referensi_sistem konsultasi lkpp - kajian resiko hukum

7/22/2019 Referensi_Sistem Konsultasi LKPP - Kajian Resiko Hukum

1/37

KAJIAN TENTANG RISIKO HUKUM

Dalam memberikan Konsultasi - LK

ENDAHULUAN

Latar belakang

Masyarakat modern cenderung berkembang makin kompleks dan rumit.

Pesatnya perkembangan telematika mengakibatkan perubahan demi perubahan

juga berlangsung secara cepat dan menjangkau lapisan yang luas danmendalam. Istilah telematika merupakan adopsi dari bahasa asing. Kata

telematika berasal dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu telematique. Istilah ini

pertama kali digunakan pada tahun 1978 oleh imon !ora dan "lain Minc dalam

bukunya yang berjudul Linformatisation de la Societe.1 Istilah telematika merujuk pada

perkembangan kon#ergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan in$ormatika


2/37

merupakan cerminan dari adanya perubahan di dalam masyarakat, yangberkembang menjadi masyarakat in$ormasi.

/alam perkembangannya, teknologi telematika ini telah menggunakan

kecepatan dan jangkauan transmisi energi elektromagnetik, sehingga sejumlah

besar in$ormasi dapat ditransmisikan dengan jangkauan, menurut keperluan,

sampai seluruh dunia, bahkan ke seluruh angkasa, serta terlaksana dalam

sekejap. Kecepatan transmisi elektromagnetik adalah 'hampir+ 0. km2detik,

sehingga langsung dikirim begitu sampai, memungkinkan orang berdialog

langsung, atau komunikasi interakti$. 3erdasarkan pendapat%pendapat tersebut,

maka dapat disarikan pemahaman tentang telematika sebagai berikut4 Pertama,

(elematika adalah sarana komunikasi jarak jauh melalui media elektromagnetik5

Kedua, Kemampuannya adalah mentransmisikan sejumlah besar in$ormasi

dalam sekejap, dengan jangkauan seluruh dunia, dan dalam berbagai cara, yaitu

dengan perantara suara 'telepon, musik+, huru$, gambar dan data atau

kombinasi%kombinasinya. (eknologi digital memungkinkan hal tersebut terjadi.

Ketiga, 6asa telematika ada yang diselenggarakan untuk umum 'online, internet+,


3/37

Pembangunan (eknologi In$ormasi khususnya untuk Institusi dilakukan secara

bertahap sebelum sebuah sistem holistik atau menyeluruh selesai dibangun, hal

tersebut disesuaikan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki. /alam

penerapannya rencana strategis (eknologi In$ormasi senantiasa diselaraskan

dengan -encana Institusi, agar setiap penerapan (eknologi In$ormasi dapat

memberikan nilai bagi Institusi. Mengacu kepada "rsitektur (eknologi In$ormasi

Institusi pembangunan, penerapan (eknologi In$ormasi yang dilakukan

dikategorikan sebagai berikut4

a. "plikasi (eknologi In$ormasi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi lain

yang ada di dalam Institusi antara lain sistem operasi, basis data, netork

management dan lain%lain.

b. "plikasi yang si$atnya mendasar 'utility+ yaitu aplikasi (eknologi In$ormasi

yang dipergunakan untuk berbagai urusan utilisasi sumber daya Institusi

anatara lain sistem penggajian, sistem akuntansi keuangan dan lain%lain.

c. "plikasi (eknologi In$ormasi yang sesuai dengan kebutuhan spesi$ik Institusi

terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan produk2jasa yang


4/37

kebiasaan kerja. Misalnya penerapan )nterprice -esource Planning ')-P+. )-P

adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen

dalam institusi, cara lama kebanyakan.

:ntuk dapat mengetahui andil /epartemen (I di institusi adalah dengan

mengetahui keuntungan%keuntungan penerapan teknologi (I di institusi tersebut,

misalnya4

a. ;ang tadinya manual menjadi otomatis, dan hal ini mengurangi biaya untuk

tenaga kerjanya, biaya untuk kertas, alat tulis, dll.

b.


5/37

institusi anda dari penerapan (I ini, maka akan muncul angka yang cukup

signi$ikan.

*embaga Kebijakan Pengadaan 3arang26asa Pemerintah yang disebut

*KPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan

merumuskan kebijakan Pengadaan 3arang26asa sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden !omor 1> (ahun &7 tentang *embaga Kebijakan

Pengadaan 3arang26asa Pemerintah,0yang memiliki tugas pokok dan $ungsi4

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam

bidang pengadaan barang2jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha

dalam rangka kerjasama pemerintah dengan 3adan :saha.

&. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan /M serta sistem

pengujian kompetensi pro$esi di bidang pengadaan barang2jasa pemerintah.

0. Memberikan bimbingan teknis, ad#okasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan

koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan

pengadaan barang2jasa pemerintah.

=. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan e#aluasi


6/37

barang2jasa pemerintah secara elektronik 'electronic procurement+. Deputi

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daa ManusiaMempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan

kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang2jasa

pemerintah. Deputi Bidang !ukum dan Penelesaian Sangga" Memberikan

saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan

hukum lainnya di bidang pengadaan barang2jasa pemerintah.

(erkait tugas *KPP menyangkut bidang in$ormasi dan juga bidang hukum

terutama berkaitan dengan pemberian saran pendapat dan rekomendasi, *KPP

ingin memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah 'e$ekti$ dan e$isien+ untuk

menjaab berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada *KPP, khususnya dengan

penggunaan sarana teknologi in$ormasi. ekalipun penggunaan teknologi

in$ormasi menjadi penting, karena *KPP harus melakukan *ayanan Pengadaan

ecara )lektronik '*P)+ yang merupakan unit kerja K2*2/2I yang dibentuk untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan 3arang26asa secara elektronik.

!amun di samping itu, aspek keamanan serta aspek kepastian hukum juga perlu


7/37

b. bekerja secara pro$esional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan /okumen

Pengadaan 3arang26asa yang menurut si$atnya harus dirahasiakan untuk

mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan 3arang26asa5

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

berakibat terjadinya persaingan tidak sehat5

d. menerima dan bertanggung jaab atas segala keputusan yang ditetapkan

sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak5

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses

Pengadaan 3arang26asa5

$. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

negara dalam Pengadaan 3arang26asa5

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan eenang dan2atau kolusi

dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara5 dan

h. tidak menerima, tidak menaarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau


8/37

Tujuan Kajian

/alam kajian ini pembahasan akan di$okuskan terhadap beberapa hal di

baah ini4

a. Ingin memahami prinsip dan asas asas dalam memberikan layanan konsultasi

menggunakan media teknologi In$ormasi di *KPP

b. Mengetahui tentang risiko hukum dan pertanggungjaaban yang muncul

dalam memberikan layanan konsultasi melalui teknologi in$ormasi di *KPP5

Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode #uridis $ormatifyang mencakup penelitian terhadap asas%asas hukum, sistematika hukum, tara$

sinkronisasi hukum. Penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan2data

sekunder yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum dan sumber re$erensi

yang membahas dan mengkaji mengenai bahasan yang disusun di dalam kajian

i i


9/37

KAJIAN TEORI

&' Penebaran Informasi melalui (asilitas Teknologi

In$ormasi )lektronik dide$inisikan sebagai satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, $oto, electronic data interchange ')/I+, surat elektronik 'electronic

mail+, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huru$, tanda, angka, Kode

"kses, simbol, atau per$orasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. istem In$ormasi secara

umum mempunyai beberapa peranan dalam institusi, diantaranya sebagai

berikut4

a. inimi!e risk5 etiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan

$actor$aktor keuangan. Pada umumnya risiko berasal dari ketidakpastian

dalam berbagai hal dan aspek%aspek eksternal lain yang berada diluar

control institusi.. aat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk


10/37

mengimplementasikan berbagai komponen teknologi in$ormasi. @ontoh

order dapat dilakukan melalui situs institusi tanpa perlu datang ke

bagian pelayanan order.

0. %ntegrasi proses5 (eknologi in$ormasi juga mampu melakukan

pengintegrasian beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih

cepat dan praktis 'secara langsung akan meningkatkan kepuasan

pelanggan juga+.

=. &tomatisasi proses5 Mengubah proses manual menjadi otomatis

merupakan taaran klasik dari teknologi in$ormasi.

c. 'dded (alue5 Peranan selanjutnya dari teknologi in$ormasi adalah untuk

menciptakan #alue bagi pelanggan institusi. (ujuan akhir dari penciptaan

#alue tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi

untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu

menjadi konsumennya untuk jangka panjang.

d. )reate ne* realities5 Perkembangan teknologi in$ormasi terakhir yang

ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan


11/37

kompetiti$ institusi. ejalan dengan semakin luasnya peman$aatan (I di

lingkungan bisnis, semakin terlihat tidak ada lagi pemisahan antara (I dan

trategi kompetiti$ institusi, karena semua strategi kompetiti$ harus memiliki (I

sama halnya dengan memiliki marketing, produsen dan keuangan.

trategi (I membantu manager untuk mende$inisikan batasan

pembuatan keputusan untuk tindakan berikutnya, tapi menghentikan dengan

singkat dalam menentukan tindakan untuk dirinya sendiri. al ini merupakan

perbedaan mendasar antara trategi (I dan perencanaan I(. trategi (I

merupakan kumpulan prioritas yang menguasai pembuatan keputusan bagi

user dan proses data pro$esional. al itu merupakan bentuk aturan $rameork

untuk kegunaan (I dalam institusi, dan menjelaskan bagaimana seorang

eksekuti$ senior pada institusi akan berhubungan pada in$rastruktur I(.

Perencanaan (I pada hal lain, mem$okuskan pada pelaksanaan dari trategi

I(.

Perencanaan trategis istem In$ormasi diperlukan agar sebuah

organisasi dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pembelian dan


12/37

adalah dengan diterapkannya Perancangan trategis istem In$ormasi untuk

memenuhi tuntutan menghasilkan I yang mendukung kegiatan bisnis suatu

organisasi. eiring dengan perkembangan Caman dan dunia bisnis,

peningkatan Perencanaan trategis istem In$ormasi menjadi tantangan

serius bagi pihak manajemen I2(I.

I2(I sebagai $nabler, Drganisasi2institusi dituntut untuk mengaplikasikan

teknologi bukan hanya untuk menjaga eksistensi bisnisnya melainkan juga

untuk menciptakan peluang dalam persaingan. Pemahaman mengenai peran

pengembangan teknologi dan sistem in$ormasi diperlukan untuk mengelola

teknologi dan sistem in$ormasi dalam organisasi itu sendiri. (I mendukung

institusi2organisasi di le#el trategik, yaitu -ele#an dengan target pencapaian

jangka panjang dan bisnis secara keseluruhan4 (aktis /iperlukan untuk

mencapai rencana dan tujuan strategis dalam rangka melakukan perubahan

menuju sukses. Dperasional Proses dan aksi yang harus dilakukan sehari%hari

untuk menjaga kinerja


13/37

#irtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait

dengan penyampaian in$ormasi, komunikasi, dan2atau transaksi secara

elektronik,khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan

perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. ;ang

dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas,

yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer,

tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan2atau sistem komunikasi

elektronik.

Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi

yang diujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain,

yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer

akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan $ungsi khusus atau

untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang

instruksi tersebut. istem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan

keberadaan sistem in$ormasi yang merupakan penerapan teknologi in$ormasi

yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang ber$ungsi


14/37

dimana dalam undang%undang tersebut mengatur segala bentuk kegiatan atau

perbuatan hukum yang dilakukan melalui internet, baik itu mengenai ketentuan

hukum pidana maupun ketentuan hukum perdata. Pada dasarnya :ndang%

:ndang !omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi dan (ransaksi )lektronik

'I()+ tidak dapat menjangkau semua aspek hukum dalam kegiatan atau

perbuatan hukum yang dilakukan dalam internet, tetapi dapat didukung oleh

peraturan perundang%undangan lainnya sehingga tidak akan terjadi

kekosongan hukum dalam setiap peristia hukum yang terjadi sebagai jalan

keluar dalam penegakan hukumnya. elanjutnya di dalam penjelasan :ndang%

:ndang !omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi dan (ransaksi )lektronik

'I()+ disebutkan baha kegiatan melalui media sistem elektronik, yang

disebut juga ruang siber 'cyber space+, meskipun bersi$at #irtual dapat

dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. ecara

yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan

kuali$ikasi hukum kon#ensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan

terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.


15/37

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan2atau menyebarkan in$ormasi.

alah satu hasil teknologi in$ormasi adalah internet, dimana setiap orang

dapat melakukan akses internet untuk mendapatkan in$ormasi secara

elektronik. In$ormasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 :ndang%:ndang

!omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi dan (ransaksi )lektronik 'I()+

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, $oto, electronic data

interchange +$%/, surat elektronik 'electronicmail+, telegram, teleks, telecopy

atau sejenisnya, huru$, tanda, angka, kode akses, simbol, atau per$orasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya. Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih

dari tiga ratus ribu jumlahnya 'net*orks of net*orks+ yang menjangkau sekitar

lebih dari seratus negara di dunia. /alam setiap hitungan menit muncul

jaringan tambahan lagi, ratusan halaman in$ormasi '*eb pages+ yang baru

tersajikan setiap menitnya sehingga memperkaya khaCanah yang telah ada.


16/37

luar pengadilan. "sas man$aat berarti asas bagi peman$aatan (eknologi

In$ormasi dan (ransaksi )lektronik diupayakan untuk mendukung proses

berin$ormasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "sas

kehati%hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus

memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik

bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam peman$aatan (eknologi In$ormasi

dan (ransaksi )lektronik. "sas itikad baik berarti asas yang digunakan para

pihak dalam melakukan (ransaksi )lektronik tidak bertujuan untuk secara

sengaja dan tanpa hak atau melaan hukum mengakibatkan kerugian bagi

pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. "sas kebebasan memilih

teknologi atau netral teknologi berarti asas peman$aatan (eknologi In$ormasi

dan (ransaksi )lektronik tidak ter$okus pada penggunaan teknologi tertentu

sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

edangkan tujuan peman$aatan Internet sebagai sarana teknologi

in$ormasi

berdasarkan Pasal = :ndang%:ndang !omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi


17/37

sebagai media komunikasi. /engan memegang basic value, yaitu kebebasan

berpendapat dan kebebasan memperoleh in$ormasi.

)' &spek !ukum Internet sebagai Media Massa

Perkembangan teknologi yang saat mempengaruhi kehidupan

masyarakat global adalah teknologi in$ormasi, yang salah satu hasilnya

adalah internet. Internet pada mulanya hanya dikembangkan untuk

kepentingan militer, riset dan pendidikan terus berkembang memasuki

seluruh aspek kehidupan umat manusia. Internet telah membentuk

masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat tidak lagi dihalangi

oleh batas%batas teritorial, masyarakat dapat dengan bebas berakti#itas

dan berkreasi melalui internet. Internet juga melahirkan keresahan%

keresahan baru, diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam

bentuk cyber crime, salah satu contohnya adalah pembobolan akses

internet.

Internet memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya

dengan media lain, seperti media cetak, penyiaran, $ilm atau


18/37

media cetak. Dleh karena itu, bila kita mengkaji internet sebagai media

massa, tidak mungkin melepaskan aspek hukum dari media pembentuk

internet itu sendiri. /alam aspek hukum media di internet, kajian tentang

hukum dapat menggunakan aturan hukum yang berlaku saat ini, salah

satunya adalah :ndang%:ndang !omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi

dan (ransaksi )lektronik 'I()+, selain :ndang% :ndang !omor = (ahun

1999 (entang Pers, dengan tidak menutup kemungkinan ada

pembentukan hukum baru. 3erkembangnya media massa di internet, yang

lebih dikenal dengan media online seperti .detik.com,

.hukumonline.com dan lain sebagainya. 3egitu juga dengan konsep

broadcasting online yang dikembangkan oleh P(. urya @itra (ele#isi

'@(E+, dengan situs .liputan>.com sebagai media online, dapat

digunakan :ndang%:ndang !omor = (ahun 1999 (entang Pers917,

:ndang% :ndang !omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi dan (ransaksi

)lektronik 'I()+. 3erdasarkan Pasal 1 ayat & :ndang%:ndang !omor =

(ahun 1999 (entang Pers disebutkan baha institusi pers adalah badan


19/37

semula menjadi media yang paling e$ekti$ dalam menyampaikan

kebebasan berekspresi, atau berkomuniksai untuk mendapatkan in$ormasi

kini dipenuhi dengan berbagai in$ormasi yang dibuat oleh orang%orang

yang tidak bertanggung jaab, selain itu adanya perbuatan melaan

hukum atas pembobolan akses internet dalam penggunaannya yang

dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jaab yang

mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Perkembangan hukum di

Indonesia terhadap masalah internet sebagai media komunikasi masih

sangat lemah, tetapi hal ini bukan berarti baha pelaku yang melanggar

hukum tidak dapat dijerat oleh hukum, karena saat ini pemerintah telah

mengeluarkan peraturan untuk mengatur perbuatan diatas yaitu dengan

ditetapkannya :ndang% :ndang !omor 11 (ahun &8 (entang In$ormasi

dan (ransaksi )lektronik 'I()+.


20/37

emba!asan

A.&sas asas dan Prinsip dalam memberikan laanan konsultasi

menggunakan media teknologi di KPP

enomena internet telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi

dengan manusia lain, baik secara indi#idual maupun kelompok. Kemajuan

teknologi di samping itu tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya

perubahan%perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan%perubahan

tersebut dapat mengenai nilai%nilai sosial, kaidah%kaidah sosial, pola%pola

perikelakuan, organisasi, susunan lembaga%lembaga kemasyarakatan,

lapisan%lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan eenang dalam interaksi

sosial, dan lain sebagainya.

Internet memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan

media lain, seperti media cetak, penyiaran, $ilm, atau telekomunikasi. Internet

mempunyai kemampuan dalam mengon#ergensikan keempat media tersebut


21/37

atau sejenisnya, huru$, tanda, angka, Kode "kses, simbol, atau per$orasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.1&

:ndang%:ndang /asar !egara -epublik Indonesia (ahun 19=?

mengatur mengenai hak atas in$ormasi bagi arga negara Indonesia yaitu4

Pasal &8 @ '1+

etiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan danmemperoleh man$aat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia

Pasal &8 etiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolehin$ormasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan in$ormasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

d l l 0 d l d d 09 h


22/37

frontiers.4 3erbagai usaha dilakukan baik oleh indi#idual maupun oleh

lembaga, dalam menjamin transparansi in$ormasi dalam cyberspace yang juga

menjamin hak akses yang sama bagi setiap pengguna tenologi in$ormasi.

(erdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam memberikan

in$ormasi melalui peman$aatan teknologi in$ormasi dan transaksi elektronik

sebagaimana di tentukan dalam :: I() :ndang%:ndang -I !o. 11 (ahun

&8 tentang In$ormasi dan (ransaksi )lektronik. /alam Pasal . undang-

undang tersebut 2Pemanfaatan 9eknologi %nformasi dan 9ransaksi

$lektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-

hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

a. &sas Kepastian !ukum, yang berarti pemberian in$ormasi atau

konsultasi yang dilaksanakan oleh *KPP memiliki landasan hukum serta

segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan

pengaturan hukum di dalam dan di luar pengadilan5

b. &sas Manfaat, yang berarti pemberian in$ormasi dengan peman$aatan

(eknologi In$ormasi yang dilaksanakan oleh *KPP harus mendukung


23/37

"kti#itas internet yang sepenuhnya beroperasi secara #irtual,

sesungguhnya tetap melibatkan masyarakat 'manusia+ yang hidup di dunia

nyata 'real:physical *orld+. ebagaimana halnya di dunia nyata, akti#itas dan

perilaku manusia dalam cyberspace tidak dapat dilepaskan dari pengaturan

dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum

ditetapkan karena setiap orang mempunyai keajiban terhadap

masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak%hak dan kekuasaan%

kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata%

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak%

hak dan kebebasan%kebebasan orang lain.

Pelaksanaan hak%hak baik di dunia nyata 'real:physical *orld+ maupun

dalam akti#itas peman$aatan teknologi in$ormasi dalam cyberspace berisiko

mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat

harmoni antara hukum dan teknologi in$ormasi, yaitu tidak adanya pengaturan

dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak%hak masyarakat. atu hal5

yang perlu di pahami adalah, pentingnya *KPP memperhatikan 01DE 1(


24/37

potensial dapat mempengaruhi perilaku stake holder. Artinya LKPP dalam

memberikan informasi harus terbuka dan memberikan informasi yang

relevan apabila publik menginginjan jawaban terhadap pertanyaan yang

diajukan tanpa mengurangi prinsip kerahasian di LKPP!

&. &kuntabilitas Kejelasan $ungsi, pelaksanaan dan pertanggungjaaban organ

sehingga pengelolaan institusi terlaksana secara e$ekti$. "kuntabilitas

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan eenang yang dimiliki seseorang

atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jaab yang dibebankan

institusi. "kuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan

eenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan eenang, serta

pertanggungjaaban atas pelaksanaan tugas dan eenang tersebut.

"kuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan eenang yang

dimiliki seseorang atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jaab yang

dibebankan institusi. "kuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan

tugas dan eenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan eenang,

serta pertanggungjaaban atas pelaksanaan tugas dan eenang tersebut.


25/37

=. Independensi8 suatu prinsip yang harus dipegang oleh *KPP dalam

upayanya untuk pemberian in$ormasi kepada publik, baha *KPP telah

mengelola sistem in$ormasinya secara pro$esional tanpa benturan kepentingan

dan pengaruh2tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang%undangan yang berlaku dan prinsip%prinsip institusi

2korporasi yang sehat.

?. (airness/ Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak%hak stakeholder

yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang%undangan yang

berlaku.artinya *KPP dalam memberikan in$ormasi kepada masyarakat atau

stakeholder harus memperlakukan sama, baik substansi in$ormasi maupun

prosedur in$ormasi yang diberikan, artinya tidak ada perilaku diskriminati$

terhadap masyarakat mengenai in$ormasi atau konsultasi di berikan.

B.4isiko "ukum dan Pertanggungja9aban ang mun%ul dalam

memberikan laanan konsultasi tersebut/


26/37

a. Konsultasi merupakan suatu hubungan pemberian bantuanyang melibatkan

dua orang atau lebih yang saling berinteraksi '#erbal dan non%#erbal+

dimana seseorang diantaranya yang mencari bantuan dan yang lainnya

terlatih secara pro$essional untuk memberi bantuan.

b. Kegiatan konsultasi dilakukan dalam setting ruangan yang sangat aman,

pribadi dan tidak terlihat oleh orang lain.

c. /idalamnya terdapat keadaan yang secara nyata ditampilkan yang tidak

terbatas dalam bentuk #erbal 'tampak+ dari kedua belah pihak, seperti

berpikir, berbicara dan berbagi pemikiran.

d. Pada umumnya merupakan percakapan bersahabat, hangat dan ekspresi$

dan secara langsung yang bertujuan untuk memberikan jaaban atau solusi

dari pertanyaan atau permasalahan.

*ayanan konsultasi melalui teknologi in$ormasi4

a. suatu hubungan pemberian bantuan yang melibatkan interaksi antara dua

orang atau lebih 'kebanyakan berbasis teks+ dari tempat atau jarak yang

terpisah, dimana seseorang diantaranya mencari bantuan dan yang lainnya


27/37


28/37

3erikut ini adalah beberapa kekurangan dari konsultasi melalui internet4

a. (idak adanya hubungan atau kontak secara tatap muka. ehingga

menyulitkan bagi konsultan untuk melihat ekspresi ajah penanya.

b. (idak adanya kegiatan berbicara secara langsung, sehingga tidak

memunculkan reaksi emosional yang secara langsung dapat di

interpretasikan oleh konsultan.

c. (idak terjadinya interaksi secara langsung, kondisi ini membatasi

konsultan terhadap bahasa tubuh penanya yang merupakan bagian dari

petunjuk penunjang dalam kegiatan konsultasi.

d. /ilakukan diruang #irtual, yang memiliki risiko keamanan online. /alam hal

ini, bukan tidak berbagai in$ormasi mengenai data penanya dapat disusupi

oleh pihak ketiga.

e. Keterbatasan ekonomi, dimana tidak seluruh populasi target layanan

memiliki akses terhadap $asilitas digital yang memungkinkan bagi mereka

untuk mendapatkan layanan konsultasi melalui internet.

0ourtland ee, mantan presiden "@" menekankan, baha konsultasi


29/37

'>+ al hal teknis menyangkut teknologi dalam bisnis dan hukum jika

seandainya layanan diberika antar ilayah atau negara5

'7+ 3erbagai persetujuan yang harus dipenuhi oleh klien terkait dengan

teknologi yang digunakan dan

'8+ Mengenai penggunaan situs dalam memberikan layanan konsultasi

melalui internet itu sendiri51?

Kedelapan point di atas dapat kitakategorikan menjadi tiga bagian besar

sebagaimana sebelumnya pembagian kategori yang telah dilakukan oleh

!3@@, yaitu mengenai4

a. ubungan dalam konsultasi melalui internet

b. Kerahasiaan dalam konsultasi melalui internet

c. "spek hukum, lisensi dan serti$ikasi5

(erdapat beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan apabila *KPP

ingin memberikan layakan konsultasi menggunakan teknologi in$ormasi yaitu

dengan mengacu kepada :ndang%:ndang !omor 11 (ahun &8 tentang

In$ormasi dan (ransaksi )lektronik ':: I()+, terdiri atas 10 bab dan ?=


30/37

yang sama dengan tanda tangan kon#ensional selama memenuhi

persyaratan yang ditentukan di dalam :: I()5

e. &spek Pengamanan Tanda Tangan Elektronik/ etiap tanda tangan

elektronik harus dilengkapi dengan pengamanan5

$. &spek Penelenggara Sertifikasi Elektronik4 uatu laman dalam

cyberspace yang memerlukan perlindungan lebih harus dilengkapi dengan

serti$ikat elektronik yang disediakan oleh penyelenggara serti$ikasi

elektronik '9ha*te, (eriSign, dan sebagainya+5

g. &spek Transaksi Elektronik5 semua kegiatan melalui teknologi in$ormasi

termasuk transaksi elektronik dilindungi oleh hukum termasuk pembuatan

kontrak elektronik dalam lingkup publik maupun pri#at5

h. &spek $ama Domain5 *KPP harus juga melihat tentang kepemilikan

nama domain didasarkan atas prinsip first come first served dengan

memperhatikan aspek ak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan

peraturan perundang%undangan yang berlaku5

i. &spek Perlindungan Privasi4 *KPP dalam penggunaan setiap in$ormasi


31/37

2. Menggunakan dan2atau mengakses komputer dan2atau sistem

elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk

memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan in$ormasi

dalam komputer atau sistem elektronik5

. Menggunakan dan2atau mengakses komputer dan2atau sistem



dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena

statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi5

#. Menggunakan dan2atau mengakses komputer dan2atau sistem



dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan

nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan

gangguan atau bahaya terhadap !egara dan2atau hubungan dengan

subjek hukum internasional5


32/37

menimbulkan kerugian baik $ormill maupun materiil, kepada pihak lalin.

misalnya kekeliruan penjelasan yang seharusnya " tetapi menjadi 3,

bukan karena adanya pihak ketiga yang masuk atau bukan karena

melakukan perubahan pesan, namun dikarenakan karena substansi pesan

dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat atau stakeholder2penerima

pesan

b. "spek hukum pidana terkait konten misalnya adanya pemalsuan % adanya

penipuan dan juga pencemaran nama baik dari substansi pesan yang

disampaikan4 artinya dimungkinan terjadinya penipuan melalui jaaban

konsultasi yang dilakukan oleh operator ataupun pihak ketiga yang

melakukan inter#ensi2masuk ke dalam jaringan tanpa iCin yang akibatnya

masyarakat dirugikan. "tau substansi pencemaran nama baik, baha

$asilitas dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk mencemarkan nama

baik ornag pribadi atau masyarakat5

c. emakin banyak pelimpahan keenangan kepada petugas tertentu akan

semakin sulit melakukan kontrol tentang substansi jaaban konsultasi


33/37

maupun pertanggungjaaban perdata dan administrasi. Dleh karena itu untuk

mengatasi hal tersebut dapatlah disampaikan beberapa point sebagai berikut4

1. arus ada DP dan Kode )tik untuk memandu mekanisme pemberian

in$ormasi di institusi sebagai pedoman umum, untuk menghidari kesalahan

atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

&. arus ada mekanisme kontrol dan sistem pelaporan yang cukup ketat,untuk

memperlihatkan baha sistem layanan in$ormasi sudah terstandarkan dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0. (eknologi yang digunakan harus memnuhi standar5 misalnya tidak mudah

error, hang, atau cepat mengalami kerusakan yang dapat menimbulkan

persoalan hukum.

=. Kompetensi personal dari mereka yang bertugas untuk menjaab dan

menerima pesan, harus dipastikan memiliki kompetensi yang sesuai dan

juga ada upaya untuk peningkatan 2up%grading sumber daya.

?. "da alternati$ yang dapat dilakukan apabila sistem error atau dirusak oleh

orang lain agar tidak merugikan masyarakat.


34/37

9. istem seyogyanya dapat memilah mana pertanyaan yang seharusnya

dijaab dengan kompetensi tertentu, tidak satu orang untuk seluruh

persoalan, untuk mengurangi risiko hukum terjadi.

1. "danya Punishment, atau sistem pemberian sanksi bagi mereka yang

melakukan pelanggaran baik hukum, maupun kode etik.

11. "danya sistem e#aluasi rutin tentang mekanisme pemberian in$ormasi

kepada masyarakat2stakeholder2perorangan.


35/37

enutu"

/emikian beberapa hal penting terkait dengan persoalan hukum yang dikaji,

pada dasarnya baik sistem yang menggunakan $asilitas teknologi in$ormasi atau

sistem yang tradisional dalam menjaab konsultasi, memiliki kelebihan dan

kekurangan yang apabila tidak secara hati hati menggunakannya dapat

menimbulkan persoalan persoalan hukum. Dleh karena itu, &sas-asas "ukum

perlu menjadi pegangan, yaitu kepastian dan keadilan serta kesamaan di

muka "ukum' /emikian juga prinsip ke"ati-"atian harus di pegang dalam

pemberian jasa layakan konsultasi bagi masyarakat, namun tidak cukup hanya

itu5 diperlpersoalan persoalan diatas ukan prinsip prinsip 505 '


36/37

Lam"iran emetaan Risiko Hukum

ecara khusus, semua -isiko ukum telah diin#entarisir dan dapat diterapkan :: I(), secara umum maka pemetaannya

adalah sebagai berikut, yaitu Pemetaan -isiko ukum dalam istem Konsultasi *KPP melalui beberapa Media4

$o

'

Media

Konsulta

si

Pidana Perdata

PTU$Tanggung 5ugat

KPP

Tanggung 5ugat

Pribadi

Tanggung 5ugat

KPP

Tanggung 5ugat

Pribadi

1. urat ;a ')ksternal+

#a 2Eksternal3

;a ')ksternal, ukum

Pidana+

#a 2Internal7 !ukum

Pidana3

;a ')ksternal+ ;a 'Internal, ::

Ketenagakerjaan+

&. )%Mail ;a ')ksternal+

#a 2Eksternal3

;a ')ksternal, ukum

Pidana+

#a 2Internal7 !ukum

Pidana3


Ketenagakerjaan+

0. M ;a ')ksternal+

#a 2Eksternal3

;a ')ksternal, ukum

Pidana+

#a 2Internal7 !ukum

Pidana3


Ketenagakerjaan+

=.


37/37

$o

'

Media

Konsulta

Pidana Perdata

PTU$Tanggung 5ugat

KPP

Tanggung 5ugat

Pribadi

Tanggung 5ugat

KPP

Tanggung 5ugat

Pribadi

#a 2Eksternal3

Pidana+

#a 2Internal7 !ukumPidana3

Ketenagakerjaan+

?. (atap

Muka

;a ')ksternal+

#a 2Eksternal3

;a ')ksternal, ukum

Pidana+

#a 2Internal7 !ukum

Pidana3


Ketenagakerjaan+

Keterangan4

:: Ketenagakerjaan mengacu pada :ndang%:ndang -epublik Indonesia !o 10 (ahun &0

:: I() mengacu pada :: I() :ndang%:ndang -epublik Indonesia !o 11 (ahun &8

Pidana dikenai apabila masuk pada "spek Perbuatan yang /ilarang

Perdata dikenai apabila ada Pihak yang merasa /irugikan

)kternal adalah baha Pihak (anggung Hugat dikenai oleh Pihak )ksternal

Internal adalah baha Pihak (anggung Hugat dikenai oleh Pihak Internal

P(:! hanya mengenal Keputusan (ata :saha !egara yang diterbitkan oleh Pejabat secara tertulis, maka

jaaban melalui Perangkat (eknologi In$ormasi tidak berkaitan dengan sengketa (ata :saha !egara

Kajian -isiko ukum % 07

referensi_sistem konsultasi lkpp - kajian resiko hukum

Documents