makalah harmonisasi3

7/23/2019 MAKALAH HARMONISASI3

1/15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 Tentang Pemerintahan

Daerah, maka kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatuperaturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam

menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan

penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah.

ewenangan pemerintah Daerah menurut UU No 22 tahun !""" tentang Pemerintahan

Daerah sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan

kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan.

#istem Pemerintahan Daerah otonom sebelum UU No 22 tahun !""" terbagi dalam #istem

Pemerintahan Administrati$ dan %tonomi, dalam #istem Pemerintahan Administrati$

Pemerintah Daerah berperan sebagai pembantu dari penyelenggaraan pemerintah pusat yang

dikenal sebagai a&as dekosentrasi dalam UU No '( tahun !")* tentang Pemerintah Daerah,

hal ini diaplikasikan dalam Pemerintahan Daerah Tingkat + dan Pemerintahan Daerah tingkat++.

#edangkan dalam #istem Pemerintahan %tonomi Pemerintahan Daerah adalah mandiri dalam

menjalankan urusan rumah tanganya. Pemerintahan Daerah memerlukan alat-alat

perlengkapannya sendiri sebagai pegawaipejabat pejabat daerah dan bukan pegawaipejabat

pusat. emberikan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri berarti pula

membiarkan bagi daerah untuk berinisiati$ sendiri dan untuk merealisir itu, daerah

memerlukan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari

sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar di kemudian hari tidak

terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal hal tersebut diatas.

Tetapi dalam UU No 22 tahun !""" tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan

besar dalam kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting untuk dilihat dalam era otonomi daerah

sekarang ini karena lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional yang mempengaruhi

perekonomian suatu negara.

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya

terutama sekali Pemerintahan ota atau abupaten.

B. Rumusan Masalah

!. /agaimana Desentralisasi atau %tonomi Daerah dalam onteks Negara esatuan

0epublik +ndonesia 1

2. /agimana edudukan dan Peran Pemerintah Pusat 1. /agaimana edudukan dan Peran Pemerintah Daerah 1

(. /agaimana 3ubungan #truktural dan 4ungsional Pemerintah Pusat dan Daerah 1

C. Tujuan Penulisan

!. engetahui Pengertian Desentralisasi atau %tonomi Daerah dalam onteks Negara

esatuan 0epublik +ndonesia

2. engetahui edudukan dan Peran Pemerintah Pusat

. engetahui edudukan dan Peran Pemerintah Daerah

(. engetahui 3ubungan #truktural dan 4ungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

iii


2/15

BAB II

PEMBAHASAN

A. Desentralisasi atau t!n!mi Daerah "alam #!nteks Negara #esatuan Re$u%lik

In"!nesia

&. Desentralisasi

#e5ara 6timologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa /elanda, yaitu deyang berarti

lepas, dan 5enterum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasiadalah sesuatu

hal yang terlepas dari pusat. Devolusi adalah sebagian kekuasaan diserahkan kepada

badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnyauntuk mengambil keputusan baik se5ara politis maupun se5ara administrsti$.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom

sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara

kesatuan.

enurutAmran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 7tiga8 bagian.

a. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang

meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-

badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

b. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu

untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat

maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mmengurus irigasi bagi petani.

5. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan

minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti

mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya.

4ungsi desentralisasi dalam pemerintahan 9

a. #atuan desentralisasi lebih $leksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi

se5ara 5epat,

b. #atuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih e$ekti$ dan lebih e$isien,

5. #atuan-satuan desentralisasi lebih ino:ati$,

d. #atuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi,

serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produkti$.Kelebihan desentralisasi :

a. #truktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan

memperingan manajemen pemerintah pusat.

b. engurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

5. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu

menunggu instruksi dari pusat.

d. 3ubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara

pemerintah pusat dan daerah.

e. Peningkatan e$isiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik

pusat maupun daerah.

$. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segeradilaksanakan.

iii


3/15

g. /agi organisasi yang besar dapat memperoleh man$aat dari keadaan di tempat masing-

masing.

h. #ebelum ren5ana dapat diterapkan se5ara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam

satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga ren5ana dapat diubah.

i. 0isiko yang men5akup kerugian dalam bidang kepegawaian, $asilitas, dan organisasi

dapat terbagi-bagi.

j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.

k. Desentralisasi se5ara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena

si$atnya yang langsung.

Kelemahan desentralisasi :

a. /esarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah

kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.

b. Desentralisasi territorial mendorong timbulnya paham kedaerahan

5. eputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.

d. emerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan

kesederhanaan.

'. t!n!mi DaerahMenurut Undang-Undang Nomor 12 ahun 2!!" tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor #2 ahun 2!!$ tentang Pemerintahan Daerah , otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

%tonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan

tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan menguurus rumah

tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai mani$estasi dari

desentralisasi.

(. t!n!mi Daerah "alam #!nteks Negara #esatuan

Pelaksanaan otonomi daerah di +ndonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki

kesejahteraan rakyat.

). Lan"asan Hukum Penera$an t!n!mi Daerah "i In"!nesia

a. Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar !"(' merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan

%tonomi Daerah. Pasal !; UUD pada Ayat 7!8 dan 728 menyebutkan bahwa Negara

esatuan 0epublik +ndonesia dibagi atas pro:insi, kabupaten, dan kota yang mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. etetapan P0-0+Tap P0-0+ No.


4/15

a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa +ndonesia tidak mempunyai

kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersi$at negara 76enheidstaat8, yang

berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara 0epublik +ndonesia

tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal !;

Undang-Undang Dasar Negara 0epublik +ndonesia Tahun !"('. /erdasarkan nilai ini

pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan.

Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada kabupatenkota dengan beberapa

dasar pertimbangan sebagai berikut.

a. Dimensi Politik, kabupatenkota dipandang kurang mempunyai $anatisme kedaerahan

sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi $ederalis

relati$ minim.

b. Dimensi Administrati$, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat relati$ dapat lebih e$ekti$.

5. abupatenkota adalah daerah >ujung tombak? pelaksanaan pembangunan sehingga

kabupatenkota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.Prinsip otonomi daerah 9

a. Nyata, otonomi se5ara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyekti$ di

daerah.

b. /ertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskandiupayakan untuk memperlan5ar

pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

5. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik

dan maju.

@ima prinsip peyelenggaraan pemerintah daerah 9

!8 Prinsip esatuan, pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan

rakya gunat memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan

masyarakat lokal.

28 Prinsip 0iil dan Tanggung awab, pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan

otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi kepentingan seluruh warga daerah.

Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan

pembangunan di daerah.

8 Prinsip Penyebaran, asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi.

Baranya dengan kalian dapat membuka web memberikan kemungkinan

+nternetmedia sosial atau sumber kepada masyarakat untuk kreati$ lainnya berkaitan

dengan odel dalam membangun daerahnya.(8 Prinsip eserasian, pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek

keserasian dan tujuan disamping aspek pendemokrasian.

'8 Prinsip Pemberdayaan, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah,

terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk

meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

B. #e"u"ukan "an Peran Pemerintah Pusat

&. ,ungsi Pemerintah Pusat "alam Pelaksanaan t!n!mi Daerah

a. 4ungsi @ayanan 7#er:i5ing 4un5tion8

Dalam pelaksanaan $ungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orangmemiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan

7keper5ayaan8, dan sebagainya.

iii


5/15

b. 4ungsi Pengaturan 70egulating 4un5tion8

4ungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat

dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

5. 4ungsi Pemberdayaan

Pemerintah dalam $ungsi ini hanya sebagai $asilitator dan moti:ator untuk membantu

masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

'. ,ungsi Pengaturan -ang "imiliki Pemerintah

!8 enyediakan in$rastruktur ekonomi

28 enyediakan barang dan jasa kolekti$

8 enjembatani kon$lik dalam masyarakat

(8 enjaga kompetisi

'8 enjamin akses minimal setiap indi:idu kepada barang dan jasa

C8 anjaga stabilitas ekonomi

Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustitusi, moneter, dan $is5al nasional, agama, serta norma.

(. #eenangan Pemerintah Pusat -ang lainn-aa. Peren5anaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional se5ara makro.

b. Dana perimbangan keuangan.

5. #istem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.

d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.

$. onser:asi dan standarisasi nasional.

). Tujuan Umum "an #husus "i%erikann-a #eenangan ke$a"a Pemerintah Pusat

"alam Pelaksanaan t!n!mi Daerah

Tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi

daerah, meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut.

eningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerataan dan keadilan.

en5iptakan demokratisasi.

enghormati serta menghargai berbagai keari$an atau nilai-nilai lokal dan nasional.

emperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun

nasonal.

Adapun tujuan khusus yang ingin di5apai adalah sebagai berikut.

empertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.

enjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.

enjamin e$isiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala

nasional.

enjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, 5anggih, mahal dan

berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat

diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit,

penerbangan antariksa, dan sebagainya.

embuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

en5iptakan kreati:itas dan inisiati$ sesuai dengan kemampuan dan kondisi

daerahnya

emberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog se5ara terbuka dan

transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

iii


6/15

C. #e"u"ukan "an Peran Pemerintah Daerah

&. #eenangan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DP0D menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara esatuan 0epublik +ndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 0epublik +ndonesia Tahun

!"('.Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan

7asas Medebe%ind8. Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk

melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya ber5irikan tiga hal

berikut.

a. ateri yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk

melaksanakannya.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran

untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan

memungkinkan.

5. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Undang-Undang 0epublik +ndonesia Nomor 2 Tahun 2**( menyatakan bahwapemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, ke5uali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

menjadi urusan pemerintah pusat.

/eberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupatenkota

meliputi beberapa hal berikut.

Peren5anaan dan pengendalian pembangunan.

Peren5anaan, peman$aatan, dan pengawasan tata ruang.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana umum.

Penanganan bidang kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan.

Penaggulangan masalah sosial.

Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

4asilitas pengembangan koperasi, usaha ke5il, dan menengah.

Pengendalian lingkungan hidup.

Pelayanan pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2' Tahun 2***, kewenangan pro:insi sebagai daerah

otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi,

kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman

modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataanruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup,

politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan

keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta

penerangan.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan

masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut.

elindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta

keutuhan Negara esatuan 0epublik +ndonesia

eningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

engenbangkan kehidupan demokrasi. ewujudkan keadilan dan pemerataan.

eningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

iii


7/15

enyediakan $asilitas pelayanan kesehatan.

enyediakan $asilitas sosial dan $asilitas umum yang layak.

engembangkan sistem jaminan sosial.

enyusun peren5anaan dan tata ruang daerah.

engembangkan sumber daya produkti$ di daerah.

elestarikan lingkungan hidup. engelola administrasi kependudukan.

elestarikan nilai sosial budaya.

embentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya.

+ndikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut

berjalan dengan baik, dapat diukur dari tiga indikasi berikut.

a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah +ndonesia, baik berskala lokal

maupun nasional.

b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk +ndonesia se5ara adil dan

merata.

5. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih e$ekti$ dan e$isien.

#ebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat

pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut.

!8 apabilitas 7kemampuan aparatur8,

28 +ntegritas 7mentalitas8,

8 Akseptabilitas 7penerimaan8, dan

(8 Akuntabilitas 7 keper5ayaan dan tanggung jawab8.

'. Daerah #husus+ Daerah Istimea+ "an t!n!mi #husus

Pasal !; / Ayat 7!8 Undang-Undang Dasar Negara 0epublik +ndonesia Tahun !"('

menyatakan &Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 'emerintahan daerah

yang bersi(at khusus atau bersi(at istime%a yang diatur dengan Undang-undang).a. Daerah husus +bukota akarta

enurut Undang-Undang 0epublik +ndonesia Nomor 2" Tahun 2**), beberapa hal yang

menjadi pengkhususan bagi Pro:insi D+ akarta, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pro:insi D+ akarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara esatuan 0epublik

+ndonesia.

Pro:insi D+ akarta adalah daerah khusus yang ber$ungsi sebagai ibu kota Negara

esatuan 0epublik +ndonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat

pro:insi.

Pro:insi D+ akarta berperan sebagai ibu kota Negara esatuan 0epublik

+ndonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab

tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukanperwakilan negara asing, serta pusatperwakilan lembaga internasional.

ilayah Pro:insi D+ akarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten

administrasi.

Anggota DP0D Pro:insi D+ akarta berjumlah paling banyak !2'E 7seratus dua

puluh lima persen8 dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk D+

akarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Fubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota

Negara esatuan 0epublik +ndonesia. Fubernur mempunyai hak protokoler,

termasuk mendampingi Presiden dalam a5ara kenegaraan.

Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Pro:insi D+ akarta sebagai ibu kotaNegara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DP0 dalam AP/N berdasarkan

usulan Pemerintah Pro:insi D+ akarta.

iii


8/15

b. Daerah +stimewa Gogyakarta

enurut Undang-Undang 0epublik +ndonesia Nomor ! Tahun 2*!2, keistimewaan D+G

meliputi 7a8 tata 5ara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan

wakil gubernur, 7b8 kelembagaan Pemerintah D+G, 758 kebudayaan, 7d8 pertanahan, dan 7e8

tata ruang.

5. Daerah NAD

Daerah NAD menerima status istimewa pada !"'". #tatus istimewa diberikan kepadaNAD dengan eputusan Perdana enteri 0epublik +ndonesia Nomor !issi!"'".

/erdasarkan Undang-Undang 0epublik +ndonesia Nomor !! Tahun 2**C tentang

Pemerintahan A5eh, pengganti Undang-Undang 0epublik +ndonesia Nomor !; Tahun 2**!

tentang %tonomi husus Nanggroe A5eh Darussalam, keistimewaan A5eh meliputi

penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariHat +slam bagi

pemeluknya di A5eh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama,

penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama +slam, penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariHat

+slam, peran ulama dalam penetapan kebijakan A5eh, serta penyelenggaraan dan

pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. %tonomi husus PapuaUndang-Undang 0epublik +ndonesia Nomor 2! Tahun 2**! tentang %tonomi husus bagi

Pro:insi Papua adalah sebagai berikut.

Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pro:insi Papua

serta penerapan kewenangan tersebut di Pro:insi Papua yang dilakukan dengan

kekhususan.

edua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta

pemberdayaannya se5ara strategis dan mendasar.

etiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang ber5iri9

Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam peren5anaan, pelaksanaan, dan pengawasan

dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui

keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuanI

Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi

kebutuhan dasar penduduk asli papua pada khususnya dan penduduk pro:insi papua

pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan,

pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berman$aat langsung bagi masyarakatI

dan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan

bertanggung jawab kepada masyarakat.

(. Perangkat Daerah se%agai Pelaksana t!n!mi Daerah

/esaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan $aktor

kemampuan keuanganI kebutuhan daerahI 5akupan tugas yang meliputi sasaran tugas yangharus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugasI luas wilayah kerja dan kondisi geogra$isI

jumlah dan kepadatan pendudukI potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan

ditanganiI sarana dan prasarana penunjang tugas.

#ekretaris DP0D mempunyai tugas berikut.

a. enyelenggarakan administrasi kesekretariatan DP0D.

b. enyelenggarakan administrasi keuangan DP0D.

5. endukung pelaksanaan tugas dan $ungsi DP0D.

d. enyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh

DP0D dalam melaksanakan $ungsinya sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. epala dinas daerahbertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. *embaga eknis

iii


9/15

Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersi$at spesi$ik.

). DPRD

DP0D memiliki $ungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki

DP0D adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. 3ubungan antara

pemerintah daerah dan DP0D merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan

bersi$at kemitraan. edudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembagapemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling

membawahi.

*. Pr!ses Pemilihan #e$ala Daerah

epala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan 5alon yang

dilaksanakan se5ara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil. Balon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara 0epublik

+ndonesia yang memenuhi syarat tertentu.

/. Peraturan Daerah 0Per"a1

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pro:insikabupatenkotadan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 5iri khas masing-masing daerah.

2. #euangan Daerah

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa9

!8 kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang

diserahkanI

28 kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk

mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana

perimbangan lainnyaI

8 hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan

lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah

7gubernurbupatiwali kota8 adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan daerah.

#umber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut.

!. Pendapatan Asli Daerah 7 PAD8, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana /agi 3asil, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi husus.

. Pendapatan daerah lain yang sah.

D. Hu%ungan Struktural "an ,ungsi!nal Pemerintah Pusat "an Daerah

&. Hu%ungan Struktural Pemerintah Pusat "an Daerah

Dua 5ara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah. +ara

'ertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, $ungsi, tugas, dan wewenang

penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan

se5ara dekonsentrasi. +ara Kedua, dikenal sebagai Desentralisasi, yakni segala urusan,

tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

Terdapat tiga $aktor yang menjadi dasar pembagian $ungsi, urusan, tugas, dan wewenang

antara pemerintah pusat dan daerah.

!8 4ungsi yang si$atnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagaikesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.

iii


10/15

28 4ungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan se5ara beragam

untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

8 4ungsi pelayanan yang bersi$at lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan

tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan

kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

#e5ara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor ;( Tahun 2***. /erdasarkan ketentuan tersebut daerah diberikesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan

daerah.

'. Hu%ungan ,ungsi!nal Pemerintah Pusat "an Daerah

3ubungan tersebut terletak pada visi, misi, tuuan, dan(ungsinyamasing-masing. .isi dan

misikedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta

memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya

sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tuuannya adalah untuk

melayani masyarakat se5ara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. #ementara

(ungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan

pemberdaya masyarakat.

BAB III

PENUTUP

A #esim$ulan

ewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangatlah besar

sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan tersebut.

Dan dalam melaksanakan hal tersebut telah diatur beberapa batasan yang jelas dalam

eputusan /ersama enteri Negara @ingkungan 3idup dan enko asbangpan.

Gang perlu di5ermati adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang sangat besar sehingga

perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga

janagn sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di setiap

kabupaten atau kota yang ada di +ndonesia. Pemerintah Pusat harus akti$ dalam melakukanpengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan

baik oleh Pemerintah +ndonesia baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

B. Saran

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam

Bhapter 0eport ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena

terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau re$erensi yang ada hubungannya

dengan judul Bhapter 0eport ini.

Penulis banyak berharap para pemba5a yang budiman dusi memberikan kritik dan saran

yang membangun kepada penulis demi sempurnanya Bhapter 0eport ini dan dan penulisan

Bhapter 0eport di kesempatan - kesempatan berikutnya.#emoga Bhapter 0eport ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pemba5a yang

budiman pada umumnya.

iii


11/15

DA,TAR PUSTA#A

http9hidayatwawan.blogspot.5o.id2*!2*Bhapter 0eport-hubungan-pemerintah-pusat-

dan.html

http9yuniarij.blogspot.5o.id2*!(!!ringkasan-materi-harmonisasi-pemerintah.html

. usnardi dan 3armaily +brahim, Pengantar 3ukum Tata Negara +ndonesia, akarta9 Pusat

#tudi 3ukum Tata Negara 43U+ dan B= #inar /akti , !";;,h.2'C op.5it, h. 2')

UU N% 22 tahun !""" tentang Pemerintahan Daerah

http9www.bapedal.go.idmediaserasi**oktlu!.html

+rawan #oejito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan eputusan epala Daerah, /ina

Aksara, akarta, !";

iii
http://yuniarij.blogspot.co.id/2014/11/ringkasan-materi-harmonisasi-pemerintah.htmlhttp://yuniarij.blogspot.co.id/2014/11/ringkasan-materi-harmonisasi-pemerintah.html


12/15

#ATA PEN3ANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Tuhan Gang aha uasa atas segala limpahan

0ahmat,Tau$ik dan 3idayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Tugas ini

dengan judul HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH dalam bentuk

maupun isinya yang sangat sederhana. #emoga Tugas ini dapat dipergunakan sebagai salah satu

a5uan

iii


13/15

3arapan kami semoga Tugas ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi

para pemba5a, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi Tugas ini sehingga

kedepannya dapat lebih baik.

Tugas ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki

sangat kurang.%leh kerena itu kami harapkan kepada para pemba5a untuk memberikan masukan-

masukan yang bersi$at membangun untuk kesempurnaan Tugas ini.

Sura"e+ &2 N!$em%er '4&*

Pen-usun

iii


14/15

DA,TAR ISI

A%straksi....................................................................................................................... i

#ata Pengantar ...........................................................................................................ii

Da5tar Isi ..................................................................................................................... iii

Da5tar 3am%ar ...........................................................................................................i6

Da5tar Bagan ...............................................................................................................6

BAB I 7 PENDAHULUAN

A. @atar /elakang ..................................................................................................!

/. Alasan Penulisan udul .....................................................................................!

B. Tujuan Penulisan ...............................................................................................!

D. 0umusan asalah ............................................................................................!

BAB II 7 HARMNISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

A. Desentralisasi atau %tonomi Daerah dalam onteks Negara esatuan

0epublik +ndonesia ...................................................................................2

/. edudukan dan Peran Pemerintah Pusat .........................................................(

B. edudukan dan Peran Pemerintah Daerah .......................................................'

D. 3ubungan #truktural dan 4ungsional Pemerintah Pusat dan Daerah ..............."

BAB III 7 PEMBAHASAN........................................................................................!*

iii


15/15

BAB I8 7 PENUTUP

A. esimpulan ......................................................................................................!!

/. #aran .................................................................................................................!!

Da5tar Pustaka ...........................................................................................................&'

Lam$iran.....................................................................................................................&(

iii

makalah harmonisasi3

Documents