standar pelayanan minimal1

7/24/2019 Standar Pelayanan Minimal1

1/40

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

YUNIARTI

NOER AMALIS


2/40

Prinsip standar pelayanan minimal (SPM) merupakansalah satu hal penting dalam alokasi anggaran.

Selama ini belum berperan sama sekali karena memang

defnisi operasional SPM di sektor kesehatan belumada kesepakatan karena beberapa pihak mempunyaipemahaman bervariasi mengenai SPM.

Pegangan terbaik adalah mengacu ke tujuan SPM untuk

mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antardaerah

PENDAHULUAN


3/40

Tujuan ini secara hukum sudah diatur oleh PP No.!"#$$!tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapanan SPM.

Pasal % ayat & menyatakan bah'a SPM disusunsebagai alat pemerintah dan pemda untuk menjaminakses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakatsecara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan

'ajib.

al ini berarti tersedianya sumber dana pemerintahpusat sebagai penjamin terakhir(lihat PP No.!"#$$! Pasal dan &).

*i samping itu+ penyusunan SPM sangat dipengaruhi olehkeberadaan sistem in,ormasi dan datanya (PP No.!"#$$!Pasal ).


4/40

*isarankan agar-

(&) ada pembedaan antara program# direktorat di

*epkes dengan SPM.Satu SPM mempunyai kemungkinan ditangani olehbanyak direktorat atau bahkan pihak s'asta danmasyarakat

(#) da,tar SPM saat ini sebaiknya dikaji ulang atas duakriteria tersedianya data dan sistem in,ormasinya+ sertatersedianya anggaran pemerintah pusat dan

(%) untuk program yang berada dalam da,tar essentialpublic health ,unction+ namun tidak masuk dalam SPMdiharapkan tetap menjadi program penting yang

harus dikerjakan oleh pemerintah pusat+ propinsi+dan kabupaten


5/40

(%) untuk program yang berada dalamda,tar essential public health ,unction+

namun tidak masuk dalam SPMdiharapkan tetap menjadi programpenting yang harus dikerjakan olehpemerintah pusat+ propinsi+ dan

kabupaten

*apat disimpulkan bah'a peran SPM

sampai tahun #$$ masih belum adauntuk mengurangi dampak akibatkesenjangan kemampuan fskal antardaerah di /ndonesia


6/40

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR 741/MENKES/PER/VII/2008&. Standar Pelayanan Minimal bidang 0esehatan selanjutnyadisebut SPM 0esehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanankesehatan yang diselenggarakan *aerah 0abupaten"0ota.#. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah ,ungsi Pemerintahdalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar

masyarakat untuk meningkatkan tara, kesejahteraan rakyat.%. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalahMenteri 0esehatan.1. *aerah 2tonom selanjutnya disebut *aerah adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas3batas 'ilayah yangber'enang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 0esatuan4epublik /ndonesia.


7/40

!. Pemerintahan *aerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah 0abupaten"0ota dan *P4*

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipNegara 0esatuan 4epublik /ndonesia sebagaimana dimaksuddalam 5ndang35ndang *asar Negara 4epublik /ndonesia Tahun&61!.. Pemerintah *aerah adalah 7upati atau 8alikota+ dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkankemampuan sistem atau sarana dan prasarana+ kelembagaan+personil+ dan keuangan untuk melaksanakan ,ungsi3,ungsipemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasardan"atau SPM 0esehatan secara e,ekti, dan efsien denganmenggunakan prinsip3prinsip tata pemerintahan yang baik.

9. :nggaran Pendapatan dan 7elanja *aerah yang selanjutnyadisingkat :P7* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahandaerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahdaerah dan *P4* dan ditetapkan dengan Peraturan *aerah.


8/40

SPM 7/*:N; 0hild /mmuni@ation (5>/)&$$? pada Tahun #$&$


9/40

9. >akupan pelayanan anak balita 6$? pada Tahun#$&$6. >akupan pemberian makanan pendamping :S/pada anak usia 3 #1 bulan keluarga miskin &$$ ?pada Tahun #$&$&$. >akupan balita gi@i buruk mendapat pera'atan

&$$? pada Tahun #$&$&&. >akupan Penjaringan kesehatan sis'a S* dansetingkat &$$ ? pada Tahun #$&$. >akupan peserta 07 akti, $? pada Tahun #$&$&%. >akupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit &$$? pada Tahun #$&$

&1. >akupan pelayanan kesehatan dasar masyarakatmiskin &$$? pada Tahun #$&!


10/40

b. Pelayanan 0esehatan 4ujukan&. >akupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin &$$? pada Tahun #$&!#. >akupan pelayanan ga'at darurat level & yang harusdiberikan sarana kesehatan (4S) di 0abupaten"0ota&$$ ? pada Tahun #$&!.

c. Penyelidikan akupan *esa Siaga :kti, 9$? pada Tahun #$&!*i luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud di atas+0abupaten"0ota tertentu 'ajib menyelenggarakan jenispelayanan sesuai kebutuhan+ karakteristik+ dan potensidaerah.


11/40

Memahami pedoman dan penyusunanStandar Pelayanan Minimal

Mengetahui SPM 7idang 0esehatan

Memahami Problem Pelaksanaan SPM di/ndonesia

TUJUAN


12/40

PP !"#$$! -Standar P!a"anan M#n#$a! yangselanjutnya disingkat SPMadalah ketentuantentang jenis dan mutu pelayanan dasaryang merupakan %r%&an 'a(#) dara* yangberhak diperoleh setiap 'arga secara minimalserta pengalaman+ perkembangan masa kini

dan masa yang akan datang untukmemperoleh man,aat yang sebesar3besarnya

Pn+rt#an SPM ,


13/40

UNDAN-.UNDAN- 2 TH2004 TENTAN-PEMERINTAHAN DAERAH

UNDAN-.UNDAN- TH2004 TENTAN-PERIMAN-AN KEUAN-AN ANTARA PEMERINTAHPUSAT DAN DAERAH

&%

PP 8/2007 TT- PEMA-IAN URUSAN PEMERINTAHANANTARA PEMERINTAH PEMDA PROPINSI DAN PEMDAKA/KOTA

PP 41/2007 TT- OR-ANISASI PERAN-KAT DAERAH

PP 3/200 TT- PEDOMAN PENYUSUNAN DANPENERAPAN SPM

PP 3/2008 TT- PEDOMAN EVALUASIPENYELEN--ARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PP 7/2008 DEKONSENTRASI DAN TU-AS

PEMANTUAN

DASAR HUKUM


14/40

&. Caminan bah'a rakyat menerima pelayanan publik

dari Pemda.

#. :cuan guna menentukan jumlah anggaran yangdibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik.

*engan adanya SPM maka akan dapat ditentukanStandard Spending Assessment (SSA). *enganSS: dapat dihitung biaya suatu pelayanan.*engan cara yang sama maka akan dapat dihitungkebutuhan agregat minimum pembiayaan *aerah.

%. Menjadi landasan dalam penentuan perimbangankeuangan yang lebih adil dan transparan.

T%(%an SPM


15/40

1. SPM dapat dijadikan dasar untuk menentukan sistemsubsidi yang lebih adil.

!. *ijadikan dasar menentukan :nggaran 0inerjaberbasis manajemen kinerja.

. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggarandaerah dengan tujuan yang lebih terukur.

. Membantu penilaian kinerja atau APC 0epala daerahsecara lebih akurat dan terukur+ akan mengurangi praktekmoney politics dan kese'enang3'enangan dalam menilaikinerja Pemda.

9. :danya SPM akan memperjelas tugas pokok Pemdadan akan merangsang terjadinya Dchecks and balancesDyang e,ekti, antara eksekuti, dengan legislati,.


16/40

6. Menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitasPemda pada masyarakat.

&$. Masyarakat dapat mengukur sejauhmanaPemda dapat memenuhi ke'ajibannya untukmenyediakan pelayanan publik.

&&. Merangsang transparansi dan partisipasimasyarakat dalam kegiatan pemerintah daerah.

.SPM akan membantu Pemda dalam

melakukan alokasi anggaran secara lebihseimbang sehingga merangsang e,siensi dane,ekti,tas penyediaan pelayanan publik olehPemda


17/40

&%. Menjadi argumen bagi peningkatan pajak danretribusi daerah karena baik Pemda danmasyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan

dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda.

&1. Merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda+karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada

pembentukan kelembagaan yang berkorelasi denganpelayanan masyarakat.

&!. Membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlahdan kuali,kasi pega'ai yang dibutuhkan. 0ejelasanpelayanan akan membantu Pemda dalammenentukan jumlah dan kuali,kasi pega'ai untukmengelola pelayanan publik tersebut


18/40

URUSAN PEMERINTAHAN

Concurrent

(Urusan Bersama

Pusat, Provinsi, dan KabKota!

Abso"ut

(Mut"a# Urusan Pusat!

- Han#am

- Moneter

-

$ustisi- Po"iti# %uar Ne&eri

- A&ama

'aib)b"i&ator*

(Pe"a*anan +asar!

Contoh:

Kesehatan,

Pendidikan,

Lingkungan

Hidup, Pekerjaan

Umum,

dan Perhubungan

Pi"ian)-tiona"

(Se#tor Un&&u"an)

Contoh:

Pertanian, Industri,

Perdagangan,

Pariwisata, Kelautan,

dsb.

SPM

PEMBA.IAN URUSAN PEMERINTAHAN

(PASA% // UU 011223!


19/40

PP N5 3 Ta*%n200

PP N5 3 Ta*%n200

JUKNIS SPM6PERMENKES N5

828/2008

JUKNIS SPM6PERMENKES N5

828/2008

PEDOMAN ANALISISIAYA SPM

PERMENKES NO741/MENKES/PER/VII/2008 TENTAN- SPMIDAN- KESEHATAN

DI KA/KOTA

RAN SDMPENDUKUN- SPM

RAN PEDOMAN

ADVOKASI KIT SPM

RAN MONEV SPM

Pr$nda+r# N5 3Ta*%n 2007

Pr$nda+r# N5 3Ta*%n 2007


20/40

&. :danya pembagian ke'enangan yang jelasantar tingkatan pemerintahan (Pusat+ Propinsidan 0abupaten"0ota)

#. Pembagian ke'enangan baru menunjukkansiapa melakukan apa+ namun belum menunjukkanke'enangan3ke'enangan apa saja yangmemerlukan SPM. Tidak semua ke'enanganmembutuhkan SPM.

%. 2tonomi luas telah menimbulkan beralihnyapengaturan otonomi

Pra&"arat Pn"%&%nan SPM


21/40

:da 4 9r#tr#a %ta$a yang dapat

dijadikan acuan dalam membagike'enangan antara tingkatan pemerintahanyaitu-

&.


22/40

Pusat pelayanan yang paling dekat denganmasyarakat ada di tingkat 0abupaten"0ota+karenanya implementasi SPM ada di0abupaten"0ota.

Pemerintah Pusat melalui *epartemen Sektoralbertugas membuat SPM untuk masing3masingpelayanan yang menjadi bidang tugasnya+

contoh *epkes membuat SPM bidang0esehatan+ *epartemen Pendidikan Nasionalmembuat SPM untuk bidang pendidikan

H%)%n+an Antar T#n+9atan P$r#nta*an da!a$ SPM


23/40

*alam pelaksanaan SPM bagi daerahnya+Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah0abupaten"0ota dalam 'ilayahnyabekerjasama merumuskan pencapaian

SPM tersebut dengan mempertimbangkankondisi obyekti, yang ada di setiap daerah


24/40

Pelayanan3pelayanan yang berbasis SPM

tersebut kemudian diakomodasikan dalam4enstra *aerah dan dilaksanakan setiaptahunnya melalui :P7*.

/mplementasi SPM tersebut kemudian dievaluasi untuk melihat sejauhmanapelaksanaannya dan masalah3masalah yangmuncul dalam implementasi yang dijadikan

,eedback untuk penyempurnaan


25/40

Pada dasarnya SPM merupakan tindak lanjutpelaksanaan dari ke'enangan 'ajib yangdilimpahkan kepada *aerah.

5ntuk itu maka menjadi tanggungan *aerah untuk

membiayainya. Mengingat keuangan *aerah yang terbatas danjuga SPM merupakan suatu ke'ajiban yangditugaskan Pusat ke *aerah+ dan karenaekternalitas pelayanan dasar bersi,at lintas'ilayah+ maka menjadi ke'ajiban Pusat untukmembiayai *aerah dalam penyediaan pelayanandasar bagi daerah3daerah yang kurang mampu

P$)#a"aan SPM


26/40

SPM dapat dijadikan dasar bagi Pusat untuk mengatursistem subsidi atau dana perimbangan agar tercapaikeseimbangan pelayanan publik di seluruh /ndonesia.

5ntuk itu+ daerah sedapat mungkin harus mampu

menggerakkan sektor s'asta untuk menyelenggarakanpelayanan publik sehingga beban pendanaan publik olehPemda dapat berkurang dan mengurangi bebanmasyarakat dalam pajak dan retribusi.

5ntuk pembiayaan sektor unggulan+ *aerah dapatmeminjam dari lembaga keuangan+ melakukan privatisasiataupun kemitraan dengan s'asta


27/40

&. Pemerintah Provinsi#. Masyarakat dapat melakukan kontrol ataspelaksanaan SPM tersebut.

5ntuk itu pemda harus membuat da,tarpelayanan+ SPM dari masing3masing FurusanF dandisosialisasikan kepada masyarakat

%. *P4* meman,aatkan SPM sebagaiDbenchmarkD untuk mengukur e,siensi dane,ekti,tas kinerja Pemda dalam pelayanan publik

Pn+a'a&an SPM


28/40

7agi *aerah yang belum mampumencapai SPM+ Pemerintah dapatmempertimbangkan bentuk3bentuk,asilitasi agar *aerah mampu memenuhi

SPM tersebut. Sebaliknya bagi *aerah yangdengan sengaja tidak mau melaksanakanSPM+ Pemerintah juga dapat melakukansanksi sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku


29/40

Terbatasnya anggaran Pemda menjadipenghalang utama untuk melaksanakanSPM. Terlebih lagi sekarang ini lebih$? dari anggaran daerah habis untuk

membiayai aparatur daerah (eksekuti,dan legislati, ) hanya tersisa sedikit danauntuk membiayai SPM

Ha$)atan Da!a$ P!a9&anaanSPM


30/40

Sering terdapat kerancuan antarastandard tehnis suatu pelayanan dengan

SPM.

Sampai sekarang masih belum ada katasepakat antar tingkatan pemerintahan

dalam membagi suatu GurusanF ke dalamtingkatan3tingkatan pemerintahan yangada. 0ecenderungannya+ ada tarik menarikGurusanF+ terutama yang berkaitan dengan

GurusanF yang menghasilkan uang.


31/40

0e'enangan pemerintahan acapkalibelum berkorelasi dengan pelayanan.0e'enangan lebih untuk mencarikekuasaan yang berkaitan dengan uang

atau penerimaan.

UU N 32 d 33


32/40

UU No. 32 dan 33

tahun 2004

RPP: Kewenangan

Provinsi, KewenanganKab./Kota

APBD Prov.

Dekonsentrasi

TP , DAK,

Pinjaman

SPM (Tolak ukur

Kinerja Pemda)Indikator dan Nilai

ditetapkan Departemen

Propeda,

enstra,epetada

(Indikator

!Nilai)

APB

BerbasisAngg.

Kiner!a

" A#untabi$itas

" %onev

" Kiner!a" Pe&da

"

Berbasis 'P%

" (AK)P

"asilitas #apa$it%

Buildin& untuk

men$apai SPM 'a&i

Daera %an& tidak

mampu sesuai tin&kat

ke&a&alan

(P*(P* " 'urve+ Keuasan %as+ara#at- Pengawasan %as+ara#at

- Pengawasan PR

- Pengawasan ungsiona$, d$$

Peran

swasta

%as+


33/40

PM

BIDANG KE EHATAN DI KAB/KOTA

(PERMENKE

741/PER/MENKE /VII/2008)

4 JENI PELAYANAN

18 INDIKATOR


34/40

SPM IDAN- KESEHATAN DI KA/KOTA6KEPMENKES NO 741/MENKES/PER/VII/2008

*NIS P*+AANAN DASA SPMINDIKAT- NI+AI

P*+AANAN K*S*ATANDASA

#akupan Kunjun&an I'u amil K/. 012

#akupan komplikasi ke'idanan %an& ditan&ani. 342

#akupan pertolon&an persalinan ole tena&a keseatan %an&memiliki kompetensi ke'idanan

04 2

#akupan pela%anan Ni5as 042

#akupan neonatal den&an komplikasi %an& ditan&ani. 342

#akupan kunjun&an 'a%i. 042

#akupan Desa6Keluraan 7niversal #ild Immuni8ation

(7#I).

9442

#akupan pela%anan anak 'alita. 042


35/40

SPM IDAN- KESEHATAN DI KA/KOTA6KEPMENKES NO 741/MENKES/PER/VII/2008

*NIS P*+AANAN DASA SPM

INDIKAT- NI+AI

P*+AANAN K*S*ATAN DASA #akupan pem'erian makanan pendampin& ASI pada anak usia:;42

#akupan Penemuan dan penan&anan penderita pen%akit. 9442

#akupan pela%anan keseatan dasar mas%arakat miskin. 9442

P*+AANAN K*S*ATAN

77KAN

#akupan pela%anan keseatan rujukan pasien mas%arakat

miskin.

9442

#akupan pela%anan &a=at darurat level 9 %& arus di'erikan

sarana keseatan (S) di Ka'6Kota.

9442

P*N*+IDIKAN *PID*MI-+-?IDAN P*NAN??7+AN?AN K+B

#akupan Desa6Keluraan men&alami K+B %an& dilakukanpen%elidikan epidemiolo&i @


36/40

4PCM* 4PCP*

/nput

2utput

/mpact

2utcome

4enstra

/ndikator0inerja

4enja S0P*

S#&t$An++aranr)a&

K#nr(a

MT

standar pelayanan minimal1

Documents