makalah good corporate governance

7/25/2019 Makalah Good Corporate Governance

1/7

MAKALAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Tata kelola korporat menjadi menarik perhatian karena banyak para ahli yang berpendapat bahwa

kelemahan dalam tata kelola korporat merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang

menyebabkan buruknya perekonomian beberapa Negara Asia yang terkena krisis financial pada tahun 1997

dan 1998.

roposisi kepemilikan pihak publik untuk perusahaan!perusahaan yang listed di "ursa #fek

$akarta %"#$& masih sangan terbatas' yang pada tahun 1997 hanya sekitar (9'7). *al ini berarti bahwa

para pendiri perusahaan!perusahaan tersebu masih menjadi pemegang saham pengendali. +ecara umum

fenomena adanya pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas %yang dapat

menimbulkan agency problems& dijumpai disebagian besar peusahaan!perusahaan tersebut.

,alam konteks administrasi pemerintah' fokus analisis tata kelola adalah perdebatan mengenai

keterbatasan pengendalian oleh pemerintah %-uncoro' (/&.

"erdasarkan kajian!kajian tersebut di atas' maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang tata

kelola korporat yang baik.

II. RUMUSAN MASALAH

"erdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas' maka masalah yang akan dibahas dalam

makalah ini' yaitu sebagai berikut0

1. Apa yang dimaksud dengan tata kelola %Governance&

(. "agaiamana tentang tata kelola yang kuat dan yang lemah

2. "agaimana analisis berbasis biaya transaksi

/. "agaimana tata kelola korporat di lingkungan "34N

5. "agaimana tata kelola di era otonomi daerah


2/7

6. Apa penyebab kegagalan tata kelola

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

"erdasarkan permasalahan di atas' maka tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini' yaitu

sebagai berikut0

1. 4enjelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola %Governance&

(. 4enerangkan tentang tata kelola yang kuat dan yang lemah

2. 4enguraikan analisis berbasis biaya transaksi

/. 4endeskripsikan tata kelola korporat di lingkungan "34N

5. 4emahami tata kelola di era otonomi daerah

6. 4enjelaskan penyebab kegagalan tata kelola

BAB II

PEMBAHASAN

TATA KELOLA KORPORAT YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

I. PENGERTIAN GOVERNANCE

engertian governance amat beragam. ada dasarnya ia diartikan sebagai tata kelola yang

berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. +edangkan governingberarti

semua kegiatan sosial' ekonomi' ploitik' dan adminstratif yang dilakukan sebagai upaya untuk

mengarahkan' mengendlikan' mengawasi atau mengelola masyarakat.

:; %Forum for Corporate Governance in Indonesia& mendefinisikan tata kelola korporat

%Corporate Governance& sebagai brerikut %Tjager et al' (20(5!(6&

seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang' pengurus %pengelola&

perusahaan' pihak kreditur' pemerintah' karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal

lainnya yang berkaitan dengan hak!hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang


3/7

mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua

pihak yang berkepentingan %stakeholders&.estor takut dan enggan menanam modal di ;ndonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan

untuk melaksanakan kontrak' meningkatnya kerusuhan' dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan.

2. @angkanya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan

barang yang tidak transparan' manipulasi dan banyak kebocoran.

,alam praktiknya tidak mudah untuk memilih dan membedah mengapa yang terjadi adalah tata

kelola yang lemah dan kuat. Tabel berikut mencoba mengurai kompleksitas' dinamika dan

keanekaragaman tata kelola %-ickert' 19920 "ab 19& yang tergantung dari interaksi antara pemerintah dan

masyarakat.

-ompleksitas' ,inamika' dan -eanekaragaman Tata -elola

do-it-alone government co -arrangement

-ompleksitas

*ubungan sebab!akibat

-etergantungan unilateral

,ibagi dalam hal unit atau disiplin

-eseluruhan dan sebagian

+aling ketergantungan multidimensional

4enangani jaringan komunikasi

,inamika @ineritas dan produktabilitas ola nonlinier dan Chaos.


4/7

-ontinu dan berubah!ubah

enggunaan mekanismefeed-forward

Tidak kontinu dan tidak berubah!ubah

enggunaan mekanismefeed-whilefeed-back

-eanekaragaman endekatanBanalisis berdasarkan rata!rata

From rules to e!ecption

Analisis situasional dan diskrit

from e!ception to rules

III. ANALISIS BERBASIS BIAYA TRANSAKSI

*adiah Nobel dalam ;lmu #konomi tahun 1991 kepada Conald oase merupakan tonggak penting

pengakuan ;nternasional terhadap jasa!jasanya dalam mengembangkan Analisis "iaya Transaksi %A"T&.

iri sentral analisis coase dapat disimak dari definisinya mengenai biaya transaksi berikut ini %oase'

196&0

3ntuk melakukan suatu transaksi pasar' diperlukan identifikasi dengan siapa seseorang

bertransaksi' menginformasikan kepada masyarakat bahwa seseorang ingin berusaha beserta persyaratan

yang dipenuhi' melakukan negosiasi hingga penawaran' menulis kontrak' melakukan pemeriksaan yang

diperlukan untuk meyakinkan bahwa syarat!syarat kontrak telah diikuti dan sterusnya.

oase percaya bahwa biaya transaksi tidak hanya mempengaruhi penyususnan kontrak tetapi juga

mempengaruhi barang dan jasa yang diproduksi %oase' 1995&. Argumennya' adanya biaya transaksi akan

mendorong munculnya perusahaan. ertanyaan bagaimana memproduksi< dan apa yang

diproduksi


5/7

1. "iaya salah adaptasi %maladaptation costs& yang terjadi ketika transaksi menyimpang dari yang

disyaratkan.D

(. "iaya tawar!menawar %haggling costs& yang terjadi bila upaya bilateral dilakukan untuk mengoreksi

kesalahan yang terjadiD

2. "iaya penyusunan dan pengelolaan %set up and running costs& yang diasosiasikan denga struktur tata

kelola di mana perselisihan diidentifikasiD

/. "iaya pengikatan %bonding costs& yang mempengaruhi penjagaan komitmen %illiamson' 19850 (1&.

"iaya!biaya di atas terkait langsung dengan spesifik asset' ketidak pastian lingkungan' dan

ketidakpastian perilaku.

IV. TATA KELOLA KORPORAT DI LINGKUNGAN BUMN

"erkaitan dengangood coporate governance %::& di lingkungan "34N' penerpannya merujuk

pada -eputusan 4enteri "34N No. 117B4!4"3B((. -eputusan yang bersifat sektoral seperti ini

termasuk berbagai peraturan "apepam untuk emiten!emiten di pasar modal tidak memiliki pertentnagan

dengan kerangka hukum.

enerapan :: dalam suatu organisasi dinilai merupakan suatu usaha untuk membangun budaya

korporasi yang baru' sehingga tanpa kepemimpinan oranisasi yang memadai akan sangat sulit

mengimplementasikan ::.

enerapan :: bukanlah suatu opsi melainkan sebuah kaharusan bagi "34N ;ndonesia.

enerapan :: di "34N akan bermanfaat baik bagi Negara dalam hal menurunkan tingkat country

riskmaupun bagi setiap "34N dalam hal meningkatkan nilai perusahaan.

enerapan :: berarti penolakan terhadap nilai!nilai' keyakinan' asumsi!asumsi dasar lama yang

berciri tidak adanya transparansi' tidak adanya kewajaran %fairness&' tidak adanya akuntanbilitas dan

tanggung jawab yang jelas.

ada bulan 4ei (1 para pejabat dan staf pemerintah pusat dan daerah meyetujui bebrapa prinsip

tata kelola yang baik yang perlu diterapkan di ;ndonesia. rinsip tersebut adalah %4ishra' et al. (10 (2&0

1. artisipasi

(. enegakan hukum

2. Transparansi

/. Cesponsif

5. emerataan

6. Fisi stratejik

7. #fekti>itas dan #fisiensi

8. rofesionalisme


6/7

9. Akuntabilitas

1. engawasan

V. TATA KELOLA DI ERA OTONOMI DAERAH

+alah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah tata kelola yang baik

diimplementasikan dalam praktik birokrasi di ;ndonesia. ,alam implementasi otonomi daerah diberbagai

daerah di ;ndonesia' beberapa kecenderungan yang menyedihkan adalah0

1. -uatnya semangat memungut retribusi' pajak maupun pungutan lainnya dengan kurang memperhatikan

pelayanan publik secara optimal.

(. Cendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun ,C,

%+yaukani' :affar' = Casyid' ((&. raktik bad governance"tata kelola yang buruk' lebih mencuat

kepermukaan dan menjadi wacana publik.

3tomo %(5' 16!17& melihat tata kelola dari sisi makro dan mikro. Tata kelola di dalam rangka

otonomi secara makro menghendaki interaksi atau kompatibilitas diantara pemerintah %public&' swasta

%private& dan masyarakat %community&. +edangkan secara mikro di dalam daerah yakni ,C,' -epala

,aerahB akil -epala ,aerah' erngkat ,aerah' dan komponen masyarakat serta swasta. -ompatibilitas

tidak saja dapat dilakukan dengan komunikasi' negosiasi dan interaksi' tetapi juga dengan kepedulian

mereka terhadap fungsi' misi dan tugasnya masing!masing.

VI. PERLUNYA REFORMASI TATA KELOLA

,engan harapan dan mandat yang besar dari rakyat dan warisan kinerja makroekonomi yang

membaik selama periode 4egawati' pemerintah +"E!$- memiliki peluang emas untuk melakukan

perubahan mendasar bagi ;ndonesia.

1. 4engubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh in>estasi

dan ekspor. 3ntuk itu diperlukan perbaikan iklim in>estasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis.

@emahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan' baik pada tingkat >ertikal dan pada tingkat

hori?ontal terus terjadi.

(. ara birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berperilaku sebagai C#,ATGC dan belum

menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. ;ni tantangan terbesar +"E dan kabinetnya. "ila mau meningkatkan

kinerja ekspor dan menumpas korupsi' maka disarankan0 membersihkan< jalan raya' pelabuhan' bea

cukai' dan kepolisian dari berbagai bentukgrease money.


7/7

2. ,iperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah' setidaknya 5 tahun kedepan.

Tiadanya :"*N dan @G; %letter of Intent& menuntut pemerintah untuk menjelaskan bagaimana arah

perubahan yang akan ditempuh. residen +"E memang sudah menugaskan 4enteri Negara erencanaan

embangunan NasionalB-etua "appenas untuk menyusun perencanaan jangka menengahBpanjang' namun

hingga 1 hari pemerintahannya nampaknya belum diumumkan. "elajar dari perencanaan pembangunan

nasional di masa lalu' setidaknya dikenal beberapa kecenderungan0

"elum dimasukkannya dimensi spesial dalam perencanaan pembangunan.

endekatan sektoral masih lebih menonjol dari pada regional

"elum dianutnya perencanaan antisipatif terhadap berbagai macam gangguan< % disruption& baik karena

alam maupun manusia.

BAB IIIKESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

:; %Forum for Corporate Governance in Indonesia& mendefinisikan tata kelola korporat

%Corporate Governance& sebagai brerikut %Tjager et al' (20(5!(6& seperangkat pengaturan yang

mengatur hubungan antara pemegang' pengurus %pengelola& perusahaan' pihak kreditur' pemerintah'

karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak!hak

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata

kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan

%stakeholders&.

makalah good corporate governance

Documents