analisis jurnal pendidikan kewarganegaraan

7/22/2019 Analisis Jurnal pendidikan kewarganegaraan

1/6

TUGAS ANALISIS JURNAL

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ERA REFORMASI DI INDONESIA

Mata kuliah : Hukum dan Kebijakan Pendidikan

Dosen pengampu : Prof. Dr. Joko Widodo, M. Pd.

Disusun oleh:

Bagus Pambajeng Noor Pebriansyah (0102513007)

MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013


2/6

Tugas Hukum dan Kebijakan Pendidikan

1. Judul JurnalSamsuri, Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi Di Indonesia.

Cakrawala Pendidikan, Juni 2011, Th. XXX, No. 2, Halaman 261-281

2. PendahuluanPembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan telah bergeser kepada paradigma

pembentukan warga negara demokratis sebagaimana idealitas universal dari misi

pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa paradigma

kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari tiga dekade era orde baru lebih banyak

menitikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa)

terhadap tafsir resmi rezim politik.

Artikel ini mengkaji politik kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan era

reformasi di Indonesia. Sebagaimana pendapat Cogan (1998:5) tentang pertautan antara

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebelum dan selama Orde baru

mencerminkan kepentingan kekuasaan yang cenderung menjadi indoktrinasi dan

pembentukan ideologi hegemoni dari pada aspek pendidikan itu sendiri. Artikel ini juga

mengkaji kebijakan standar isi Pendidikan Kewarganegaraan berdasar pada Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI No.22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan

pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Ringkasan Isi JurnalSejalan dengan tuntutan global terhadap peran penting pendidikan

kewarganegaraan, Indonesia telah mengalami pergeseran paradigmatik pendidikan

kewarganegaraan. Paradigma baru ini memfokuskan diri pada upaya untuk membentuk

peserta didik sebagai masyarakat kewargaan (civil society) dengan memberdayakan

warga negara melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem

pemerrintahan negara yang demokratis (Muchson,2004:32). Sehubungan dengan

paradigma baru itu, kajian pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk

para peserta didik agar memiliki kompetensi sebagai warga negara yang baik dalam

hal (1) civicKnowledge(pengetahuan kewarganegaraan); (2) civic skills (keterampilan

kewarganegaraan); dan (3) civic dispositions (karakter kewarganegaraan) (Muchson,

2004:33).


3/6

Tugas Hukum dan kebijakan Pendidikan

Kajian pendidikan kewaerganegaraan yang mulai diperkenalkan menjelang 2004

(KBK) oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral,

khususnya nilai moral pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan

hukum. Sebelum KBK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam PMP

ataupun PPKn didominasi oleh materi nilai-nilai moral pancasila, hal ini

menggambarkan PMP atau PPKn lebih merupakan pendidikan Budi Pekerti bukan

seperti tujuan PKn yang sebenarnya. Cakupan subtansi kajian dan kompetensi

kewarganegaraan yang diharapkan dari PKn itu sendiri, yaitu pembentukan

warganegara yang baik (good citizen) dalam warga negara demokratis yang

bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik negaranya.

UU Sisdiknas 2003 sebagaimana UU sisdiknas 1989 mendudukan posisi PKn

sebagai mata kajian pengembangan kepribadian mulai dari jenjang pendidikan dasar

hingga pendidikan tinggi, bersama-sama dengan mata pelajaran agama dan bahasa.

Berbeda dengan UU sisdiknas 1989 yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, maka dalam UU sisdiknas 2003 tidak ada lagi nama mata

pelajaran pendidikan Pancasila, tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan.

Standar isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tampak dalam lampiran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 memberikan pemaknaan

sebagai berikut. Pertama, orientasi Pendidikan Kewarganegaraan telah berpijak kepada

kajian antardisiplin yang jelas, yaitu bidang politik, hukum, dan moral (Pancasila).

Kedua, akibat dari pengkajian Pendidikan Kewarganegaraan yang mengacu kepada

standar keilmuan yang umum berlaku sebagai Pendidikan Kewarganegaraan di negara-

negara demokratis ialah bahwa standar isi kajian tidak lagi bergantung pada pergantian

rezim. Ketiga, akibat lain dari pengkajian Pendidikan Kewarganegaraan yang mengacu

kepada standar keilmuan ialah makin jelas siapa saja yang berhak melakukan proses

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

Reformasi Pendidikan Kewarganegaran dapat dimaknai sebagai titik temu

kepentingan dua hal. Secara internal, perubahan politik melalui gerakan reformasi

nasional telah mendorong pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian

dari gerakan reformasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Pilihan reformasi


4/6


Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata merubah paradigma kajian yang

menekankan kepada penguasaan subject matters yang dominan aspek afektif, tetapi

bergeser (berganti) kepada paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan

kompetensi kewarganegaraan bagi para siswa meliputi aspek pengetahuan (materi

kajian), aspek keterampilan/kecakapan dan aspek perilaku.

Secara eksternal, wacana penguatan masyarakat kewargaan pasca-Perang Dingin

di sejumlah negara bekas komunis di Eropa Timur ataupun rezim otoriter di Afrika

Selatan telah mendorong perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai cara

membentuk warga negara demokratis.

4. AnalisisPembahasan dalam jurnal yang di tulis Samsuri tentang Kebijakan Pendidikan

Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia memaparkan sejarah bagaimana

kebijakan terkait dengan kedudukan PKn sebagai mata pelajaran yang dapat

memberikan pendidikan karakter di Indonesia untuk mewujudkan the good citizenship

(warga negara yang baik).

Kritik yang dominan terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

ialah sedikitnya kajian Pancasila yang dilakukan secara eksplisit di kelas. Setelah

pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, kajian Pancasila dalam pendidikan

kewarganegaraan di Indonesia telah menimbulkan persoalan. Kajian Pancasila yang

kering sejak awal tampaknya sudah disadari, meski sudah ada dalam SI Pendidikan

Kewarganegaraan itu sendiri. Kritik yang acapkali muncul terhadap SI Pendidikan

Kewarganegaraan antara lain bagian kajian Pancasila secara eksplisit. Dari delapan

ruang lingkup kajian PKn, materi Pancasila merupakan salah topik yang dibahas

tersendiri mulai sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Upaya menghilangkan kajian Pancasila dalam Standart Isi Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan sesuatu yang mustahil, hal yang absurd. Persoalannya

bukan kepada seberapa eksplisit Pancasila ditonjol-tonjolkan sebagai materi Pendidikan

Kewarganegaraan. Namun, sebarapa fungsional Pancasila sebagai great ought

kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ruh dan jiwa pendidikan kewarganegaraan

itu sendiri di Indonesia, untuk membedakannya dengan model sebelumnya di masa

Orde Baru. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara betul-betul bermakna.


5/6

Tugas Hukum dan kebijakan Pendidikan

Dari sinilah, pengembangan SI Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan Pancasila

sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan

normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu

sendiri.

Disini penulis sepakat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya

sebagai pendidikan budi pekerti saja tetapi juga melainkan pendidikan politik dan

hukum. Dalam tulisan tersebut beliau berargumentasi bahwa UU Sisdiknas 2003 sudah

benar dan tepat tidak mencantumkan Pancasila di belakang kata pendidikan yang mana

dapat menurunkan posisi Pancasila sebagai dasar negara, yang tidak boleh di reduksi

sebagai pelabelan-pelabelan, apabila kita cermati dari argumen tersebut memang jika

kita berbicara masalah PKn tentu tidak lepas dari dasar sistem politik (di Indonesia

Pancasila), PKn yang ada di Indonesia sudah pasti yang menjadi pijakan dasarnya

adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Terkait dengan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, kurikulum

sekolah tidaklah netral karena merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat

dan pendidik professional yang saling memperebutkan pengaruh kepentingan.

Pernyataan ini menjadi relevan ketika menyimak perjalanan pendidikan

kewarganegaraan yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan terutama pemerintah,

di sejumlah negara. Kepentingan pemerintah dalam kebijakan pendidikan, khususnya

pendidikan kewarganegaraan, menjadikan bobot dan penempatannya dalam kurikulum

sekolah menjadi berbeda-beda di setiap negara.

Dengan demikian perlu adanya penegasan tujuan PKn yang selalu disesuaikan

dengan tuntutan dan perkembangan zaman, maksudnya bukan hanya membangun warga

negara yang baik (good citizen) semata melainkan juga membentuk warga negara yang

cerdas (smart citizen) dalam menghadapi permasalahan lingkungan kehidupannya.

Warga negara bisa dikatakan baik dan cerdas apabila ia memiliki civic knowledge

(pengetahuan/penalaran kewarganegaraan), civic skills (keterampilan

kewarganegaraan), civic dispositions (sikap/watak kewarganegaraan), civic confidence

(keyakinan diri kewarganegaraan), civic commitment(komitmen kewarganegaraan), dan

civic competence(kemampuan kewarganegaraan).


6/6


analisis jurnal pendidikan kewarganegaraan

Documents