tata tertib sidang munas xxviii amsa-indonesia

7/23/2019 Tata Tertib Sidang Munas XXVIII AMSA-Indonesia

http://slidepdf.com/reader/full/tata-tertib-sidang-munas-xxviii-amsa-indonesia 1/5

TATA TERTIB SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL XXVIII AMSA-INDONESIA

Pasal 1

Ketentuan Umum

Bentuk penyelenggaraan adalah sidang yang dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih dengan

menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat.

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Sidang AMSA-Indonesia diadakan pada Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Kerja Nasional

(Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa di tempat yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Pimpinan Sidang

3.1 Pimpinan sidang ialah presidium I yang merupakan bagian dari tim presidium.

3.1.1 Tim presidium terdiri dari 3 (tiga) orang peserta sidang yang telah ditentukan oleh

forum dan disahkan oleh Advisory Board .

3.1.2 Tugas presidium I adalah sebagai pimpinan sidang, presidium II sebagai notulis,

dan presidium III sebagai pencatat waktu (time-keeper ).

3.2 Tim presidium bertanggung jawab mengatur seluruh persidangan.

3.3 Tim presidium tidak mempunyai hak bicara.



Pasal 4

Peserta Sidang

4.1 Peserta sidang adalah anggota AMSA-Indonesia yang menghadiri sidang dan terdaftar

pada panitia yang mengadakan sidang.

4.2 Peserta sidang terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau:

4.2.1 Peserta penuh adalah delegasi dari universitas anggota AMSA-Indonesia.

4.2.2 Peserta peninjau adalah delegasi dari universitas observer AMSA-Indonesia.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Peserta

5.1 Hak peserta penuh adalah sebagai berikut :

5.1.1 Hak bicara : adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan

usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

5.1.2 Hak suara : adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan

disampaikan kepada pimpinan sidang melalui perwakilan universitas.

5.1.3 Hak memilih : adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan.

5.1.4 Hak dipilih : adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.

5.2 Hak peserta peninjau hanya hak bicara.

5.3

Kewajiban peserta sidang adalah sebagai berikut :

5.3.1 Peserta sidang wajib mematuhi tata tertib sidang.

5.3.2 Peserta sidang wajib berpakaian rapi dan sopan.

5.3.3 Peserta sidang wajib meminta persetujuan pimpinan sidang apabila izin untuk

keluar/masuk dari sidang sesuai dengan etika persidangan.



Pasal 6

Mekanisme Kuorum

6.1 Sidang secara sah dibuka apabila dihadiri minimal ! N, dimana N adalah jumlah

universitas anggota AMSA-Indonesia.

6.2 Apabila ayat 6.1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 1 x 15 menit.

6.3 Apabila kuorum tidak terpenuhi setelah sidang ditunda selama 1 x 15 menit, maka sidang

dapat dilanjutkan dengan persetujuan minimal " n + 1, dimana n adalah universitas anggota

AMSA-Indonesia yang hadir dalam sidang.

Pasal 7

Pengambilan Keputusan

7.1 Pengambilan keputusan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

7.2 Jika diperlukan bisa melakukan mekanisme lobi selama 2 x 10 menit atas persetujuan

peserta sidang dan dilanjutkan dengan musyawarah.

7.2.1 Lobi adalah mekanisme di luar sidang untuk menyatukan pendapat antara pihak-

pihak yang memiliki kepentingan selama maksimal 2 x 10 menit.

7.3 Apabila musyawarah dan lobi tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara universitas terbanyak (voting ).

7.3.1 Suara universitas adalah suara yang mewakili universitas tersebut.

7.4

Keputusan dinyatakan sah apabila jumlah suara universitas sejumlah minimal " n + 1,

dimana n adalah jumlah universitas yang hadir dalam sidang.



Pasal 8

Peninjauan Kembali

8.1 Peninjauan kembali adalah upaya untuk meninjau ulang ketetapan, keputusan dan hal-hal

terkait yang telah disepakati dan disetujui oleh pimpinan sidang.

8.2 Peninjauan kembali dapat diajukan oleh setiap peserta sidang.

Pasal 9

Penggunaan Palu Dalam Rapat

Macam-macam penggunaan palu rapat ialah sebagai berikut :

9.1 Satu kali ketukan berarti :

9.1.1 Mengesahkan keputusan/kesepakatan sidang poin per poin (keputusan sementara),

atau

9.1.2 Pengalihan palu sidang, atau

9.1.3

Menskors / menyabut kembali penskorsan yang waktunya tidak lama (30 menit).

9.2 Dua kali ketukan berarti :

9.2.1 Menskors / menyabut penskorsan yang waktunya lama (lebih dari 30 menit), atau

9.2.2 Peninjauan kembali.

9.3 Tiga kali ketukan berarti :

9.3.1 Pembukaan/penutupan rapat, atau

9.3.2 Mengesahkan keputusan akhir sidang.

9.4 Ketukan berulang kali berarti :

9.4.1 Peringatan, atau

9.4.2 Meminta perhatian peserta sidang.



Pasal 10

Interupsi

Setiap peserta sidang berhak mengajukan interupsi setelah mendapatkan persetujuan pimpinan

sidang terlebih dahulu.

Pasal 11

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur diatas akan ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan sidang.

tata tertib sidang munas xxviii amsa-indonesia

Documents