sistem hukum sosialis dan sistem hukum lainnya

7/25/2019 Sistem Hukum Sosialis Dan Sistem Hukum Lainnya

1/11

Sistem Hukum Sosialis danSistem Hukum Lainnya

SOCIALIST LAW AND OTHER TYPES

OF LEGAL SYSTEMS

Oleh: Kardoman Tumangger, dkk

A. SOCIALIST SYSTEM DAN RUSSIA

1. Konsep Socialist Law

Socialist Law adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Katasosialis ketika digunakan dalam hubungannya dengan hukum mengandung banyak arti

berbeda diantara para ahli hukum. Pada dasarnya, kata sosialis menandakan filosofi dan

ideologi yang berdasarkan yang pada umumnya mengacu ke pemikiran Marxist-Leninist.

Ideologi sosialis selalu dihubungkan dengan prinsip bahwa keseluruhan hukum adalah

instrumen dari kebijakan ekonomi dan sosial, dan kebiasaan common law dan civil law

menggambarkan kapitalis, burjuis, imperialis, eksploitasi masyarakat, ekonomi dan

pemerintahan. Teori Marxist dibangun diatas dasar doktrin dialektikal/historikal

materialisme yang berpendapat bahwa masyarakat bergerak menuju berbagai tingkatan dan

fase di dalam menjalaninya itu merupakan evolusi dan pembangunan. Itu kemungkinan

dimulai tanpa sistem hukum, kemudian menjadi salah satu kepemilikan buruh, diikuti dengan

tingkat dari abad pertengahan, sebelum bergerak menjadi kapitalisme, kemudian sosialisme

sebelum akhirnnya hukum bertambah buruk di dalam masyarakat tanpa kelas tanpa

kepentingan terhadap sistem hukum apapun karena semua manusia akan saling

membicarakan keadilan satu sama lain.

Quigley menggambarkan (lebih baik mendefinisikan):

socialist law as the law of countries whose governments officially view the country as being

either socialist or moving from capitalism to socialism, and which hold a communistic society

as an ultimate goal yang artinya:

hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahnya secara resmi melihat

negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme dan yang

memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir.

Christine Sypnowich, dalam bukunya The Socialist Concept of Law mendefinisikan:

socialism as a society where private propety in the form of capital has been eliminated and

replaced by common ownership of the means of production thereby permitting a large

measure of equality and fraternity in social relations, yang artinya:

sosialisme sebagai suatu masyarakat dimana kepemilikan pribadi dalam bentuk modal telah

dihapus dan diganti dengan kepemilikan umum dimana berarti produksi oleh karenanya

diizinkan dalam ukuran besar dari persamaan dan persaudaraan di dalam hubungan

kemasyarakatan.

Teori Marxist-Leninist mengagung-agungkan kedudukan istimewa ekonomi dalam hubungan

kemasyarakatan, dengan mengambil kekuatan mengikat dari politik dan hukum. Dalam istilah

internasional, teori Marxist-Leninist berarti pengasingan dari dunia Barat, kadang-kadangmeninggalkannya dengan interaksi yang selektif dengan pihak komunis asing.


2/11

Hukum, ketika digunakan oleh pemimpin Soviet oleh karenanya telah menjadi alat belaka

dalam merencanakan dan mengelola ekonomi dan struktur sosial dari negara. Hukum adalah

bagian sederhana dari ideologi super struktur yang mengontrol kenyataan material dari

produksi; dimana ditetapkan dan didefinisikan dalam kata dari fungsi politik.

Kelompok negara-negara yang telah menerima socialist law dapat dibagi ke dalam dua

kategori utama:

a) Jurisdiksi sosialis kuno, seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Czechoslovakia, Rumania,

Albania, Repbulik Rakyat China, Republik Rakyat Vietnam, Republik Rakyat Demokratik

Korea, Mongolia (merupakan sistem hukum nasionalnya yang tertua di dalam kelompok ini)

dan Kuba;

b) Sistem Hukum Sosialis yang terbaru atau yang kemudian berkembang, seperti Republik

Demokratic Kamboja, Laos, Mozambique, Angola, Somalia, Libya, Ethiopia, Guiena dan

Guyana.

Partai Komunis adalah badan yang benar-benar memerintah dan merencanakan pada sistem

hukum sosialis. Sekali itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, mereka

mengkomunikasikan rencana mereka ke seluruh lembaga negara dan kebijakan ini akan

diikuti legislatif, eksekutif dan yudisial.

2. Perbedaan antara Civil Law dan Socialist Systems

Kebanyakan sarjana hukum Barat berpendapat bahwa bentuk keluarga hukum sosialis

terpisah dari keluarga hukum sipil. Bagaimanapun juga, pemikiran mereka yang menyakini

bahwa socialist law adalah bentuk sederhana dari anggota kelompok civil law atau subspecies

dari civil law. Banyak sarjana mengidentifikasi perbedaan antara socialist law dari civil law.

Ini adalah sebagai rangkuman dari Quigley:

a. Socialist law diprogram untuk menjauhkan keburukan yang tidak muncul dari kepemilikan

pribadi dan kelas sosial dan perubahan ke aturan sosial umum;

b. Negara-negara sosialis di dominasi oleh satu partai politik;

c. Dalam sistem sosialis, hukum adalah subordinasi untuk menciptakan aturan ekonomi,

dimana hukum privat diserap oleh hukum publik;

d. Socialist law mempunyai karakter religius-palsu;

e. Socialist law adalah prerogative hukuman normatif.

3. Persamaan antara Civil Law dan Socialist Systems

Banyak persamaan antara civil law dan socialist system. Quigley (1989) menyebutkan adanya

asas inquisitor dalam proses peradilan, codes dan melewati proses legislasi/regulasi adalah

sebagai bentuk dasar dari pembuatan hukum, pembagian hukum kedalam kategori hukum

sipil (privat) dan metode penyelidikan kejahatan (penulisan dokumentasi dikumpulkan oleh

penyelidik hukum terlatih).Dia juga menambahkan bahwa socialist legal system mempunyai

institusi civil law yang berguna, metodologi dan organisasi. Lebih lanjut dia mengacu pada

hasil pengamatan Hazards bahwa keluarga hukum dan tujuan Code Civil pada hubungan

perseorangan tidak membedakannya dari negara-negara civil law lainnya.

Quigley berpendapat, sesungguhnya meskipun terdapat perbedaan signifikan antara civil law

dan socialist law, ketika seseorang memperhatikan Soviet atau socialist law dari perspektif

global, perbedaan ini tidak dapat menghapus identitas dasar socialist law sebagai bagian daritradisi civil law. Dia menyimpulkan bahwa point perbedaan antara civil law dan socialist law


3/11

tidak menggeser socialist law dari tradisi civil law, dan berpikir sebaliknya mengabaikan

hubungan kesejarahan antara socialist law dan civil law dan melanjutkan hubungan socialist

law di dalam aturan-aturan, metode-metode, institsi dan prosedur pada civil law.

Perundang-undangan Soviet dengan sangat jelas dipengaruhi oleh rancangan perundang-

undangan German, Rusia, dan Swiss pada tahun 1913. Tujuannya jelas untuk memadukanKodifikasi Jerman yang terbaik dengan tujuan tinggi Kodifikasi Perancis.

Karena dengan civil law system, para sarjana hukum menetapkan sebuah nilai intelektual

yang sangat besar sebagai sumber hukum di seluruh negara-negara komunis. Karena

demikian sedikit putusan pengadilan yang dilaporkan di hampir seluruh negara-negara

sosialis, ahli hukum atau penulis doktrin bertindak menulis legal opinion mereka terhadap

putusan pengadilan tidak hanya memberi kenyataan yang nyata dan peraturan, tetapi juga

latar belakang dan penjelasan konsekuensi dari putusan.

Dengan kata lain, para sarjana hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menganalisa, mengembangkan doktrin hukum. Mereka selalu mempunyai peranan penting

dalam melatih seluruh anggota yang mendalami profesi hukum dan sebagian besar akanpraktisi hukum, mereka akan menjadi orang yang menguasai hukum. Para anggota diberikan

pelatihan dan pendidikan hukum dalam penafsiran, konsultasi dalam pembuatan Undang-

undang.

4. Apakah sistem sosialis merupakan bagian dari civil law?

Penulis menghormati perbedaan pendapat dengan semua kesimpulan Quigley bahwa sistem

sosialis merupakan perpanjangan lain dari civil law. Terlebih dahulu ia memeriksa dengan

teliti persamaan antara civil law dan socialist law, itu merupakan pengaruh kekuasaan dari

Marxist/Leninist ideology dan pengaruh di masyarakat sosialis pada saat pemerintahan uni

soviet. hal ini jelas tidak diragukan lagi bahwa social system berasal dari civil law dan legal

sistem lainnya. Uni soviet menghukum setiap individu yang memperoleh keuntungan dari

pendapatannya yang mana keuntungan tersebut dari perusahaan pribadi, hal tersebut tidak

memiliki kekuatan pemisah, jadi badan legislatif tidak menerima kritik terhadap hukum

soviet., penulis hanya dapat memberi gagasan kritikan hukum jika hukum tersebut tidak

berlaku lagi. Pengadilan membawa politik pemerintahan atau politik komunis. Pengadilan

membangun secara serius lembaga-lembaga hukum tersebut.

Poin penting lainnya dari perbedaan tersebut adalah mengingat code prancis adalah melihat

dari revolusi prancis, maka code soviet hanya memandang dasar dari kemajuan dari tujuan

politik dan tujuan mana yang harus di ubah sesuai dengan perubahan masyarakat sosialis,

sesuai dengan pembangunan dari masyarakat komunis tersebut.

Poin penting lainnya adalah perlakuan dari komunis terhadap harta kekayaan. Uni soviet,membagi kategori harta kekayaan dalam 2 jenis : kekayaan bersama dan kekayaan pribadi.

Kekayaan pribadi adalah yang mana individu2 yang lain mengijinkan untuk menggunakan

hasil kerjanya tsb. Kekayaan bersama adalah kekayaan perorangan yang seketika itu juga

menjadi milik negara.

Dalam memangku kekuasaan, presiden Gorbachev menyatakan ketetapannya untuk

menghadapi masalah dari standar kemerosotan yaitu dengan kebersamaan. Meskipun pada

awalnya pembuat UU mengalami kendala dalam mencari hubungan dengan masalah tersebut.

Akhir tahun 1986 adanya pertentangan dari pemimpin perubahan , pendekatannya untuk

menegur peningkatan terhadap masalah ekonomi.


4/11

5. Penyelidikan terhadap Kekaisaran Rusia

Kekaisaran Rusia dimulai pada tahun 1552, di mana Tsar Ivan IV melakukan pembangunan

katredal untuk merayakan kemenagannya atas Tartars. Itu adalah monument tanda pada saat

Muscovy pertama kali menjatuhukuman peraturan terhadap orang non Slav. Dalam campur

tangan bertahun-tahun, kekaisaran Rusia memiliki sejarah yang panjang dari dunia danmelebihi kerajaan barat dalam usia yang panjang. Kekaisaran tersebut merupakan hal yang

luar biasa dalam tidak membuat perbedaan antara kota utama dan daerah jajahan. Daerah

jajahan bukan merupakan daerah seberang laut, tapi semua saling berdekatan dan

mengelilingi jantung kota.

Jadi, Rusia mengakui keadilan dari semua daerah untuk bergerak secara bebas dan yang hidup

dalam perbedaan dalam suatu negara. Tapi, Rusia tetap mengawasi dari perkembangan warga

asing karena ketakutam terhadap sejumlah kekuatan. Harga dari mempertahankan kekuasaan

tersebut sangat besar yaitu dengan meminta pajak, dan pajak tersebut harus dibayar oleh

seluruh masyarakat Rusia.

Alexander II (1985-19181) mencoba untuk membuat lembaga civil society dengan

menghapuskan golongan budak dan mengadakan matakuliah penyelenggaraan pemerintahan,

di mulai dari perubahan daerah, perubahan administrasi lokal, tata hukum pengadilan dan

daerah militer. Sela ia dalam masa perubahan, hakim membuat kebebasan terhadap

administasi pemerintahan untuk pertama kali.

Nicholas II kemudian mendirikan DPR. Tapi, masyarakat Rusia membuat lembaga mereka

sendiri, seperti tentara, dan perwakilan masyarakat tani, dalam masyarakat pedesaan. Ukuran

kekuatan di bawah kepemimpinan komunis dan kemudian memberikan mereka nama kepada

pemerintah yang mana timbul dari jatuhnya kekaisaran Rusia.

6. Russian kembali ke Civil Law atau Hybrid System?

Code civil Rusia di ambil dari code civil Jerman. Sebelum revolusi, Rusia adalah negara civil

law. Pembuatan hukum dalam USSR adalah melalui Undang Undang. Dalam kenyataannya,

hal tersebut sering dipakai di negara negara Federal dan dikembangkan serta disesuaikan

dalam bentuk perundang undangan republik. Sebab itu, maksud Presiden Yeltsin untuk

meninggalkan ke existensian hukum yang mana membentuk kembali kemerdekaan republik

atau melakukan perubahan ekonomi dan hukum atau mengenalkan kembali adanya

kepemilikan pribadi. Peraturan peraturan tersebut berada di bawah rezim Soviet, karena itu

dapat diterapkan ke seluruh republik dan peraturan perundang undangan lokal.

Pengadilan memajukan dan mengangkat negara serta kebijakan pemerintah. Semua ini untuk

merubah hukum ke dalam bentuk federasi. Pada dasarnya sosialis akan berpengaruh ke dalam

peraturan di dalam civil law di samping demokrasi dan kapitalis.

Pembentukan kembali Federasi Rusia

a) Pembentukan kehakiman kembali

Menteri peradilan Rusia, 25 Desember , pembentukan atau penyatuan kembali dimulai di

Rusia dan dijamin kepercayaannya. Kehakiman dan konstitusi membuat agar hal ini tidak

dapat dirubah. Pertambahan gaji hakim dan perubahan sistem anggaran Rusia penting untuk

di perkenalkan. Hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berlomba lomba menjadi

hakim.

b) Lembaga JuriMenentukan seseorang bersalah atau tidak dilakukan oleh masyarakat, tetapi mereka hanya


5/11

menentukannya bukan melaksanakan putusan penghukuman.

c) Sebuah peraturan baru atas sumpah keamanan telah diumumkan.

d) Peraturan mengenai kejahatan diumumkan. Pertama, memprioritaskan kepada

perlindungan hak individu. Dan maximum hukuman penjara bagi si pelaku adalah 15 tahun.

Beberapa hal mengenai penyatuan atau pembentukan kembali ini mendapatkan tempat

terhormat dalam pengadilan di federasi Rusia. Pada hal ini terdapat jenis arbitrase baru yangmana berbeda dengan pengadilan sebelumnya yaitu gosarbitrazh. Arbitrase mendorong

pengadilan untuk bertanggung jawab memecahukuman permasalahan ekonomi.

Perubahan terhadap negara Rusia:

1. Menciptakan kekurangan terhadap kasus kejahatan.

2. Pengadilan dipimpin oleh satu hakim.

3. Membutuhukuman pendapat yang rasional dalam mengambil keputusan.

4. Pelaksanaan putusan.

5. Prosedur banding.

Perubahan yang signifikan adalah permohonan pengajuan kasus ke pengadilan harus disertai

dengan pembuktian terhadapnya. Perubahan lainnya adalah bahwa putusan pengadilan harus

tunduk pada suatu persyaratan agar bisa diterima yaitu :

1. Pengenalan kasus

2. Deskriptif

3. Disertai penjelasan

4. Putusan

B. HYBRID LEGAL SYSTEM

Yurisdiksi yang di dalamnya terdapat lebih dari 1 sistem hukum digambarkan sebagai sistem

hukum campuran. Hooker (1975) memakai istilah pluralisme hukum untuk menggambarkan

keadaan yang menunjukkan 2 sistem hukum atau lebih yang saling berinteraksi, sebagai

akibat dari penjajahan. Contoh sistem hukum yang menggambarkan civil law dan common

law tumbuh bersama dan saling berinteraksi adalah sistem hukum yang tumbuh di wilayah

Afrika Selatan, Srilanka, Skotlandia, Lousiana, Quebec, Filipina, Jepang, Mauritania,

Kamerun, St.Lucia, dan Seychelles Island.

Seychelles Island menjadi salah satu contoh peleburan tradisi civil dan common law. Mereka

punya tradisi civil sejak 1756 ketika Perancis menduduki wilayah ini dan menyebarluaskan

Code Civil Perancis dan Code Dagang pada 1808 dan 1809. Tradisi Common Law mereka

miliki sejak 1814 ketika wilayah ini diserahkan ke Inggris. Mereka menjadi koloni Inggris

pada 1903 dan merdeka pada 1976. English common law diperkenalkan melalui

pemberlakuan UU pasca kedatangan Inggris meskipun hanya mengatur tentang administrasi.Meskipun demikian substansinya berasal dari perancis dan kodifikasinya dipake untuk

membentuk bedrock seychelles law.

French Case Law juga menjadi landasan walaupun tidak ada doktrin yang mengikat. Pada

umumnya putusan pengadilan di seychelles punya kekuatan mengikat yang sangat besar dan

juga akan diikuti meskipun terdapat alasan yang tepat untuk tidak melaksanakannya(art.5 of

Seychelles Civil Code). English law di wilayah ini diterapkan pada beberapa bidang seperti

hukum maritim dan perkapalan, hukum perusahaan, perbankan, bisnis, dan civil prosedur.

Code civil baru diperkenalkan pada 1976 yang meskipun dicetak dalam bahasa Inggris tetapi

mengikuti struktur dan gaya dari kode civil perancis asli. Namun, isinya unik karena

merupakan perpaduan antara hukum Inggris dan perancis terkini yang disesuaikan dengankondisi sosial ekonomi modern.


6/11

C. OTHERS TYPES OF LAW

Selain konsepsi hukum barat, juga terdapat konsepsi Hukum Islam, Hindu, Africa, China, dan

Jepang yang berbasis pada agama dan hukum kebiasaan.

1. Eastern Legal Conception

Sistem ini secara tradisional dirasakan memainkan peran penting dalam artian bahwa sistem

ini menjadi cara lain untuk memelihara perdamaian dan kehendak sosial. Hukum dan upaya

lain untuk berperkara di pengadilan merupakan langkah terakhir setelah semua upaya lain

seperti mediasi, konsiliasi, persuasi, dan moderasi telah gagal. Beberapa negara timur

mengadopsi code beraliran Romano-germanic. Tetapi diantaranya lenih memilih ideologi

komunis. Negara-negara seperti Indo-China, Jepang, Malaysia, dan Myanmar/Burma juga

punya pengalaman dalam penjajahan yang kemudian meninggalkan pengaruh terhadap

perkembangan dan komposisi hukum mereka. Jepang memakai kodifikasi model german danperancis, kemudian mengalami proses radikal amerikanisasi hukum dan kebudayaan sebagai

akibat Perang Dunia II, namun dalam skala yang tidak kecil membawa perubahan ekonomi

yang luar biasa menjadi negara industri terdepan di dunia. Pengaruh2 tersebut membuat

Jepang menjadi negara unik yang memiliki campuran konsepsi hukum barat dan hukum

timur.

2. The Chinese Conception of Law

Prinsip utama dari konsep tradisional hukum cina telah dipercaya dalam ajaran kosmis

universal, meliputi hubungan unteraksi antara tuhan, alam, dan manusia. Dunia dipandang

sebagai sumber hukum.sejarah cina selama 3000th mengahsilkan bnyak pemikiran filsafat

yang mempengaruhi sistem hukum cina seperti: confusionisme, legalist, budhist. Teori

legalist yang berkembang pada abad 3 SM membuktikan bahwa disana seharusnya lebih baik

diperintah hukum daripada manusia. Teori ini bertentangan dengan periode lain sehingga

pada 296 SM confusionisme ditetapkan kembali sebagai filosofi dan ideologi negara oleh

dinasti han.

Terdapat 2 tingkatan hukum yang dijalankan menurut ajaran budha :

1. Karma : hukum tentang tindakan dan akibatnya yang paling umum diatur semua hukum

meliputi kebaikan dan kejahatan, alam

2. Hukum buda tentang kausalitas yang meyakini bahwa kebaikan dan kejahatan merupakan

akibat langsung dari perbuatan manusia. Umat buda menggambarkan secara lebih tajam

perbedaan antara niat untuk berbuat jahat dengan perbuatan yang dilakukan dengan niat yang

tanpa didahului pertimbangan terlebih dulu.

Codification

Hukum cina yang muncul pada dinasti han, hanya mengatur tentang administrasi dan hukum

pidana dan berlangsung selama 2000th. Cina mengadopsi bagian code yang berbasis model

barat agar terlepas dari belenggu pengaruh dominasi barat. Mereka mulai memberlakukan

code civil pada 1929-1931 beserta hukum privat dan hukum dagang, code of civil procedure

in 1932, dan hukum pertanahan pada 1930. Sejak hongkong dijajah Inggris hukum ini tidak

pernah dipaksakan berlaku disana. Hukum cina mengalami periode eropanisasi dan pada satu

level dapat digolongkan pada romano-germanic legal familiy. Namun, dalam kodifikasi dan

pembutan UU nya akan ditemukan salah satu tradisi tua cina dan hirarki sosial, kekeluargaandan pertalian keluarga yang masih sangat dipertahankan. Pada kenyataannya walaupun


7/11

terdapat code dan terbukti terjadi westernisasi hukum cina, hakim cina secara diam2

dipersiapkan untuk mengabaikan code dan hukum formal jika mereka bertentangan dengan

bnyak hukum kebiasaan masyarakat cina. Walaupun cina menganut komunisme pada 1

oktober 1949, ajaran etika buda tetap berlanjut dan diikuti sampe sekarang sekalipun

pemerintah RRC secara resmi menganut ideologi Marxist-Leninist.

Different versions of Communism in China

Meskipun cina menganut ideologi marxist-leninist, namun cina lebih mengutamakan

perkembangan moral dan penghormatan terhadap hak2 sesama anggota masyarakat secara

lebih baik daripada uni soviet. Pada kenyataannya cina mengadopsi marxis model soviet

sampe 1957 ketika hubungan diantara kedua negara semakin memburuk. Pada 1960 cina

memutuskan untuk menjalankan comunisme versi mereka sendiri yang lebih mengutamakan

indvidulitas yang berbasis transformasi sosial, lebih baik pada pertumbuhan ekonomi,

mengijinkan partisipai yang lebih besar dari manager dan direktur perusahaan, penyesalan

untuk kejahatan dan kembali pada tardisi leluhur. Satu hal yang perlu diperhatikan sebagai

konsekuensi perubahan dalam filosofi adalah hubungan sosial dan penolakan prinsip hukumsesungguhnya menghilangkan filosofi kerohanian yang berhubungan dengan perilaku

manusia dan kehendak alam.

Doktrin pemimpin mao yang digantikan soviet lebih mendekati masyrakat marxist. Beberapa

tokoh mao yang paling berpengaruh menjadi disembah, didorong oleh pendidikan perubahan

sosialis, memperhatikan pemikiran bahwa pemimpin politik harus membagi antara perhatian

dan gaya hidup terhadap petani dan bahwa seberapa besar merupakan kekuatan politik dengan

pengaruh revolusioner. Hampir tidak ada pembuatan UU setelah 1949 sampai meninggalnya

Mao pda 1976. Perlawanan tradisional rakyat cina mengarah pada bentuk rigid dari perintah

membuat UU. Konsekuensinya hanya ada satu badan yang berperan dalam mengeluarkan

putusan pengadilan dan sedikit kemurnian yang dilaporkan dalam putusan MA. Tidak ada

doktrin mengenai mengikatnya putusan pengadilan yang diketahui. Diantara keduanya tidak

ditemukan doktrin tertulis dalam jumlah besar.

3. The Japanese Conception of Law

Latar belakang hukum Jepang

Dibentuk atas ide usaha China yang luar biasa kuat mempengaruhi kebudayaan Jepang dan

akhirnya mempengaruhi konsepsi hukum Jepang. Abad V SM dilihat penyaringan terhadap

hukum tertulis China, abad VI SM mengimpor atau menerima agama Budha. Hal-hal utama

pembentuk konsepsi hukum Jepang yaitu sejarah, hukum alam, dan budaya. Jepang sebagai

negara pertanian, memiliki hirarki/struktur sosial yang tetap, tetapi dihancurkan oleh perang

dunia yang datang dan diakhiri pada Abad XVI dengan pengaruh Tokugawa Shogunate.

Dalam keberhasilan Tokugawa Jepang membuat penetapan yang tetap dan hukum yang tetap,

sebagai negara penghasil beras terbesar di mana Shinto, Budha .dan Confufius dilanjutka

untuk merusak kebiasaan atau tradisi Jepang.

Konfusius China yang telah memiliki pengaruh yang besar dan sebagai jalan bagi Jepang

untuk menyambut perkembangan teknologi global dan penemuan dalam dunia modern,

mereka dengan cepat menganut pemikiran konfisius sebagai hukum alam dan jalan hidup,

disamping itu ada beberapa karakteristik Jepang dalam konsepsi hukumnya. Pertamakeengganan menghukum/antipati dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mengasilkan


8/11

nilai-nilai konfusi, dihubungkan dengan anarki bahwa kecerendungan pada lutuisi dan emosi

dan mereka percaya bahwa hukum sebagai peraturan sederhana tanpa konotasi hukum/hak

asasi. Hal tersebut ditanggapi sebagai guru moral dan ikhtisar unutk pembentukan nilai sosial

dan bukan suatu kepastian yang besar. Hukum Jepang diturunkan dari hukum China, sehingga

hukum yang datang diasosiasikan dengan penderitaan, hukuman, pembatasan dan berarti juga

kekerasan penjara.

Kedua tidak ada ruang untuk orang barat dalam hukum Jepang, sejak ilmu berfikir dikutuk

pada subjektifity mereka, emosi, kehormatan hidup ditentukan, diterima dan tidak

ditempatkan sebagai pola pikir. Hal ini sebagai bagian radial mereka dan budaya kesatuan

pikiran yang mana mempengaruhi lingkungan dan konsensus tentang pengalaman hidup

secara umum.

Ketiga kepercayaan bahwa hidup seharusnya diperintah oleh bukan peraturan hukum dan

kewajiban. Pendukung prinsip tersebut sebagai salah satu tugas membayar kembali kehidupan

dan kenyataan dipenuhi untuk dibayar. Kewajiban harus dipenuhi sebagai garis kerabat dalam

suatu kelompok, sehingga semangat dapat ditunjukkan dalam kasih dan kemurahan. Tugas

tersebut dihindarkan dari perselisihan dan diwujudkannya keharmonisan.

Pengaruh Eropa dalam Hukum Jepang

Pada abad 19, negara barat tertarik melakukan perdagangan dengan Jepang (perdagangan di

mana adanya pemisahan oleh Shoguns). Dalam hal ini Belanda sebagai penerima ijin untuk

masuk sebagai pelabuhan khusus perdagangan. Dengan meningkatnya ketertarikan negara

barat, sehingga pemisahan tersebut ditiadakan oleh Shoguns terhadap Amerika Serikat

sebagai Armada kapal Jepang, dan selanjutnya dimasuki oleh adanya perjanjian Inggris,

Russia, dan Belanda. Nilai dari perjanjian tersebut memberikan hak khusus bagi negara asing,

hak berdagang dan perwakilan konsuler. Perubahan ini ditemukan dengan pertimbangan

perlawanan dari rakyat dan lebih luas terlihat juga sebagai penghinaan nasional. , jadi

bahukuman ketika kekaisaran dalam keadaan darurat mendekati pemaksaan pengunduran diri,

yang telah dipaksakan padanya oleh tentara shogun dan memimpin perlawanan kepada

perjanjian ini. Pada 1867 shogun tidak memberi pilihan tetapi mengambil dan Kekaisaran

Meiji.

Pengaruh Eropa diikuti beberapa faktor :

1. Jepang tertarik untuk mengubah diskriminasi atas perjanjian yang tidak sama yang

memberi yurisdiksi pengadilan konsuler di atas pengadilan Jepang dalam unsur asing. Hal ini

diikuti draf hukum perancis dan pada waktu yang sama Jerman juga meminta draft baru.

2. Persiapan kode civil Jepang ditangani oleh sebuah komisi tiga professor Jepang danakhirnya diikuti 2 draft Jerman hal bentuk dan isi. walaupun terdapat draf dari hukum Inggris

dan Perancis.

Sistem yang berkembang di China terdiri atas umum dan birokrasi. Umum didasarkan pada

kelanjutan revolusi radikal dan kepercayaan, penolakan kodifikasi dan perlawanan pada

bentuk legislasi yang berjenjangan dengan sistem sosial, dimana ketidakadilan disebabkan

oleh masa transisi negara. Hal ini mencakup pekerja, petani, wanita.

Birokrasi didasarkan didasrkan bahwa hukum diperlukan untuk menguatkan, mengawasi ,

memerintah terhadap tantangan ke depan membentuk negara pengawas dan menjamin

kemajuan yang berlanjut dan hasil yang berguana.hal ini mencakup polisi, pengadilan, serta

penguasa. Kerjasama dan konfrontasi kedua model ini diteruskan pada 1970. Pada 1978konstitusi baru ditetapkan dan pada adanya pembuatan UU. Pada 1979 hukum telah


9/11

ditetapkan, organisasi peradilan, join venture China, dan penanaman modal asing,

perkawinan, pemerintah lokal dan lingkungan, dan prosedur pemidanaan dan KUHP. Melalui

beberapa hukum, membasmi ketidakadilan selisih paham dan pemusatan kekuasaan negara

sebagai perluasan dan penyatuan program modern peking. Kebiasaan Maois dilanggar oleh

para ahli, lebih dari itu partisipasi pekerja dan pemacu kepercayaan, mengembangkan

ideologi kapitalisme. Penggalangan modal dan membawanya dari negara kapitalis danmengembangkan modal asing. Prioritas pada perkembangan pembentukan UU, sejak hukum

dilihat sebagai mekanisme pengawsan serta sifat mendidik. Pemisah antara kelas khusus yang

diperluas menyebabkan ketidak puasan . walaupun hukum China sebgai hukum positif yang

diperbaiki dan atas kemajuan hukum,pemikir, penagacara, hakim, dan pengadilan.

Meningkatkan pendidikan hukum, dan anti legalitas semuanya ditekan dengan adanya

perkembangan ilmu hukum dan kebebasan individu dalam berekspresi. Hukum China dalam

masa transisi dan peristiwa tiananmen hanya sebagai manifestasi negara, kekayaan tradisi dan

kebudayaan di bawah tekanan pendapat pemuda yang menginginkan beberapa bentuk

demokrasi, disatukan dengan harapan China dapat bergabung dengan komunitas internasional

dan melihat pemeliharaan tidak berbanding antara warisan dengan pujian. Kegagalan dan

keberhasilan China mendatangkan pembatasan konflik serta akan menentukan ukuran hukum

pada abad 21.

Pengaruh hukum anglo-amerika

Pada tahun 1945, setelah perang dunia kedua, disana ada sedikit keraguan penggunaan hukum

anglo-amerika sebagai pengaruh yang sangat kuat pada hukum Jepang. Apakah itu berhasi

dalam merubah pokok pemikiran hukum Jepang atau inti dari pendirian sisa tradisi peradaban.

Dalam syarat-syarat perubahan yang sebenarnya untuk mengadakan hukum tertulis,

bagaimanapun, mungkin diikuti dengan kitab:

1. Konstitusi Jepang yang baru telah didasarkan dengan utama pada hukum amerika, yang

mana termasuk memperkuat posisi para hakim, kedudukan kentor-kantor sipil, perbaikan

organisasi ketatanegaraan, dan termasuk daftar dari dasar yang benar yang mana

dibutuhukuman pengadilan untuk dijalankan.

2. Kedua kitab ketentuan kejahatn dan ketentuan sipil telah dirubah menjadi mengurangi

kekuasaan hakim untuk membatasi kelompok dan pengacara mereka dalam menampilkan

fakta selama persidangan. Pada sistem lama keluarga Jepang telah meniadakan ............dari

prinsip kegunaan suami dan istri yang mana diwujidkan dalam kitab sipil.

3. Demokratisasi hukum yang diimplementasikan, pada desakan pendudukan paksa amerika,

dalam hubungna hukum perusahaan, membawa masuk hukum anti monopoli, seperti hukum

pengawas untuk mengatur persediaan pasar dan pembagian produk.

4. Tinjauan hukum dan tindakan mendamaikan adalah pertimbangan oleh hukum. Prosedur di

luar pengadilan tersedia yng biasanya cukup utnuk menyelesaikan perselisihan, tetapi, jika itugagal dilakukan, para kelompok harus ke pengadilan.

Kelanjutan pengaruh tradisi Jepang

Bagaimanapun, sangat banyak di jalur philosopi asli pribumi Jepang, kitab hukum sipil

membutuhukuman hakim untuk berusaha membawa golonggan itu untuk mencapai

penyelesaian; tentu saja, para hakim berperan sebagai mediator sesering mungkin. Dan lagi,

hukum disana mengijinkan juri sebagai pendamai, terdiri dari seorang hakim dan dua

pendamai, untuk bertindak sebagai hakim untuk memutuskan pada perselisihan dan hakim

berupaya tidak aktif ambil bagian dalam proses yang harus melihat untuk dapat memutus

tanpa campur tangan pengadilan. Terdapat kewajiban pada kasus yang menyangkut hukumkeluarga dan hukum pegawai untuk chotei menunjuk pada. Sebagai hasil putusan dari


10/11

pengadilan tertinggi, itu sekarang dapat dipungkiri bahwa prosedur chotei adalah hanya

mungkin jika pengusulan solusi adalah dengan sukarela di terima oleh para kelompok.

Prosedur telah mundur sejak 1958, dan kelompok sekarang cenderung untuk pergi sebelum

pengadilan dan permintaan bahwa persoalaan itu diputuskan dalam hukum yang keras.

Lebih jauh lagi, dalam kasus perjanjian Jepang, serign sterjadi peningkatan perselisihan,disini ketentuan perjanjian yang mana membutuhukuman kelompok untuk berbuat dalam

kepercaayan penuh, atau menyelesaikan masalah dengan harmonis oleh konsultan. Ini adalah

perbedaan yang tajam dengan tipe perjanjian anglo-amerika yang mana mungkin memilih

arbitrasi yang berdiri sendiri dalam penyelesaian perselisihan, tetapi mungkin juga

menggunakan seluruh jajaran dari perlengkapan hukum lain untuk bertransaksi dengan

situasi.

Pada akhirnya, disana terdapat prinsip dari kedua kelompok yang harus dipersalahukuman

yang mana digunakan hukum Jepang yang berlaku untuk perselisihan-perselisihan,di dalam

suatu pertengkaran, masing-masing kelompok telah melihat sebagai penyerangan terhadap

yagn lain jadi disana tidak ada ruang lagi untuk konsep pembelaan diri untuk memberikan

melakukan tindakan selama pertengkaran (lihat Osada v Japan 1932 reat court of judicaiure

judgment, 25 januari).

Pada level pertama,pemikiran Jepang dan hukum Jepang melanjutkan dengan gerakan yang

tidak dapat dielakkan kearah barat. Jenis tindakan sah/tentang undang-undang yang paling

baru sedang dibawa kepada pengadilan dan tekanan Jepang yang populer sekarang

mempersembahukuman perhatian lebih untuk hukum, litigasi dan hubungan politis dan

ekonomi internasional dengan barat ketika kita sudah melihat tonggak - perang democratisasi

pemerintah, westernisasi dan modernisasi Jepang telah melanjut dengan cepat. Ini telah terjadi

di sepanjang perubahan yang dramatis menyangkut golongan pedesaan yang tradisional

sampai pada perbaikan tanah, dan perubahan demografis seperti pergerakan ke arah, dan

konsentrasi di dalam kota besar besar, mengubah hubungan dan nilai-nilai keluarga yang

mengiringi perubahan lain di dalam kondisi sosial. Tetapi, di samping kemajuan ekonomi dan

industri mereka yang luar biasa, varley menyatakan bahwa yang tidak pasti...pada tambatan

kapal mereka di teluk dengan budaya yang masih memisahukuman barat dan timur di dunia

modern .

Pada sisi lain, Kawashima (1979) telah berpendapat bahwa, walaupun pemikiran hukum

Jepang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran hukum Jerman.

ini tidak berarti bahwa para pengacara pemikiran hukum Jepang dengan sepenuhnya

membaratkan. Ada unsur-unsur penting yang mana menandai adanya cara pikir tidak barat.

acuan peikiran Jerman dibahas dan lagi, di banyak penghormatan, kawashima benar.

meskipun demikian, mungkin itu benar mengatakan Jepang itu adalah suatu negara yang

mengalami perubahan terus menerus dan adalah suatu masyarakat dalam masa transisi. Pada

1990-an, disana muncul kenaikan pada politik dan profil perempuan yang professional dimasyarakat Jepang yang mana telah sedikit banyak menghancurkan ' anak perempuan geisha'

meniru-niru mentalitas populasi pria. Jika wanita Jepang berhasil mengasumsikan bahwa

semua orang sederajat di dalam masyarakat, ini akan mempunyai suatu dampak dalam pada

politik Jepang dan kehidupan sosial secara keseluruhan dan dapat juga mempunyai tolak

hukum budaya yang berjangkauan luas.

Bagaimanapun, di samping mengalami pencangkokan hukum yang radikal dan suntikan yang

besar-besaran dari kultur barat, inti dari pemikiran hukum Jepang bagian sisa dari timur,

beroperasi pada suatu wahana berbeda, selaras dengan aturan berbeda dan masih sangat tinggi

di dalam tradisi dan dengan sifat disiplin keras yang khas. Seperti dengan konsepsi hukum

dari timur jauh lain, pada banyak tingkatan bagian muka gedung dibawah hukum tertulis dan

kitab, peninggalan hukum Jepang, sebagai Noda yang pertama dinyatakan itu, hukum daripikiran sulit dipisahukuman ( lihat noda 1971) dan suatu contoh yang eksotis suatu peleburan


11/11

dari tradisi hukum di timur dan barat yang mencari-cari untuk datang ke terminologi dengan

tekanan dan permintaan pembaharuan.

4. Cuban Law

Pada tahun 1976, Kuba secara resmi mengalami revolusi institusi dengan mengadopsiKonstitusi Baru, yang menyediakan sistem hukum yang berdasar pada prinsip socialist

legality. Subtansi dan prosedur hukum Kuba dulunya adalah berdasarkan Hukum Sipil

Spanyol dan kemudian dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme setelah filosofi

memeimpin paksa pemerintahan. Hukum Kuba didedikasikan untuk meningkatkan persamaan

diantara warga negara Kuba (principle of equality).

Subtansi dan prosedur hukum Kuba dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1) Hukum Keluarga;

2) Hukum Pidana

KUHP Kuba didasarkan pada Hukum Spanyol sampai tahun 1956. Kontroversi porsi pada

KUHP KUba meliputi ketidakjelasan tujuan pemidanaan yang disediakan bagi pelaku

kejahatan anti-revolusi.3) Hukum Kepemilikan Pribadi (Hukum Harta Kekayaan)

Hukum Kuba menghargai kepemilikan pribadi yang telah dikritik hebat karena kecilnya

perhatian untuk tidak melindungi kepemilikan pribadi. Hukum Kuba juga memberi izin untuk

memiliki koperasi pertanian.

4) Hukum Ekonomi

Hukum Kuba juga menyediakan aturan pemerintah yang ketat untuk ekonomi di hampir

seluruh sendi-sendi ekonominya.

Sumber Utama: Comparative's Law, karangan Prof. Peter Cruz

Posted by Kardoman Tumangger at 7:15 PMLabels: Chinese Law,Civil Law, Cuban Law,Eastern Legal Conception, Hukum Pidana, Hukum

Sosialis,Hybrid Legal System,Japanese Law, Perbandingan Hukum,Peter Cruz, Sistem

Hukum, Socialist Law

Location: Universitas Padjadjaran - Dipatiukur, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, Indonesia
https://plus.google.com/101541821882619144948http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan-sistem-hukum.htmlhttp://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan-sistem-hukum.htmlhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Chinese%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Chinese%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Civil%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Civil%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Cuban%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Cuban%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Eastern%20Legal%20Conceptionhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Eastern%20Legal%20Conceptionhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidanahttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hukum%20Sosialishttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hukum%20Sosialishttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hybrid%20Legal%20Systemhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hybrid%20Legal%20Systemhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Japanese%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Japanese%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Perbandingan%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Perbandingan%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Peter%20Cruzhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Peter%20Cruzhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Sistem%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Sistem%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Socialist%20Lawhttps://maps.google.com/maps?q=Universitas+Padjadjaran+-+Dipatiukur,+Jalan+Dipatiukur+112-116,+Bandung,[email protected],107.617796&z=10http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan-sistem-hukum.htmlhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Chinese%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Civil%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Cuban%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Eastern%20Legal%20Conceptionhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidanahttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hukum%20Sosialishttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hukum%20Sosialishttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Hybrid%20Legal%20Systemhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Japanese%20Lawhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Perbandingan%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Peter%20Cruzhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Sistem%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Sistem%20Hukumhttp://kardomantumangger.blogspot.com/search/label/Socialist%20Lawhttps://maps.google.com/maps?q=Universitas+Padjadjaran+-+Dipatiukur,+Jalan+Dipatiukur+112-116,+Bandung,[email protected],107.617796&z=10https://plus.google.com/101541821882619144948

sistem hukum sosialis dan sistem hukum lainnya

Documents