sop gakkumdu

7/25/2019 SOP Gakkumdu

1/22

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kesepakatan

Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepolisian

!egara Republik Indonesia dan Ke"aksaan Republik Indonesia !omor#

$%&!KB&B''*U&+&2,$% !omor# B&-.&+&2,$% !omor# K/P0

$%-&'&1'&$,&2,$% tanggal . ktober 2,$% tentang entra Penegakan 3ukum

4erpadu maka perlu disusun tandar perasional Prosedur entra Penegakan

3ukum 4erpadu5

tandar perasional Prosedur entra Penegakan 3ukum 4erpadu

merupakan pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana baik dalam

pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD pemilihan umum Presiden

dan akil Presiden serta pemilihan 6ubernur dan akil 6ubernur Bupati dan

akil Bupati serta alikota dan akil alikota5

tandar perasional Prosedur entra Penegakan 3ukum 4erpadu

merupakan serangkaian petun"uk tentang 7ara dan urutan kegiatan

penyelesaianPenanganan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden serta 4indak Pidana Pemilihan se7ara ob"ekti8

7epat sederhana dan memenuhi rasa keadilan5

B5 Dasar

Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kepolisian !egara Republik Indonesia dan Ke"aksaan Republik Indonesia

!omor# $%&!KB&B''*U&+&2,$% !omor# B&-.&+&2,$% !omor# K/P0


2/22

$%-&'&1'&$,&2,$% tanggal . ktober 2,$% tentang entra Penegakan 3ukum

4erpadu

5 Pengertian

$5 Pemilihan Umum yang selan"utnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan se7ara langsung

umum bebas rahasia "u"ur dan adil dalam !egara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pan7asila dan Undang0Undang Dasar !egara

Republik Indonesia 4ahun $9:%5

25 Pemilu meliputi Pemilu 'nggota DPR DPD dan DPRD Pemilu Presiden

dan akil Presiden dan Pemilihan 6ubernur dan akil 6ubernur Bupati

dan akil Bupati serta alikota dan akil alikota5

-5 4indak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan&atau

ke"ahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur

dalam Undang0Undang !omor . 4ahun 2,$2;

:5 Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden adalah

pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan akil

Presiden yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang0undang

!omor :2 4ahun 2,,.;

%5 4indak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau ke"ahatan

terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang0

Undang !omor $ 4ahun 2,$% dan Undang0Undang !omor . 4ahun 2,$%

insi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah pro>insi5

.5 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten&Kota selan"utnya disingkatPanwaslu Kabupaten&Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu


3/22

Pro>insi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kabupaten&kota

95 Pengawas pemilu adalah Bawaslu Bawaslu Pro>insi Panwas

Kabupaten&Kota Panwas Ke7amatan PP* Pengawas Pemilu *uar

!egeri dan Pengawas 4P.

$,5 Kepolisian !egara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

dalam negeri

$$5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk men7ari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 7ara yang

diatur dalam undang0undang5

$25 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal men7ari dan

menurut 7ara yang diatur dalam undang0undang untuk men7ari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang ter"adi dan guna menemukan tersangkanya5

$-5 Penyidik adalah pe"abat polisi negara Republik Indonesia atau pe"abat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang0

undang untuk melakukan penyidikan5

$:5 1aksa adalah pe"abat 8ungsional yang diberikan wewenang oleh undang0

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sertawewenang lain berdasarkan Undang0undang5

$%5 Penuntut Umum adalah 1aksa yang diberi wewenang oleh undang0

undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim5

$


4/22

7ara yang diatur dalam 3ukum '7ara Pidana dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan5

$=5 4emuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung

dugaan pelanggaran 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden serta 4indak Pidana Pemilihan5

$.5 *aporan adalah laporan yang disampaikan se7ara tertulis oleh pelapor

kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan ter"adinya pelanggaran 4indak

Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden

serta 4indak Pidana Pemilihan5

$95 entra Penegakan 3ukum 4erpadu yang selan"utnya disebut entra

6akkumdu adalah 8orum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu

Republik Indonesia Kepolisian !egara Republik Indonesia dan

Ke"aksaan Republik Indonesia yang bertugas menangani 4indak Pidana

Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden dan

4indak Pidana Pemilihan5

2,5 Ka"ian awal adalah ka"ian yang dibuat oleh Pengawas Pemilu setelah

menerima *aporan dan&atau 4emuan5

2$5 Rapat pembahasan yang selan"utnya disebut pembahasan adalah

kegiatan anggota sentra gakkumdu dalam rangka menindaklan"uti adanya

hasil ka"ian awal pengawas pemilu atas laporan dan&atau temuan yang

merupakan dugaan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden dan 4indak Pidana Pemilihan5

225 uper>isi adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota entra 6akkumdu

Pusat untuk melakukan pengawasan terhadap entra 6akkumdu Pro>insidan&atau Kabupaten&Kota5

2-5 'sistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota entra 6akkumdu

Pusat untuk melakukan pendampingan terhadap penanganan perkara

yang men"adi perhatian publik dan&atau yang berpotensi ter"adi kon8lik

sosial serta penanganannya berlarut0larut5


5/22

2:5 />aluasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anggota entra

6akkumdu Pusat dan entra 6akkumdu Pro>insi untuk melakukan

penilaian terhadap kegiatan entra 6akkumdu yang berada dibawahnya5

D5 ?aksud dan 4u"uan

$5 ?aksud

ebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu Polri dan Ke"aksaan RI dalam

pelaksanaan tugas untuk menangani dugaan 4indak Pidana Pemilu

Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden serta 4indak

Pidana Pemilihan5

25 4u"uan

?ewu"udkan Penanganan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana

Pemilu Presiden dan akil Presiden serta 4indak Pidana Pemilihan antara

Pengawas Pemilu Polri dan Ke"aksaan RI se7ara ob"ekti8 7epat

sederhana dan memenuhi rasa keadilan;

/5 Ruang *ingkup

Ruang lingkup tandar perasional Prosedur meliputi#

$5 Kedudukan dan keanggotaan sentra gakkumdu;

25 tugas dan 8ungsi;

-5 prosedur penanganan; dan

:5 Penerusan laporan5


6/22

BAB II

KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI SENTRA GAKKUMDU


7/22

'5 Kedudukan entra 6akkumdu

$5 entra 6akkumdu terdiri atas#

a5 entra 6akkumdu Pusat;

b5 entra 6akkumdu Pro>insi; dan

75 entra 6akkumdu Kabupaten&Kota5

25 entra 6akkumdu Pusat berkedudukan di Bawaslu RI5

-5 entra 6akkumdu Pro>insi berkedudukan di Bawaslu Pro>insi5

:5 entra 6akkumdu Kabupaten&Kota berkedudukan di Panwaslu

Kabupaten&Kota5

B5 Keanggotaan entra 6akkumdu

$5 'nggota entra 6akkumdu dari setiap unsur pada setiap tingkatan

ber"umlah paling banyak - (tiga) orang5

25 Penun"ukan anggota entra 6akkumdu Pusat dilaksanakan oleh ketua

entra 6akkumdu dan penun"ukan anggota entra 6akkumdu Pro>insi dan

Kabupaten& Kota dilaksanakan oleh pembina entra 6akkumdu5

-5 Dalam keadaan tertentu tidak dapat ditun"uk 1aksa pada eksi 4indak

Pidana Umum sebagai anggota dalam struktur keanggotaan entra

6akkumdu Kabupaten&Kota maka Pembina dapat menun"uk 1aksa lain di

lingkungannya5

:5 Dalam hal Pro>insi yang belum terbentuk Polda dan&atau Ke"aksaan 4inggi

maka struktur keanggotaan entra 6akkumdu adalah dari Polda dan&atauKe"aksaan 4inggi dalam wilayah hukumnya

%5 Dalam hal Kabupaten&Kota yang belum terbentuk Polres dan&atau

Ke"aksaan !egeri maka struktur keanggotaan entra 6akkumdu adalah

dari Polres&ta&tabes&tro dan&atau Ke"aksaan !egeri dalam wilayah

hukumnya5


8/22


9/22

:) 1aksa yang mengemban 8ungsi penuntutan 4indak Pidana Pemilu

Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden dan

4indak Pidana Pemilihan;

?ateri pelatihan serta bimbingan teknis terdiri atas#

$) Peraturan perundang0undangan dibidang Pemilu;

2) 4ata 7ara menerima laporan atau temuan pengka"ian

pembahasan teknik klari8ikasi dan penerusan laporan;

-) 4ata 7ara penyidikan dan&atau penuntutan 4indak Pidana Pemilu


4indak Pidana Pemilihan; dan

:) Kesepakatan Bersama dan tandar perasional Prosedur entra

6akkumdu

!arasumber dapat berasal dari#

1) Bawaslu RI;

2) Kepolisian !egara RI;

-) Ke"aksaan RI;

:) 'kademisi; dan

5) Praktisi5

d5 ?elakukan super>isi dengan mekanisme sebagai berikut #

a) Berdasarkan hasil koordinasi anggota entra 6akkumdu Pusat;

b) Dilakukan oleh tim super>isi yang terdiri atas anggota entra

6akkumdu Pusat; dan

7) urat tugas pelaksanaan super>isi ditandatangani oleh ketua

entra 6akkumdu Pusat dari unsur Bawaslu Republik Indonesia5

e5 ?elakukan asistensi dengan mekanisme sebagai berikut #

a) Berdasarkan permohonan entra 6akkumdu Pro>insi dan

Kabupaten&Kota;


10/22

b) Berdasarkan hasil e>aluasi dan koordinasi anggota entra

6akkumdu Pusat;

7) Dilakukan oleh tim asistensi yang terdiri atas anggota entra

6akkumdu Pusat;

d) urat tugas pelaksanaan asistensi ditandatangani oleh ketua

entra 6akkumdu Pusat dari unsur Bawaslu Republik Indonesia5

85 ?elakukan e>aluasi terhadap kegiatan entra 6akkumdu Pro>insi dan

Kabupaten&Kota se7ara berkala5

25 entra 6akkumdu Pro>insi melaksanakan tugas sebagai berikut#

a5 ?elakukan koordinasi antara Bawaslu Pro>insi Kepolisian Daerah dan

Ke"aksaan 4inggi dalam pelaksanaan kegiatan entra 6akkumdu

Pro>insi;

b5 melakukan e>aluasi terhadap kegiatan entra 6akkumdu

Kabupaten&Kota se7ara berkala5

75 menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan 4indak Pidana


4indak Pidana Pemilihan kepada entra 6akkumdu Pusat5

d5 ?elakukan pelatihan serta bimbingan teknis dengan tu"uan untuk

meningkatkan kemampuan melalui kegiatan0kegiatan sebagai berikut#

$) Workshop;

2) eminar;

-) *okakarya;

:) @6D (@o7us 6roup Diss7usion);

%) Talk show;


11/22

2) Panwaslu Kabupaten&Kota

-) 'nggota Polri yang mengemban 8ungsi penyidikan 4indak Pidana

Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden

dan 4indak Pidana Pemilihan; dan

4) 1aksa yang mengemban 8ungsi penuntutan 4indak Pidana Pemilu



?ateri pelatihan serta bimbingan teknis terdiri atas#

$) Peraturan perundang0undangan di bidang Pemilu;

2) 4ata 7ara menerima laporan atau temuan pengka"ian

pembahasan teknik klari8ikasi dan penerusan laporan;

-) 4ata 7ara penyidikan dan&atau penuntutan 4indak Pidana Pemilu


4indak Pidana Pemilihan; dan

:) Kesepakatan Bersama dan tandar perasional Prosedur entra

6akkumdu5

!arasumber dapat berasal dari#

a) Pengawas Pemilu;

b) Kepolisian !egara RI;

7) Ke"aksaan RI;

d) 'kademisi; dan

e) Praktisi5

e5 ?enyampaikan laporan pelaksanaan penanganan 4indak Pidana


4indak Pidana Pemilihan kepada entra 6akkumdu Pusat5

-5 entra 6akkumdu Kabupaten&Kota melaksanakan tugas sebagai berikut#

a5 ?elakukan koordinasi antara Panwaslu Kabupaten&Kota

Polres&ta&tabes&tro dan Ke"aksaan !egeri&Ka7ab"ari dalam proses


12/22

penanganan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden dan 4indak Pidana Pemilihan; dan

b5 ?enyampaikan laporan pelaksanaan penanganan 4indak Pidana

Pemilu kepada entra 6akkumdu Pro>insi5

:5 Koordinasi anggota entra 6akkumdu dilaksanakan untuk meningkatkan

e8ekti8itas dan e8isiensi dalam penanganan tindak pidana Pemilu

Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden dan 4indak

Pidana Pemilihan yang dapat dilakukan dengan 7ara#

a5 *angsung dalam bentuk Rapat Diskusi dan Bentuk lainnya sesuai

dengan kesepakatan; atau

b5 4idak langsung melalui 4elepon atau media elektronik lainnya5

D5 @ungsi entra 6akkumdu

a5 sebagai 8orum koordinasi antara PARA PIHAK dalam proses

penanganan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden dan 4indak Pidana Pemilihan;

b5 pelaksanaan pola penanganan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran

Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden dan 4indak Pidana

Pemilihan;75 sebagai pusat data dan in8ormasi 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran

Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden dan 4indak Pidana

Pemilihan;

d5 pertukaran data dan&atau in8ormasi yang berhubungan dengan dugaan

tindak pidana pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil

Presiden dan 4indak Pidana Pemilihan melalui sarana surat 8aAimile

email telepon dan sarana komunikasi lain men7akup#

a) Dokumen data dan&atau in8ormasi lain yang diperoleh

berdasarkan laporan atau temuan terkait 4indak Pidana Pemilu



b) Penanganan perkara dugaan tindak 4indak Pidana Pemilu


4indak Pidana Pemilihan yang sedang dalam proses

penyidikan; dan


13/22

7) Penanganan perkara dugaan tindak 4indak Pidana Pemilu


4indak Pidana Pemilihan yang sedang dalam proses

penuntutan;

BAB III

POLA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU, PELANGGARAN PIDANA

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN


14/22

'5 Penerimaan Pengka"ian dan Penyampaian *aporan atau 4emuan5

$5 Penerimaan Pengka"ian 'wal *aporan atau 4emuan oleh Pengawas

Pemilu5

a5 Pengawas Pemilu setelah menerima laporan dan&atau temuan adanya

dugaan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden

dan akil Presiden dan 4indak Pidana Pemilihan Pengawas Pemilu

melakukan pengka"ian awal

b5 Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan entra 6akkumdu

dalam melakukan pengka"ian awal guna mendapat masukan terkait

dugaan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden

dan akil Presiden dan 4indak Pidana Pemilihan5

75 Ka"ian awal yang kesimpulannya berisi tentang dugaan 4indak Pidana

Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden atau

4indak Pidana Pemilihan disampaikan kepada entra 6akkumdu5

d5 Ka"ian awal dituangkan dalam @orm ?odel K0' ter7antum dalam

lampiran I yang 8ormatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari

P entra 6akkumdu5

25 Penyampaian *aporan atau 4emuan kepada entra 6akkumdu5

a5 Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada

entra 6akkumdu dalam "angka waktu paling lama $+2: "am

terhitung se"ak diterimanya laporan atau temuan 5

b5 Ketua entra 6akkumdu dari unsur Pengawas Pemilumenyampaikan laporan atau temuan kepada 'nggota entra

6akkumdu dari unsur Polri dan Ke"aksaan RI dengan menggunakan

urat Penyampaian *aporan atau 4emuan (@orm ?odel 60$)

75 @orm ?odel 60$ dan 602 ter7antum dalam *ampiran II dan III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tandar perasional

Prosedur tentang entra 6akkumdu5 (dibahas Dibawah 555555555


15/22

d5 Penyampaian @orm ?odel 60$ wa"ib dilampiri dengan laporan atau

temuan dugaan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden atau 4indak Pidana Pemilihan dan

ka"ian awal (@orm ?odel K0') sebagai bahan pembahasan entra

6akkumdu5

e5 Dalam keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dalam angka 2

huru8 a dapat dike7ualikan sepan"ang tidak melampaui batas waktu

% (lima) hari5

85 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huru8 e adalah

keterbatasan 8asilitas transportasi keterbatasan komunikasi letak

geograt8is yang ber"auhan dan dalam keadaan kahar (force majour)5

B5 Pembahasan laporan atau temuan pada entra 6akkumdu5

$5 Pembahasan dalam entra 6akkumdu dipimpin oleh anggota

entra 6akkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu5

25 Pimpinan membuka pembahasan dan menyampaikan materi

laporan atau temuan dan Ka"ian 'wal5

-5 Peserta memberikan saran dan pendapat terhadap materi yang

disampaikan antara lain #

a5 Penelitian tentang keterpenuhan syarat 8ormil dan syarat materil

tehadap laporan atau temuan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang0undangan adalah#

$) yarat 8ormil meliputi #

i5 pihak yang berhak melaporkan;

ii5 waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas

waktu; dan

iii5 keabsahan laporan dan&atau temuan yang meliputi#

$5 kesesuaian tanda tangan dalam 8ormulirlaporan dugaan pelanggaran dengan kartu

identitas; dan25 tanggal dan waktu Pelaporan5


16/22

b) yarat materiil meliputi #

(1) identitas pelapor;

(2) nama dan alamat terlapor;

(3) peristiwa dan uraian ke"adian;

(4) waktu dan tempat ke"adian;

(5) saksi0saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan

(6) barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui5

2) ?enentukan pasal dan unsur0unsur pasal yang akan

diterapkan; dan

-) menyarankan langkah0langkah yang perlu dilakukan dalam

rangka men7ari alat bukti yang dilakukan dalam bentuk

koordinasi unsur entra 6akkumdu5

:5 Pelaksanaan keseluruhan pembahasan di7atat dan diarsipkan oleh

entra 6akkumdu dari unsur Pengawas Pemilu5

%5 Kesimpulan pembahasan entra 6akkumdu dapat berupa#

$) *aporan atau temuan memenuhi syarat 8ormil dan materil

sebagai tindak pidana pemilu pelanggaran pidana pemilu

Presiden dan akil Presiden atau 4indak Pidana Pemilihan;

2) *aporan atau temuan belum memenuhi syarat 8ormil dan&atau

materil sebagai tindak pidana pemilu pelanggaran pidana

pemilu Presiden dan akil Presiden atau 4indak Pidana

Pemilihan dan harus dilengkapi;

-) Bukan 4indak Pidana Pemilu bukan Pelanggaran Pidana

Pemilu Presiden dan akil Presiden dan bukan 4indak Pidana

Pemilihan; atau

:) Perbuatan melawan hukum lainnya5

%5 Penyusunan Rekomendasi entra 6akkumdu5


17/22

a5 Rekomendasi entra 6akkumdu disusun berdasarkan kesimpulan

dalam pembahasan entra 6akkumdu5

b5 Rekomendasi entra 6akkumdu berupa#

$) Dalam hal kesimpulan entra 6akkumdu berupa 4indak Pidana


dan 4indak Pidana Pemilihan yang memenuhi syarat 8ormil dan

materil maka entra 6akkumdu merekomendasikan kepada

Pengawas Pemilu untuk meneruskannya kepada Polri;

2) Dalam hal kesimpulan entra 6akkumdu berupa 4indak Pidana


dan 4indak Pidana Pemilihan belum memenuhi syarat 8ormil dan

materil maka entra 6akkumdu merekomendasikan kepada

Pengawas Pemilu untuk#

a) melengkapi administrasi;

b) mempersiapkan materi dalam klari8ikasi;

7) menentukan dan mengklari8ikasi saksi terlapor dan&atau

ahli; dan&atau

d) mengidenti8ikasi dan&atau mengumpulkan barang bukti; dan

e) Dalam hal pengumpulan alat bukti pengawas pemilu beker"a

sama dengan Polri dan Ke"aksaan RI5

-) Dalam hal kesimpulan entra 6akkumdu bukan merupakan

4indak Pidana Pemilu bukan Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden atau bukan 4indak Pidana Pemilihanmaka entra 6akkumdu merekomendasikan kepada Pengawas

Pemilu untuk menghentikan proses tindak pidananya;

:) Dalam hal kesimpulan entra 6akkumdu berupa perbuatan

melawan hukum lainnya maka entra 6akkumdu

merekomendasikan kepada Pengawas Pemilu guna

ditindaklan"uti sesuai dengan peraturan perundang0undangan5


18/22

75 Rekomendasi dituangkan dalam Berita '7ara Pembahasan entra

6akkumdu (@orm ?odel 60-) dan ditandatangani oleh seluruh unsur

entra 6akkumdu yang hadir5

d5 @orm ?odel 60- ter7antum dalam *ampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari tandar operasional prosedur atau

Pedoman Ker"a tentang entra Penegakan 3ukum 4erpadu ini5

5 Penyampaian Rekomendasi entra 6akkumdu5

a5 Rekomendasi yang telah dituangkan dalam @orm model 60-

diarsipkan5

b5 Rekomendasi disampaikan kepada seluruh unsur entra 6akkumdu;

75 Penyampaian rekomendasi dilaksanakan dalam "angka waktu paling

lama $+2: "am terhitung se"ak Berita '7ara Pembahasan entra

6akkumdu ditandatangani5

D5 'lur Pola Penaganan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden atau 4indak Pidana Pemilihan5

'lur pola penanganan tindak pidana Pemilu ter7antum dalam *ampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari tandar perasional Prosedur ini5

BAB IV

PENERUSAN LAPORAN

'5 aktu dan tempat Penerusan *aporan atau 4emuan

$5 *aporan atau 4emuan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada

Kepolisian !egara Republik Indonesia paling lambat $A 2: "am se"ak

diputuskan oleh Pengawas Pemilu5

25 Penerusan laporan atau temuan dugaan 4indak Pidana Pemilu

Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden atau 4indak

Pidana Pemilihan tidak melebihi % (lima) hari waktu penanganan

pelanggaran pemilu5


19/22

-5 Penerusan laporan atau temuan dugaan 4indak Pidana Pemilu

Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan akil Presiden atau 4indak

Pidana Pemilihan oleh Pengawas Pemilu melalui entra Pelayanan

Kepolisian 4erpadu5

B5 Berkas Penerusan

$5 Penerusan laporan dugaan 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana

Pemilu Presiden dan akil Presiden atau 4indak Pidana Pemilihan

dilampiri dengan berkas pelanggaran dan hasil ka"ian disertai minimal 2

(dua) alat bukti yang sah5

25 Berkas pelanggaran dan hasil ka"ian dibuat sesuai Peraturan Badan

Pengawas Pemilu Republik Indonesia5

-5 Cang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah yang sesuai dengan

Pasal $.: KU3'P5

5 Publikasi

$5 entra 6akkumdu dapat mempublikasikan kegiatannya kepada masyarakat

se7ara bersama0sama apabila diperlukan;

25 Dalam hal publikasi hasil kesimpulan entra 6akkumdu yang tidak

memenuhi unsur 4indak Pidana Pemilu Pelanggaran Pidana Pemilu

Presiden dan akil Presiden atau 4indak Pidana Pemilihan disampaikan

kepada masyarakat oleh semua unsur entra 6akkumdu se7ara bersama0

sama5

BAB V

PENUTUP

'5 tandar operasional prosedur ini dibuat sebagai petun"uk teknis pelaksanaantugas entra 6akkumdu5


20/22

B5 Perubahan terhadap tandar perasional Prosedur ini akan dirumuskan

kembali se7ara bersama0sama dan merupakan lampiran yang tidak

terpisahkan dari tandar operasional prosedur ini;

5 tandar operasional prosedur ini berlaku se"ak tanggal ditetapkan dan sesuai

dengan masa berlaku Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Kepolisian !egara Republik Indonesia dan

Ke"aksaan Republik Indonesia !omor# $%&!KB&B''*U&+&2,$% !omor#

B&-.&+&2,$% !omor# K/P0$%-&'&1'&$,&2,$%tanggal . ktober 2,$% tentang

entra Penegakan 3ukum 4erpadu5

Demikian tandar operasional prosedur ini dibuat dengan semangat

ker"asama yang baik untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan5

Ditetapkan di 1akarta

Pada tanggal ktober

2,$%

Koordinator Di>isi 3ukum dan

Penindakan Pelanggaran

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 1aksa 'gung ?uda 4indak

Pidana Umum


21/22

*ampiran555555

Alur Penanganan Tn!a" P!ana Pemlu #a!a Sen$ra Ga""um!u

!ote# (4ugas) ?engambarkan alur&bagan untuk lampiran berdasarkanP yang telah di buat5

PENERIMAAN

LAPORAN/TEMU

AN

KAJIAN AWAL

(dapat

berkrd!"a#!

de"$a" #e"tra$akk%&d%)

KOOR'INAI PA'A

ENTRA

AKKUM'U

TIN'AK LANJUT

ENTRA

AKKUM'U

TIN'AK LANJUT

PANITIAPENAWA

KEPOLIIAN

KEJAKAAN

*

+

5

1 2 ,

4


22/22

PENA'ILAN

-

sop gakkumdu

Documents