yang lazim.

3. Tekanan (Pressure)

Motif atau insentif seseorang untuk mempraktekkangaya hidup melebihi yang semestinya karenadorongan-dorongan hasrat kehidupan yang ingin

serba senang dengan cara cepat tanpa maubekerja keras.

Pengertian anti korupsi adalah segala upayauntuk memerangi, menghapuskan, melawandan mencegah korupsi. Untuk memberantaskorupsi ada tiga cara yaitu dengan mencegah,menindak secara represif, dan memberikanpendidikan. Tindakan pencegahan yang dapatdilakukan antara lain adalah meningkatkan sistem,

pengendalian, pendekatan bisnis, dan pendekatan

ekonomi. Pendekatan represif dilakukan melaluipenyelidikan, investigasi, penuntutan, daneksekusi. Pemberian pendidikan dilakukanmelalui pendekatan budaya, pendidikan formal,pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikanadalah daya upaya untuk memajukan

Ki Hajar Dewantoro

Pendidikan adalah daya

upaya untuk memajukanbertumbuhnya budi pekerti

(kekuatan batin, karakter),

pikiran (intellect), dan tubuh

anak.

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,

karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak.Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agarkita dapat memajukan kesempurnaan hidupanak-anak kita. Pendidikan akademik harusdilakukan bersamaan dengan pendidikankarakter untuk mengembangkan perilaku,




11/48

sebagai upaya pemasyarakatan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh unit utama.

Pekerjaan dari Tim Satuan Tugas PengendalianGratifikasi adalah menyosialisasikan peraturantentang gratifikasi, memantau upaya pencegahandan pengendalian gratifikasi, mengorganisirpelaksanaan workshop Program RevitalisasiIntegritas Moral Aparatur (PRIMA), dan

mengorganisir pelaksanaan workshop RencanaAksi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK).

Pelajar dan mahasiswa harus menjadi subjekpemberantasan korupsi. Hal ini sesuai dengankonsep segitiga pihak-pihak yang berkompeten

untuk mewujudkan Tatakelola yang Baik (GoodCorporate Governance) dan Pemerintah yang

Bersih (Clean Government). Ketiga pihaktersebut mencakup Pemerintah, Swasta, danMasyarakat yang di dalamnya termasuk pelajardan mahasiswa. Hal ini merujuk pada PPNomor 71 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa

partisipasi masyarakat adalah peranan aktifdari individu dan organisasi masyarakat dalammencegah dan memberantas korupsi. Pelajardan mahasiswa dapat berperan sebagai agenperubahan besar sebagaimana telah terbuktidi Hamburg, Jerman, Iran pada tahun 1979,

Filipina pada tahun 1985, dan Indonesia padatahun 1998.

Ada tiga bentuk upaya pemberantasankorupsi yang dapat dilakukan pelajar danmahasiswa. Pertama, upaya pencegahan(Prevention) yang mencakup pendidikan antikorupsi, menerapkan semangat anti korupsi,pendidikan karakter, menghargai nilai-nilai mulia,

dan mengkampanyekan ujian nasional bersih.Kedua, upaya membangun opini melalui gagasan,

metode pemberantasan korupsi, dan memuat isu-isu korupsi lokal dan nasional ke dalam media.Ketiga, melalui gerakan moral meliputi kelompokpenekan, kampanye anti korupsi, memimpindengan keteladanan dalam kehidupan sehari-

hari, berkompetisi secara sehat, mematuhi aturansecara ketat, dan berintegritas.

pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikanharus dapat mengeksplorasi, memperkuat, dan

memberdayakan.

Pendidikan Anti Korupsi telah diberikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah sertapendidikan tinggi pada mata pelajaran Agamadan Kewarganegaraan. Modul-modul pendidikananti korupsi juga telah dipersiapkan.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan bagiandari pendidikan karakter. Muatan pendidikananti korupsi diserap dari nilai-nilai utama yangtelah menjadi praktek-praktek terbaik di duniameliputi kejujuran, kepedulian, keadilan, dankeberanian. Penanaman nilai-nilai ini dilakukan di

sekolah, rumah, dan masyarakat sehingga akanmembentuk perilaku anti korupsi.

Kegiatan akademik adalah bagian daritanggung jawab sosial. Di dalam universitasdikembangkan budaya kehidupan kampusdengan aktivitas mahasiswa di bidang akademik,

olahraga, seni, dan sosial sehingga akanmembentuk kebiasaan sehari-hari yang baik.Selain itu juga dibangun budaya akademik yangbaik bagi mahasiswa agar selalu bersikap jujurdan tidak melakukan contek mencontek sertaplagiarisme.

Banyak metode pembelajaran yang dapat

diterapkan dalam pendidikan anti korupsi sehinggakegiatan akademik bisa dilakukan secara variatif.Metode-metode tersebut mencakup diskusidalam kelas, studi kasus, skenario sistempeningkatan, kuliah umum, diskusi film, laporaninvestigasi, ekplorasi tematik, prototipe, danmengkaji kebijakan pemerintah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

telah membentuk Satuan Tugas PengendalianGratifikasi melalui Keputusan Mendikbud Nomor72 Tahun 2012. Selain itu juga telah didistribusikanbuku saku tentang Gratifikasi kepada seluruhunit utama sebagai rujukan untuk memahami

gratifikasi dengan lebih mendalam. SelanjutnyaInspektorat Jenderal telah membagi-bagikanstiker Tolak Gratifikasi dan Berani Jujur



12/48

WorkshopProgram Revitalisasi

Integritas Mental Aparatur

(PRIMA)oleh: Sogol Sugiarto

Inspektorat Jenderal telah menyelenggarakan Workshop PRIMAselama 5 hari sejak tanggal 20 s.d 25 Mei 2013 di Hotel Park,Jakarta. Workshop ini difasilitasi oleh tim dari Deputi Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah koordinasi BapakAsep Chaerulah. Workshop ini diorganisir penyelenggaraannyaoleh Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan (PLP) InspektoratJenderal. Workshop ini diikuti secara aktif oleh 19 orang yangterdiri dari 6 orang pejabat struktural Inspektorat Jenderal, 4orang auditor Inspektorat Jenderal, dan 9 orang dari perwakilanunit utama Kemdikbud.

Dok. Itjen K



13/48

Tujuan Workshop PRIMA adalah untuk 1)

membangun kesadaran secara komprehensif

untuk menjauhkan diri dari perilaku korupsi;

2) mengetahui 7 pola bahasa sugestif yang

mencakup Clause of Time, Perubahan Waktu,

Commentary Adjective and Adverb, Tag

Questions, Double Bind, Embedded Command,

dan Kalimat Tersembunyi; dan 3) mengetahui 7teknik dasar internalisasi penguatan integritas

meliputi Anchoring, Utilisasi, Rileksasi, Amplify,

Modality, Asosiasi, dan Sugesti.

Seluruh peserta dengan bimbingan dari

tim fasilitator telah berkontribusi secara aktif

dalam workshop ini. Drs. M. Muhadjir, MA

dari Badan Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa terpilih sebagai ketua kelas. Ke-19

orang peserta workshop dibagi ke dalam 3kelompok diskusi yang diberi nama Kelompok

Berani, Kelompok Jujur, dan Kelompok Hebat.

Suasana workshop didominasi dengan diskusi

dan presentasi kelompok. Tiap kelompok saling

menyajikan presentasi atas topik yang diberikan

kepadanya dan saling memberikan masukan

dan penilaian skor.

Materi utama dalam workshop ini adalah

m e m b a n g u n

Sistem IntegritasN a s i o n a l

( S I N ) y a n g

diawali dengan

p e m b e n t u k an

p r i b a d i

be r i n teg r i t as .

K e t e l a d a n a n

pemimpin (Tone

o f t h e T o p )

menjadi bagiany a n g s a n g a t

p e n t i n g d a r i

pembangunan

SIN ini. Makna

i n t e g r i t a s

d i d e f i n i s i k a n

sebagai suatu keutuhan pribadi yang selaras

dengan nilai universal, nilai keluarga, nilai

lingkungan, nilai organisasi, dan nilai bangsa

dan negara. Kelima nilai tersebut dapat

diselaraskan dengan harmonis maka akan

terwujudlah kebahagiaan. Dengan telah

semakin banyaknya dibentuk orang-orang

yang berintegritas, maka tindak pidana korupsidiharapkan akan dapat ditekan semaksimal

mungkin. Oleh karena itu perlu dibentuk Tunas-

tunas Integritas di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang akan selalu

memberikan pemahaman, memberikan

peringatan kepada seluruh pegawai untuk

berkomitmen terhadap integritas.

Bagian yang paling menarik dalam

workshop ini adalah sesi praktek menggunakanteknik internalisasi integritas pribadi dengan

pendekatan pembelajaran hipnotis sederhana

(Hypno learning). Dalam sesi ini peserta

dipasangkan berdua dengan mitranya untuk

saling memberikan sugesti positif.

Sebagai tindak lanjut dari workshop ini

Inspektorat Jenderal akan memfasilitasi

pembentukan Komite Pengarah dan Komite

Dok.

ItjenKemdikbud

FORWAS EDISI I / 2013 1


14/48


15/48


16/48

berupa informasi. Makna informasi adalah datayang sudah diolah menjadi makna yang lebih berarti(meaningful). Pesan utama yang ingin kita sampaikanadalah makna dan ruang lingkup gratifkasi. Tujuan yang

ingin dicapai adalah agar penerima pesan (audience)dapat memahami secara tepat dan jelas tentanggratifkasi.

2. KeselarasanHal lain yang sangat ditekankan dalam defnisi

tersebut adalah keselarasan. Pidato atau presentasiyang baik harus harmonis antara bahasa verbal(kata-kata yang diucapkan) dengan bahasa nonverbal (bahasa tubuh atau gerak gerik/gesture).

3. VokalSuara yang jelas, intonasi yang bervariasi namun

sesuai dengan materi dan konteks pembicaraan, sertaartikulasi pengucapan kata yang jelas merupakan halketiga yang sangat ditekankan dalam defnisi retorika.

Empat Elemen Retorika

1. Penyaji InformasiKesiapan mental penyaji adalah modal awal yang

sangat penting bagi keberhasilan sebuah pidato ataupresentasi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kalauseseorang belum mampu untuk melakukan sesuatu yangakan dikatakannya maka sebaiknya ia jangan berpidatoatau melakukan presentasi.

Sebaliknya ada juga yang berpendapat bahwaseseorang tidak harus menjadi baik dalam segala hal duluuntuk bisa menyampaikan presentasi. Pendapat ini justrumenyatakan bahwa bila seseorang sudah berpidatosebenarnya ia telah mempunyai niat baik dan memulaiuntuk melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik.Niat yang kuat akan mempengaruhi perbuatan.

Penatar gratifkasi harus memiliki motivasi yang

kuat sebagai seorang Motor Penggerak Integritas yangmemiliki kepedulian tinggi untuk mengubah kondisimenjadi lebih baik. Kalau bukan kita siapa lagi yangmau peduli. Biarlah semua orang tidak peduli dengan

kondisi yang semakin hari terlihat semakin buruk,tetapi kita tetap menjadi pelita yang bisa mencerahkankegelapan.

2. MateriMateri presentasi harus dirancang secara jelas,

menarik, dan sistematis. Materi harus jelas pesan-pesannya. Kata-kata yang tertuang dalam materipresentasi harus singkat dan padat serta tidak boleh

Dengan

penguasaan retorika,

maka tim penatargratikasi dapat

menjadi orator yang

mumpuni

informasi yang bermakna dengan nada suara bervariasiserta bahasa yang baik.

Seseorang yang ahli beretorika sering disebutdengan istilah Orator. Retorika dapat membantu untukmencapai suatu tujuan baik tujuan mulia maupuntujuan tercela. Orator-orator terkenal dari Indonesiaantara lain adalah Presiden Soekarno, Bung Tomo, danKH. Zaenudin MZ yang tentu saja mempunyai tujuanmulia dalam beretorika yaitu ingin membangun bangsamenjadi lebih berkarakter. Dalam contoh lain kita melihatpemimpin Jerman Adolph Hitler yang dengan pidatonya

yang berapi-api mampu menggerakkan organisasi Nazihingga menimbulkan Perang Dunia.Dengan penguasaan retorika, maka tim penatar

gratifkasi dapat menjadi orator yang mumpuni dalam

menyampaikan pesan tentang gratifkasi. Selanjutnya

diharapkan pemahaman yang benar tentang gratifkasi

di kalangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandapat lebih meningkat dan semakin tersebar luas.

Definisi RetorikaKemampuan komunikasi di depan umum untuk

menyampaikan sebuah informasi melalui bahasa verbaldan non verbal dengan nada suara yang selaras.

Ada tiga hal yang ditekankan dalam definisi iniyaitu penyampaian pesan, keselarasan, dan nada suara(vokal).

1. Penyampaian PesanDefinisi di atas sangat menekankan pada

penyampaian pesan (Delivery Message). Pesan harus



17/48


18/48

3. AudienceAudiens adalah objek presentasi atau pihak yang

akan menjadi pemirsa/pendengar/pemerhari presentasi.Audiens dalam kegiatan sosialisasi gratifkasi adalah

sebagai berikut.a. Pimpinan Unit Utama Kemdikbudb. Rektor PTN dan jajarannyac. Koordinator Kopertis

d. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikane. Kepala UPT Kemdikbud

4. PenyampaianSeorang orator harus memiliki gaya yang sesuai

dengan penampilannya. Gaya orator tidak dapatdiseragamkan. Tiap orator mempunyai gaya masing-masing dengan keunikan tersendiri. Ada dua hal utamadalam gaya penyampaian pidato yaitu Vokal danGesture.

a. Vokal yang Impressive(Berkesan Kuat)

Vokal adalah bahasa verbal yang merupakan mediautama seorang orator dalam menyampaikan pesan. Adalima hal tentang bahasa verbal meliputi vokal diafragma,tempo pidato, intonasi, jeda, dan artikulasi.

b. GestureBahasa tubuh (non verbal) harus digunakan secara

maksimal oleh orator untuk mendukung bahasa verbal.Penggunaan bahasa non verbal dengan bahasa verbalharus selaras. Terkadang dalam beberapa kasus tertentubahasa non verbal mampu menciptakan kesan yanglebih kuat bagi audiens daripada bahasa verbal. Ada limahal tentang bahasa tubuh yang perlu dipahami oratordengan baik yaitu kontak mata, air muka, gerak gerik,busana, dan sikap badan.

Penguasaan ilmu retorika sangat menghajatkankeberanian. Ilmu retorika bukan hanya teori yangharus dikuasai, tetapi lebih dari itu untuk menguasaisepenuhnya ilmu ini maka harus dipraktekkan. Seseorangtidak dapat disebut sebagai ahli retorika hanya dengankemampuan dalam menguasai materi teori retorika,tetapi ia akan diingat dan diakui sebagai ahli retorikasecara mutlak apabila ia bisa melakukan pidato denganbaik.

Bagi orang-orang yang sudah biasa melakukanpembicaraan di depan umum tentunya tidak akanterlalu sulit untuk menguasai ilmu retorika, tetapi bagi

yang belum banyak pengalaman untuk berpidato ataubahkan belum pernah sama sekali rasanya mungkinakan begitu menakutkan. Perasaan cemas dan khawatiryang berlebihan mungkin akan menghinggapi paraorator, namun lagi-lagi tidak ada solusi yang palingtepat untuk mengatasi masalah ini selain maju ke depanmemberanikan diri dan memperbanyak praktek.




19/48

REFORMASI BIROKRASI

PENGAWASANINSPEKTORAT JENDERALPerubahan Pola Pikir, Pola Sikap,

dan Pola Tindak dalam menjalankan Peran

sebagai Penjamin Mutu dan Konsultan

oleh: Agam Bayu Suryanto

Di era transparansi ini

Inspektorat Jenderal

tidak lagi menjalankan

peran sebagai

pengawas tetapi jugasebagai Penjamin

Mutu dan Konsultan.

Dalam menjalankan

kedua peran barunya

tersebut, Inspektorat

Jenderal perlu

melakukan reformasi

birokrasi. Pemahamanterhadap makna

reformasi birokrasi

di kalangan pegawai

masih sangat kurang

memadai.




20/48


21/48

diberikan kepada publik dapat terus

dikembangkan menjadi semakin

berkua li tas. Pe layanan publ ik

yang berkualitas tinggi mencakup

pemenuhan beberapa kriteria antara

lain keramahan aparatur, kelancaran

komunikasi, kecepatan pelayanan,

kejelasan prosedur, dan kualitas

output.

Pegawai menyadari tanggungjawab

yang diembannya sebagai amanah

yang dijalankan dengan sepenuh

hati. Pekerjaan dilaksanakan dengan

hati gembira dan tidak ada beban.

Pegawai tidak perlu dikontrol

secara ketat oleh pimpinan karena

ia sudah memahami tugas-tugas

yang akan dilaksanakan dan hasilpekerjaan yang dikeluarkannya.

Ia bekerja dengan disiplin tinggi

dan selalu mengambil prakarsa

(inisiatif) yang perlu tanpa harus

selalu menunggu instruksi atasan.

Pemikiran pegawai yang sudah

direformasi selalu positif. Dengan

semangat antusiasme yang tinggi,

ia menuntaskan pekerjaannya

sehari-hari. Pemikiran yang positif

membuat pegawai selalu berenergitinggi dan tidak cepat berprasangka

buruk apabila sesuatu terjadi di luar

yang dikehendakinya. Ia selalu

memperlakukan koleganya dengan

baik tanpa ada rasa curiga atau

berpikiran negatif terhadapnya.

Semangat dan energi yang begitu

besar tersebut ditularkannya kepada

kolega sehingga menjadi kekuatan

besar perubahan ke arah yang lebih

baik dan terus menjadi semakinbaik dari waktu ke waktu secara

berkesinambungan.

Pengawasan Inspektorat Jenderal

pada tahun 2013 mulai diubah dari

yang semula berorientasi pada

regionalisasi kewilayahan menjadi

substansi fungsi bidang pendidikan.

Perubahan orientasi pengawasan

ini berpengaruh secara langsung

kepada pola pikir auditor. Auditor

yang tadinya diposisikan sebagai

Auditor Pendidikan yang bersifat

generalis kemudian beralih menjadi

seorang ahli spesialis. Dengan

perubahan pola pikir ini auditor

diharapkan dapat mengetahui

permasalahan dalam suatu bidang

pendidikan secara mendalam dan

bisa memberikan rekomendasi

perbaikan yang menyentuh akar

permasalahan.

Perubahan Pola Sikap

Sikap pegawai negeri pada masa lalu

cenderung digambarkan sebagaimalas, kurang berani mengambil

inisiatif, dan selalu menunggu

perintah atasan. Pegawai sering

dicitrakan sebagai orang yang

datang agak siang dan pulang

sebelum petang. Kegemaran

pegawai untuk membicarakan hal-

hal yang tidak perlu dan mengobrol

kesana kemari juga mendapat

sorotan besar dari publik pemerhati

kinerja pegawai. Sikap seperti inidisebabkan oleh ketidakjelasan

proses perekrutan pegawai yang

tidak diperuntukkan pada jabatan

tertentu. Saat ini telah dilakukan

proses reformasi birokrasi yang

menetapkan seorang pegawai untuk

menduduki jabatan yang spesik.

Perubahan ini membuat pegawai

dituntut untuk menyesuaikan sikap

kerjanya menjadi lebih disiplin.

Pegawai yang sudah bereformasi

akan memiliki nilai-nilai etika

yang mendasarinya dalam bekerja.

Kedisiplinan merupakan kata kunci

yang tidak bisa ditawar-tawar oleh

pegawai. Kedisiplinan bukan lagi

diterjemahkan sebagai kehadiran

yang sesuai dengan jam kerja

tetapi lebih dari itu kedisiplinan

juga dimaknai sebagai kemampuan

dalam mencapai output kerja yang

ditargetkan untuk jabatannya.

Pegawai akan menjalin kerja

sama yang harmonis dan saling

menghargai dengan sesama

koleganya tanpa memandang suku,

agama, dan etnis. Sinergitas antar

pegawai akan saling melengkapi

dan menutupi kekurangan yang

ada. Pegawai akan menyelesaikan

masalah dengan mencari solusi

terbaik bagi semua pihak terutama

bagi publ ik yang di layaninya.

Masalah akan dihadapi dengan

kematangan diri dan tidak bersikapemosional terhadap kendala dan

keterbatasan yang ditemuinya.

Pegawai saat ini dipacu untuk

berprestasi tinggi dan menghasilkan

sesuatu output yang bermanfaat

bagi publ ik yang di layaninya.

Pegawai di era reformasi diberikan

ukuran-ukuran keberhasilan yang

harus dicapai dalam suatu periode.

Efektivitas kinerja pegawai akandinilai berdasarkan kemampuannya

dalam mencapai ukuran kinerja

sesuai dengan yang ditargetkan.

Auditor Inspektorat Jenderal saat

ini lebih aktif dalam merumuskan

strategi pengawasan dan tidak

lagi sekedar berjalan sebagaimana

adanya (Business as usual).

Audi to r d iwaj ibkan un tuk

menyusun program kerja danmempresentasikannya sebelum

melaksanakan pengawasan.

Sekembalinya dari melaksanakan

tugas, auditor juga diwajibkan

untuk melakukan gelar hasil

pengawasan.



22/48

Perubahan Pola Tindak

Tindak tanduk pegawai yang sudah

tereformasi akan menunjukkan

perilaku yang mulia dengan

integritas yang tinggi. Integritas

menjadi sumber kekuatan utama

seorang PNS. Kekuatan pegawai

bukan terletak pada latar belakang

pendid ikan, pengalaman, atau

hubungan koneksinya dengan

pejabat teras, tetapi sumber

kekuatan itu terletak pada integritas

kepribadian yang kokoh dan

berkarakter kuat.

Makna integritas pada dasarnya

adalah kesamaan antara ucapan

dengan perbuatan. Tidak ada

kontradiksi antara keduanya.Konsistensi merupakan sifat

utama dari integritas. Pegawai

yang mengucapkan kehendak

untuk hidup sederhana tidak akan

menggunakan atribut yang mewah

dan mahal. Sorotan publik terhadap

kinerja pegawai saat ini semakin

tajam. Masyarakat

s u d a h s e m a k i n

c e r d a s k a r e n a

adanya berbagaisumber informasi

dan beraneka ragam

media yang dapat

dimanfaatkan untuk

me n i l a i k in e r j a

pegawai. Pegawai

a k a n m e n u r u n

ci tranya apabi la

m e n u n j u k k a n

perilaku yang tidak

s e s u a i d e n g a nintegritas, demikian

pula bila yang terjadi

sebaliknya.

P e g a w a i y a n g

berintegritas tinggi

akan menunjukkan

t i n d a k a n s e b a ga i seorang

profesional. Ia adalah seorang yang

ahli dan kompeten di bidangnya.

Pekerjaan yang dilakukannya

memenuhi standar mutu yang tinggi.

Publik yang menerima pelayanan

akan merasa puas dengan hasil

kerja pegawai. Pegawai tersebut

tidak akan menurunkan nilai

integritasnya dengan menerima

hadiah atau pemberian dari publik

yang dilayaninya. Ia sadar bahwa

penerimaan hadiah tersebut dapat

menjadi cikal bakal (embrio)

terjadinya tindak pidana korupsi.

Auditor Inspektorat Jenderal saat

ini menjadi jauh lebih independen

dan meningkat integritasnya dengan

adanya pernyataan tertulis dalamsurat tugas untuk tidak menerima

gratikasi. Auditor juga dilibatkan

dalam satuan tugas pengendalian

gratifikasi yang berperan dalam

memberikan konsultasi kepada

pegawai Kementerian yang ingin

mengetahui informasi tentang

gratifikasi dan melaporkan

gratikasi yang telah diterimanya.

Inspektorat Jenderal sudah banyak

melakukan perubahan dalam rangka

reformasi birokrasi. Perubahan pola

pikir auditor dari semula adalah

generalis menjadi spesialis membuat

auditor akan lebih fokus dalam

melaksanakan pengawasan. Auditor

Inspektorat Jenderal telah lebih

aktif dalam menyikapi tugasnya

dibandingkan dengan masa lampau

yang hanya berpedoman pada

kebiasaan yang sudah ada. Auditor

juga telah melakukan perubahan

besar dalam tindakannya menjadi

lebih berintegritas terutama dalam

hal penerimaan gratikasi. Hal ini

merupakan bukti yang nyata bahwareformasi birokrasi di lingkungan

Inspektorat Jenderal tidak hanya

pada slogan dan tataran konsep

belaka, tetapi betul-betul telah

diaplikasikan ke dalam program

yang riil, konkret, dan nyata.




23/48


24/48


25/48


26/48


27/48

4) Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan

akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.

Sementara itu dalam lingkungan aparatur pemerintah,

seperti disebutkan oleh LAN dalam Sistem Administrasi

Negara Republik Indonesia (1996:160), pengawasan

bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Adapaun sasarannya adalah:

1) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan

dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-

sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan

agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna

yang sebaik-baiknya;

2) Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai

dengan rencana dan program pemerintah serta

peraturan perundang-undangan yang berlakusehingga tercapai sasaran yang ditetapkan;

3) Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai

seberapa jauh telah tercapai untuk memberi umpan

balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran

terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan,

dan pelaksanaan tugas umum pemerintah dan

pembangunan;

4) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya

pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan

dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang,dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat

terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa,

berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan kedua pendapat mengenai tujuan

pengawasan tersebut di atas, sesuai dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Yudha EK, (2009:54)

mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1) Mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai

dengan rencana;2) Mengetahui apakah segala instruksi telah

dilaksanakan;

3) Mengetahui kesulitan-kesulit an apa yang

dihadapi;

4) Menemukan dan selanjutnya memperbaiki

kesalahan.

Secara mendasar dapat ditegaskan bahwa pengawasan

menggambarkan wujud dari kegiatan manajemen,

yang dalam hal ini berupa proses penilaian dan koreksi,

atau proses mendeteminir serta evaluasi. Selain itu

pengawasan yang dilakukan menggambarkan bagian

yang hendak dicapai oleh kegiatan pengawasan,

intinya berkaitan dengan pencapaian hasil yang telah

direncanakan dan ditetapkan.

Terdapat beberapa variasi tentang jenis dan

macam pengawasan yang dirumuskan para ahli.

Handayaningrat (1991:144) mengelompokkan

pengawasan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1) Pengawa san dari dalam, dibentuk dalam

organisasi;

2) Pengawasan dari luar, dilakukan aparat dari

luar;

3) Pengawasan represif, dilakukan setelah adanya

pelaksanaan pekerjaan;4) Pengawasan preventif, dilakukan pada saat

pelaksanaan pekerjaan, bersifat pencegahan.

Kemudian LAN RI (1997:160), menyebutkan bahwa

pengawasan dapat dibedakan menurut :

1) Subjek yang melakukan pengawasan

Dalam hal ini pengawasan terdapat 4 (empat)

macam pengawasan, yaitu:

(1) Pengawasan melekat (Waskat), yaitu

pengawasan yang dilakukan oleh setiap

pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja

yang dipimpinnya;

(2) Pengawasan fungsional (Wasnal), ialah

pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang

tugas pokoknya melakukan pengawasan;

(3) Pengawasan legislatif (Wasleg), yaitu

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga

perwakilan rakyat seperti DPR, dan

pengawasan ini merupakan politik;

(4) Pengawasan masyarakan (Wasmas), ialah

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat

seperti termuat dalam media massa.

2) Cara pelaksanaan pengawasan

Berdasarkan faktor ini, dapat dibedakan antara

pengawasan langsung dan pengawasan tidak

langsung.



28/48


29/48


30/48

HARAPAN

DAN TANTANGAN

E-AUDIT

Tahun 2013 merupakan tonggak bagi pelaksanaan e-government

dalam bidang audit, pada tahun inilah ditargetkan implementasi

e-audit secara nasional, setelah sebelumnya pada tahun 2012 Pilot

project e-audit dilaksanakan. Diharapkan pada tahun 2014 sistem

e-audit mencapai taraf kematangan dalam semua jenis audit yang

dilakukan oleh BPK, Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan

dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan Kinerja. Bagaimana

sistem e-audit berjalan? Apa saja manfaat yang diperoleh darie-audit? Dan, apa saja tantangan yang harus dijawab oleh e-audit?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita temukan

dalam tulisan ini.

Dewasa ini kemajuan teknologi komunikasi

dan informasi berkembang dengan

pesat, potensi pemanfaatannya secara

luas membuka peluang bagi pengaksesan,

pengelolaan dan pendayagunaan informasidalam volume yang besar secara cepat

dan akurat. Dalam proses pemerintahan,

pemanfaatan teknologi komunikasi dan

informasi diyakini akan meningkatkan efisiensi,

efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan. Tanggal 9 Juni

tahun 2003 merupakan dimana Pemerintahan

Republik Indonesia menjawab tantangan

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi

dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor

3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strateginasional pengembangan e-government.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai

lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara menargetkan implementasi

e-government secara nasional dalam proses

audit (e-audit) pada tahun 20135. Pilot project

e-audit sudah mulai dilaksanakan pada tahun

2012 terhadap enam Pemerintah Provinsi,

yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Dl Yogyakarta dan Jawa Timur. Fondasiawal e-audit telah diletakkan oleh BPK dengan

memasukkannya ke dalam Rencana Strategis

(Renstra) BPK Tahun 2011-2015, dan menjadi

bagian penting dalam Rencana Implementasi

Renstra (RIR) BPK, sehingga secara otomatis

melekat pada rencana Reformasi Birokrasi

BPK6.

Metodologi E-Audit

E-audit rencananya diterapkan padasemua jenis audit yang dilakukan oleh BPK,

Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan

dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan

Kinerja. Metodologi yang digunakan dalam

e-audit tidak jauh berbeda dengan metodologi

yang digunakan dalam audit konvensional,

perbedaannya terletak pada pelaksanaan

Opini

Erna Tyas Dwi Prasetyo & Budi Pranowo



31/48

e-audit, auditor tidak bertemu secara langsung

dengan auditee. Secara umum metodologi

pemeriksaan terdiri dari tiga tahapan yaitu

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk

metodologi Pemeriksaan Keuangan, dalam

tahap persiapan terdapat sepuluh kegiatan.

Pertama, Pemahaman Tujuan Pemeriksaan

dan Harapan Penugasan. Kedua, Pemenuhan

Kebutuhan Pemeriksa. Ketiga, Pemahaman

atas Entitas. Keempat, Pemantauan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya. Kelima,

Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern.

Keenam, Pemahaman dan Penilaian Risiko.

Ketujuh, Penetapan Materialitas.

Awal dan Tolerable Error. Kedelapan,

Penentuan Metode Sampling. Kesembilan,

Substantif Atas Transaksi dan Saldo Akun.

Keempat, Penyelesaian Penugasan. Kelima,

Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan.

Keenam, Perolehan Tanggapan Resmi dan

Tertulis. Dan ketujuh, Penyampaian Temuan

Pemeriksaan.

Dalam tahap pelaporan, terdapat lima

kegiatan yang dilakukan. Pertama, Penyusunan

Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan. Kedua,

Penyampaian Konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan kepada Pejabat Entitas yang

Berwenang. Ketiga, Pembahasan Konsep

Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Pejabat

Entitas yang Berwenang. Keempat, Perolehan

Surat Representasi. Dan kelima, Penyusunan

Konsep Akhirdan Penyampaian Laporan Hasil

Pemeriksaan.

Implementasi E-Audit

Untuk melaksanakan sistem e-audit,

BPK memerlukan kesiapan aspek-aspek

berupa penataan peraturan perundang-

undangan, penataan tata laksana, penataan

organisasi dan penataan manajeman sumber

METODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN

Ukuran Kinerja Pemeriksaan: Standar Pemeriksaan

Panduan Manajemen Pemeriksaan Tujuan dan Harapan Penugasan

PERENCANAANPEMERIKSAAN

PELAKSANAANPEMERIKSAAN

PELAPORAN HASILPEMERIKSAAN

1. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan danHarapan Penugasan

2. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa3. Pemahaman atas Entitas4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Sebelumnya5. Pemahaman atas Sistem

Pengendalian Intern6. Pemahaman dan Penilaian Risiko7. Penetapan Materialitas Awal dan

Tolerable Error8. Penentuan Metode Sampling,9. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal10. Penyusunan Program Pemeriksaan

dan Program Kegiatan Perseorangan.

1. Pelaksanaan Pengujian AnalitisTerinci

2. Pengujian Sistem Pengenda-lian Intern

3. Pengujian Substantif Atas Tran-saksi dan Saldo Akun

4. Penyelesaian Penugasan5. Penyusunan Konsep Temuan

Pemeriksaan6. Perolehan Tanggapan Resmi

dan Tertulis7. Penyampaian Temuan Pemer-

iksaan.

1. Penyusunan Konsep LaporanHasil Pemeriksaan,

2. Penyampaian KonsepLaporan Hasil Pemeriksaankepada Pejabat Entitas yangBerwenang,

3. Pembahasan KonsepLaporan Hasil Pemeriksaandengan Pejabat Entitas yangBerwenang

4. Perolehan Surat Represen-tasi

5. Penyusunan Konsep Akhirdan Penyampaian LaporanHasil Pemeriksaan.

VISI, KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU(Supervision, Quality Control and Assurance)

Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal. Dan

kesepuluh, Penyusunan Program Pemeriksaan

dan Program Kegiatan Perseorangan.

Dalam tahap pelaksanaan, terdapat tujuh

kegiatan yang dilakukan. Pertama, Pelaksanaan

Pengujian Analitis Terinci. Kedua, Pengujian

Sistem Pengendalian Intern. Ketiga, Pengujian



32/48

Reinforcement/penguatan). Model ADKAR ini

akan melakukan langkah untuk menciptakan

kesadaran terlebih dahulu kepada satuan

kerja dan para pegawai BPK maupun auditee

bahwa penerapan e-audit ini penting bagi

mereka, BPK, dan negara. Jika kesadaran

daya. Aspek-aspek tersebut sudah masuk

kedalam koridor reformasi BPK. Selain aspek-

aspek tersebut diperlukan juga infrastruktur

teknologi informasi yang kuat dan komitmen

bersama dari auditee untuk menyampaikan

bukti-bukti audit secara cepat dan akurat, oleh

karena itu implementasi e-audit didahului oleh

penandatanganan nota kesepahaman antara

BPK dengan pihak auditee.

Agar e-audit bisa berjalan sesuai koridor,

BPK melakukan dua langkah, yaitu melakukan

manajemen perubahan serta monitoring,

evaluasi, dan pelaporan. Manajemen

perubahan dilakukan untuk memastikan agarpihak internal (pegawai dan satuan kerja BPK)

maupun eksternal BPK (auditee) mendukung

dan berpartisipasi penuh dalam penerapan

e-audit. Manajemen perubahan yang dilakukan

BPK memakai pendekatan ADKAR (Awareness/

kesadaran, Desire/keinginan, Knowledge/

pengetahuan, Ability/keterampilan, dan

tumbuh, akan muncul keinginan mendukung

dan berpartisipasi di dalamnya. Jika sudah

ada keinginan, mereka perlu pengetahuan

dan keterampilan yang memadai agar bisa

mendukung dan berpartisipasi penuh di dalam

penerapan e-audit . Jika sudah seperti itu,

yang dilakukan kemudian adalah penguatan.

Tujuannya adalah agar kondisi perubahanyang terjadi dengan penerapan e-audit dapat

diperkuat dan ditingkatkan lagi.

Langkah kedua berupa monitoring, evaluasi,

dan pelaporan bertujuan agar seluruh tahapan

atau kegiatan implementasi penerapan e audit



33/48


34/48


35/48

PENGARUH

ZERO GROWTH

TERHADAP

TENAGA HONORERDrs. Sudarko, MM

Opini

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (3) dinyatakan :

Di samping Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat

pegawai think tetap (PTT); Penjelasan pasal 2 ayat (3): Yang

dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang

diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakantugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Dalam perjalanan waktu yang lalu telah diterbitkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS jo PP Nomor

43/2007 jo PP Nomor 56/2012 pada pasal 8 disebutkan

bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini,

semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer

atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Dengan kebijakan pemerintah dimaksudkan kepada

pimpinan seluruh instansi pemerintah dilarang mengangkat

tenaga honorer, namun apabila kita memang masih



36/48


37/48


38/48


39/48

Dalam menyusun laporan hasil pengawasan,KemenPAN dan RB selaku koordinator APIP memintakepada seluruh Inspektorat Jenderal agar menyusunklasikasi temuan berdasarkan Keputusan BPK Nomor5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentangPetunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan.Setiap temuan dikelompokkan ke dalam kelompoktemuan Ketidakpatuhan, Kelemahan SPI, dan 3E

dengan kodekasi sebagai berikut:

KLASIFIKASI SEBAGAIIDENTITAS TEMUAN

TEMUAN KETIDAKPATUHAN

Adanya Ketidakpatuhan yang berakibat kerugian,potensi kerugian, kekurangan penerimaan atau bukansalah satu di antaranya (administrasi)

a. Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian

negara/daerah yang terjadi pada perusahaanmilik negara/daerah

Berkurangnya kekayaan negara/daerah atauperusahaan milik negara/daerah berupa uang,surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.

(1) Belanja atau pengadaan barang/jasa ktif(2) Rekanan pengadaan barang/jasa tidak

menyelesaikan pekerjaan(3) Kekurangan volume pekerjaan dan/atau

barang(4) Kelebihan pembayaran selain kekurangan

volume pekerjaan dan/atau barang(5) Pemahalan harga (Mark up)

(6) Penggunaan uang/barang untuk kepentinganpribadi

(7) Pembayaran honorarium dan/atau biayaperjalanan dinas ganda dan/atau melebihistandar yang ditetapkan

(8) Spesikasi barang/jasa yang diterima tidaksesuai dengan kontrak

(9) Belanja tidak sesuai atau melebihiketentuan

(10) Pengembalian pinjaman/piutang atau danabergulir macet

(11) Kelebihan penetapan dan pembayaran

restitusi pajak atau penetapan kompensasikerugian

(12) Penjualan/pertukaran/penghapusan asetnegara/daerah tidak sesuai ketentuan danmerugikan negara/daerah

(13) Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

(14) Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan

Kode Kelompok Temuan Sub Kelompok Temuan

1Kepatuhan terhadap

Ketentuan per-Undang-Undangan

kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi padaperusahaan milik negara/daerah (kode:101)

potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadipada perusahaan milik negara/daerah (kode:102)

kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah (kode:103)

Administrasi (kode : 104)

Indikasi Tindak Pidana (kode : 105)

2 Kelemahan SPI

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Kode : 201

TemuanKelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja Kode : 202

Kelemahan struktur pengendalian intern Kode : 203

3 3E

Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan Kode : 301

ketidakefisienan Kode : 302

Ketidakefektifan Kode : 303



40/48


41/48


42/48


43/48


44/48

Reviu audit dilaksanakan seiring dengan tahapandalam audit, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan AuditPemahaman yang jelas dan kesamaan persepsi

antara anggota tim, ketua tim, pengendali teknis,dan penanggung jawab audit akan memperlancarpelaksanaan audit, pembuatan KKA, dan penyusunanLaporan Hasil Audit (LHA). Ketua tim melakukanpembinaan kepada anggota tim untuk memahamitujuan audit, PKA, dan bentuk LHA beserta isi/informasi yang akan dituangkan di dalam LHA. Hal-halyang harus direviu oleh ketua tim pada saat sebelumpekerjaan lapangan dilakukan adalah:a. program survai pendahuluan;b. program pengujian sistem pengendalian manajemen

(SPM);c. ikhtisar yang mungkin akan diperoleh/ diharapkan

setelah survai pendahuluan dan pengujian SPMdilaksanakan.

Kemudian berdasarkan informasi dan data yangtelah diperoleh, ketua tim melakukan analisis datadan penentuan risiko audit, yang selanjutnya akanmenjadi dasar dalam penyusunan PKA kegiatan auditberikutnya.

2. Pelaksanaan AuditSelama audit berlangsung, hubungan antara ketua

tim dengan anggota tim harus tetap terjaga denganbaik. Ketua tim harus terus memantau kegiatan yangdilakukan anggota tim secara terus menerus danbersinambungan. Ketua tim tidak boleh menyerahkan

pelaksanaan audit sepenuhnya kepada anggota tim.Anggota tim tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalamkesukaran atau kebingungan dalam melaksanakanaudit karena adanya hal-hal yang belum dapatmereka putuskan. Audit yang berjalan salah arahakan mengakibatkan kegiatan audit kurang efektif danpemborosan sumber daya dan dana. Konsultansi ataukoreksi dari ketua tim harus dapat dilakukan segerasebelum kesalahan berlarut-larut.

Hal-hal yang harus direviu oleh ketua tim pada saatpelaksanaan kegiatan audit adalah sebagai berikut.a. Reviu atas pelaksanaan PKA.b. Reviu pembuatan KKA.c. Reviu atas kecukupan, relevansi, dan keandalan

bukti.d. Reviu atas kecukupan dan kecermatan pengujiane. Reviu atas pembuatan simpulan, konsistensi data

dan ikhtisar.f. Reviu atas pencapaian tujuan audit dan

kegiatan.

g. Reviu atas temuan dan penyajian temuan.h. Reviu atas rekomendasi.

Secara teknis pelaksanaan reviu harus pulamemperhatikan tingkat keandalan dan relevansi buktiyang dikumpulkan oleh anggota tim, sehingga akandapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

3. Penyelesaian Pekerjaan AuditPada akhir penyelesaian pekerjaan audit, ketua

tim harus dapat meyakinkan bahwa:

a. semua tujuan audit yang ditetapkan telahdicapai;

b. perolehan dan pengujian bukti audit telah cukupdilakukan dengan menggunakan kecermatan dankemahiran profesional;

c. temuan audit telah diperoleh dari simpulanyang rasional, layak, lengkap, dan cermat

informasinya;d. rekomendasi telah disusun secara rasional dandapat diterapkan dalam rangka peningkatankinerja manajemen;

e. persetujuan dan kesanggupan manajemen untukmenindaklanjuti rekomendasi auditor dan buktipenyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukantelah diperoleh;

f. data dan informasi yang dimuat dalam LHA telahlengkap.

Setelah reviu terhadap anggota tim dilaksanakanmaka konsep laporan hasil audit disusun oleh ketua timuntuk dilakukan reviu oleh Pengendali Teknis terhadapkeseluruhan aspek (aspek sik, format, maupunsubstansi) dalam bentuk pengujian kesesuaian antarakonsep laporan dengan dokumen pelaksanaan kegiatanaudit. Hasil kegiatan reviu tersebut akan berakhir padapersetujuan penandatanganan penerbitan laporanoleh Pengendali Mutu atau penanggung jawab auditdalam bentuk Laporan Hasil Audit/ LHA.

Tingkat Keandalan Jenis Bukti Audit

TinggiHasil pengujian pisik

Hasil perhitungan ulang

Menengah

Doku mentasi

Konfirmasi

Pengujian/analisis

RendahHasil wawancara

Hasil pengamatan

Tabel Tingkat KeandalanBerdasarkan Cara Perolehan Jenis Bukti



45/48

SDM BERKUALIFIKASI S3

DI LINGKUNGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMDIKBUD

oleh : Drs. Zarkoni, MM

Dalam 2 tahun terakhir ini secara kelembagaan, Inspektorat Jenderal Kemdikbud

telah mendapatkan peningkatan kompetensi SDM-nya dengan berhasilnya

penyelesaian studi S3 Sdr. Drs. Salwin MD, M.Pd auditor Inspektorat III

bidang Pendidikan Tinggi dan Sdr Agam Bayu Suryanto, SE, MBA, KasubbagHukum dan Tatalaksana. Drs. Salwin MD, M.Pd berhasil mempertahankan

disertasi dengan judul Akuntabilitas Kinerja Pengawas Fungsional Pendidikan

pada tanggal 2 Oktober 2012 di auditorium Sekolah Pascasarjana Universitas

Pendidikan Indonesia Bandung. Dalam kesempatan ini Inspektur Jenderal

Kemdikbud Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc, Ak juga bertindak selaku salah satu

guru besar penguji. Atas keberhasilannya tersebut, Sdr. Drs. Salwin MD, M.Pd

diberikan gelar akademik Doktor Kependidikan.



46/48

Selanjutnya pada tanggal 2Mei 2013 di ruang auditoriumUniversitas Trisakti Jakarta, Sdr.Agam Bayu Suryanto, SE, MBA

juga berhasil mempertahankandisertasi berjudul Efek OrientasiPasar terhadap Perseps iMutu dan Implikasinya padaLoyalitas Pelanggan melaluiKepuasan Pelanggan. Dengankeberhasilannya tersebut Sdr.Agam Bayu Suryanto, SE,MBA berhak menyandanggelar akademik Doktor IlmuEkonomi. Dalam kesempatan

sidang terbuka ini InspekturJenderal Kemdikbud Prof.Dr. Haryono Umar, M.Sc, Akberkenan memberikan pidatokata sambutan yang pada intinyamemberikan pesan agar SdrAgam Bayu Suryanto senantiasamenjaga integritas yang tinggi.

Dengan adanya dua orangDoktor baru maka jumlahSDM yang berkualikasi S3 dilingkungan Inspektorat Jenderal

bertambah dari semula 3 orangmenjadi 5 orang. SebelumnyaInspektorat Jenderal telahmemiliki 3 orang Doktor yaituProf. Dr. Haryono Umar, M.Sc,Ak dalam bidang Akuntansi,Dr. Amin Priatna dalam bidangManajemen Pendidikan, danDr. Nilam Suri dalam bidangManajemen Pendidikan.

Saat ini ada 3 orang pegawai

Inspektorat Jenderal yang tengahmenempuh pendidikan S3 yaituSdr. Drs. Maralus Panggabean,SE, SH, M.Sc di UniversitasIndonesia dalam bidang ilmuAdministrasi Publik, Sdr. FuadWiyono, SH, MH di UniversitasPadjadjaran dalam bidang ilmu

Politik, dan Sdr. Harsono, S.IP,M.Si di Universitas Padjadjarandalam bidang ilmu Akuntansi.Apabila ketiganya berhasil

menamatkan pendidikan, makaInspektorat Jenderal akanmemiliki 8 SDM berkualikasiS3.

Dengan keberadaan tenagaSDM berkualikasi S3 diharapkandapat menjadi agen perubahandan motor penggerak institusiInspektorat Jenderal Kemdikbudmenjadi lebih berwibawa dandisegani oleh para stakeholderserta membuat InspektoratJenderal menjadi lebih meningkatproduktivitasnya.




47/48


48/48

forwas edisi i/2013

Documents