bab 8 ira etbis

7/23/2019 bab 8 ira etbis

http://slidepdf.com/reader/full/bab-8-ira-etbis 1/3

Pengungkapan Struktur Kepemilikan, termasuk Kepemilikan Piramid, Cash-Flow Right ,

Control Right dan Hubungannya dengan Insentif untuk Ekspropriasi

Menurut OECD, jika ada struktur modal maupun perjanjian terkait dengan modal saham

yang memenungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang

tidak proposional dengan kepemilikan sahamnya, maka hal tersebut perlu diungkapkan. Adanya

struktur piramida, cross shareholdings serta saham dengan hak suara terbatas dapat mengurangi

kemampuan pemegang saham minoritas untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selain itu,

adanya perjanjian pemegang saham juga dapat menyebabkan kelompok pemegang saham

minoritas dapat sebagai pemegang saham mayortias. Perjanjian tersebut dapat mengatur berbagai

hal yang dapat mengubah kemampuan pemegang saham mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Oleh karena itu diperlukan pengungkapan keberadaan struktur modal dan perjanjian saham.

Control right atau hak kendali adalah kemampuan untuk menggunakan hak suara dalam

RPS dengan prinsip yang umum adalah one shareone vote. ntuk Cash flow right yaitu hak

atas pembayaran kas atau de!iden. "ika pemegang saham pengendali memiliki perusahaan

melalui struktur piramida atau cross-sharedholding maka memungkinkan control right dari

pemegang saham tersebut lebih besar dibandingkan cash flow right-nya. Adanya perbedaaan

control right dalam struktur piramida tersebut dapat menimbulkan moti!asi untuk melakukan

ekspropriasi.Peraturan #apepam $ %& '.&.( yang dire!isi tahun )*+) mengharuskan adanya

pengungkapan pemegang saham utama maupun pengendali baik langsung maupun tidak

langsung, sampai kepada pemilik indi!idu yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram.

Skema ini mengharuskan adanya uraian tentang nama komisaris dan direktur serta presentase

kepemilikan saham pada perusahaan tersebut.

Pasar Pengendalian Perusahaan Berjalan dengan Efisiensi dan Transparan

Aturan dan prosedur yang mengatur mengenai akuisisi pengendalian perusahaan dan transaksi

luar biasa seperti merger haruslah diatur spesiik dan diungkap sehingga in!estor dapat

memahami hak dan ke-ajibannya. ransaksi tersebut harus terjadi pada harga yang transparan

dan dalam kondisi yang -ajar sehingga hak pemegang saham tetap terlindungi. Anti-take-over

devices tidak dapat digunakan oleh manajemen dan de-an untuk menghindari akuntabilitas.



Di /ndonesia sendiri ada peraturan yang terkait yaitu pengambilalihan perseroan. Dalam

P, keputusan untuk melakukan penggabungan atau lain0lainnya dalam suatu perusahaan

harus disetuji dalam RPS. Dalam P, pada pemegang saham berhak meminta kepada

perseroan untuk sahamnya dibeli dengan harga yang -ajar apabila yang bersangkutan tidak

menyetujui tindakan perseroan yang dianggap merugikan.

Pada Peraturan #appepam0 %& /'.1.+ mengatur pengambilalihan perusahaan terbuka.

Didalamnya disebutkan bah-a 2alon pengendali baru yang melakukan negosisasi yang dapat

mengakibatkan pengambilalihan harus mengumumkan negosiasi tersebut dalam paling sedikit

satu surat kabar harian berbahasa /ndonesia yang beredar se2ara 3asional serta menyampaikan

kepada #appepam, %& dan #ursa Eek. Pasar pengndalian merupakan salah satu mekanisme tata

kelola perusahaan yaitu pasar bertindak sebagai salah satu alat untuk mendisiplinkan manajemen.

Anti-take-over adalah alat yang digunakan de-an untuk menghindari terjadinya pengambilalihan

yang tidak diinginkan.3amun penggunaan anti-take-over se2ara berlebihan akan menyebabkan

ungsi pasar pengendalian menjadi tidak berjalan, sehingga tidak dapat mendisiplinkan

manajemen.

Fasilitas ilaksanakannya Hak!hak Semua Pemegang Saham, termasuk In"estor Institusi

Pemegang saham termasuk in!estor institusi harus dapat menggunakan haknya. /n!estor institusi

yang bertinddak dalam kapasitasnya sebagai idusia harus mengungkapkan kebijakan tata kelola

perusahaan dan voting policies terkait in!estasi yang dilakukannya. Pada perusahaan yang

sahamnya banyak dimiliki oleh in!estor institusi, eektiitas dan kredibilitas sistem tata kelola

perusahaan dan penga-asan perusahaan banyak bergantung pada in!estor institusi yang

melaksanakan hak pemegang saham. Oleh karenanya diperlukan pengungkapan mengenai

bagaimana in!estor institusi melaksanakan hak kepemilikannya. #elum ada aturan spesiiik yang

mengatur mengenai in!estor insstitusi. /n!estor ini sala halnya dengan in!estor lainnya yang

mempunyai hak sebagai pemegang saham. erkait tata kelola yang harus diadopsi in!estor instituisi, #appepam0%& mengeluarkan pedoman mengenai tata kelola dan pensiun.



Para Pemegang Saham untuk Saling Berkonsultasi terkait dengan Pelaksanaan Hak!

haknya

Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional dapat berkomunikasi satu sama

lainnya terkait dengan hak pemegang saham. Dalam perusahaan dengan kepemilikan tersebar,

pemegang saham mungkin hanya memiliki sedikit kepemilikan di perusahaan tersebut sehingga

kurang mempunyai insenti untuk melakukan monitoring. #egitu halnya dengan in!estor

institusional. Oleh karena itu pemegang saham ndi!idu dan institusional dapat bekerjasama dan

berkoordinasi dalam menominasi dan mememilih anggota de-an, memasukan agenda dalam

RPS, dan melakukan diskusi langsung untuk meningkatkan tata kelola perusahaan.

bab 8 ira etbis

Documents