modul implikasi kependudukan bkkbn

7/25/2019 Modul Implikasi Kependudukan BKKBN

1/21

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Kependudukan di Indonesia merupakan masalah yang sangat menarik untuk

dibahhas karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan dan

keragaman alam serta budaya yang luar biasa. Indonesia merupakan negara mega

biodiversity kedua setelah Brazil. Indonesia memiliki 42 ekosistem darat dan 5

ekosistem yang khas. Indonesia juga memiliki 81.000 km garis pantai yang indah dan

kaya. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 22 % dari seluruh luas

mangrove di dunia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara

dengan nomor urut keempat dalam besarnya jumlah penduduk setelah China, India,

dan Amerika Serikat.

Menurut data statistik dari BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 225 juta

jiwa, dengan angka pertumbuhan bayi sebesar 1,39 % per tahun. Angka pertumbuhan

ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970,

yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, maka

pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan

jumlah seluruh penduduk di Singapura.Lonjakan penduduk yang sangat tinggi atau

baby booming di Indonesia akan berdampak sangat luas, termasuk juga dampak bagi

ekologi atau lingkungan hidup. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan, bahkan

merusak ekosistem yang ada. Menurut Poo Tjian Sie, coordinator Komunitas TionghoaPeduli Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ekosistem atau system

kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

(tatanan alam),dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lain.

Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, membuat tekanan terhadap lingkungan

hidup menjadi sangat besar. Paling tidak, 40 juta penduduk hidupnya tergantung pada

keanekaragaman hayati di pantai dan perairan. Pada saat yang sama, bahwa sekitar

20% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 43% penduduIndonesia masih tergantung pada kayu bakar. Dan pada tahun 2003, hanya 33%

penduduk Indonesia mempunyai akses pada air bersih melalui ledeng dan pompa.

Tahun 2000, Jawa dan Bali telah mengalami defisit air mencapai 53.000 meter kubik

dan 7.500 meter kubik, sementara di Sulawesi 42.500 meter kubik. Saat yang sama

banjir telah melanda di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

penduduk Indonesia telah salah mengelola air di Bumi ini.

Dampak lonjakan penduduk di Indonesia terhadap lingkungan hayati, sudah dapat kita

lihat sejak tahun 2001, laporan Bank Dunia menyebutkan, bahwa luas hutan mangrove

di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 4,25 juta hektar padatahun 1982, menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 1987 dan menjadi hanya 2,06 juta


2/21

2

hektar pada tahun 1995. Di sektor kehutanan telah terjadi deforestasi yang meningkat

dalam decade ini. Bank Dunia (2003) dan Departemen Kehutanan melaporkan tingkat

deforestasi di Indonesia telah mencapai lebih dari dua juta hektar per tahun. Apabila

tingkat kehilangan hutan ini tetap 2 juta hektar per tahun, maka 48 tahun ke depan,

seluruh wilayah Indonesia akan menjadi gurun pasir yang gundul dan panas. Lautan di

Indonesia juga mengalami kerusakan terumbu karang.

Data dari Bank Dunia bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang dalam keadaan rusak

parah, 29% rusak, 25% lumayan baik, dan hanya 5% yang masih dalamkeadaan alami.

Sekitar 50% hutan bakau di Sulawesi telah hilang (sebagian besar menjadi tambak

udang). Beberapa kawasan juga mengalami pencemaran. Ini terjadi di kawasan-

kawasan yang sibuk dengan kegiatan pelayaran, atau perairan yang bersinggungan

dengan kota-kota besar, seperti perairan teluk Jakarta dan Surabaya.

Menurut Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk, bila tidak dikendalikan, akan naik

menurut deret ukur (1,2,4,8,dst). Produksi pangan meningkat hanya menurut derethitung (1,2,3,4,dst). Di Indonesia dengan ledakan penduduk saat ini, mengakibatkan

dampak sosial yaitu mengalami krisis pangan. Bahkan di dunia pun terjadi krisis pangan

global.Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang

dulunya kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-

bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani.Tahun

2008 dicanangkan sebagai tahun sanitasi sedunia. Jumlah penduduk yang melonjak

dipastikan menambah persoalan sanitasi. Sekitar 1 juta jamban di kawasan Jabotabek

dibangun dengan jarak kurang dari 10 meter dari sumur. Jika penduduk kota terus

melonjak, entah karena urbanisasi atau kelahiran alami, sementara jumlah WC nya

tetap bisa dibayangkan sendiri akan menjadi apa jamban tersebut. Kualitas hidup dikota menjadi merosot. Beragam penyakit seperti diare akan menyebar.Ujung dari

semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampka

ikutannya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan, serta

hilangnya fungsi ruang terbuka. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya

tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat persoalan terkait dengan manusia dan

lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga negara, khusunya pasangan

yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak.

B. Deskripsi Singkat

Selamat! Anda sedang mempelajari modul pembelajaran tentang implikasi masalah

kependudukan dan pembangunan mari kita cermati dan rasakan setiap pokok dan sub

pokok bahasan nya karena jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap

pembangunan yang ada di setiap provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda mampu untuk memprediksi dinamika

perubahan atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Modul ini

dibagi menjadi empat kegiatan belajar, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan belajar 1 : Permasalahan penduduk Indonesia.

Kegiatan belajar 2 : Dampak Dari Permasalahan Penduduk.

Kegiatan belajar 3 : Upaya Mengatasi Permasalahan Penduduk Indonesia.


3/21

3

C. Hasil Belajar

1. Menjelaskan permasalahan kualitas penduduk (kauntitas dan kualitas).

2. Mengidentifikasi dampak permasalahan penduduk terhadap pembangunan.

D. Indikator Hasil Belajar

1. Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

2. Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap

pembangunan.

E. Materi Pokok

1. Permasalahan penduduk Indonesia.

2. Dampak Dari Permasalahan Penduduk.

3. Upaya Mengatasi Permasalahan Penduduk Indonesia.


4/21

4

BAB II

PERMASALAHAN PENDUDUK INDONESIA

Berdasarkan hasil sensus tahun 2005,jumlah penduduk Indoensia melebihi 218 juta jiwa.

Penduduk sebanyak ini tentu akan menjadi masalah apabila tidak dikelola pemerintah

dengan baik. Apabila melihat kondisi fisik indonesia yang berbentuk kepulauan

mengakibatkan penduduk menyebar tidak merata hingga sulit dalam koordinasi. Diperlukan

kerja keras untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manusia indonesia. Penduduk

yang berjumlah besar ini diharapkan menjadi modal pembangunan,yaitu sebagai subjek

pembangunan utama. Dengan berperan sebagai subjek pembangunan, penduduk tidak

menjadi beban negara tetapi menjadi pelaku pembangunan,yang turut berperan

meningkatkan kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan yang dihadapi bagsa

Indonesia ditinjau dari kewilayahan antara alin persebaran penduduk tida merata,

khususnya antara desa dan kota,wilayah jawa dengan luar jawa, dan Indonesia bagian

Barat dan Timur.

Bukan suatu rahasia lagi,indonesia terkenal di seluruh dunia karena kaya akan sumber

daya alam yang melimpah. Mengapa bangsa Eropa pada abab XVI jauh-jauh dari

negaranya datang ke Indonesia ? Jawabannya yang pasti karena bangsa Eropa inin

medaptkan rempah-rempah yang banyak di hasilkan Indonesia. Bahkan, di antara mereka

saling berebut ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia.

Rempah-rempah hanyalah salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Masih

banyak lagi kekayaan sumber daya alam lainnya,misalnya tambang minyak bumi danmineral,hutan dengan berbagai jenis kayu, dan lautan dengan berbagai macam ikan serta

hewan laut lainnya. Seluruh kekayaan sumber daya lam itu hampir tersebar di seluruh

bagian wilayah Indonesia. Hanya saja,kekayaan sumber daya alam Indonesia belum dapat

digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai contoh,kita dapat melihat

berita-berita di televisi, radio, dan surat kabar, masih banyak terdapat pengangguran di

daerah-daerah, daerah kumuh banyak muncul di kota-kota besar,dan anak-anak sekolah

tidak dapat melanjutkan (drop out) karena ketiadaan biaya pendidikan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? mengapa negara lain yang tidak mempunyai modal sumber

daya alam melimpah,seperti jepang, singapura dan korea, malah lebih maju dan sejahteradari negara kita? coba kita semua pikirkan dan cari jawabnya. Jawabannya

adalah,kemajuan suatu negara dan kesejahteraan rakyatnya sangat dipengaruhi oleh

kaulitas sumber daya manusia. Sebagai contoh negara jepang. Meskipun jepang porak

poranda akibat Perang Dunia II serta mengalami kekalahan perang,tetapi jepang kemudian

dapt bangkit dan membangun negaranya. Bangsa jepang juga tidak diuntungkan dengan

kondisi alamnya. Gempa bumi pun sering terjadi dan letak geografisnya berada di daerah

subtropik. Keterbatasan kondisi fisik lingkungan alam dan pengalaman pahit Perang Dunia

II itulah yang menjadikan salah satu pendorong bagi bangsa jepang untuk memajukan

negaranya.


5/21

5

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi hebat yang berdampak disegala

bidang. Salah satu di antaranya adalah masalah sumber daya manusia atau yang berkaitan

dengan kependudukan,yaitu angka pengangguran semakin meningkat,pendapatan per

kapita yang rendah, dan menurunnya kualitas penduduk. Apakah faktor yang

mempengaruhi kualitas penduduk? bagaimana usaha untuk meningkatkan kualitas

penduduk? Dimanakah pusat-pusat kegiatan ekonomi penduduk di wilayah Indonesia?Bagaimana hubungan antara kondisi fisik dan sosial ekonomi Indonesia? Mari kita simak

penjelasan pada uraian berikut ini.

Kerumunan penduduk dan pemukiman kumuh.

Pernahkah kamu menyaksikan pemandangan lingkungan sosial yang kontras dan ironis di

kota besar ? Di balik gedung-gedung yang menjulang tinggi dan megah ternyata terdapat

pemukiman kumuh (slum area) yang letaknya berdekatan denga gedung-gedung itu.

Meskipun berdekatan,kedua lingkungan mempunyai kehidupan yang bertolak belakang. Dipermukaan kumuh itu mungkin kamu dapat melihat sekelompok anak bermain di tanah

becek dekat dengan tempat sampah. Ibu-ibu sedang mencuci di pinggir kali yang kotor.

Rumah-rumah yang sederhana yang terbuat dari papan saling berimpit-impitan. Terlihat

banyak pakaian dijemur di depan masing-masing rumah.semua bercampur dan tidak

teratur. Sedangkan di gedung-gedung bertingkat, terlihat orang-orang sibuk bekerja dengan

pakaian rapi dan bagus. Di tempat ini tampak bersih,teratur, dan nyaman. Sungguh

fenomena kehidupan sosial yang kontras dan ironis. Daerah kumuh yang bermunculan di

perkotaan hanyalah salah satu dampak dari masalah kependudukan yang terjadi di

Indonesia. Adapuan masalah kependudukan di Indonesia antara lain :

A. Jumlah Penduduk Yang Besar

Pada tahun 2000 penduduk Indonesia mencapai 205,1 juta jiwa. Dua tahun kemudian

yaitu tahun 2002, penduduk indonesia bertambah menjadi 207,5 juta jiwa dan pada

tahun 2005, penduduk Indonesia sudah mencapai 218,8 juta jiwa. Di lihat dari kuatitas

atau jumlah penduduk, Indonesia menduduki urutan ke empat terbesar di dunia setelah

Cina, India,dan Amerika Serikat.

Pada 2050,jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menjadi 300 juta jiwa. Berarti

jumlah ini dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk tahun 2000. Betap besar dan

cepat peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dapat

menimbulkan maslah dalam pembangunan negara jika tidak dikelola dengan


6/21

6

baik,terutama menyangkut bidang sosial,ekonomi,dan kesejahteraan penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang besar, pemerintah harus mempersiapkan berbagai

sarana dan prasarana untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup penduduk

Indonesia. Sampai saat ini pemerintah masih terbatas kemampuannya sehingga masih

banyak penduduk yang miskin, kekurangan gizi, dan tidak mempunyai tempat

tinggal.selain itu pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja,fasilitaskesehatan,pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini,

pemerintah juga menggerakan peran sektor swasta. Peran serta swasta yang telah

dilakukan antara lain adalah pembangunan kawasan industri, sekolah swasta, rumah

sakit swasta, dan lain sebagainya.

B. Pertumbuhan Penduduk Yang Sangat Tinggi

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih tergolong tinggi, walaupun

ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961-1971 pertumbuhan penduduk

sebesar 2,1% per tahun, tahun 1971-1980 sebesar 2,32% per tahun,1980-1990sebesar 1,98% per tahun dan pada tahun 1990-2000 sebesar 1,49% per tahun.

Pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode tahun 2000-2005 sebesar 1,3%.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan data Badan Pusat Statistik (BPS),tingkat

pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 4,99% terjadi di provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,18% terjadi di provinsi

Kalimantan Barat. Pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong tinggi da berpengaruh

terhadap :

1. Peningkatan kemiskinan.

2. Peningkatan pengangguran.3. Pertumbuhan angkatan kerja.

4. Peningkatan urbanisasi.

5. Tuntutan penyediaan pangan meningkat.

6. Tuntutan penyediaan tempat tinggal meningkat.

7. Tuntutan penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan meningkat.

Bayi-bayi yang lahir menandai bertambahnya penduduk
http://3.bp.blogspot.com/-ljkQYW6gXSs/ThRxj3uFo7I/AAAAAAAAACw/Gg-JhUSFsKk/s1600/data-pbb-menyebutkan-ribuan-bayi-di-nigeria-dijual-setiap-tahunnya-_110603062800-378.jpg


7/21

7

C. Penyebaran Penduduk Tidak Merata

Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia melebihi 200 juta jiwa. Penduduk sebanyak

ini tersebar tidak merata ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sebagian besar atau

60% jumlah penduduknya berpusat di pulau Jawa yang luasnya hanya 6,9% dari luas

daratan keseluruhan. Survei penduduk tahun 2005 menunjukan bahwa provinsiterpadat penduduknya adalah DKI Jakarta dengan kepadatan 13.344 jiwa/km.

sedangkan provinsi terjarang penduduknya adalah Papua dengan 7 jiwa/km. Bisa kita

bayangkan betapa timpangnya tingkat kepadatan penduduk di Jakarta dan Papua atau

Jawa dan luar Jawa.

Selain itu,secara nasional penduduk yang tinggal di perkotaan pada tahun 2005

mencapai 42,5% dari jumlah penduduk keseluruhan. Padahal pada tahun 1930

penduduk kota yang berjumlah lebih dari 100.000 jiwa baru terdapat di tujuh kota

dengan proporsi 30%.

Penduduk perkotaan yang makin padat dapat menimbulakn banyak masalah, antara

lain, pemukiman liar dan kumuh makin berkembang, sistem angkutan masih jauh da

rimit, prasarana pembuangan limbah dan kotoran tidak mencukupi, persediaan air

bersih berkurang, jumlah penduduk miskin bertambah, serta peningkatan

pencemararan.

D. Kualitas Penduduk Rendah

Bagaimanakah kualitas penduduk Indonesia? secara spontan kamu pasti akan

mengatakan bahwa kualitas penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Kualitas

penduduk dicerminkan dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat

kesehatan.

1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan penduduk Indonesia walaupun mengalami peningkatan tetapi masih

tergolong rendah di bandingkan bangsa-bangsa lain. Dengan pendapatan per kapita

yang masih rendah berakibat penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan


8/21

8

hidupnya, sehingga sulit mencapai kesejahteraan. Rendahnya pendapatan per

kapita penduduk Indonesia terutama disebabkan oleh :

a. Pendapatan nasional yang masih rendah. Hal ini disebabkan sumber daya alam

yang dimiliki belum sepenuhnya dikelola dan di manfaatkan untuk kesejahteraan

rakyat.

b. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi tiap tahunnya.3)Masih rendahnya penguasaaan teknologi oleh penduduk sehingga

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kurang optimal.

2. Tingkat Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan

melalui berbagai program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah(BOS),program wajib belajar, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, karena

banyaknya hambatan yang di alami, maka hingga saaat ini tingkat pendidikan

bangsa Indonesia masih tergolong rendah.Ada beberapa faktor yang menyebabkan

rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia sebagai berikut:

a. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan orang tua tidak

mampu membiayai anaknya sekolah, sehingga banyak anak yang putus sekolah

atau berhenti sekolah sebelum tamat.

b. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada

seperti jumlah kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Hal ini menyebabkan tidak


9/21

9

semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah, terutama di daerah

pelosok dan terpencil yang sulit dijangkau program pemerintah.

c. Masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan,

sehingga anak tidak disekolahkan tetapi justru diarahkan untuk bekerja

membantu memenuhi ekonomi keluarga.

Peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah

3. Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang

keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat di lihat dari

besarnya anga kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Untuk

mengetahui tingkat kesehatan penduduk dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kesehatan penduduk indonesia dan

beberapa negara berkembang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari tingginya

angka kematian bayi dan dan angka harapan hidup yang lebih rendah di

bandingkan dengan negara-negara maju. Rendahnya kualitas kesehatan penduduk

umumnya disebabkan oleh :

a. lingkungan yang tidak sehat.

b. Gejala kekurangan gizi yang seringdialami penduduk

c. Penyakit menular yang sering terjangkit

d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
http://1.bp.blogspot.com/-FiKxggL2Avo/ThRyyviQHlI/AAAAAAAAADA/zuR0cFPxR9w/s1600/ruang-komputer.jpg


10/21

10

E. Urbanisasi

Urbanisasi merupakan masalah kependudukan di Indonesia. Urbanisasi terjadi karena

adanya ketimpangan daerah pedesaan dan perkotaan. Ketersediaan lapangankerja,

kemegahan, kegermelapan, dan kelengkapan fasilitas hidup yang ditawarkan perkotaan

adalah faktor yang menarik penduduk pedesaaan untuk berpindah ke kota. Sebagaicontoh perpindahan penduduk dari desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke

jakarta untuk mencari pekerjaan. Urbanisasi menyebabkan penduduk kota bertambah

banyak dan menimbulkan permasalahan di kota. Selain urbanisasi, perpindahan

penduduk sesaat dan musiman juga menambah masalah di perkotaan.

Banyak penduduk bertempat tinggal di pinggiran kota tetapi bekerja untuk mencari

nafkah di kota. Sebagai contoh perpindahan penduduk yang terjadi di jakarta. Pada

pagi hari, penduduk dari daerah wilayah Bogor,Tenggerang, dan Bekasi berbondong-

bondong pergi bekerja menuju pusat-pusat bisnis, ekonomi, perdagangan, serta industri

di kota Jakarta. Tetapi, setelah petang hari mereka pulang ke rumah tempat tinggalnya

didaerah pinggiran kota yang bisa mencapai 60 Km dari pusat kota. Mereka ini disebutpenglaju atau boro yang meramaikan dan menghidupkan perekonomian kota di satu

pihak, tetapi di lain pihak menambah beban masalah kota.

Kota sebagai tempat tujuan dari urbanisasi

Komposisi penduduk sebagian besar berusia muda. Penduduk yang tergolong berusia

muda adalah penduduk yang berusia 0-14 tahun. Pada usia tersebut penduduk

tergolong usia yang tidak produktif sehingga masih menjadi tanggungan bagi penduduk

usia produktif. Kebutuhan penduduk usia muda yang harus disediakan oleh pemerintah

adalah sarana pendidikan dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

pemerintah juga menggalakan partisipasi pihak swasta.

Penduduk usia muda


11/21

11

BAB III

IMPLIKASI PERMASALAHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk tinggi, penyebaran penduduk tidak

merata, tingkat urbanisasi tinggi, dan jumlah pengangguran yang meningkat adalah

permasalahan penduduk yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta

pembangunan nasional. Dampak permasalahan tersebut menyentuh segala bidang. Mulai

bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, hingga ketenaga kerjaan.

Beberapa kasus akibat dampak permasalahan tersebut muncul di Indonesia. Seperti kasus

kelaparan dan busung lapar serta kasus-kasus kerusakan lingkungan. Berbagai macam

kasus akibat permasalahan penduduk tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan tetapi juga

meramabah di wilayah pedesaan. Sebut saja angka pengangguran yang semakin tinggi,

kondisi ekonomi yang semakin terpuruk hingga mendorong tingkat kemiskinan yang tinggi.Belum lagi tekanan-tekanan lain yang di alami penduduk dalam kehidupan sosial ekonomi.

Apa saja dampaknya ?

Dampak yang di timbulkan oleh permasalahan penduduk sebagai berikut :

1. Peningkatan Angkatan Kerja

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisik (BPS),jumlah angkatan kerja mengalami

peningkatan yang cukup besar sejak krisis ekonomi pada tahun 1997. Jumlah angkatan

kerja meningkat tajam menjadi 98,8 juta orang pada tahun 2001. Jadi selama emapttahun jumlah angkatan kerja telah bertambah 9,2 juta orang. Di tahun 2006, angkatan

kerja mencapai 11 juta orang.Selain jumlahnya yang besar, angkatan kerja lebih

didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah, yaitu SD dan di bawahnya sebesar

59,1%, SMP sebesar 17,05%, SMA sebesar 2,27% dan Perguruan Tinggi sebesar

2,7%.

Tingkat pendidikan tenaga kerja berkaitan erat dengan kulaitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mencapai

keberhasilan pembangunan.

Sekelompok angkatan kerja sedang melihat lowongan pekerjaan


12/21

12

2. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah yang di hadapi semua negara, baik negara maju

maupun berkembang. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, jumlah

pengagguran dan presentasenya lebih besar di bandingkan dengan negara maju

seperti singapura atau jepang.

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 2005, jumlah

pengangguran di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran

terbuka di Indonesia meningkat dari 4,8 juta jiwa menjadi 7,71 juta jiwa atau rata-rata

bertambah sekitar 1 juta jiwa per tahun. Dari jumlah tersebut, sebagian nesar

merupakan kelompok usia muda. Hal ini berarti bahwa sebagian besar angkatan muda

tidak memiliki pekerjaan sam sekali. Mereka kemudian menjadi beban kelompok lain

yang bekerja atau produktif. Selain pengangguran terbuka, krisis ekonomi yang di alami

Indonesia juga mengakibatkan banyak penduduk menjadi setengah pengangguran.

Menurut data statistik ,pada tahun 2005 total jumlah pengangguran terbuka maupunsetengah pengangguran mencapai 42 juta jiwa lebih.

3. Kemiskinan

Permasalahan penduduk yang juga sedang di hadapi bangsa Indonesia adalah

kemiskinan. Perumbuhan ekonomi yang di harapkan dapat menguranngi kemiskinan

ternyata belum tercapai . harus di akui bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi

menyebabkan bertambahnya kelompok orang miskin. Pertumbuhan ekonomi

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Penurunan pertumbuhan

ekonomi semakin terasa ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Sebelm krisispada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7% per tahun. Tetapi,pada

saat Indonesia mengalami krisis, perumbuhan ekonomi selama beberapa tahun kurang

dari 2%. Kemudian, lambat laun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,4% pada

tahun 2000, meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2005. Dan pula pada tahun 2006

menjadi 5,5%. Dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka penduduk

yang masuk dalam angkatan kerja dapat terserap bekerja lebih banyak lagi sehingga

menghasilkan pendapatan keluarga. Dengan demikian, jumlah kelompok orang miskin

dapat di kurangi.Indikator lain yang dapat di gunakan untuk mengetahui tingkat

kemiskinan adalah pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk.

Sebelum krisis ekonomi, pada tahun 1996 pendapatan per kapita Indonesia sebesarUS$ 1.023. kemudian pada saat krisis tahun 1998, pendapatan per kapita melorot tajam

menjadi US$ 436. Baru pada tahun 1999 pendapatan perkapita mengalami kenaikan

menjadi US$ 607 dan pada tahun 2005 menjadi US$ 1,280. Sampai pada tahun 2006,

jumlah penduduk yang tergolong miskin di Indonesia sebanyak 39,05 juta orang.

Mereka yang berada di pedesaan sebanyak 63,41% juta orang dan sisanya ada di

perkotaan.


13/21

13

Banyak anak-anak yang mengalami kelaparan,karena besarnya

tingkat kemiskinan di Indonesia

4. Daerah Kumuh (Slum)

Daerah kumuh merupakan dampak dari permasalahan penduduk. Daerah kumuh

muncul di perkotaan sebagia damapak dari kemiskinan. Mereka terpinggirkan akibat

pembangunan kota.Banyak penduduk desa berbondong-bondong berpindah ke kota

untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Lapangan kerja, fasilitas kehidupan yang

lengkap, serta perumahan dan gedung-gedung megah menjadi daya tarik penduduk

desa untuk berpindah ke kota. Tetapi kenyataannya, setelah berada di kota mereka

menghadapi kehidupan kota yang sulit dan keras. Mereka harus bersaing dengan

banyak orang untuk mendapatkan fasilitas hidup yang nyaman. Pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan per kapita yang rendah berpengaruh terhadap kehidupan sosial

ekonomi masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang

rendah berdampak peningkatan kemiskinan yang di tandai dengan munculnya daerah

kumuh (slum). Contoh yang nyata dapat di saksikan di kota Jakarta dan beberapa kota

besar lainnya di Indonensia.

Daerah kumuh (slum) di kota

5. Tekanan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan jumlah yang besar berdampak terhadap

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kejahatan seperti pencurian, pencopetan,perampokan, dan pembunuhan serta tindakan kriminal lainnya, sering terjadi di kota-
http://4.bp.blogspot.com/-t5QpgQeF7e4/ThR0mpp7-bI/AAAAAAAAADo/1X1mzWebyis/s1600/pemukiman-kumuh.jpg


14/21

14

kota yang berpenduduk padat. Kejahatan yang timbul di pengaruhi oleh keadaan sosial

ekonomi penduduk kota yang miskin.Peningkatan tindakan menyebabkan kehidupan di

kota tidak aman dan nyaman. Meskipun telah di lakukan usaha pemberantasan

kejahatan oleh pemerintah, tetapi kejahatan di kota tetap saja terjadi. Pembangunan

kota perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi penduduk kota. Jadi,selain memacu

pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu menyelesaikan masalah sosila ekonomipenduduk kota. Tentunya kita juga dapat berperan meskipun kecil.


15/21

15

BAB IV

UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PENDUDUK

Permasalahan penduduk Indonesia, baik yang bersifat kuatitas maupun kualitas, perlu

dilakukan upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan

penduduk di Indonesia yang telah di lakukan pemerintah antara lain sebagai berikut :

1. Keluarga Berencana (KB)

Sampai saat ini,keluarga berencana (KB) merupakan bentuk upaya untuk

mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Seadainya Indonesia tidak

melaksanakan KB, maka penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan berjumlah dua kali

lipat penduduk tahun 1970 atau berlipat dua selama 30 tahun. Hasil proyeksi jumlah

penduduk menyebutkan apabila tidak di laksanakan KB, maka penduduk Indonesia

akan mencapai 237,2 juta jiwa. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Keberhasilan

program KB dapat di buktikan dari menurunnya angka kelahiran pada tahun 1960

sampai dengan 2000. Berturut-turut pada tahun1960-1970,1990 dan 2000 angka

kelahiran berkisar 42-47, 33, 27, dan 23 bayi per 1000 penduduk.

Model keluarga berencana: dua anak lebih baik

Kelestarian swasembada pangan akan terancam, manakala laju pertumbuhan

penduduk tetap masih tinggi. Dengan demikian, terdapat kaitan yang cukup erat antara

swasembada pangan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Program keluarga berencana (KB) menjadi alternatif terpenting untuk mempertahankan

posisi persedian pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk. Jika laju

pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi, maka dituntut berbagai upaya untuk terus

menerus meningkatkan produksi pangan. Orientasi ke arah kuantitas ini sebenarnya

merupakan inhibitor dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan pangan penduduk tidak terbatas pada

jumlah yang harus di penuhi,tetapi juga mencakup mutu, dengan kata lain selain

jumlahnya memadai, kandungan gizi nyapun harus memenuhi.Dalam sepuluh tahun

terakhir laju pertumbuhan penduduk di indonesia masih sekitar 1,49 persen, atau terjadi
http://1.bp.blogspot.com/-wDKxM4_Q3w8/ThR2TDBS6zI/AAAAAAAAAD4/WquzK2Gxxjo/s1600/Kb.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-wDKxM4_Q3w8/ThR2TDBS6zI/AAAAAAAAAD4/WquzK2Gxxjo/s1600/Kb.jpg


16/21

16

penambahan penduduk sekitar 4,5 juta orang per tahun. Sedangkan berdasarkan hasil

sensus penduduk 2010, jumlah penduduk menjapai 237 juta jiwa. Tersebar di Pulau

Jawa 58 persen, Sumatra 21 persen, Sulawesi 7 persen, Kalimantan 6 persen, Bali

dan Nusa Tenggara 6 persen, serta Papua dan Maluku 3 persen. Sementara itu

tingkat konsumsi beras mencapai 139 kg per kapita per tahun (anjuran pakar gizi,

cukup 90 kg per kapita pertahun).

2. Penyerasian kebijakan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)

Untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan yang terjadi sekarang dan akan

datang, salah satu masalah yang dihadapi adalah jumlah penduduk yang banyak.

Dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia menempati

posisi negara berpenduduk terbanyak keempat setelah China, India, dan Amerika

Serikat. Sementara itu, setiap perempuan usia suburnya rata-rata melahirkan 2,3

sampai 2,5 anak. Kondisi itu mengingatkan agar Indonesia harus bekerja lebih keras

dalam mengendalikan penduduk. Selain jumlah, masalah kependudukan yang dihadapijuga terkait dengan kualitas, mobilitan, dan administrasinya. Sebab, dari sisi kualitas,

penduduk Indonesia kurang memadai. Itu terlihat dari indeks pembangunan manusia

(IPM) yang berada di posisi 108 dari 188 negara. ''Dari sisi pesebaran, juga timpang

dan tidak merata, karena terkonsentarsi di Pulau Jawa dan Madura. Kondisi itu

membuat kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan menjadi

masalah,dalam era otonomi daerah program kependudukan dan keluarga berencana

(KB) tidak dijadikan prioritas pembangunan di daerah, terutama di daerah yang

penduduknya masih jarang atau pendapatan asli daerah (PAD)-nya rendah.

Sebaliknyaada sebagian kalangan yang merasa mampu secara finansial dapat

menbiayai anak, sehingga beranggapan boleh memiliki banyak anak. ''Padahalmembesarkan anak bukan hanya tanggung jawab individu orang tuanya, namun terkait

tanggung jawab kolektif ,asyarakat dan negara,"

3. Keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan

Salah satu tujuan pengelolaan kependudukan adalah agar masyarakat merasa nyaman

untuk hidup dan bertempat tinggal di suatu kawasan. Semakin padat dan "tidak teratur"

suatu kawasan tempat tinggal, seperti semakin padatnya jumlah penduduk atau terlalu

tingginya pertumbuhan penduduk maka akan berpengaruh terhadap standar hidup

masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Premis ini muncul karenadiakui atau tidak pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, baik yang disebabkan

angka kelahiran maupun angka migrasi ternyata cukup tinggi, sementara akses

masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka semakin hari semakin

menipis.

Ketidakselarasan pertumbuhan jumlah penduduk dengan akses pemenuhan kebutuhan

dasar inilah yang menjadi penyebab paling serius terha-dap penurunan kualitas hidup

manusia. Lalu, dimanakah letak penting pemikul tanggung jawab dari persoalan ini?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya mulai kita telaah satu persatu ruang

lingkup permasalahan dari problem kependudukan di Indonesia secara umum. Secara

sepintas sudah disebutkan bahwa pengkajian pada persoalan kependudukan selama ini


17/21

17

kerap berkutat pada masalah pokok yang berdimensi demografis, yaitu fertilitas

(kelahiran), morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), dan mobilitas (migrasi).

Sementara dimensi lain yang berdimensi kebijakan dan juga pengaruh lain berupa

tuntutan ke arah pemberdayaan perempuan (terkait dengan hak reproduksi dan

pertumbuhan generasi) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) masih kurang

mendapat perhatian yang serius. Ini mengakibatkan adanya suatu kecenderunganberpikir dan berperilaku di masyarakat yang tidak peka bahwa pertumbuhan penduduk

sangat terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

4. Kebijakan yang komprehensif

Dengan menelaah persoalan mendasar mengenai kependudukan itu, maka mau tidak

mau tuntutan terhadap perubahan atau optimalisasi kebijakan menjadi penting. Ini

disebabkan oleh keberadaan pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dari

pengelolaan kependudukan di Indonesia sekaligus menjadi penentu perubahan

kehidupan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kebijakankependudukan yang diusung memang sebaiknya merupakan kebijakan yang lebih

visioner, dalam arti melihat bentuk, implementasi, dan implikasi kebijakan yang selaras

dengan kondisi kehidupan masyarakat kekinian.

Di samping itu, dengan pembagian wewenang pengelolaan kepemerintahan antara

pusat dan daerah, maka juga diperhatikan sejauhmana keterlibatan pemerintah pusat

dan daerah dalam menangani persoalan kependudukan itu. Ini juga berarti bahwa

kebijakan kependudukan yang seragam berlaku di seluruh wilayah Indonesia perlu

dikaji-ulang karena kondisi dan konteks kehidupan masyarakat sangat tergantung pada

dimensi lokalitasnya masing-masing. Paling tidak, terdapat lima hal penting yang harusdiperhatikan dalam memformulasikan arah kebijakan kependudukan yang visioner.

a. Pertama, misi kebijakan yang dituangkan dalam program-program kependudukan

tidak lagi ditujukan pada target-target yang berdimensi kuantitatif semata-mata,

seperti keharusan pencapaian penurunan angka fertilitas tanpa memerhatikan sisi

kualitatif, yaitu suara-suara dari masyarakat yang bersangkutan. Jika tujuannya

adalah target penurunan angka fertilitas secara kuantitatif, maka implementasi

program di lapangan dikuatirkan akan dilakukan dengan cara-cara yang tidak

simpatik. Karena dalam hal ini yang dipentingkan adalah target, bukan pada

prosesnya.

b. Kedua, perlunya keterlibatan masyarakat dalam mencapai sasaran program

kependudukan. Selama ini, sangat sedikit di antara warga masyarakat yang

mengerti informasi kebijakan dan program kependudukan. Informasi dalam bentuk

data, produk kebijakan seperti peraturan hukum masih terbatas dikuasai dan

dimengerti oleh kalangan terbatas seperti sebagian aparat pemerintah, sebagian

akademisi, dan sebagian LSM. Misalnya, adanya undang-undang tentang

administrasi penduduk, atau peraturan menteri tentang pengelolaan kependudukan

yang profesional hampir tidak dimengerti oleh khalayak luas, apalagi pada tingkat

implemetasinya di lapangan. Untuk hal yang sederhana saja seperti mengurus

surat-surat administrasi penduduk, masih banyak masyarakat yang sulit untuk


18/21

18

mendapatkan aksesnya. Di sisi lain, ketersediaan informasi yang terbuka juga

sebenarnya bisa dipakai oleh berbagai perusahaan yang ingin melakukan investasi.

Tetapi keterbatasan informasi itu terkadang mempersulit investor untuk mengambil

keputusan secara tepat.

c. Ketiga, perlunya memperjelas dan mempertegas fungsi kelembagaan dalampengelolaan kependudukan. Misalnya, bagaimana sinergitas antara Departemen

Dalam Negeri dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengelolaan

kependudukan juga tampaknya belum memadai. Sinergitas secara kelembagaan

akan sangat memengaruhi kebijakan dan pembentukan program-program di

masyarakat.

d. Keempat, pemisahan wewenang pengaturan pemerintahan di tingkat pusat dan

daerah tidak semestinya membuat perumusan program-program di bidang

pengelolaan kependudukan menjadi tumpang tindah, atau sebaliknya malah tidak

sinergis sama sekali. Pemisahan wewenang itu seharusnya bisa memunculkansuatu keserasian kebijakan antara keduanya. Artinya, mana yang perlu dilakukan

oleh pemerintah pusat dan mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah

seharusnya juga menjadi sasaran dari perubahan kebijakan kependudukan di

Indonesia. Sampai saat ini, masih sangat jarang terdengar adanya pemerintah

daerah yang memiliki suatu blue-print atau perencanaan yang matang dalam

mengelola kehidupan penduduk di daerahnya masing-masing. Dinas-dinas yang

seharusnya bisa dimaksimalkan dalam membantu mengurangi fertilitas, morbiditas,

dan mortalitas misalnya, juga belum menampakkan kematangan perencanaan itu.

e. Kelima, seiring dengan semakin cepatnya perubahan kehidupan dalam iklim globaldan juga tuntutan terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM, maka isu-isu

strategis seperti perempuan, penduduk usia lanjut, kemiskinan, dan penduduk

pedesaan perlu mendapat prioritas. Prioritas tersebut bisa menjadi tolok-ukur dari

keberhasilan kebijakan kependudukan di masa kini terutama dalam percepatan arus

globalisasi yang sulit terbendung.

f. Akhirnya, meskipun kelima poin gagasan dasar kebijakan kependudukan tersebut

perlu dilakukan, terdapat syarat mendasar lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu

pemantapan kualitas sumberdaya manusia perumus, pelaksana, dan pengawas

kebijakan, termasuk juga menanamkan pengetahuan dan kesadaran bagi

masyarakat mengenai pentingnya mengelola kehidupan mereka sendiri. Jika tidak,

maka sebagus apapun kebijakan dibuat, maka ia tidak akan menghasilkan apapun

dan tidak akan mengubah kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih

baik.

5. Pencapaian target IPM ( MDGs)

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta pada tahun 2010 tengah

menjadi isu yang hangat. Dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) saat ini 1,35

persen atau 3,2 juta jiwa per tahun, Indonesia dalam kondisi lampu merah. Jika tidak

terkendali, dikhawatirkan terjadi ledakan penduduk.Dengan LPP 1,35 persen dengan


19/21

19

3,2 juta jiwa per tahun atau setara dengan total penduduk Singapura, Indonesia tidak

mustahil akan menggantikan posisi Amerika Serikat menjadi negara berpenduduk

ketiga terbesar di dunia. Terlebih lagi apabila tingkat pertumbuhan penduduk berkisar 3-

4 juta jiwa per tahun. Ini tentu saja berimplikasi pada permasalahan sosial, ekonomi,

pendidikan, kesehatan, dan berbagai keterbatasan mengakses pemenuhan kebutuhan

dasar,

Pesatnya pertumbuhan penduduk yang melesat dari perkiraan menjadi sangat

mengkhawatirkan bagi para pemerhati kebijakan kependudukan dan pembangunan.

Terlebih jika hal itu dikaitkan dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan global

Millenium Development Goals (MDGs). Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu

dijawab. Mampukah kebijakan pembangunan di Indonesia menuai hasil yang

menggembirakan di era milenium 2015? Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan

rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan

pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, serta memberikan pelayanan

publik menjadi program yang harus dilakukan.

Prof. Dr. Sofian Effendi, M.P.I.A. memiliki kekhawatiran yang sama. Mengutip data

Human Development Report, dikatakan bahwa sebanyak 14,8 persen masyarakat

Indonesia masih hidup di garis kemiskinan. Demikian pula dengan tingginya

kesenjangan antardaerah. Kesenjangan Jakarta dengan Papua ini 22 kali. Jika dirata-

rata di Indonesia, maka kesenjangan Papua ini berkisar tujuh kali dibanding daerah lain.

Ini menunjukkan cita-cita pemerataan setelah 65 tahun belum tercapai, katanya.

Berbagai perumusan kebijakan dinilai menjadi salah satu faktor kesenjangan. Beberapa

kebijakan terkotak-kotak dan tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Dalam waktu13 tahun terakhir, pemerintah terlihat sangat kacau. Fungsi-fungsi koordinasi tidak

berjalan dalam pemerintahan dan berbagai kebijakan, Di samping melakukan kajian

terhadap berbagai kebijakan penduduk di Indonesia .


20/21

20

BAB V

P E N U T U P

Disimpulkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 diperkirakan mencapai sekitar

340 juta orang jika menggunakan asumsi bahwa pertambahan penduduk sebesar 1,49%

per tahun. Jika hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia

sekitar 237,6 juta orangmaka ancaman ledakan penduduk akan terjadi di Indonesia

beberapa tahun mendatang.Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkret guna

menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui

berbagai program baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.Untuk mewujudkan hal

tersebut diperlukan desain induk (grand design) pembangunan kependudukan dan

revitalisasi program KB nasional untuk menjadi rancang bangunan tata kependudukan di

Indonesia yang akan datang.

Selain itu masalah kepadatan penduduk Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yang

lain tidak seimbang, antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain juga tidak

seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar

penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah

pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia.

Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi,

sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat

penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung

kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak

sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau

lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan pulau lain seperti di Kalimantan, Papua, Sulawesi dan

Sumatera.

Keterbatasan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan penduduk dapat

berakibat pada terjadinya tekananpenduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung

lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat bahwa kemampuan wilayah tersebutdalam mendukung kehidupan ada batasnya.


21/21

21

DAFTAR PUSTAKA

1. Bapenas RI & United Nations. Report on The Achievement of the Millennium ,

Development Goals Indonesia 2007. Jakarta: United Nations, Bappenas RI, 2007.2. BKKBN dan UNFPA. Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender, dan

Pembangunan Kependudukan: Buku Sumber untuk Advokasi. 2003.

3. BPS, Bappenas, UNDP. Indonesia Lap pemb Manusia 2004,

4. Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pemb ManInd 2004.

5. BPS dan Dep Kes Analisa Data Makro Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial.

6. HasilSusenas 2000. Jakarta: BPS dan DepKes

7. Bulman, Tim, et all. Indonesias Oil Subsidies Opportunity, Far Eastern Economic

Review, 2008.

8. Danim, Sudarwan. Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003.9. Darwin, Muhadjir. Aspek keman dlm penglian pertpenduduk, dalam Faturochman dan

Agus Dwiyanto (Editor).

10. Kebijakan Kependudukan. Aditya Media, 2000

11. ----------------------. Neg dan Per Pustaka Pel, 2005

12. -----------------------.How Participation Shapes Local Development, Jakarta: UNDP, 2009

13. Faturochman dan Agus Dwiyanto (Editor). Reorientasi Kebij Kepend. Aditya Media,

2000.

14. Granado, F Javier Aru, Investin Indo Ed: Allocation, Equity, and

15. Efficiency of Public Expenditure, The W B, 2007.

16. Germaine A. dan Kyte R. The Cairo Consensus: The Right Agenda for the Right Time.New York: International Womens Health Coalition, 1975.

17. Gribble J.N dan S.H. Preston. The Epidemiological Transition: Policy and Planning

Implication for Developing Countries. National Academy Press.Washington D.C, 1993.

18. Haris, Abdul & Nyoman Andika (eitor). Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di

Indonesia: Dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro. Penerbit: Lesfi, 2003. Hull, Terence,

Pengantar: Penduduk dan Pembangunan

modul implikasi kependudukan bkkbn

Documents