penentuan kebijakan pengupahan

7/24/2019 PENENTUAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

http://slidepdf.com/reader/full/penentuan-kebijakan-pengupahan 1/6

PENENTUAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan

yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah

minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural

yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta

menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan

model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan

besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah

minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM.

!etia ("###, pada tahun "###, Dewan Pengupahan mengalami perubahan yang $ukup

signifikan, baik dari komposisi keanggotaan maupun mekanisme penetapan upahnya. Hal

tersebut berkaitan dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan kebebasan berserikat.Keanggotaan Dewan (Penelitian Pengupahan terdahulu (DPP%&DPPD didominasi oleh

unsur pemerintah yang berasal dari berbagai instansi. 'uruh hanya diwakili oleh satu serikat

buruh, yaitu !P!, sedangkan asosiasi pengusaha diwakili oleh )P%D*. Model komposisi

yang didominasi oleh unsur pemerintah itu membuat Dewan Pengupahan tidak lebih sebagai

alat kontrol pemerintah terhadap ketentuan upah minimum agar sesuai dengan kebijakan

yang dibuat oleh Pemerintah ndonesia, terutama yang berkaitan dengan kebijakan upah

rendah untuk menarik investor. Dampak hal tersebut adalah besaran upah minimum yang

dihasilkan oleh DPP%&D lebih mendukung kebijakan tersebut daripada memperhatikan

perbaikan kondisi buruh. Dominasi pemerintah dalam DPP%&D semakin diperkuat oleh

kewenangan penetapan upah minimum yang dilakukan oleh Menteri +enaga Kerja sehingga

pembentukan DPP%&D merupakan legalisasi intervensi pemerintah terhadap ketentuan upah

minimum agar sesuai dengan kepentingannya.

)kan tetapi walaupun se$ara komposisi Dewan Pengupahan telah mengalami perubahan,

tetapi mengenai $ara kerjanya tidak terlalu mengalami perubahan mendasar, masih

menggunakan paradigma lama (irahyoso, "##".

!aat ini Dewan Pengupahan menggunakan model komposisi keterwakilan se$ara berimbang.

Masing-masing unsur tripartit mempunyai jumlah wakil yang sama dalam DewanPengupahan. 'ertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan

berkaitan dengan diratifikasinya Konvensi * /0&1/ tentang Kebebasan 'erserikat. Hanya

serikat buruh yang terdaftar di Dinas +enaga Kerja Provinsi yang bisa menjadi anggota

Dewan Pengupahan2 semakin banyak jumlah serikat buruh yang terdaftar akan semakin

banyak pula jumlah perwakilan serikat buruh di Dewan Pengupahan. 'ertambahnya jumlah

perwakilan serikat buruh tersebut akan diiringi dengan bertambahnya jumlah perwakilan

pengusaha dan pemerintah sehingga komposisi keterwakilan yang ada tetap berimbang.

Perubahan ini memberikan peluang bagi buruh untuk ikut serta dalam pengambilan

keputusan di Dewan Pengupahan sehingga buruh bisa memanfaatkan Dewan Pengupahan

untuk memperjuangkan perbaikan kondisinya.



Perubahan lainnya terjadi pada mekanisme penetapan upah. 'erdasarkan Keputusan Menteri

%o. ""3&"###, Menteri +enaga Kerja (Menaker melimpahkan kewenangan penetapan upah

minimum provinsi dan kabupaten&kota kepada gubernur. Pelimpahan tersebut merupakan

aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah. 4ika dilihat dari dimensi pelayanan publik yang

terdesentralisasi pada tingkat lokal, pemerintah sebagai pelayan publik akan semakin dekatdengan masyarakat sekaligus mampu memahami dan menyerap aspirasi serta kepentingan

masyarakat lokal sebagai subyek layanan. Hal itu sebenarnya bisa memberikan peluang bagi

pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan tanpa bergantung pada pemerintah pusat

dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal (da, "###. Dengan kata lain,

gubernur dapat menetapkan upah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang hasilnya

diharapkan lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Kondisi saat ini, buruh masih merasa tidak puas terhadap rumusan yang dihasilkan oleh

Dewan Pengupahan karena kriteria upah minimum yang diberlakukan dianggap tidak sesuai

dengan kondisi riil buruh. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang merasa keberatandengan kenaikan upah saat ini. Permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu mun$ul jika

proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan yang melibatkan pengusaha,

pekerja, dan pemerintah diran$ang untuk mengatasi masalah pengupahan, bukan untuk

mengakomodasi kepentingan tertentu.

akil serikat buruh tidak dapat menduduki posisi kun$i karena mereka tidak memenuhi

kualifikasi tersebut. Kemampuan negosiasi dan pengetahuan tentang keadaan perekonomian

se$ara makro dan tentang kemampuan perusahaan yang dimiliki buruh masih rendah. *leh

sebab itu, argumen yang dibangun seringkali dengan mudah dipatahkan oleh pihak lain, baik pengusaha maupun pemerintah. !elain itu, kurangnya koordinasi di antara wakil serikat

buruh dan kurangnya kemampuan buruh dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain

semakin mendorong terjadinya hal tersebut. %amun, masih ada hal lain, meskipun

kemampuan negosiasi dan pengetahuan buruh sudah $ukup baik dan mampu mengimbangi

unsur lainnya, jika masih saja terjadi aliansi antara pihak pemerintah dan pengusaha, maka

posisi buruh akan tetap lemah.

+ransparansi dari pihak pengusaha mengenai kemampuan perusahaannya sangat diperlukan.

)pabila buruh mengetahui kondisi perusahaannya, maka tuntutan kenaikan upah akan

disesuaikan dengan keadaan perusahaannya. !elain itu, pihak buruh harus dapat memberikan

insentif yang menguntungkan bagi perusahaan, misalnya melalui peningkatan produktivitas.

Kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas malah akan membuat

daya saing semakin lemah dan merugikan buruh karena akan membuka peluang pengurangan

tenaga kerja. Kesadaran tersebut harus dibangun oleh kedua belah pihak agar ter$ipta

hubungan yang sinergis antara pengusaha dan buruh.

Di era otonomi daerah ini gubernur atau bupati&walikota sebenarnya mempunyai peluang

untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada di wilayahnya karena mereka bisa lebih

mengetahui kemampuan daerah dan juga kemampuan perusahaannya dan dengan demikiandapat menetapkan upah minimum sesuai dengan kemampuan yang ada.



Kelemahan pada proses pembahasan maupun pelaksanaan survei oleh Dewan Pengupahan

dapat diimbangi oleh peran quality control dari gubernur atau bupati&walikota. Mereka

mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau pun tidak menyetujui rumusan yang

dihasilkan oleh Dewan Pengupahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

5ubernur atau bupati&walikota dapat menggunakan kewenangannya untuk mengembalikanusulan upah minimum yang diajukan oleh Dewan Pengupahan untuk dirumuskan kembali.

)pabila dalam jangka waktu 67 hari tidak mendapat tanggapan, maka gubernur atau

bupati&walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah minimum.

Pada kenyataannya peran tersebut tidak dimanfaatkan se$ara maksimal. 8ang terjadi adalah

gubernur atau bupati&walikota malah menjadi legalisator dari kelemahan-kelemahan yang ada

dan hal yang paling dikhawatirkan terbukti bahwa eksekutif bisa membuat perjuangan buruh

terhadang. Dengan demikian, meskipun wakil serikat buruh telah mengerahkan

kemampuannya dalam proses penambahan upah minimum di Dewan Pengupahan, jika yang

menjadi pengambil keputusan lebih aspiratif terhadap kepentingan modal, maka perjuangan buruh tetap tidak sesuai dengan harapan buruh. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang

menjadi gubernur atau bupati&walikota dan apa kepentingan yang dimilikinya. )pabila

eksekutif tidak mempunyai good will untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada, maka

dengan adanya kebijakan ini malah semakin mempersulit posisi buruh.

Menghadapi kasus di Dewan Pengupahan Daerah, DP9D seharusnya mampu menjalankan

peran pengawasan terhadap eksekutif se$ara optimal. DP9D seharusnya dapat menjalankan

fungsinya sejak awal proses penetapan upah minimum dan bukan pada akhir masa

pertanggungjawaban eksekutif saja. DP9D selaku pengawas kinerja eksekutif sejauh ini tidak dapat terlalu diharapkan karena perjuangan DP9D sendiri tampaknya hanya sebatas

memberikan rekomendasi kepada eksekutif dan tidak dapat mengintervensi terlalu jauh

terhadap kebijakan pengupahan yang ada, karena kewenangannya ada di tangan eksekutif.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan

beberapa hal yang se$ara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan

pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap

kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam

lingkaran hutang. 'uruh yang hidup dalam kondisi sedemikian dapat dipastikan akan

berpengaruh terhadap kinerja dan produktivasnya. Kinerja dan produktivitas buruh yang

rendah adalah kepentingan langsung pengusaha yang akan mempengaruhi juga kinerja dan

produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan.

!e$ara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah men$erminkan daya

saing nasional yang juga rendah. Dalam kerangka itu maka peningkatan produktivitas buruh

perlu dilakukan melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk

memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas. !alah satu komponen untuk

memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan sosial

yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin

aksesnya bagi pekerja. ni berarti pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggung jawab pengusaha melainkan memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab



pemerintah. Di dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak

bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep

upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab

antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah

mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yangkuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.

ndonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan

Menteri +enaga Kerja dan +ransmigrasi %o.60 +ahun "##: yang menetapkan komponen

kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi se$ara bertahap. Penahapan yang dinyatakan

dalam peraturan tersebut dapat diper$epat dan dijadikan dasar untuk mematangkan

pengonsepan upah layak. ndonesia juga telah memiliki ;ndang-;ndang !istem 4aminan

!osial %asional < !4!% yang akan efektif berlaku bulan *ktober "##1. ;ndang-undang ini

merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Dalam dua

tahun terakhir beberapa serikat buruh di ndonesia aktif terlibat dalam penyempurnaanundang-undang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan

undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk

dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.

Dari sisi pekerja melihat memang tingkat kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari

besarnya upah&gaji yang mereka terima, namun juga harus memperhatikan misalnya asrama

dan transportasi, jaminan kesehatan, pendidikan bagi anak, serta jaminan hari tua.

Kesejmpatan untuk mengikuti pelatihan juga harus semakin dibuka karena hal ini dapat

menambah wawasan atau ilmu yang tentunya akan meningkatkan kemampuan para pekerja.

Memang dirasakan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan pekerja,

pihak perusahaan jarang atau bahkan tidak melibatkan pekerja, akibatnya, kebijakan tersebut

tidak terlalu dirasakan manfaatnya bagi para pekerja. Dalam meningkatkan kesejahteraan

pekerja, kebijakan yang diambil perusahaan dan dibenarkan oleh para pekerja yakni besarnya

upah memperhatikan ;MP yang berlaku, kenaikan upah setiap tahun dan pemberian jaminan

kesehatan. 'agi para pekerja, pemberian berbagai fasilitas dari perusahaan akan mema$u

mereka untuk lebih berprestasi agar insentif yang diterima akan semakin besar.

Meskipun kenaikan upah diberikan setiap tahun, namun besarnya kenaikan tidak sepadandengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terlalu berpengaruh

terhadap kesejahteraan pekerja. %amun se$ara umum kondisi sosial ekonomi para pekerja

pada umumnya ditingkat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang

mereka peroleh tidak sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

dimana harga-harga barang semakin mahal. Ketidak$ukupan upah&gaji yang diterima guna

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diatasi dengan men$ari penghasilan tambahan (seperti

ojek, men$ari pinjaman uang ke perusahaan tempat bekerja atau dibantu oleh anggota rumah

tangga yang lain yang bekerja (seperti istri menjadi buruh $u$i-setrika.



!edangkan menurut pengusaha, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh mereka telah pula

melakukan pemberikan fasilitas kepada pekerjanya, tapi memang diakui masih berbeda-beda,

tergantung pada kemampuan perusahaan. 4enis fasilitas yang diberikan dapat berupa

tunjangan&jaminan kesehatan, asuransi tenaga kerja, transportasi, perumahan&asrama,

+unjangan Hari 9aya (+H9, dan lain-lain. !e$ara umum, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap seluruh pekerja adalah +H9 yang berupa gaji satu bulan, dan 4amsostek.

!edangkan untuk tunjangan penggantian biaya berobat rawat jalan&inap, asrama atau bantuan

sewa rumah, transportasi antar jemput, pemberian fasilitas pendidikan beasiswa bagi anak,

pelatihan peningkatan skill bagi pekerja dll semuanya tergantung dari kemampuan

perusahaan. 'erbagai fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pekerjanya bertujuan

untuk meningkatkan produkstivitas kerja para pekerjanya yang nantinya diharapkan berimbas

pada peningkatan kinerja perusahaan.

!elain itu pemberian berbagai fasilitas pada para pekerja juga diharapkan akan berpengaruh

terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja,diharapkan tidak ada atau akan mengurangi tuntutan pekerja kepada perusahaan terkait

dengan tuntutan kenaikan ;pah Minimum Propinsi (;MP yang sering dilakukan dalam

bentuk demonstrasi.

Perusahaan kategori menengah besar (;M' sudah lebih memperhatikan kesejahteraan

pekerja dalam bentuk kenaikan upah setiap, memperhatikan besaran ;MP sebagai standar

pemberian upah, memberikan berbagai fasilitas serta memberikan pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan pekerja, namun berbagai fasilitas tersebut tidak dapat diberikan

oleh pengusaha kategori menengah ke$il, kondisi keuangan yang naik turun menyebabkanterkadang mereka lebih fokus pada bagaimana perusahaannya ataupun usahanya bisa

bertahan.

)da juga perusahaan yang memberikan upah&gaji berdasarkan sistem Merit atau sistem

prestasi kerja, besarnya upah berkorelasi positif dengan besarnya tanggungjawab pekerja.

;ntuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pengusaha melakukan beberapa $ara, antara lain=

menaikkan upah&gaji, memberikan jaminan dan tunjangan seperti 4amsostek serta

memberikan insentif atau bonus atas pen$apaian kinerja mereka. 'agi perusahaan, pemberian

segala fasilitas tersebut akan mema$u tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan, sementara bagi pekerja akan memotivasi mereka untuk berkompetisi se$ara sehat

dalam men$etak prestasi kerja.

Jadi tidak serta merta permintaan kenaikan upah dapat dipenuhi, tergantung dari

hasil pembahasan dengan dewan pengupahan, pemerintah, DPR, Pengusaha,

dan serikat Pekerja

Sumber Bacaan :



Wongdesmiati, 2013, Penentuan Kebijakan Pengupahan,

https:wongdesmiwati!wordpress!"om20130122bab#$#penentuan#kebijakan#

pengupahan

, Diakses tgl 2% &ktober 201'!

https://wongdesmiwati.wordpress.com/2013/01/22/bab-v-penentuan-kebijakan-pengupahan/




penentuan kebijakan pengupahan

Documents