3. narasi kupa

7/25/2019 3. Narasi KUPA

1/13

1

Pemerint ah Provinsi Bali

Kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun Anggaran 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan

pendapatan daerah yang memiliki fungsi sebagai perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam rangka

mengintegrasikan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahankeadaan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya

penyesuaian APBD yang dibahas bersama antara DPRD (legislatif) dengan

pemerintah daerah (eksekutif) dalam penyusunan prakiraan perubahan

atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Dasar perubahan APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam

pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah meyebutkan bahwa perubahan APBD dapat

dilakukan apabila terjadi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (2) keadaan yang menyebabkan

harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,

dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran


2/13

2



lebihtahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

(4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Berdasarkan laporan hasil perkembangan proyeksi pendapatan

daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan

daerah dalam tahun 2015 ternyata tidak sesuai lagi dengan asumsi yang

tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 yang ditetapkan

sebelumnya, terjadi pergeseran antar jenis belanja dan adanya saldo

anggaran lebih tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015 sebagai salah

satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dibuat karena

adanya perbedaan asumsi, pergeseran belanja dan saldo anggaran lebih

dimaksud.

Dalam pasal 155 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahmenyebutkan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara APBD disajikan secara lengkap penjelasan

mengenai : (1) perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan

sebelumnya (KUA Induk); (2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan

untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa

waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (3) capaian target

kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD

apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (4) capaian target kinerja program

dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila

melampaui asumsi KUA.


3/13

3



1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015

adalah, untuk :

1. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Bali

Tahun 2015 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun

anggaran berjalan.

2. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2015.

3.

Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara dan Perubahan APBD Tahun 2015 yang selanjutnya akan

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Perubahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.3.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun

2015 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.


4/13

4



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015.

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015.

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali TahunAnggaran 2015.


5/13

5



BAB II

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Kebijakan pembangunan daerah Bali adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran melalui peningkatan pembangunan ekonomi dan

pembangunan sosial budaya yang merupakan modal dasar masyarakat

Bali. Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan, yaitu

sektor pertanian, sektor industri kecil, menengah dan rumah tangga, serta

sektor pariwisata.

Kondisi Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2015 tumbuh

sebesar 6,20% (Y-ON-Y) namun mengalami konstraksi sebesar 1,53% (Q-

TO-Q). Total perekonomian Bali pada triwulanan I 2015 yang diukur

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku (ADHB) mencapai Rp 41,99 trilyun dan berdasarkan atas dasar

harga konstan (ADHK) mencapai Rp.31,02 trilyun. Ekonomi Bali triwulan I

2015 bila dibandingkan triwulan I-2014 (y-on-y) tumbuh 6,20 persen

melambat jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar 6,55 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 10,93 persen sementara bila

dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi

triwulan I 2015 (y-on-y) adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah

tangga yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,42 persen. Ekonomi Bali

triwulan I 2015 mengalami kontraksi sebesar 1,53 persen bila

dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi

diakibatkan karena berkontraksinya Lapangan Usaha Penggalian sebesar


6/13

6



13,68 persen, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 13,40

persen dan Pertanian sebesar 4,04 persen, namun disisi lain pertumbuhan

ekonomi triwulan I 2015 ini didorong oleh Lapangan Usaha Informasi dan

Komunikasi yang tumbuh sebesar 3,80 persen, Jasa Lainnya tumbuh

sebesar 2,01 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 0,83

persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi disebabkan karena berkontraksinya

semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga yang mampu tumbuh 0,17 Persen. Ekonomi triwulan I 2015 masih

didominasi oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum sebesar 23,31 persen diikuti oleh lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,48 persen. Beberapan lapangan

usaha yang memiliki kontribusi diatas 6 persen diantaranya Transportasi

dan Pergudangan (9,16 persen), Konstruksi (9,01 persen), Perdagangan

Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,30 persen) dan

Industri Pengolahan sebesar 6,54 persen. Sementara kontribusi terbesardari sisi komponen pengeluaran pada triwulan I 2015 yaitu Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga (48,73 persen) diikuti Ekspor Barang dan Jasa

(36,29 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 31,25

persen. Hal ini membutuhkan stimulus guna meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi Bali agar mampu terealisasi sesuai target yang

diproyeksikan. Stimulus tersebut dilaksanakan dengan merancang

program kegiatan yang mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi ke

arah yang positif. Hal lain yang masih menjadi tantangan yaitu anomali

iklim dan cuaca ekstrem yang membuat tekanan harga pangan semakin

besar, kurangnya kreatifitas masyarakat Bali dalam persaingan dunia kerja,

harga bahan bakar minyak diperkirakan akan mempengaruhi kondisi

perekonomian Bali, menyebabkan perlu adanya inovasi/perubahan dalam


7/13

7



struktur penganggaran pembangunan, namun demikian kondisi

tersebut secara signifikan mempengaruhi target-target makro ekonomi

tahun 2015 yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar

perubahan APBD tahun 2015 adalah: (1) perubahan asumsi Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) karena terjadinya pelampauan proyeksi

pendapatan daerah secara total dan perubahan alokasi belanja daerah; (2)

adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan

antar jenis belanja; (3) adanya saldo anggaran lebih

tahun sebelumnya

yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta adanya

kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan; dan (4) adanya

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam Perubahan APBD

Tahun 2015 ini target Pendapatan Daerah diperkirakan

mengalami perubahan dari target semula Rp.4.608.608.717.976,00

menjadi Rp.4.910.815.141.866,50 atau meningkat sebesar

Rp.302.206.423.890,50 (6,56%) yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah semula Rp.2.840.927.951.000,00 menjadi

Rp.2.988.114.689.337,25 meningkat sebesar Rp.147.186.738.337,25(5,18%) yang terdiri dari :

Pajak Daerah semula Rp.2.583.385.032.710,00 menjadi

Rp.2.666.464.220.853,00 atau bertambah sebesar

Rp.83.079.188.143,00 (3,22%).


8/13

8



Retribusi Daerah semula Rp.37.393.205.200,00 menjadi

Rp.45.583.066.200,00 bertambah sebesar Rp.8.189.861.000,00

(21,90%).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan semula sebesar Rp.87.040.109.590,00 menjadi

Rp.105.276.390.717,25 bertambah sebesar Rp.18.236.281.127,25

(20,95%).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar

Rp.133.109.603.500,00 menjadi Rp.170.791.011.567,00 meningkat

sebesar Rp.37.681.408.067,00 (28,31%).

2. Dana Perimbangan semula Rp.1.025.947.166.976,00 menjadi

Rp.1.143.802.634.000,00 bertambah sebesar Rp.117.855.467.024,00

(11,49%) yang terdiri dari:

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak semula

Rp.149.853.188.976,00 menjadi Rp.167.708.656.000,00 atau

bertambah sebesar Rp.17.855.467.024,00 (11,92%).

Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan/tetap sebesar

Rp.831.597.268.000,00.

Dana Alokasi Khusus semula Rp.44.496.710.000,00 menjadi

Rp.144.496.710.000,00 atau bertambah sebesar

Rp.100.000.000.000,00 (224,74%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula

Rp.741.733.600.000,00 menjadi Rp.778.897.818.529,25 bertambah

sebesar Rp.37.164.218.529,25 (5,01%) terdiri dari :

Hibah semula Rp.4.316.600.000,00 menjadi Rp.4.673.400.000,00

atau bertambah sebesar Rp.356.800.000,00 (8,27%).


9/13

9



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula

Rp.525.647.000.000,00 menjadi Rp.525.323.000.000,00 atau

berkurang sebesar Rp.324.000.000,00 (-0,06%).

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

tidak mengalami perubahan/tetap sebesar Rp.211.770.000.000,00

menjadi Rp.248.901.418.529,25 bertambah sebesar

Rp.37.131.418.529,25 (17,53%).

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini

bertujuan untuk memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perubahan penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjaditanggung jawabnya.

Kebijakan perubahan Belanja Daerah dilakukan dalam rangka memenuhi

perubahan beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung yang meliputi

Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga, dengan rincian :

1.

Belanja pegawai sebelum perubahan sebesar Rp.903.501.398.111,53 setelahperubahan menjadi Rp.901.115.194.302,24 atau menurun sebesar

Rp.2.386.203.809,29 (-0,26%).

2. Belanja subsidi tidak mengalami perubahan/tetap sebesar

Rp.10.000.000.000,00.


10/13

10



3. Belanja Hibah sebelum perubahan sebesar Rp.734.607.912.000,00 setelah

perubahan menjadi Rp.831.164.601.000,91 bertambah sebesar

Rp.96.556.689.000,91 (13,14%).

4.

Belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan/tetap sebesar

Rp.159.280.601.000,00.

5.

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebelum

perubahan sebesar Rp.977.284.566.793,00 setelah perubahan menjadi

Rp.1.261.417.124.491,49 bertambah sebesar Rp.284.132.557.698,49

(29,07%).

6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan

Partai sebelum perubahan sebesar Rp.648.609.494.795,00 setelah

perubahan menjadi Rp.656.975.501.876,40 atau meningkat sebesar

Rp.8.366.007.081,40 (1,29%).

7. Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp.30.000.000.000,00

setelah perubahan menjadi Rp.5.001.983.116,25 menurun sebesarRp.24.998.016.883,75 (-83,33%).

Berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total Belanja Tidak Langsung

yang semula Rp.3.463.283.972.699,53 menjadi Rp.3.824.955.007.787,29

bertambah sebesar Rp.361.671.033.087,76 (10,44%).

Kebijakan perubahan belanja daerah juga dilakukan untuk memenuhi

adanya perubahan beban pengeluaran atas Belanja Langsung yang terdiri dariBelanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang

dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam

Perubahan APBD Tahun 2015 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang

dalam rangka pemecahan masalah dan pencapaian sasaran dan target

pembangunan.


11/13

11



Total Belanja Langsung mengalami perubahan, semula dialokasikan

sebesar Rp.1.526.181.126.489,54 menjadi Rp.1.745.931.351.369,90 bertambah

sebesar Rp.219.750.224.880,36 (14,40%).

Dengan demikian, total Belanja Daerah yang semula dialokasikan

Rp.4.989.465.099.189,07 menjadi Rp.5.570.886.357.157,19 bertambah sebesar

Rp.581.421.257.968,12 (11,65%) sehingga defisit anggaran yang semula sebesar

Rp.380.856.381.213,07 menjadi Rp.660.071.215.290,69 bertambah sebesar

Rp.279.214.834.077,62 (73,31%).

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

a) Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk tahun 2014 mengalami

perubahan karena adanya penghematan/efisiensi belanja dan

pelampauan target pendapatan. Semula diperkirakan sebesar

Rp.580.856.381.213,07 kemudian menjadi Rp.905.742.777.163,47

sehingga bertambah sebesar Rp.324.886.395.950,40 (55,93%).

b) Pencairan Dana Cadangan, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, tidak mengalami

perubahan (Rp.0,00).

d)

Penerimaan Pinjaman Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).e)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, tidak mengalami perubahan

(Rp.0,00).

f)

Penerimaan Piutang Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

Berdasarkan rincian tersebut, jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerahsemula

Rp. 580.856.381.213,07 menjadi Rp. 905.742.777.163,47 bertambah sebesar

Rp. 324.886.395.950,40 (55,93%).


12/13

12



Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk :

a)

Pembentukan Dana Cadangan, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

b)

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, tidak mengalami perubahan sebesar

Rp.200.000.000.000,00.

c)

Pembayaran Pokok Utang, tidak mengalami perubahan

(Rp.0,00).

d) Pemberian Pinjaman Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

e) Penguatan Modal Pemerintah Daerah, tidak mengalami perubahan

(Rp.0,00).

Dari uraian di atas, diperoleh jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap

sebesar Rp.200.000.000.000,00. Dengan demikian, Pembiayaan Netto yang

semula Rp.380.856.381.213,07 menjadi Rp.705.742.777.163,47 bertambah

sebesar Rp.324.886.395.950,40 (85,30%).

Pembiayaan Netto sebesar Rp.705.742.777.163,47 diarahkan untuk

menutupi defisit anggaran baik untuk keperluan Belanja Langsung maupun

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.660.071.215.290,69, sehingga masih

terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar

Rp.45.671.561.872,78 yang bersumber dari SiLPA BLUD Tahun 2014 pada

Rumah Sakit Indera sebesar Rp.24.320.056.488,45 dan pada Rumah Sakit Jiwa

Rp.12.878.873.277,33, peningkatan target pendapatan pada BLUD Rumah Sakit

Indera sebesar Rp.2.455.600.000,00, sisa dana transfer Pemerintah Pusat (DAK)

yang tidak teralokasi menjadi belanja sebesar Rp.5.477.015.107,00 dan sisa

alokasi dana DBH-CHT yang tidak terserap menjadi belanja sebesar

Rp.540.017.000,00.


13/13

13



BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan ABPD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dituangkan

dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi

Bali.

3. narasi kupa

Documents