penerapan fungsi treasury di sektor privat pada sektor pemerintahan

7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

1/27

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

MAKALAH

PENERAPAN FUNGSI TREASURYDI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR

PEMERINTAHAN

Diajukan:

TODO FILIPI ANDERSONNPM: 1440600061!

K"#a$ %&B' N() A*$"n)!0

Un+uk M","nu-i Tu.a$ Ma+a Ku#ia-

S",ina/ P"/*"na-a/aan Di#(,a IV K"uan.an

S"$ia#i$a$i Akun+an$i Ku/iku#u, R".u#"/ S","$+"/ VIII T)A) 2014&201


2/27

I)PENDAHULUAN

Seperti yang telah dilansir olehAssocation For Financial Professionals(AFP) melalui

Laporan hasil survey nya yang berjudul Strategc Role of Treasury, dikemukakan bahwa

dewasa ini peran treasury pada sektor privatsemakin berkembang, dan menjadi semakin

krusial, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Peran treasury

akan berkembang dari peran terdahulu yang hanya sebagai back-office menjadi peran yang

lebih jelas dan strategis. eberapa perkembangan !ungsi treasury pada sektor privat

menurut laporan hasil survey dari AFP antara lain" bank relationship management,

borrowing, investing, financial risk management, counterparty risk analysis, working capital

management, capital planning/allocation, retirement plan management, leasing, enterprise

risk management, business continuity planning, investor relations, merger an ac!uisitions,

accounting, technology implementation.Sejalan dengan apa yang dilakukan pada sektor privat, pada sektor publik, treasury

juga memiliki peran penting dalam proses tata kelola pemerintahan. #al tersebut dibuktikan

dengan diterbitkannya $ndang%undang &omor ' tahun * tentang Perbendaharaan

&egara yang merupakan salah satu dari paket undang%undang re!ormasi pengelolaan

keuangan negara. +erbitnya $$ nomor ' tahun * juga menandakan dimulainya peran

dan perkembangan treasurypada sektor publik. alam sektor pemerintahan saat ini, !ungsi

treasury tersebar ke tiga unit eselon%' dibawah -ementerian -euangan, yaitu pada

irektorat enderal Perbendaharaan (Pb), irektorat enderal Pengelolaan

$tang/irektorat enderal Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko (P$/PP0), dan

irektorat enderal -ekayaan &egara (-&). 1enurut -eputusan 1enteri -euangan

&omor 23 tahun '* tentang 4etak iru Program +rans!ormasi -elembagaan -euangan

+ahun '*%5, terdapat delapan !ungsi treasury yang saat ini telah dilakukan

pemerintah, kedelapan !ungsi tersebut adalah" pengelolaan pen6airan, pengelolaan

penerimaan, pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan risiko, pengelolaan aset,

akuntansi dan pelaporan, special missions.engan perkembangan perekonomian global yang semakin meningkat, maka

dibutuhkan peran bagian treasuryyang semakin kuat pula, baik dalam sektor privat maupun

pemerintahan. alam sektor pemerintahan hal tersebut sudah ter6ermin dalam -eputusan

1enteri -euangan &omor 23 tahun '* tentang 4etak iru Program +rans!ormasi

-elembagaan -euangan +ahun '*%5, dimana pada -1- tersebut salah satu !okus

trans!ormasi !ungsi -ementerian -euangan terletak pada tran!sormasi !ungsi

perbendaharaan. #al lain juga terlihat pada visi itjen Perbendaharaan yaitu 7to be a worl

class state-treasury manager8, dimana itjen Perbendaharaan pada khususnya dituntut

untuk menerapkan !ungsi%!ungsi perbendaharaan sesuai dengan best practices di tingkat

dunia. "est practices !ungsi treasury di dunia sedikit banyak juga mengadopsi !ungsi


3/27

treasuryyang diterapkan pada sektor privat, dan apabila menilik dari !ungsi treasury pada

sektor privat diatas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa !ungsi treasury di sektor privat

yang masih bisa diadopsi di sektor pemerintahan guna meningkatkan peran treasury dalam

proses pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya makalah ini akan memaparkan

mengenai !ungsi treasurypada sektor privat yang sudah diterapkan saat ini oleh pemerintah

dan yang masih bisa diadopsi oleh pemerintah.

II) PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan satu per satu mengenai !ungsi treasury

pada sektor privat yang sudah diterapkan pada sektor pemerintah dan juga !ungsi lainnya

yang masih dapat diadopsi.

A) Cash forecasting

alam sektor privat !ungsi #ash forecastingditerapkan melalui pengumpulan in!ormasi

dari sekitar perusahaan untuk menyusun perkiraan kas kedepan. 9n!ormasi ini dapat berasal

dari pen6atatan akuntansi, anggaran, anggaran belanja modal, boar minutes (untuk

pembayaran dividen), dan bahkan 4:; (untuk pengeluaran yang berkaitan dengan akuisisi

dan divestasi).

alam penerapannya pada sektor pemerintahan, peren6anaan kas pemerintahbertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki saldo kas yang 6ukup untuk mebiayai

kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan AP& atau menghindari terjadinya cash

mismatch. Pengaturan kebijakan terkait peren6anaan kas menjadi tanggung jawab

irektorat enderal Perbendaharaan (P) dalam hal ini adalah irektorat Pengelolaan

-as &egara khususnya pada Subdirektorat Peren6aan dan Pengendalian -as. Sebenarnya

penerapan peren6anaan kas ini telah dilakukan pemerintah sejak lama, yang ditunjukkan

melalui halaman 2 9PA yang berisi ren6ana penarikan dana dan ren6ana penerimaan.

+etapi hal tersebut belum dapat dilakukan se6ara optimal, mengingat sangat terbatasnya

kemampuan sumber daya manusia di satuan kerja dalam melakukan peren6anaan kas.Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan 1enteri -euangan nomor

'


4/27

Peren6anaan kas seperti ini dianggap sangat menyulitkan bagi satker, khususnya satker

yang memiliki pagu besar, namun hanya memilki sumber daya manusia yang sangat

terbatas.Selanjutnya irektorat P-& mengeluarkan kebijakan baru dalam peren6anaan kas

untuk menggantikan kebijakan sebelumnya, dimana tidak seluruh satuan kerja yang

menyampaikan peren6anaan kas nya, tetapi hanya satuan kerja yang memiliki belanja yang

signi!ikan berpengaruh terhadap penyediaan kas. Satker tersebut nantinya dikelompokkan

berdasarkan besaran belanja nya. -ebijakan peren6anaan kas seperti ini sedikit banyak

meringankan satuan kerja, sehingga satuan kerja tidak perlu menyampaikan peren6anaan

kas untuk realisasi belanja yang berjumlah ke6il, seperti belanja operasional satker. &amun

akurasi penarikan kas dibandingkan dengan peren6anaannya masih sangat rendah.

-edepannya -PP& dapat juga ber!okus dalam bimbingan tidak hanya terkait pelaksanaan

anggaran saja, tetapi juga peren6anaannya.-egiatan peren6anaan kas ini memang sulit untuk dilakukan, mengingat banyaknya

satuan kerja di 9ndonesia yang juga tidak memiliki kemampuan S1 yang merata. &amun

apabila peren6anaan kas ini dapat dilakukan dengan baik, man!aatnya akan sangat besar

dalam pelaksanaan anggaran yang lebih e!ekti! dan e!isien.

B) Working capital monitoring

$orking capitalmerupakan komponen kun6i dalam penentuan arus kas perusahaan,

dimana pengelolaan inventory, piutang, dan utang merupakan salah satu !aktor yang

mempengaruhi pengelolaan working capital. alam sektor pemerintahan, !aktor%!aktor yang

mempengaruhi working capitalmungkin dapat dide!inisikan berbeda dari sektor privat, hal ini

tidak terlepas dari tujuan pemerintah yang berbeda dengan sektor privat, dapat diambil

6ontoh dalam penggolongan inventory sebagai working capital, dimana pada pemerintahan

persediaan sebagian besar hanya digunakan sebagai barang habis pakai, sehingga kurang

relevan apabila persediaan digolongkan sebagai !aktor yang termasuk working capitaldalam

pemerintah. $ntuk itu beberapa !aktor yang dapat mempengaruhi working capital dalam

pemerintahan antara lain adalah kas, piutang, utang, dan aset tetap. ari de!inisi dan !aktor%

!aktor yang mempengaruhi working capital, dapat disebutkan bahwa working capital

management juga serupa dengan asset and liability management, karena pada dasarnya

!okus pengelolaan adalah atas transaksi yang tertuang pada nera6a.

alam penerapan pengelolaan working capital di pemerintahan terlihat bahwa

pemerintah masih bertumpu pada kas sebagai dasar modal kerja nya. Pemerintah masih

kurang melakukan optimalisasi dari sisi piutang dan utang dalam menentukan arus kas

masa depan pemerintah. #al ini tidak terlepas dari tersebarnya wewenang pengelolaan


5/27

working capital pada pemerintahan, dimana pengelolaan kas berada pada irektorat

enderal Perbendaharaan (Pb), pengelolaan utang berada pada irektorat enderal

Pengelolaan dan Pembiayaan 0isiko (PP0), dan pengelolaan piutang dan aset tetap

berada pada irektorat enderal -ekayaan &egara (-&). +ersebarnya tanggung jawab

pengelolaan dari working capital ini sedikit banyak menghambat koordinasi dalam

melakukan working capital management pemerintah. Pengelolaan working capital

pemerintah yang dapat diterapkan dijelaskan sebagai berikut.

Ka$

alam working paper yang diterbitkan oleh -antor Akuntan Publik eloitte yang

berjudul %ake your $orking capital $ork For &ou' Strategies for (ptimi)ing &our #ash

%anagement, disebutkan bahwa langkah awal dalam mengoptimalkan working capital

managementyang optimal adalah dengan menyusun suatu cash management cultureyang

mapan. 1u =ibin (3) mengemukakan bahwa terdapat dua model umum yang dilakukan

dalam manajemen saldo kas, yaitu yang pertama adalah simple cash balance management

dimana dengan model ini manajer keuangan tidak se6ara akti! menginvestasikan saldo

kasnya di pasar keuangan, namun akan menempatkan saldonya pada bank sentral atau

bank komersial pada saat terjadi kelebihan kas. 1odel kedua adalah active cash balance

management dimana pada model ini manajer keuangan akan se6ara akti! menginvestasikan

kelebihan kas dan atau melakukan pinjaman untuk men6apai target saldo kas pemerintah.

Pengelolaan kas pemerintah sejauh ini masih ter!okus pada simple cash management,

atau dengan kata lain pemerintah masih mengandalkan penempatan kas pada rekening 9

yang selanjutnya mendapatkan bunga dari penempatan kas tersebut, walaupun sebenarnya

pemerintah juga telah menuju pengelolaan kas se6ara active cash management, yang

ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan 1enteri -euangan &omor 2 tahun '* tentang

Penempatan $ang &egara pada ank $mum yang diterapkan dengan pembuatan treasury

ealing room, dimana nantinya pemerintah juga dapat menempatkan kas nya dalam bank

umum dan mendapat pro!it dari penempat kas tersebut. Pada praktiknya penerapan

kebijakan ini masih mengalami beberapa hambatan dan permasalahan, khususnya dalamkebijakan terkait pembebanan kerugian atas penempatan kas tersebut, sehingga

pemerintah belum dapat menerapkan kebijakan ini se6ara optimal.

$ntuk menerapkan model active cash management se6ara optimal, pemerintah

diharapkan untuk menetapkan tujuan investasi kas se6ara memadai dan komprehensi!,

serta memastikan prudensi dari investasi kas tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan

return yang lebih besar guna mendukung arus kas, pemerintah kedepannya dapat

menginvestasikan kelebihan kas tidak hanya melalui penempatan pada bank umum saja,

tetapi juga pada porto!olio saham. 1emang investasi kas melalui porto!olio saham dinilai


6/27

memiliki risiko yang sangat tinggi, tetapi hal ini dapat diatasi juga dengan melakukan proses

mitigasi risiko atas investasi se6ara menyeluruh.

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen valuta asing sebagai

pengelolaan likuiditas pemerintah. -ebijakan, strategi, dan pedoman pengelolaan valuta

asing jangka pendek yang optimal sangat diperlukan dalam mendukung arus kas

pemerintah, selain itu koordinasi pemerintah dengan institusi lain seperti ank 9ndonesia

terkait kebijakan dan target pengelolaan valuta asing juga harus se6ara berkala dilakukan

guna mendapatkan return yang optimal dari pertukaran valuta asing tersebut.

Penerapan manajemen kas pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik apabila

peren6anaan kas yang dilakukan pemerintah masih belum optimal. Pemerintah harus

melakukan proses manajemen kas yang bersi!at en-to-en, yang diawali mulai dari

peren6anaan kas yang optimal, penentuan target saldo kas pemerintah yang tepat, sampai

dengan koordinasi dengan institusi lain.

Piu+an.

1anajemen piutang merupakan salah satu !ungsi kun6i dari manajemen

perbendaharaan, dan memiliki dampak langsung terhadap posisi keuangan organisasi

apabila tidak dikelola se6ara baik. +iap keterlambatan dalam penagihan piutang dapat

mengakibatkan kebutuhan working capital organisasi akan berubah. Pengelolaan piutang

yang baik dapat memungkinkan organisasi untuk se6ara akurat meramalkan arus kas masa

depannya, yang selanjutnya akan men6itakan pengelolaan likuiditas yang e!ekti!. alam

pemerintahan, piutang pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari penerusan

pinjaman pemerintah, piutang pajak, dan piutang P&P. Pengelolaan piutang pemerintah

saat ini menjadi tanggung jawab irektorat enderal -ekayaan &egara (-&) -ementerian

-euangan. Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan piutang pemerintah adalah

sulitnya untuk melakukan penagihan piutang negara, hal ini tidak terlepas dari debitur

pemerintah yang sebagian besar adalah $1&/ dan juga masyarakat yang disalurkan

melalui penerusan pinjaman dan kredit program. ari &era6a L-PP tahun '2 terlihat

bahwa saldo Penyisihan Piutang +idak +ertagih pemerintah men6apai angka0p'53.>5.3>. esaran tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kredit ma6et

dalam piutang negara masih sulit untuk diselesaikan.

umlah piutang negara yang 6ukup besar tersebut mempunyai potensi yang besar

dalam mendukung arus kas pemerintah, untuk itu pemerintah harus mulai memberi

perhatian dalam pengelolaan piutang pemerintah. +erdapat beberapa 6ara yang dapat

dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan piutang negara, pertama adalah dengan 6ara

melakukan pengetatan syarat pemerintah daerah/$1& dalam mengajukan penerusan

pinjaman kepada pemerintah. 9nstitusi pemerintah yang berwenang melakukan pemberian

penerusan pinjaman adalah irektorat enderal Perbendaharaan pada -ementerian


7/27

-euangan. Selama ini, analisa pemberian penerusan pinjaman dilakukan oleh itjen

Perbendaharaan pada tahap akhir, kedepannya analisa tersebut dapat disajikan pada awal

proses peminjaman, sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan lebih dahulu, salah satunya

adalah risiko penerusan pinjaman tersebut tidak terbayar oleh debitur.

-edua adalah dengan melakukan monitoring penerusan pinjaman se6ara berkala

kepada $1&/$1/Pemda. 1onitoring tersebut dapat dilakukan terkait dengan e!ektivitas

penggunaan penerusan pinjaman, identi!ikasi permasalahan atas pembayaran kembali

pinjaman, dan restrukturisasi pinjaman. 1onitoring ini dilakukan oleh itjen Perbendaharaan

dengan memberikan kewenangan kepada -antor ?ilayah itjen Perbendaharaan di tiap

provinsi, mengingat debitur dari penerusan pinjaman tersebar di seluruh 9ndonesia. engan

dilakukannya monitoring se6ara berkala, maka pemerintah dapat mengantisipasi terlebih

dahulu apabila ditemukan kemungkinan kegagaln pelunasan penerusan pinjaman, dan

men6ari alternati! lain dalam melunasinya.

erdasarkan Peraturan 1enteri -euangan &omor '@/P1-.5/@ tentang

Penyelesaian Piutang &egara yang ersumber dari &askah Perjanjian Penerusan Pinjaman

dan Perjanjian Pinjaman 0ekening ana 9nvestasi pada $1&/P+, penyelesaian kredit

ma6et pada $1&/P+ dapat diselesaikan melalui empat metode, yaitu penjadwalan

kembali, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara (P1&), dan penghapusan.

1engingat instrumen pembiayaan pada prinsipnya adalah mengatasi kesulitan kas jangka

pendek (cash flow shortage) pada AP&, maka prioritas penyelesaian kredit bermasalah

harus lah berorientasi pada tersedianya kas tunai yang dapat membantu membantu

likuiditas de!isit AP& tahun berjalan. $ntuk itu 6ara ketiga dalam mengoptimalisasikan

pelunasan piutang penerusan pinjaman adalah dengan 6ara memprioritaskan penyelesaian

kredit ma6et piutang penerusan pinjaman melalui rescheullingpiutang, sementara untuk

opsi P1& dan penghapusan dapat menjadi pilihan yang terakhir.

A$"+ T"+a

?alaupun tujuan utama dari pengelolaan aset tetap di pemerintah adalah untuk

mendukung kelan6aran tujuan dan !ungsi pemerintah, tetapi aset tetap pemerintah jugamemiliki potensi untuk berkontribusi dalam menghasilkan arus kas bagi pemerintah. &amun

hal tersebut belum dapat dilakukan se6ara optimal oleh pemerintah, mengingat masih

terdapat banyak hambatan dalam pengelolaan aset tetap pemerintah. eberapa masalah

yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan aset tetap adalah masih banyaknya aset tetap

pemerintah yang ile namun belum diman!aatkan se6ara optimal, sehingga aset tetap

tersebut tidak dapat memberikan nilai tambah apapun bagi pemerintah. Selain itu identi!ikasi

dan kepemilikan aset juga masih menjadi masalah pengelolaan aset tetap pemerintah, hal

ini terlihat dari permasalahan legalitas dokumen kepemilikan aset pemerintah, dimana


8/27

sebagian besar telah habis masa berlakunya, sehingga berpotensi akan menimbulkan

permasalahan hukum apabila tetap dilaksanakan penjualan aset tersebut.

alam mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pemerintah yang ile,

pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengelolaan aset tetap se6ara akti!, hal ini

sebenarnya sudah di6anangkan pemerintah melalui ren6ana pembentukan badan layanan

umum yang menangani masalah pengelolaan aset pemerintah yang ile, hanya saja,

sampai dengan saat ini badan layanan umum tersebut belum juga terbentuk. -edepannya

pemerintah harus mengoptimalkan kinerja dari badan layanan umum tersebut dalam

melakukan pengelolaan aset tetap pemerintah yang ile, dengan tahap awal adalah

melakukan peren6anaan strategis atas pengelolaan aset tetap pemerintah, selanjutnya

pemerintah dapat melakukan rekonstruksi aset tetap pemerintah yang ile sehingga layak

untuk digunakan oleh pihak luar dengan tujuan mendapatkan return yang memadai. Return

dari penggunaan aset tetap pemerintah oleh pihak luar tersebut selanjutnya dapat

digunakan pemerintah menjadi salah satu sumber P&P yang potensial, sehingga dapat

berkontribusi dalam arus kas pemerintah. Pemerintah kedepannya juga dapat melakukan

kajian porto!olio aset se6ara berkala untuk memastikan porto!olio aset pemerintah

teroptimalkan.

+erkait dengan permasalahan identi!ikasi dan kepemilikan aset tetap, pemerintah

diharapkan untuk melakukan tinjauan atas seluruh aset yang berada dibawah

pengelolaannya, termasuk aset yang termasuk dalam item off balance sheet, seperti aset

eks%PP&. engan teridenti!ikasinya aset tetap tersebut, pemerintah dapat mengambil

langkah untuk melakukan pengelolaan selanjutnya.

U+an.

alam pengelolaan utang, pemerintah dihadapkan dengan masih adanya

ketergantungan pemerintah atas utang dalam membiayai kegiatan non in!rastruktur, atau

tidak menghasilkan nilai tambah bagi pemerintah. #al ini dapat terlihat pada tahun '*

dimana pada saat itu pemerintah mengalami apa yang disebut cash flow shortage, atau

kekurangan kas jangka pendek, sementara penerimaan perpajakan juga tidak men6ukupiuntuk membiayai operasional pemerintah, atas masalah tersebut pemerintah akhirnya

melakukan pinjaman untuk membiayai operasional pemerintah. Selain itu pemerintah juga

masih dihadapkan dengan ketergantungan akan pinjaman luar negeri dalam membiayai

de!isitnya.

alam pengelolaan utang, pemerintah diharapkan menyusun suatu undang%undang

utang negara, sehingga dalam melakukan pinjaman pemerintah tidak hanya diatur

mengenai kuantitas nya saja (2 dari P), tetapi juga kualitas dari pinjaman tersebut,

sehingga pemerintah tidak melakukan pinjaman hanya sekedar untuk membiayai


9/27

operasional pemerintah, tetapi di!okuskan dalam pembangunan in!rastruktur pemerintah

yang memberikan nilai tambah.

Pemerintah juga diharapkan dapat membangun pasar obligasi dalam negeri yang

likuid, sehingga akan membanu pemerintah dalam menjamin permintaan terhadap surat

berharga negara yang 6epat dan segera. -erja sama dengan ;toritas asa -euangan (;-)

juga dapat membantu pemerintah dalam membangun pasar obligasi dalam negeri. engan

berkembangnya pasar obligasi dalam negeri, maka diharapkan membantu pemerintah

dalam menutup kekurangan kas jangka pendek dan yang terjadi se6ara tiba%tiba.

Selain itu pemerintah juga dapat memperkuat hubungan dengan kreditur pemerintah.

#al ini dilakukan agar pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan ebt swap

ataupun restructure ebt atas utang pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dihadapkan

dengan kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali atas utang pemerintah.

K(,i+" K((/ina$i

alam melakukan working capital managementyang optimal, diperlukan adanya suatu

komite koordinasi yang bertugas untuk mejembatani kebutuhan atas tiap%tiap !ungsi dalam

organisasi. Pada sektor swasta laBim dibentuk suatu working capital management, yang

biasanya terdiri dari treasurer, dan beberapa direktur, dimana working capital management

ini akan melakukan rapat se6ara bulanan untuk membahas pemenuhan dan kebutuhan

working capitalperusahaan. Pada pemerintahan di 9ndonesia, hal ini juga telah diterapkan,

yaitu dengan membentuk -omite Pengelolaan Aset dan Liabilitas (Asset and Liability

%anagement4ommittee, AL14) pada bulan Februari '2. AL14 diketuai oleh 1enteri

-euangan, dengan ?akil 1enteri -euangan sebagai ?akil -etua. Anggota AL14 terdiri

atas irjen Pengelolaan $tang (Sekretaris), Sekretaris enderal, -epala -F, Sta! Ahli

-ementerian -euangan, irjen Perbendaharaan, irjen Anggaran, irjen Pajak, irjen ea

dan 4ukai, irjen Perimbangan -euangan, dan irjen -ekayaan &egara (para anggota).

+ugas itjen Perbendaharaan pada AL14 adalah bertanggung jawab atas penyediaan

in!ormasi terkini kondisi pasar uang dan atas penyusunan perkiraan mingguan dan bulanan

dari de!isit/surplus kas berdasarkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran. itjen ini jugabertanggung jawab atas penetapan kebijakan pengelolaan kas. Selain itu untuk

meningkatkan akurasi perkiraan kas bulanan, dibentuklah sebuah komite antar direktorat

yang disebut aringan 9n!ormasi Peren6anaan -as (4ash Planning 9n!ormation &etwork,

4P9&). Anggota 4P9& adalah pegawai teknis dari berbagai itjen dan irektorat (itjen

Anggaran, itjen Perbendaharaan, itjen Pengelolaan $tang, -F, dan lain%lain). 4P9&

mengadakan diskusi se6ara berkala dan menerbitkan laporan perkiraan kas bulanan bagi

-ementerian -euangan. -omite ini bertemu sedikitnya sekali dalam sebulan atau lebih, jika

diperlukan. -omite tersebut menggunakan data riwayat penerimaan, serta data dan asumsi

terkini mengenai ekonomi makro dan indikator moneter. Pertemuan 4P9& C pertemuan rutin


10/27

pejabat operasional -ementerian -euangan dan beberapa kementerian lain untuk

melakukan !ungsi pengawasan terhadap satker yang memiliki alokasi anggaran belanja

besar.

Agar penerapan working capital monitoringlebih optimal, diharapkan kedua komite yang

dibentuk pemerintah ini agar dijadikan suatu lembaga yang mempunyai payung hukum

sendiri, sehingga pengawasan akan working capital pemerintah dapat dilakukan se6ara

berkala, dan tidak terbatas hanya tugas insidentil. engan adanya pengawasan yang

berkelanjutan, diharapkan working capital managementpemerintah dapat dilakukan se6ara

optimal guna mendukung ter6apainya arus kas pemerintah yang tepat.

3) Cash concentration

1enurut wikipedia, cash concentration adalah penyaluran sejumlah dana dari

beberapa rekening ke dalam satu rekening tunggal untuk meningkatkan e!isiensi dari

manajemen kas. Sedangkan menurut halaman situs www.a66ountingtools.6om

mende!insikan cash concentration adalah proses dalam menggabungkan saldo kas di

beberapa rekening ke dalam satu rekening tunggal, sehingga dana yang berasal dari saldo

kas tersebut dapat se6ara mudah diinvestasikan atau digunakan untuk pembayaran. Selain

itu cash concentration juga dilakukan untuk mengurangi biaya adminsitrati! bank ketika

tingkat pengembalian dari investasi meningkat. eberapa 6ara dalam melaksanakan cash

concentration adalah melalui notional pooling dan cash sweeps. *otional pooling adalah

sistem dari cash concentrationyang memungkinkan kas berada pada rekeningnya dibawah

pengendalian lokal, tetapi bank men6atatnya seolah%olah telah terpusat. #ash sweeping

adalah suatu sistem yang didesain untuk memindahkan kas dari beberapa rekening ke

dalam satu rekening terpusat sehingga mudah untuk diinvestasikan. Penerapan cash

concentration ini nantinya juga berhubungan dengan !ungsi treasurylainnya, seperti bank

relations, financial risk management, dan working capital management.alam sektor pemerintahan sendiri, !ungsi cash concentration ini juga sudah

diterapkan melalui penerapan Treasury Single Account (+SA) dan Treasury *otional Pooling

(+&P). +SA di pemerintahan pertama kali diterapkan untuk rekening pengeluaran se6ara

bertahap, atau sering disebut +SA Pengeluaran, yang dilakukan dimulai dengan

diterbitkannya Peraturan irektur enderal Perbendaharaan nomor P:0%5


11/27

Setelah diterapkannya +SA Pengeluaran, selanjutnya pemerintah menerapkan +SA

Penerimaan, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan 1enteri -euangan nomor

'3'/P1-.5/> tentang Pelaksanaan $ji 4oba Pelimpahan 0ekening Penerimaan pada

ank Persepsi/evisa Persepsi/Pos Persepsi pada #ari -erja erikutnya. +SA Penerimaan

dilakukan dengan tujuan untuk memper6epat penerimaan, yaitu melalui pelimpahan seluruh

penerimaan ke rekening kas umum negara pada hari kapan penerimaan tersebut diterima.

Pelaksanaan +SA Penerimaan digambarkan pada bagan berikut.

TSA P"n"/i,aan

?alaupun pemerintah telah menerapkan +SA se6ara keseleruhan, tetapi masiht

terdapat beberapa hal yang masih bisa dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan

penerapan +SA, salah satu nya adalah dengan memperluas jangkauan +SA ke rekening

lainnya yang dimiliki pemerintah yang belum termuat dalam +SA, misalnya rekening pada

L$, rekening SAL, rekening hibah, dan rekening escrow. engan luasnya jangkauan

rekening +SA maka diharapkan peluang pemerintah untuk menginvestasikan kas yang ile

pada rekening tersebut lebih besar lagi.


12/27

Langkah pemerintah selanjutnya dalam menerapkan !ungsi cash concentrationadalah

melalui penerapan Treasury *otional Pooling (+&P), yang diterapkan pada rekening

bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran yang dimiliki satker di bank

komersial. 1enurut Peraturan 1enteri -euangan &omor 3'/P1-.5/< tentang

Penerapan Treasury *otional Pooling pada 0ekening endahara Pengeluaran, +&P pada

pemerintah diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo

konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh

-antor 4abang ank $mum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana

antar rekening. Penerapan +&P di pemerintah selanjutnya dilaksanakan pada rekening

bendahara penerimaan, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan 1enteri -euangan

&omor '3/P1-.5/< tentang Penerapan Pelaksanaan +&P Treasury *otional Pooling

pada 0ekening endahara Penerimaan. +erakhir pemerintah menerapkan +&P pada

rekening pemerintah lainnya, berdasarkan Peraturan 1enteri -euangan &omor

'5/P1-.5/'' tentang Penerapan Treasury *otional Pooling pada 0ekening Lainnya.

+&P memungkinkan pemerintah untuk dapat memonitor seluruh rekening bendahara

pengeluaran, bendahara penerimaan, dan rekening lainnya. +antangan kedepannya dalam

penerapan +&P di pemerintahan adalah dengan mengurangi saldo agregat yang ada di

rekening%rekening bendahara, dengan menyalurkan kas di rekening bendahara yang ile

tiap harinya ke dalam rekening tunggal untuk selanjutnya dapat diinvestasikan dalam

investasi jangka pendek. Sebelum diterapkan, dibutuhkan analisis mendalam terkait

man!aat, biaya, dan risiko atas opsi ini.

D) In"$+a$i

9nvestment pada sektor privat diartikan sebagai kebijakan dalam mengalokasikan

kelebihan kas ke dalam beragam jenis investasi, tergantung dari tingkat pengembalian

investasi tersebut dan juga seberapa 6epat investasi tersebut dapat dikonversi menjadi kas.

alam penerapannya di sektor pemerintahan, penerapan investasi atas kelebihan kas

tersebar di dua eselon%' -ementerian -euangan, yaitu pada irektorat enderal

Perbendaharaan dan irektorat enderal Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko. 9nvestasi

kelebihan kas pemerintah ditandai dengan terbitnya Peraturan 1enteri -euangan &omor

'@/P1-.>/> tentang +ransaksi Surat $tang &egara Se6ara Langsung yang terakhir

diubah dengan P1- &omor /'* yang juga menandai dibentuknya +ealing

Room pada P$ dan Peraturan 1enteri -euangan &omor 2/P1-.5/' tentang

Pengelolaan -elebihan dan -ekurangan -as yang terakhir diubah dengan Peraturan

1enteri -euangan &omor 2/P1-.5/'* tentang Penempatan $ang &egara Pada ank

$mum yang menandai dibentuknya +ealing Room pada P atau lebih dikenal dengan


13/27

Treasury +ealing Room. +abel dibawah ini menjelaskan perbedaan tujuan dan !ungsi

+ealing Room pada P$ dan P.

Fun.$i D"a#in. R((, D5PPR D5PU7 an D5PB

enis investasi kelebihan kas yang dapat dilakukan pemerintah berupa"

Penempatan kas negara di bank sentralD

Penempatan kas negara di bank komersialD

% pada deposito overnight ('%2 hari)D

% pada +eposit on #all yang dapat ditarik sewaktu%waktu denganpemberitahuan di awalD

% pada eposito erjangka yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempoD

Pembelian obligasi pemerintah dari pasar sekunderD dan/atau

Repo/Reverse Repo

alam pengelolaan investasi kelebihan kas, PP0 hanya bertindak sebagai operator

dalam transaksi pembelian Surat $tang &egara dan P sebagai ecision maker, yang

mengandung arti bahwa PP0 hanya akan melakukan transaksi pembelian S$& apabila

terdapat permintaan dari P. #al ini sesuai dengan yang terdapat pada Pasal ' P1-

&omor /'*.

Selanjutnya untuk investasi jangka panjang pemerintah diterapkan melalui penyertaan

modal negara (P1&) yang dikelola oleh irektorat -ekayaan &egara pada irektorat

enderal -ekayaan &egara (-&), investasi pada porto!olio saham yang dikelola oleh

Pusat 9nvestasi Pemerintah (P9P) yang saat ini telah dilebur kedalam P+.Sarana 1ulti

9n!rastruktur (S19), dan investasi melalui penerusan pinjaman maupun kredit program yang

dikelola oleh irektorat Sistem 1anajemen 9nvestasi pada irektorat enderal

Perbendaharaan (P).


14/27

Selain itu pada -ementerian -euangan juga terdapat !ungsi Special %issions yang

tersebar di beberapa :selon%' -ementerian -euangan. Fungsi Special %issions ini bertugas

untuk mengelola investasi di beberapa sektor. #anya saja terdapat beberapa masalah

dalam penerapan !ungsi special missions ini, yaitu belum jelasnya mandat dan strategi dari

setiap unit, sehingga kinerjanya belum optimal.

E) Grant credit

Fungsi grand 6redit pada sektor swasta dilakukan dengan menerbitkan kredit kepada

pelanggan, yang melibatkan pengelolaan kebijakan persyaratan kredit yang diberikan.alam sektor pemerintahan, !ungsi grant creit dilakukan oleh irektorat Sistem

1anajemen 9nvestasi (S19) pada irektorat enderal Perbendaharaan (P). Adapun

customer dari pemberian kredit yang dilakukan pemerintah adalah adan $saha 1ilik

&egara ($1&), adan $saha 1ilik aerah ($1) dan Pemerintah aerah melalui

pemberian penerusan pinjaman, dan masyarakat melalui pemberian kredit program. Pada

irektorat S19, kebijakan mengenai pemberian kredit ini dikelola oleh tiga subdirektorat,

yaitu Subdirektorat Pinjaman adan $saha 1ilik &egara, Subdirektorat Pelaksanaan

Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman aerah, dan Subdirektorat -redit Program.

Subdirektorat Pinjaman adan $saha 1ilik &egara mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada

adan $saha 1ilik &egara ($1&) dan adan $saha 1ilik aerah ($1) asa -euangan

ank. Subdirektorat Pinjaman adan $saha 1ilik &egara memiliki !ungsi"

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana

pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada $1& dan $1 asa

-euangan ankDb. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan

pinjaman serta penyelesaian piutang negara kepada $1& dan $1 asa -euangan

ankD

6. penelitian dan penyiapan ren6ana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman

pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada $1& dan $1 asa -euangan

ankDd. penelitian dan penyiapan ren6ana penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1

asa -euangan ankDe. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman pemerintah dan

penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1 asa

-euangan ankD!. pelaksanaan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta

penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1 asa -euangan ankD dan


15/27

g. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan

penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1 asa

-euangan ank.

Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman aerah

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis

kelayakan !inansial, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta

penyelesaian masalah piutang yang berasal dari pinjaman pemerintah dan penerusan

pinjaman pada Pemerintah aerah dan $1. Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan

Pinjaman dan Pemberian Pinjaman aerah memiliki !ungsi"

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana

pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1Db. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian dan penyelesaian piutang negara

yang bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah

aerah dan $1D6. penelitian dan penyiapan ren6ana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman

pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1Dd. penelitian dan penyiapan ren6ana penyelesaian piutang negara yang bersumber dari

pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1De. pelaksanaan analisis kelayakan !inansial, evaluasi terhadap permohonan dan perumusan

persetujuan dan persyaratan pinjaman serta penyelesaian piutang negara yang

bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah

aerah dan $1D!. pelaksanaan pemberian pinjaman dan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari

pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1D

dang. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan

penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada Pemerintah aerah dan

$1.

Subdirektorat -redit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan pendanaan, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi pelaporan,restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, serta perhitungan serta penyelesaian hak dan

kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyediaan kredit program. Subdirektorat

-redit Program memiliki !ungsi"

a. penelitian dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan peraturan kredit programDb. penyiapan dan pengkajian alternati! sumber dan skema pendanaan kredit programD6. penyusunan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama

pendanaan kredit programDd. penatausahaan dan pemantauan penyaluran kredit programDe. pengumpulan dan pengolahan data dan in!ormasi dalam rangka penyiapan bahan

pelaporan serta pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan kredit programD


16/27

!. perhitungan dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka

kredit programD dang. penelitian dan penyiapan perumusan restrukturisasi serta hapus buku dan hapus tagih

kredit program.

+antangan paling utama yang dihadapi pemerintah dalam penyaluran kredit ini adalah

terkait dengan penagihan pembayaran atas kredit tersebut. #al ini dibuktikan dengan

besarnya saldo piutang pemerintah yang berasal dari penerusan pinjaman. -edepannya

pemerintah diharapkan untuk memperketat syarat pemberian kredit, dan juga monitoring

yang berkelanjutan dalam melakukan penagihan piutang tersebut.

F) Fund raising

Fungsi fun raisingberkaitan dengan penentuan kapan kas tambahan diperlukan, dan

mengumpulkan dana melalui pembelian/akuisisi utang, penjualan saham, atau perubahan

kebijakan perusahaan yang mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan

bisnis dan mempertahankan hubungan baik dengan komunitas investasi untuk tujuan

penggalangan dana.

alam sektor pemerintahan, 6ara fun raisingyang paling sering dilakukan pemerintah

adalah melalui penerbitan utang, baik untuk membiayai de!isit AP& pemerintah, maupun

untuk membiayai apabila terjadi cashflow shortage yang sempat terjadi di tahun '*.

alam !ungsi fun raisingini dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang baik antara P yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen kas, dan PP0 yang bertanggung

jawab dalam pelaksanaan manajemen utang. -erja sama tersebut sangat dibutuhkan dalam

menentukan kapan pemerintah melakukan pinjaman.

Pada P, pengelolaan kas dilaksanakan oleh irektorat Pengelolaan -as &egara,

yang berada pada Subdirektorat Peren6anaan dan Pengendalian -as,dimana salah satu

tugas subdirektorat ini adalah penyusunan strategi pengelolaan kas dan penyediaan dana.

Sedangkan pada PP0, pengelolaan strategi utang dilaksanakan oleh irektorat Strategi

dan Porto!olio utang, khususnya pada Subdirektorat Peren6anaan dan Strategi $tang, yang

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, evaluasi, analisis, dan rekomendasi strategi

pengelolaan utang jangka menengah, penyusunan rekomendasi peren6anaan pembiayaan

AP& melalui utang dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam

rangka pengelolaan utang.

Selain melalui penerbitan utang, fun raisingdalam pemerintah juga dilakukan melalui

beberapa 6ara, misalnya melalui penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diatur

dalam Peraturan 1enteri -euangan &omor 3/P1-.5/' tentang Pengelolaan Saldo

Anggaran Lebih yang terakhir diubah melalui Peraturan 1enteri -euangan nomor


17/27

2/P1-.5/'2. Pemerintah juga dapat melakukan fun raising lainnya melalui

pengelolaan aset tetap pemerintah maupun penagihan piutang pemerintah, yang dikelola

oleh irektorat enderal -ekayaan &egara.

+antangan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan fun raising ini adalah risiko

terhambatnya koordinasi dalam melakukan fun raising dalam bentuk utang, karena

terpisahnya institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen kas dan

manajemen utang. Selain itu terkait terpisahnya wewenang tersebut juga dapat

menimbulkan lag waktu dalam melakukan pengambilan keputusan, karena harus melalui

birokrasi di lebih dari satu institusi, sehingga pengambilan keputusan sulit untuk dilakukan

se6ara 6epat. 1asalah lain dalam fun raising pemerintah adalah belum optimalnya fun

raising pemerintah non%utang. #al ini disebabkan terbatasnya sumber daya dalam

pendanaan non%utang pemerintah.

G) Risk management

Penerapan 1anajemen 0isiko pada sektor privat diterapkan dengan menggunakan

berbagai strategi lindung nilai dan netting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan

perubahan nilai aset, tingkat suku bunga, dan kepemilikan mata uang asing. eberapa 6ara

atau prosedur yang dapat dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah"a. ocate risks

1elakukan reviu terkait seluruh kontrak, regulasi, dan investasi untuk menentukan risiko

yang dapat berkaitan dengan perusahaan.b. %itigate risks

1eran6ang strategi pengendalian risiko untuk tiap%tiap risiko yang sudah teridenti!ikasi

sebelumnya.

6. mplement changes#al ini berkaitan dengan perubahan yang harus dilakukan perusahaan atas kegiatan

mitigasi risiko sebelumnya. Perubahan ini membutuhkan anggaran untuk sistem yang

baru, ataupun prosedur yang baru.d. Pick a broker

+erkait dengan pembelian investasi maupun asuransi. roker yang berpengalaman

biasanya memiliki pengetahuan yang lebih luas terkait risiko dalam invetasi maupun

asuransi tersebut.e. "uy insurance

Asuransi dapat melindungi risiko yang terdapat di perusahaan. eberapa titik yang dapat

diasuransikan semisal mesin, properti, kewajiban, keamanan perusahaan, dan terkait

kompensasi pegawai.alam sektor pemerintah risiko utama khususnya terjadi pada sektor aset dan

kewajiban (balance sheet approach). 0isiko tersebut dapat berupa risiko pada aset,


18/27

investasi, dan utang. +erkait dengan risiko pada aset, dapat terbagi menjadi risiko pada

penyimpanan kas dan juga risiko pada aset tetap. $ntuk risiko penyimpanan kas,

pemerintah telah menerapkan +SA, sehingga saldo kas pada bank komersial selalu nihil tiap

harinya. Selain itu terkait dengan saldo kas bendahara, pemerintah juga mempertimbangkan

opsi untuk mengurangi saldo agregat yang ada di rekening bendara, misalnya melalui

penggunaan kartu debit (dalam limit yang sudah ditentukan irektorat enderal

Perbendaharan). $ntuk risiko dalam aset tetap menjadi tanggung jawab irektorat enderal

-ekayaan &egara (-&). 0isiko tersebut dapat berupa terdapatnya set%aset ile

pemerintah, yang sudah diatas pemerintah melalui pembentukan L$ 1anajemen Aset

yang ber!ungsi dalam pengelolaan aset pemerintah yang ile, selain itu dalam mengurangi

risiko dalam pengelolaan aset tetap, -& juga sudah mulai mempertimbangkan dalam

mengasuransikan aset tetap pemerintah.

+erkait risiko dalam investasi pemerintah, salah satunya terdapat dalam investasi

jangka pendek pemerintah pada investasi kelebihan kas melalui +0. eberapa risiko dari

+0 adalah li!uiity risk, foreign e.change risk, dan lainnya. eberapa 6ara pemerintah

dalam mengurangi risiko tersebut adalah melalui in house pada +0 untuk jangka pendek

dan menengah, dan pemerintah juga dapat mempertimbangkan outsourcing pengelolaan

+0 untuk jangka panjang. #al ini sejalan dengan prosedur mengatasi risiko yang dilakukan

di sektor privat, yaitu melalui perantara broker.$ntuk risiko dalam pengelolaan utang, dikelola oleh irektorat enderal Pengelolaan

Pembiayaan dan 0isiko (PP0), dimana risiko tersebut tersebar di berbagai instrumen

utang seperti S$&, utang luar negeri, dan pembiayaan syariah, yang mana pengelolaan

risiko tersebut juga dibagi ke dalam seluruh direktorat yang terdapat pada PP0.Selain pengelolaan risiko terkait utang, dengan terbitnya Peraturan Presiden &omor

'* tahun '* tentang Perubahan -elima Atas Peraturan Presiden &omor * +ahun '

tentang -edudukan, +ugas, dan Fungsi -ementerian &egara Serta Susunan ;rganisasi,

+ugas,dan Fungsi :selon ' -ementerian &egara, PP0 juga mendapatkan tugas baru

sebagai pengelola sovereign risks keuangan negara. #al ini ditunjukkan dengan

dibentukanya direktorat baru pada PP0, yaitu irektorat Pengelolaan 0isiko -euangan&egara. engan dibentuknya direktorat ini, diharapkan pemerintah dapat menerapkan

manajemen risiko melalui enterprise risk management (:01) yang sudah biasa dilakukan

pada sektor privat.Se6ara keseluruhan, sesuai dengan -eputusan 1enteri -euangan &omor 23 tahun

'* tentang 4etak iru Program +rans!ormasi -elembagaan -euangan +ahun '*%5,

berikut adalah beberapa prosedur pengendalian risiko utama keuangan, yaitu"a. 1engasuransikan aset%aset !isik pemerintahb. 1enginisiasi pengelolaan risiko pada sumber daya alam utama6. 1engkaji dan memonitoring kewajiban pensiund. 1enganalisis pilihan skema pensiun dan memberikan rekomendasi skema pensiun baru.


19/27

e. 1engkaji $1& tertentu yang memiliki dampak !iskal signi!ikan dan merekomendasikan

6ara terbaik untuk mengelola risiko mereka.!. 1engkaji 7special missions8 terpilih, misalnya "dana insrasturktur, unit PPP, dan lain%lain,

merekomendasikan 6ara terbaik untuk mengelola risiko mereka.g. 1eningkatkan proyeksi pendapatan dan belanja jangka menengah untuk menghitung

present value dari porsi !iskal aset dan kewajiban.h. 1engkaji kewajiban bantuan sosial.i. Penyusunan -erangka -erja -esinambungan $tang.j. 1emulai komunikasi mengenai komposisi 6adangan devisa/porto!olio utang antara

-emenkeu/ank 9ndonesia.

H) Credit rating agency relations!n"estor relations

#reit Rating Agency adalah sebuah institusi yang bertugas mereviu kelayakan kredit

sebuah perusahaan yang sedang dalam proses maupun yang telah menerbitkan pinjaman.

Apabila creit rating agencymengeluarkan nilai tinggi pada kredit, investor akan 6enderung

menerima effective interest rate yang lebih rendah pada utang tersebut. +erkait dengan

pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan penerbit utang kepada creit rating agency,

maka bisa saja timbul conflict of interest atas pemberian nilai kredit tersebut. Selanjutnya

creit rating agency relationssendiri adalah penerapan pada sektor privat dengan menjada

hubungan dengan creit rating agency dalam mengin!ormasikan kinerja dan kondisi

keuangan perusahaan, jika perusahaan tersebut juga menyediakan nilai kredit atas

pinjaman yang diterbitkan perusahaan.

Pada dasarnya rating merupakan penilaian creitworthiness (kemampuan suatu

institusi untuk melunasi kreditnya) suatu institusi baik pemerintah/negara (sovereign)

maupun perusahaan swasta. Semakin baik rating suatu institusi, maka institusi tersebut

dianggap memiliki risiko pengembalian utang paling rendah, sehingga kualitas instrumen

surat berharga yang diterbitkannya semakin baik dan akan semakin diminati oleh investor,

yang akan berujung pada biaya pengembalian modal (6ost o! 6apital) yang semakin rendah.

alam penerapannya pada sektor pemerintahan, semakin baik posisi rating suatu negara,

dapat membuat negara tersebut menjadi lebih atrakti! bagi investor, bukan hanya pada

investasi porto!olio, namun juga investasi langsung karena negara tersebut dinilai memiliki

perekonomian yang lebih sehat. #al ini tentunya akan memberikan man!aat yang sangat

besar bagi negara tersebut, di mana investasi yang tinggi bisa memberikan multiplier e!!e6t

pada penurunan pengangguran dan kemiskinan. +iga lembaga pemeringkat dunia yang

memberikan rating atas kredit adalah Standard E Poors (SEP), 1oodys, dan Fit6h. alam

mempertahankan dan bahkan meningkatkan creit rating nya, pemerintah diharapkan juga

untuk memiliki hubungan yang baik dengan lembaga pemeringkat kredit. #al ini diterapkan

pemerintah melalui pogram #ubungan edikasi 9nvestor yang dilaksanakan oleh adan


20/27

-ebijakan Fiskal. -egiatan hubungan dedikasi investor ini bertujuan untuk meningkatkan

keper6ayaan investor dan lembaga pemeringkat utang. eberapa kegiatan yang dilakukan

dalam program hubungan dedikasi investor ini adalah"

a. 1enjadi bagian dari 9nvestor 0elation $nit (90$) pemerintah.

b. 1elaksanakan pertemuan se6ara rutin antara pejabat tinggi pemerintah dengan rating

committee pada agenda kegiatan%kegiatan internasional, diantaranya 91F Spring

1eeting, A 1eeting, dst.6. 1engundang lembaga pemeringkat utang ke 9ndonesia untuk menyampaikan update

perekonomian dan kebijakan terkini serta memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang 9ndonesia.d. 1elakukan pertemuan reguler dengan investor, analis, maupun para ekonom.e. 1elakukan kunjungan ke analyst rating, diantaranya Singapura dan #ongkong.!. 1enyampaikan data dan in!ormasi terkini se6ara rutin kepada rating analyst, ;:4 dan

think-thank agencies, diantaranya update perekonomian, perkembangan pembangunanin!rasturktur, kebijakan subsidi, pasar modal, dan hukum perburuhan.

g. 1elaksanakan kegiatan eicate team meeting se6ara rutin dalam rangka update

in!ormasi serta kesamaan pandangan atas isu utama lembaga rating.h. 1elaksanakan avance-trip untuk meninjauprogress pelaksanaan in!rasturktur di daerah.

engan semakin kuatnya hubungan antara pemerintah dengan para investor dan para

lembaga pemeringkat kredit, diharapkan peningkatan peringkat kredit 9ndonesia akan

ter6apai.

I) #ank relations

Penerapan "ank relationspada sektor privat dilaksanakan melalui pertemuan antara

treasurer perusahaan dengan perwakilan dari setiap bank yang digunakan oleh perusahaan

dimana bankir perusahaan memberitahu tentang kondisi keuangan dan proyeksi

perusahaan, serta perubahan yang akan datang yang membutuhkan peminjaman dana.

uga dapat diskusi ke berbagai layanan yang disediakan oleh bank kepada perusahaan,

seperti lo6kboGes, wire trans!er, pembayaran A4#, dan sebagainya.

Pada sektor pemerintahan, bank relationsditerapkan dalam dua hal, yaitu hubungan

dengan bank sentral, dalam hal ini adalah ank 9ndonesia, dan juga hubungan dengan bank

komersial. #ubungan dengan bank sentral dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan

uang negara dan dukungan dalam pengelolaan utang. alam hal pengelolaan uang negara,

hubungan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara ank 9ndonesia dengan irektorat

enderal Perbendaharaan (P). #ubungan tersebut bukanlah sesuatu yang baru,

mengingat 0ekening -as $mum &egara (0-$&) yang ber!ungsi untuk menampung

penerimaan negara dan membayar segala kewajiban yang jatuh tempo berada di ank

9ndonesia (9). ari hasil penempatan uang negara tersebut, negara mendapatkan


21/27

remunerasi dari 9. engan adanya kerja sama ini, pemerintah mengharapkan adanya hasil

yang maksimal dari penempatan uang pemerintah. -erja sama selanjutnya yang dijalin

pemerintah dengan 9 adalah dalam hal penerapan +SA, khususnya dalam masa

implementasi awal +SA, dimana pemerintah juga memperoleh masukan terkait risiko dan

penerapan +SA. alam melakukan penempatan kelebihan kas pemerintah pada bank

umum, pemerintah juga senantiasa mempertimbangkan masukan dari 9. engan

dioperasikannya +0 pada P, diharapkan koordinasi dengan 9 lebih penting, agar

kegiatan perbendaharaan tidak berdampak negati! terhadap operasi moneter.

alam hal pengelolaan utang, untuk memenuhi aBas transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan data utang sektor publik, ank 9ndonesia dan -ementerian -euangan dalam

hal ini irektorat enderal Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko, menerbitkan publikasi

bersama (oint publication) Statistik $tang Sektor Publik 9ndonesia (S$SP9), yang terdiri dari

data utang pemerintah, ank 9ndonesia, dan $1&, baik utang domestik maupun utang luar

negeri. Selain itu 9 juga senantiasa memberi masukan dalam hal pemerintah ingin

menerbitkan Surat $tang &egara, dimana penerbitan S$& juga berpatokan pada 9 rate

pada saat itu.

Selanjutnya hubungan pemerintah dengan bank komersil diterapkan dalam hal

penerimaan dan pengeluaran, yang dilakukan oleh irektorat enderal Perbendaharaan

(P). -erja sama dalam hal penerimaan negara melalui penunjukkan bank umum

sebagai bank persepsi, atau bank yang dapat menerima setoran negara. Penunjukkan dan

monitoring bank persepsi ini dilakukan oleh irektorat enderal Perbendaharaan. -erja

sama dalam hal penerimaan juga dilakukan dalam penerapan 1odul Penerimaan &egara

(1P&), dimana P berwenang dalam melakukan monitoring terkait kesiapan bank umum

dalam menerapkan sistem 1P&, baik kesiapan in!rastruktur 9+ maupun S1.

+erkait dengan pengeluaran, kerja sama pemerintah salah satunya ditandai dengan

penunjukkan empat bank $1& sebagai ank ;perasional 9, atau bank yang memiliki

tanggung jawab dalam menyalurkan dana Surat Perintah Pen6airan ana (SP). -eempat

bank umum tersebut adalah ank 1andiri, &9, 09, dan +&. engan telah diterapkannyaSistem Perbendaharaan dan Anggaran &egara (SPA&), pola hubungan P dengan

perbankan mulai berbeda dengan tahun%tahun sebelumnya, dimana pola hubungan yang

dibangun lebih kepada kemitraan dalam rangka bersinergi menyempurnakan implementasi

SPA&.

5) !T systems


22/27

Pada sektor privat, !ungsi T systemsdilakukan dengan mempertahankan perangkat

kerja pada bagian treasury dalam menyediakan in!ormasi tentang kepemilikan kas, proyeksi,

kondisi pasar, dan in!ormasi serupa lainnya.

alam penerapan di sektor pemerintahan, dukungan 9+ sangat berperan dalam

pelaksanaan tugas dan !ungsi perbendaharaan. ukungan 9+ dalam proses

perbendaharaan berasal dari beberapa 6ara perolehan, baik melalui kerja sama dengan

lembaga lain seperti 9 dan bank umum, kerja sama dengan unit lain pada -ementerian

-euangan, seperti Pusat 9n!ormasi dan +eknologi (P$S9&+:-), dan melalui pengembangan

sendiri. eberapa 6ontoh penerapan 9+ dalam proses bisnis perbendaharaan adalah"

a. 9 0overnment 1lectronic "anking (9H%e), yaitu suatu sistem hasil kerja sama dengan

9 yang memberikan koneksi kepada P untuk memonitor saldo kasi pada rekening

yang terdapat di 9.

b. #ash %anagement System 2#%S3 ank $mum adalah suatu sistem yang biasanya

disediakan oleh bank umum selaku bank operasional -PP& (sebelum penerapan SPA&)

yang ber!ungsi untuk memonitor pelimpahan dana yang dilakukan bank tiap harinya

dalam rangka penerapan +SA.6. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran &egara (SPA&), merupakan suatu sistem hasil

kerja sama dengan irektorat enderal Anggaran dan P$S9&+:-. Aplikasi SPA&

merupakan sebuah aplikasi terintegrasi mulai dari proses penganggaran, penerimaan,

dan pengeluaran, dimana hanya terdapat satu database tunggal. SPA& terdiri dari

beberapa modul, yaitu 1odul Penyusunan Anggaran, 1odul 1anajemen 9PA, 1odul

1anajemen -omitmen, 1odul 1anajemen Pembayaran, 1odul Penerimaan &egara,

1odul 1anajemen -as, 1odul uku esar dan agan Akun Standar, dan 1odul

Pelaporan.d. Aplikasi ;nline 1onitoring SPA&, yaitu aplikasi yang awalnya berbasis web yang

di6iptakan oleh irektorat +rans!ormasi Perbendaharaan (+P) P, yang ber!ungsi

bagi -PP& maupun satuan kerja dalam melakukan pemantauan terhadap pen6airandana

yang telah dilakukan melalui aplikasi SPA&. Selanjutnya aplikasi ini juga tersedia dalam

perangkat android.e. Aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh P dalam hal ini irektorat Sistem

Perbendaharaan (SP) yang mendukung terlaksananya proses pelaksanaan anggaran,

baik yang ditujukan kepada proses bisnis pada -PP& maupun proses bisnis pada satuan

kerja. 4ontoh aplikasi ini adalah Aplikasi SP, Aplikasi SP1, Aplikasi SAS, Aplikasi

Iera, Aplikasi SA-PA, Aplikasi SA9A, Aplikasi endum, dan lainnya.

+antangan kedepannya dalam pengembangan 9+ ini, pemerintah hendaknya

memberikan !okus yang lebih lagi dalam investasi 9+, terlebih dengan meningkatnya

penetrasi internet dan smartphone se6ara pesar, sehingga pemerintah juga harus

berinvestasi se6ara besar pada 9+ untuk memenuhi perubahan kebutuhan pada populasi.


23/27

9nvestasi ini juga dilakukan dengan pertimbangan masih rendahnya anggaran -ementerian

-euangan dalam hal investasi 9+, yaitu dalam Anggaran Perubahan hanya berjumlah '

milyar rupiah, atau lebih ke6ildari anggaran bank ukuran menengah di 9ndonesia. engan

meningkatnya kualitas 9+, diharapkan akan ter6ipta pengelolaan keuangan yang lebih

akuntabel, e!isien, dan transparan.

K) Reporting

Fungsi reportingpada sektor privat diterapkan melalui penyediaan in!ormasi kepada

pada ireksi oleh treasurer mengenai laporan kondisi pasar, masalah pendanaan,

pengembalian investasi, terkait risiko kas, dan topik serupa lainnya.

alam sektor pemerintahan, terlebih setelah diimplementasikannya SPA&, maka para

senior management, dalam hal ini adalah Presiden, 1enteri -euangan, atau irektur

enderal, dapat memperoleh in!ormasi keuangan se6ara real time. #al ini dimungkinkan

karena SPA& memiliki sistem atabase tunggal. alam SPA& !ungsi pelaporan dilakukan

pada 1odul Reporting, yang berkaitan langsung dengan 1odul 0eneral eger dan #hart of

Account. Pada 1odul Reporting di SPA& telah menggunakan basis akrual sebagai basis

akuntansinya. engan diterapkannya basis akrual, maka diharapkan in!ormasi yang

diperoleh lebih berkualitas, karena tidak hanya men6akup transaksi yang telah diterima atau

dikeluarkan se6ara kas oleh pemerintah, sehingga dapat lebih membantu dalam proses

pengambilan keputusan.

alam !ungsi reporting, pemerintah juga mulai menerapkan pelaporan dengan

menga6u pada 0overnment Financial Statistics (HFS) sesuai dengan standar yang

diterapkan di tingkat dunia. HFS dikategorikan sebagai pelaporan dengan tujuan khusus

2special purpose reporting) yang disusun dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi

baik !iskal maupun moneter, sehingga !okus HFS adalah menyampaikan in!ormasi yang

sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu saja, yaitu para pengambil kebijakan !iskal dan

makro ekonomi. HFS menyediakan data yang komprehensi! atas aktivitas ekonomi dan

keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk analisis serta evaluasi kebijakan !iskal

dan makro ekonomi. HFS dapat menghasilkan antara lain, in!ormasi kinerja keuangan,

posisi keuangan, dan likuiditas pemerintah dengan 6akupan yang lebih luas dan

terkonsolidasi. HFS juga didesain sebagai jembatan antara data akuntansi dengan

kebutuhan analisis pemerintah. #al ini dimungkinkan karena HFS telah dikembangkan

sejalan dengan standar yang digunakan dalam bidang akuntansi, maupun ekonomi, dan

statistik. #ubungan HFS dengan akuntansi, ekonomi, dan statistik digambarkan pada bagan

berikut.

Ba.an Hu*un.an An+a/a Akun+an$i' Ek(n(,i' an S+a+i$+ik aa GFS


24/27

engan in!ormasi yang memadai, maka diharapkan pemerintah dapat membantu

pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.

L) $erger and Ac%uisitions

Fungsi merger and a6Juisition (1EA) pada sektor privat yaitu terletak pada masukan

yang diberikan oleh bagian treasury terkait kegiatan akuisisi perusahaan, dan juga dapat

dipanggil sewaktu%waktu dalam mengintegrasikan !ungsi treasury dari entitas yang

diakuisisi.Fungsi 1EA pada pemerintahan bisa dikatakan belum diterapkan. Pada P,

masukan terkait penggabungan entitas baru dilaksanakan sebatas penggabungan atau

pembentukan untuk unit dalam internal P. #al ini sebenarnya dapat menjadi salah satu

!ungsi strategis P sebagai analis keuangan dalam hal terjadinya penggabungan atau

pengakuisisian entitas pemerintah. apat diambil 6ontoh masalah yang menimpa beberapa

kementerian yang pada era pemerintahan Presiden oko ?idodo, digabungkan ataupun

diubah nomenklaturnya. 1asalah yang terjadi adalah pada saat pelaksanaan anggaran,

dimana pada 9PA kementerian yang bersangkutan masih ter6atat menggunakan

nomenklatur lama kementerian tersebut. #al ini mengakibatkan beberapa kementerian

tersebut mengalami keterlambatan dalam merealisasikan belanja nya, karena harus

menunggu proses revisi 9PA terkait nomenklatur kementerian. P sebagai institusi yang


25/27

bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat memberi

masukan terkait dampak dari dilakukannya suatu penggabungan atau akuisisi entitas dalam

ranah pelaksanaan anggaran, sehingga masalah yang disebutkan dapat dihindarkan, dan

pen6airan belanja di kementerian dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut lagi, P juga dapat ikut memberi masukan dalam hal pemekaran

kabupaten/kota atau provinsi dalam ranah pelaksanaan anggarannya. Sehingga sudah

dapat diprediksi sebelumnya dampak keuangan yang terjadi akibat pemekaran daerah

tersebut, sehingga dapat di6ari solusi dari masalah tersebut dengan 6epat.

III) KESIMPULAN

$ntuk mewujudkan visi itjen Perbendaharaan sebagai 4worl class state-treasury

manager5maka diperlukan penerapan !ungsi treasuryyang unggul, salah satu nya adalah

dengan mengadopsi !ungsi treasurypada sektor privat. Fungsi treasurypada sektor privat

antara lain Fungsi treasury pada sektor swasta antara lain " cash forecasting, working

capital monitoring, cash concentration, investments, grant creit, fun raising, risk

management, creit rating agency relations, bank relations, T systems, reporting, dan

merger an ac!uisitions.

Pada dasarnya !ungsi treasury pada sektor privat sebagian besar juga telah

diterapkan pada sektor pemerintahan yang tersebar ke beberapa eselon ' -ementerian

-euangan, diantaranya adalah irektorat enderal Perbendaharaan, irektorat enderal

Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko, dan irektorat enderal -ekayaan &egara, namun

masih dibutuhkan penajaman atas tiap%tiap !ungsi tersebut.

Selain itu juga terdapat beberapa !ungsi treasury yang dilakukan oleh institusi

-ementerian -euangan lain diluar tiga eselon ' yang memiliki !ungsi perbendaharaan, yaitu

pada !ungsi creit agency relaitons, yang mana !ungsi tersebut dilaksanakan oleh adan

-ebijakan Fiskal. Lalu juga terdapat !ungsi treasury pada sektor privat yang belum

diterapkan dalam sektor pemerintahan seperti %erger an Ac!uisitions.

engan penajaman !ungsi treasury dan adopsi !ungsi treasury dari sektor privat,

diharapkan pemerintah dalam hal ini P dapat menjadi pengelola perbendaharaan yang

unggul di tingkat dunia, demi ter6iptanya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel,

e!isien, dan transparan.

IV) DAFTAR PUSTAKA

-ementerian -euangan.


26/27

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. '. aporan 7ubungan +eikasi nvestor. adan -ebijakanFiskal. akarta.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. '*. Reformasi Pengelolaan 6as i nonesia' +ari Aministrasi6as %enuu Pengelolaan 6as Secara Aktif. irektorat enderal Perbendaharaan.akarta.

-P1H.


27/27

http"//www.span.depkeu.go.id/6ontent/single%probis%manajemen%dipadiakses pada tanggal

2 uni '* pukul .2@

http"//www.perbendaharaan.go.id/new/indeG.phppilihMnewsEaksiMlihatEidM'@3 diakses

pada tanggal uni pukul .52

http"//www.perbendaharaan.go.id/new/pilihMnewsEaksiMlihatEidM2@5 diakses pada

tanggal uni pukul .5

http"//www.a66ountingtools.6om/ diakses pada tanggal uni pukul '>.

https"//en.wikipedia.org/wiki/4ashK6on6entrationdiakses pada tanggal uni pukul '5.2
http://www.span.depkeu.go.id/content/single-probis-manajemen-dipahttp://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2176http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=3075http://www.accountingtools.com/https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_concentrationhttp://www.span.depkeu.go.id/content/single-probis-manajemen-dipahttp://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2176http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=3075http://www.accountingtools.com/https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_concentration

penerapan fungsi treasury di sektor privat pada sektor pemerintahan

Documents