proposal penelitian magister akuntansi

Download Proposal Penelitian Magister Akuntansi

Post on 11-Oct-2015

94 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zhelfyanus Mangapati

TRANSCRIPT

PROPOSAL PENELITIANPENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA), PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen)

Diajukan oleh :

ZHELFYANUS MANGAPATI..Fakultas Ekonomi

Program Studi Magister Akuntansi

UNIVERSITAS CENDERAWASIH2014BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar belakangMenurut UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa dampak perubahan yang baik dalamperencanaan dan pembangunan daerah. Dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Waropen, pembangunan telah dilakukan diberbagai bidang meliputi : pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Waropen yang merupakan daerah pemekaran kabupaten Yapen Waropen yang ditetapkan dalam UU no. 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245).

Organisasi pemerintah (government organization) merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai biasanya peningkatan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Segala aktivitas tersebut dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang.

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi para pegawai pengelola keuangan. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya Penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu, Kualitas Pendapatan diukur dengan total PAD terhadap total Pendapatan, Kualitas Belanja diukur dengan total Belanja untuk kesejahteraan masyarakat terhadap total Belanja, Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu serta indikator pokok keberhasilan adalah peningkatan Kualitas Opini BPK atas LKPD yang meningkat. Indikator-indikator lainnya kalau dijalankan dengan ketentuan yang berlaku tentunya opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Menjadi tugas Biro Pengelolaan Keuangan, Inspektorat dan seluruh SKPD dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mengupayakan LKPD beropini WTP (Utomo, 2012) dalam Sari Erna, Aprila Nila dan Saiful, 2013.

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.Sistem akuntansi berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang pengelola keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah. Semua Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan diharuskan memiliki sumberdaya aparatur yang benar-benar memahami sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah. Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yangberkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance.Menurut (Widjaja, 1995) bahwa aparat (aparatur) adalah keseluruhan organ pemerintahan atau pejabat negara serta pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya. Untuk itu sumber daya dalam organisasi pemerintah sering disebut aparatur yaitu pegawai negeri yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan. (Siagian, 2003), mengatakan bahwa baik untuk menghadapi tuntutan sekarang maupun dan terutama untuk menjawab masadepan, pengembangan sumberdaya aparat merupakan keharusan mutlak.

(Mardiasmo, 2003) menjelaskan bahwa kemampuan berasal dari kata job competency yaitu kemampuan dan kerja. Arti kemampuan yaitu kemampuan melakukan segala aktivitas secara optimal dengan segenap potensi yang dimiliki oleh manusia berupa tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk menghasilkan suatu aktivitas yang bermanfaat. Pekerjaan berarti bentuk aktivitas kerja yang dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat dan nilai dari aktivitas tersebut. Jadi, kemampuan adalah segala aktivitas yang dilakukan secara optimal yang melibatkan tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk melakukan aktivitas tersebut dalam menghasilkan manfaat dan nilai manfaat atas apa yang dikerjakan. (Sztompka, 2003), menjelaskan bahwa kemampuan bekerja dari individu SDM yang bekerja dalam organisasi kerja dengan dinamika kerja yang kompleks dan penuh dengan persaingan untuk menunjukkan kemampuan yang unggul dan menguntungkan yang tercermin dari kemampuan individu.Penelitian Ridwan (2009) mengenai Pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD pemerintah Indramayu) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Sari Erna, Saiful, Aprila Nila (2013) mengenai Pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelola keuangan daerah (Studi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu) menunjukkan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah.1.2 Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Waropen.1.3 Persoalan PenelitianBerpijak dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan?

2. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan?

3. Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)?4. Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Pemerintahan?5. Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan?1.4 Tujuan PenelitianSecara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.b. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).d. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap Pemahaman Akuntansi Pemerintahan.e. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan1.5 Manfaat PenelitianDari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain :a. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peningkatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), peningkatan pemahaman akuntansi pemerintahan dan pembinaan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten waropen.b. Bagi Universitas Cenderawasih PapuaDiharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih mendalam.

c. Bagi Peneliti.Penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk lebih memahami permasalahan yang menjadi topik kajian.

1.6 Gambaran Obyek Penelitian1.6.1 Letak Geografis dan Luas WilayahBerdas