bab i-iii pph baru

7/25/2019 BAB I-III PPH Baru

1/31

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, maka akan meningkat

pula biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Dalam

era pembangunan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan, antara lain adalah

bagaimana suatu bangsa dapat mencapai kemandiriannya dalam membiayai

pembangunan negerinya, yaitu dengan menggali sumber yang berasal dari dalam

negeri berupa pajak. Oleh karena itu, negara ingin mendapatkan pemasukan

melalui pajak sebesar-besarnya untuk membangun berbagai macam fasilitas yang

dapat mendukung kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan

dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor

pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat

dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping

untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk

menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjaab Negara, karena pada

dasarnya pembayaran pajak merupakan perujudan pengabdian dan peran serta

arga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Sistem pajak yang berlaku adalah self assessment, sistem self

assessmentmemberikan kepercayaan penuh kepada ajib pajak !"P#

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak

yang menjadikeajibannya !$arjo dan %usumaati, &''(#. Dengan kata lain,

)

Universitas Kristen Petra


2/31

ajib pajak menentukan sendiribesarnya pajak yang terutang. %elebihan dari

sistem self assesment ini adalah "P diberikepercayaan oleh fiskus untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yangterutang sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku. *ungsi perhitungan adalah fungsiyang

memberi hak kepada "P untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai

denganperaturan perpajakan. %elemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak

yang nantinya akantimbul menjadi tanggung jaab "P.

Pernyataan hampir senada juga dikemukakan oleh +arahap !&''# baha

dianutnya sistem self assessmentmembaa misi dan konsekuensi perubahan

sikap !kesadaran# arga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela

!voluntary compliance#. %epatuhan memenuhi keajiban perpajakan secara

sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Dengan kata lain,

penetapan sistem self assessment diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan

perpajakan.

agi dunia usaha, pajak merupakan pengeluaran yang membebani

perusahaan, sehingga dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya

agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Salah satu cara yang

dilakukan agar dapat meminimalkan beban pajak adalah dengan cara menerapkan

perencanaan pajak !Tax Planning#. Dengan perencanaan pajak yang baik, maka

perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan pajak

yang berlaku.

Menurut ain !&''/0/# secara garis besar perencanaan pajak adalah

proses mengorganisasi usaha ajib pajak atau kelompok ajib pajak sedemikian

&



3/31

rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak

lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara

komersial.

erikut ini akan disajikan pendapatan pajak negara dari berbagai sektor.

$oko Sembilan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang

distributor alat tulis. $oko Sembilan sudah berdiri sejak tahun &''/. Selama ini,

dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan $oko Sembilan, pihak $oko

Sembilan belum pernah melakukan perhitungan pajak sendiri. Perhitungan pajak

diserahkan kepada konsultan pajak. Sehingga dalam kesehariaanya perusahaan

tidak mengetahui berapa beban pajak yang harus di bayar dan disetor. Semua

informasi mengenai pengeluaran pajak hanya bisa diperoleh ketika sudah

dilakukan perhitungan oleh lembaga penghitung pajak tersebut.

erdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai bagaimana perlakuan PPh atas usaha distributor alat tulis.

/



4/31

Penulis ingin membantu Pemilik $oko Sembilan dalam melakukan perencanaan

pajak yang efisien, sehingga dapat meminimalkan beban pajak dari $oko

Sembilan.

1.2 Rumusan Masalah

erdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalah

sebagai berikut0 agaimana perlakuan PPh atas usaha distributor alat tulis1

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan PPh atas

usaha distributor alat tulis.

1. Man!aat Penelitian

2dapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah0

). agi $oko Sembilan dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak

yang efisien, sehingga dapat meminimalkan beban pajak.

&. agi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang perlakuan PPh atas

usaha distributor alat tulis, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian

lebih lanjut.



5/31

2. LANDA"AN TE#R$

2.1 Pajak

2.1.1 De!inisi %an &ungsi Pajak

Menurut P.3.2 2ndriani !)44)0 5 Pajak adalah iuran kepada negara yang

dapat dipaksakan yang terutang oleh ajib pajak yang membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

6



6/31

dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas negara yang menyelengarakan pemerintah.7

Sedangkan menurut 8lyas dan urton !&''9 0 6# menyatakan baha 5Pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan :ndang-undang !yang dapat

dipaksakan# dengan tiada mendapat jasa-timbal !kontra-prestasi#, yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum7.

Menurut Mardiasmo !&'))# Syarat pemungutan pajak agar pemungutan

pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlaanan maka pemungutan pajak

harus memenuhi syarat sebagai berikut0

). Pemungutan pajak harus adil !Syarat %eadilan#, sesuai dengan tujuan hukum

yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus

adil.

&. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang !Syarat ;uridis#

diindonesia, pajak diatur dalam ::D )46 pasal &/ ayat &, hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun arganya

/. $idak mengganggu perekonomian !Syarat


7/31

Pajak terdiri dari dua fungsi menurut Mardiasmo !&'))#0 yaitu pertama

pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipergunakan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah !budgeter). Sebagai contoh0 dimasukkanya

pajak dalam 2PN sebegai penerimaan dala negeri, dan kedua pajak berfungsi

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan dibidang sosial dan

ekonomi !Reguler), contoh0 dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap

minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang meah.

Menurut 8lyas dan urton !&''9 0 )'#, fungsi pajak dapat dibedakan atas

beberapa jenis. 2dapun fungsi pajak tersebut adalah0

). *ungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan :ndang-

undang berlaku yang pada aktunya akan digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan dan bila ada sisa !surplus# akan digunakan sebagai tabungan

Pemerintah untuk in=estasi Pemerintah>

&. *ungsi regulerend, adalah suatu fungsi baha pajak-pajak tersebut akan

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

letaknya diluar bidang keuangan>

/. *ungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan

atau ujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan

pembangunan demi kemaslahatan manusia. *ungsi demokrasi pada masa

sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh

pelayanan dari Pemerintah. 2pabila seseorang telah melakukan keajibannya

9



8/31

membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia

mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari

Pemerintah>

. *ungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan

dan keadilan dalam masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan baha

pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk

meujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh

karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan

dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.1.2 "um'er("um'er Penerimaan Pajak

Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti

yang seluas-luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang

diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh

pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya !;usan dan

Subri, &''/#. Pada hakekatnya sangat susah untuk menarik suatu batas yang jelas

dari macam-macam sumber penerimaan negara karena belum adanya suatu

pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut dalam beberapa literatur.

Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi

penerimaan dari sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran,

?



9/31


10/31

pemungutannya dilakukan oleh aparatur pajak !fiskus#. Dalam sistem ini

fiskus berkeajiban untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari

"ajib Pajak !dalam hal ini "ajib Pajak bersifat pasif#. "ajib Pajak baru akan

mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah mendapatkan Surat

%etetapan Pajak !S%P#.

&. Self Assesment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana eenang sepenuhnya

untuk melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang ada pada "ajib

Pajak yang bersangkutan. Dalam system pemungutan ini "ajib Pajak harus

aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada %antor Pelayanan

Pajak !%PP#, sedangkan fiskus hanya memberikan informasi serta

pengaasan kepada "ajib Pajak yang bersangkutan.

/. Withholding System

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana eenang dalam

pemungutannya diberikan kepada pihak ketiga untuk memungut dan

memotong besarnya pajak yang terutang.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Mardiasmo !&')'#, menyatakan baha sesuai dengan sebutannya pajak

penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah

satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan.Pajak penghasilan

dikenakan terhadap ajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan

syarat obyektif sebagamaina ditentukan oleh :ndang-:ndang Pajak Penghasilan.

)'



11/31

2.2.1 PPh Pasal 1)

$arif Pajak Penghasilan !PPh# yang digunakan untuk menghitung

penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut0

). $arif pajak yang diterapkan atas Penghasilan %ena Pajak bagi0

a. "ajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut0

La*isan Penghasilan +ena Pajak Tari! Pajak

Sampai dengan Ap 6'.'''.''',- 6B

di atas Ap 6'.'''.''',- sampai dengan Ap &6'.'''.''',- )6B

di atas Ap &6'.'''.''',- sampai dengan Ap 6''.'''.''',- &6B

di atas Ap 6''.'''.''',- /'B

b. "ajib Pajak adan Dalam Negeri dan entuk :saha $etap adalah sebesar

&?B !dua puluh delapan persen#.

&. $arif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat !)# huruf a dapat diturunkan

menjadi paling rendah &6B !dua puluh lima persen# yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

!&a# $arif sebagaimana dimaksud pada ayat !)# huruf b menjadi &6B !dua

puluh lima persen# yang mulai berlaku sejak tahun pajak &')'.

!&b# "ajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

yang paling sedikit 'B !empat puluh persen# dari jumlah keseluruhan

saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di 8ndonesia dan

))



12/31

memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar

6B !lima persen# lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat !)# huruf b dan ayat !&a# yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

!&c# $arif yang dikenakan atas penghasilan berupa di=iden yang dibagikan

kepada "ajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi

sebesar )'B !sepuluh persen# dan bersifat final.

!&d# %etentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat !&c# diatur dengan Peraturan Pemerintah.

/. esarnya lapisan Penghasilan %ena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

!)# huruf a dapat diubah dengan %eputusan Menteri %euangan.

. :ntuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat !)#,

jumlah Penghasilan %ena Pajak dibulatkan ke baah dalam ribuan rupiah

penuh.

6. esarnya pajak yang terutang bagi "ajib Pajak orang pribadi dalam negeri

yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal )( ayat !#, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak

tersebut dibagi /(' !tiga ratus enam puluh# dikalikan dengan pajak yang

terutang untuk ) !satu# tahun pajak.

(. :ntuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat !6#,

tiap bulan yang penuh dihitung /' !tiga puluh# hari.

)&



13/31

9. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat !, sepanjang tidak

melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat !)#

2.2.2 PPh Pasal 21

2dalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh "ajib Pajak orang pribadi

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pem,t,ng PPh Pasal 21

). Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

&. endahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah

/. Dana pensiun atau badan lain seperti 3aminan Sosial $enaga %erja

!3amsostek# dan badan-badan lainnya>

. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga

ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan,

pelatihan dan magang>

6. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat

nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya

yang menyelenggarakan kegiatan>

Penerima Penghasilan -ang Di*,t,ng PPh Pasal 21

). Pegaai>

)/



14/31

&. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli arisnya>

/. ukan pegaai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi0

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara,

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris>

b. pemain musik, pembaa acara, penyanyi, pelaak, bintang film, bintang

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragaanCperagaati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan

seniman lainnya>

c. olahragaan>

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah>

f. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial,

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan>

g. agen iklan>

h. pengaas atau pengelola proyek>

i. pembaa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi

perantara>

j. petugas penjaja barang dagangan>

k. petugas dinas luar asuransi>

)



15/31

l. distributor multile=el marketing atau direct selling>dan kegiatan

sejenisnya.

. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain

meliputi 0

a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah

raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan

lainnya>

b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja>

c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara

kegiatan tertentu>

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang>

e. peserta kegiatan lainnya.

Penerima Penghasilan -ang Ti%ak Di*,t,ng PPh Pasal 21

). Pejabat perakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat 0

a. bukan "arga Negara 8ndonesia> dan

b. di 8ndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik>

&. Pejabat perakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh %eputusan

Menteri %euangan sepanjang bukan "arga Negara 8ndonesia dan tidak

)6



16/31

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan di 8ndonesia.

Penghasilan -ang Di*,t,ng PPh Pasal 21

). penghasilan yang diterima atau diperoleh pegaai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur>

&. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya>

/. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan

sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua,

dan pembayaran lain sejenis>

. penghasilan pegaai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,

upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan

secara bulanan>

6. imbalan kepada bukan pegaai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,

dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan>

(. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan -ang Ti%ak Di*,t,ng PPh Pasal 21

)(



17/31

). pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi

kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jia, asuransi diguna, dan asuransi

bea sisa>

&. penerimaan dalam bentuk natura danCatau kenikmatan dalam bentuk apapun

yang diberikan oleh "ajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh

bukan "ajib Pajak, "ajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang

bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma

penghitungan khusus !deemed profit#.

/. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri %euangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja>

. akat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga

amil akat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah>

6. easisa yang diterima atau diperoleh "arga Negara 8ndonesia dari "ajib

Pajak pemberi beasisa dalam rangka mengikuti pendidikan

formalCnonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Lain(Lain

). Pemotong PPh Pasal &) dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal

&) ajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku>

)9



18/31

&. Pegaai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegaai yang menerima

penghasilan dari pemotong PPh Pasal &) secara berkesinambungan dalam )

!satu# tahun kalender ajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah

tanggungan keluarga pada aal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi

Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan P$%P dan ajib

menyerahkannya kepada Pemotong Pajak saat mulai bekerja atau mulai

pensiun>

/. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegaai, penerima

pensiun berkala dan bukan pegaai yang menerima penghasilan dari

pemotong PPh Pasal &) secara berkesinambungan dalam ) !satu# tahun

kalender ajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada

pemotong PPh Pasal &) paling lama sebelum mulai tahun kalender

berikutnya>

. Pemotong PPh Pasal &) ajib membuat dan memberikan ukti Pemotongan

PPh Pasal &) kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak>

2.2.3 PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan !PPh# Pasal && adalah PPh yang dipungut oleh0

). endahara Pemerintah PusatCDaerah, instansi atau lembaga pemerintah dan

lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas

penyerahan barang>

&. adan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun sasta berkenaan

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

)?



19/31

/. "ajib Pajak adan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat

meah.

Pemungut %an #'jek PPh Pasal 22

). ank De=isa dan Direktorat 3enderal ea dan @ukai !D3@#, atas impor

barang>

&. Direktorat 3enderal Perbendaharaan !D3Pb#, endahara Pemerintah

PusatCDaerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang>

/. :MNC:MD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang

bersumber dari belanja negara !2PN# dan atau belanja daerah !2PD#,

kecuali badan-badan tersebut pada angka >

. ank 8ndonesia !8#, Perusahaan Pengelola 2set !PP2#, adan :rusan

Eogistik !:EOF#, P$. $elekomunikasi 8ndonesia !$elkom#, P$. Perusahaan

Eistrik Negara !PEN#, P$. Faruda 8ndonesia, P$. 8ndosat, P$. %rakatau Steel,

Pertamina dan bank-bank :MN yang melakukan pembelian barang yang

dananya bersumber baik dari 2PN maupun dari non 2PN>

6. adan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok,

industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh %epala

%antor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri>

(. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan

bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

9. 8ndustri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,

pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur 3enderal Pajak, atas

)4



20/31

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari

pedagang pengumpul.

?. "ajib Pajak adan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat

meah.

Tari! PPh Pasal 22

). 2tas impor 0

a. yang menggunakan 2ngka Pengenal 8mportir !2P8#, &,6B !dua

setengah persen# dari nilai impor>

b. yang tidak menggunakan 2P8, 9,6B !tujuh setengah persen# dari nilai

impor>

c. yang tidak dikuasai, 9,6B !tujuh setengah persen# dari harga jual lelang.

&. 2tas pembelian barang yang dilakukan oleh D3P, endahara Pemerintah,

:MNC:MD !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir !"#" dan $#

sebesar ),6B !satu setengah persen# dari harga pembelian tidak termasuk

PPN dan tidak final.

/. 2tas penjualan hasil produksi !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir

%# ditetapkan berdasarkan %eputusan Direktur 3enderal Pajak, yaitu0

a. %ertas G '.)B H DPP PPN !$idak *inal#

b. Semen G '.&6B H DPP PPN !$idak *inal#

c. aja G './B H DPP PPN !$idak *inal#

d. Otomotif G '.6B H DPP PPN !$idak *inal#

. 2tas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau

importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut0

&'



21/31

@atatan0

Pungutan PPh Pasal && kepada penyalurCagen, bersifat final. Selain

penyalurCagen bersifat tidak final

6. 2tas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari

pedagang pengumpul !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal !! butir

ditetapkan sebesar &,6 B dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

(. 2tas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang

menggunakan 2P8 sebagaimana dimaksud pada angka ) huruf a sebesar ',6B

!setengah persen# dari nilai impor.

9. 2tas Penjualan

a. Pesaat udara pribadi dengan harga jual lebih dari

Ap&'.'''.'''.''',''

b. %apal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari

Ap)'.'''.'''.''',''

c. Aumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya

lebih dari Ap)'.'''.'''.''','' dan luas bangunan lebih dari 6'' m&.

d. 2partemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Ap)'.'''.'''.''','' danCatau luas bangunan

lebih dari '' m&.

e. %endaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari )'

orang berupa sedan, jeep, sport utility =ehicle!su=#, multi purpose

=ehicle !mp=#, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Ap.

6.'''.'''.''','' !lima milyar rupiah# dan dengan kapasitas silinder

&)



22/31

lebih dari /.''' cc. Sebesar 6B dari harga jual tidak termasuk PPN dan

PPnM.

?. :ntuk yang tidak ber-NP"P dipotong )''B lebih tinggi dari tarif PPh Pasal

&&

Pengeualian Pemungutan PPh Pasal 22

). 8mpor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat

%eterangan ebas !S%#.

&. 8mpor barang yang dibebaskan dari ea Masuk dan atau Pajak Pertambahan

Nilai> dilaksanakan oleh D3@.

/. 8mpor sementara jika aktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk

diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen @.

. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang

jumlahnya paling banyak Ap. &.'''.''',- !dua juta rupiah# dan tidak

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

6. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air

minumCPD2M, benda-benda pos.

(.


23/31

?. 8mpor kembali !re-impor# dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang

telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat 3enderal ea dan @ukai.

4. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh ulog.

"aat Terutang %an Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

). 2tas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran

ea Masuk. Dalam hal pembayaran ea Masuk ditunda atau dibebaskan,

maka PPh Pasal && terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen

Pemberitahuan 8mpor arang !P8#>

&. 2tas pembelian barang !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir !"#"

dan $# terutang dan dipungut pada saat pembayaran>

/. 2tas penjualan hasil produksi !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir

%# terutang dan dipungut pada saat penjualan>

. 2tas penjualan hasil produksi !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir

'# dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran arang

!Deli=ery Order#>

6. 2tas pembelian bahan-bahan !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir

terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Tata 0ara Pemungutan Penet,ran %an Pela*,ran PPh Pasal 22

). PPh Pasal && atas impor barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal !!

butir (# disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran

Pajak, @ukai dan Pabean !SSP@P#. PPh Pasal && atas impor barang yang

dipungut oleh D3@ harus disetor ke bank de=isa, atau bank persepsi, atau

&/



24/31

bendahara Direktorat 3enderal ea dan @ukai, dalam jangka aktu ) !satu#

hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke %PP secara mingguan

paling lambat 9 !tujuh# hari setelah batas aktu penyetoran pajak berakhir.

&. PPh Pasal && atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran

ea Masuk dan dalam hal ea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal &&

atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean

impor. Dilaporkan ke %PP paling lambat tanggal &' setelah masa pajak

berakhir.

/. PPh Pasal && atas pembelian barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal

!! butir !# disetor oleh pemungut atas nama dan NP"P "ajib Pajak rekanan

ke bank persepsi atau %antor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan

pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan

rangkap tiga, yaitu 0

a. lembar pertama untuk pembeli>

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke %antor Pelayanan

Pajak>

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan

dilaporkan ke %PP paling lambat ) !empat belas # hari setelah masa

pajak berakhir.

. PPh Pasal && atas pembelian barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal

!! butir ## disetor oleh pemungut atas nama dan NP"P "ajib Pajak penjual

ke bank persepsi atau %antor Pos paling lama tanggal )' sepuluh# bulan

&



25/31

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke %PP paling lambat

tanggal &' setelah masa pajak berakhir.

6. PPh Pasal && atas pembelian barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal

!! butir $# disetor oleh pemungut atas nama dan NP"P "ajib Pajak penjual

ke bank persepsi atau %antor Pos paling lambat tanggal )' !sepuluh# bulan

takim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan

SP$ Masa ke %PP paling lambat &' !dua puluh# hari setelah masa pajak

berakhir.

(. PPh Pasal && atas penjualan hasil produksi !Eihat Pemungut dan Obje PPh

Pasal !! butir %" dan dan hasil penjualan barang sangat meah !Eihat

Pemungut dan Obje PPh Pasal !! butir # disetor oleh pemungut atas nama

ajib pajak ke bank persepsi atau %antor Pos paling lambat tanggal )'

!sepuluh# bulan takim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP.

Pemungut menyampaikan SP$ Masa ke %PP paling lambat &' !dua puluh#

hari setelah masa pajak berakhir.

9. PPh Pasal && atas penjualan hasil produksi !Eihat Pemungut dan Obje PPh

Pasal !! butir '# disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau %antor Pos

paling lama tanggal )'!sepuluh# bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir. Pemungut ajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. && rangkap

/ yaitu0

a. lembar pertama untuk pembeli>

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada %antor

Pelayanan Pajak>

&6



26/31

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SP$ Masa ke %PP

setempat paling lambat &' !dua puluh# hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal &&

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,

penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.2. PPh Pasal 2

Pembayaran angsuran PPh setiap bulan !PPh Pasal &6#. Pembayaran PPh

Pasal &6 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. +al ini

dimaksudkan untuk meringankan beban "ajib Pajak dalam melunasi pajak yang

terutang dalam satu tahun pajak. "ajib Pajak diajibkan untuk mengangsur pajak

yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak

tersebut setiap bulan.

%husus untuk "ajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya

dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal &6 terbagi atas &

yaitu0

). 2ngsuran PPh Pasal &6 sebagai "ajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha

$ertentu !OPP$#.

"ajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha $ertentu adalah ajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir

maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih

tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan

&(



27/31

tempat tinggal. 2ngsuran PPh Pasal &6 "ajib Pajak OPP$ 0 ',96B H jumlah

peredaran usaha !omset# setiap bulan dari masing-masing tempat usaha

&. 2ngsuran PPh Pasal &6 sebagai "ajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha

$ertentu !OPSP$#.

"ajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha $ertentu !OPSP$# adalah Orang

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya

sebagai pekerja bebas atau sebagai karyaan. 2ngsuran PPh Pasal &6 sebagai

"ajib Pajak OPSP$ 0 Penghasilan %ena Pajak H $arif PPh Pasal )9 ayat !)#

huruf a :: PPh 0 )& bulan. $arif Pasal )9 ayat !)# a :: PPh adalah 0

La*isan Penghasilan +ena Pajak Tari! Pajak

Sampai dengan Ap 6'.'''.''',- 6B

di atas Ap 6'.'''.''',- sampai dengan Ap &6'.'''.''',- )6B

di atas Ap &6'.'''.''',- sampai dengan Ap 6''.'''.''',- &6B

di atas Ap 6''.'''.''',- /'B

:ntuk "ajib Pajak adan, besarnya pembayaran 2ngsuran PPh &6 yang

terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang

diatur di Pasal )9 ayat !)# huruf b :ndang :ndang Pajak Penghasilan. $arif Pasal

)9 ayat !)# huruf b dan ayat !&a# :: PPh adalah &6B. %husus untuk "ajib Pajak

badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Ap 6'.'''.'''.''',-

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 6'B dari tarif pasal )9 ayat

!)# huruf b dan ayat !&a# :: PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak

dari peredaran bruto sampai dengan Ap .?''.'''.''',-

2.2. PPh Pasal 24

&9



28/31

Pajak Penghasilan Pasal &4 adalah pajak yang harus dilunasi oleh "ajib

Pajak Orang Pribadi danCatau "ajib Pajak adan sebagai akibat PPh $erutang

dalam Surat Pemberitahuan !SP$# $ahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari

pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang

telah disetor sendiri.

PPh Pasal &4 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak !SSP# paling

lambat sebelum SP$ $ahunan dilaporkan ke %antor Pelayanan Pajak atau akhir

bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk "ajib Pajak Orang Pribadi dan bagi

"ajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. @ontoh

penghitungan pelunasan pph pasal &4 ajib pajak badan0

Perusahaan 2, setelah menghitung PPh terutang tahun pajak &')' diketahui PPh

terutang setahun sebesar Ap )&.'''.''',-.

). 2ngsuran PPh Pasal &6 selama tahun &')' !)& bulan# sebesar 0 Ap 9?).&6',-

H )& G Ap 4./96.''',-

&. PPh Pasal &4 yang harus dilunasi oleh Perusahaan 2 adalah sebesar 0 PPh

yang terutang I angsuran PPh Pasal &6 Ap)&.'''.''', I Ap4./96.''',- G

Ap&.(&6.''',''

&?



29/31

3. MET#D#L#5$ PENEL$T$AN

3.1. Ranangan Penelitian

Penelitian kualitatif ini berupa penelitian dengan metode atau pendekatan

studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek

tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Sugiyono !&')'0 )6#

menyebutkan baha metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositi=isme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, !sebagai laannya adalah eksperimen# dimana peneliti

&4



30/31

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan menurut Danial dan "asriah !&'')0 ('# mengemukakan

pendekatan kualitatif baha 0 Pendekatan kualitatif berdasarkan penomenologis

menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, mendudukkan suatu

kajian dalam suatu konstruksi ganda. Melihat suatu objek dalam suatu konteks

JnaturalK alamiah apa adanya bukan parsial.

2danya dua definisi diatas maka dapat disimpulkan baha pendekatan

kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam suatu obyek alamiah atau

natural, apa adanya dan menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono

!&')'0 )6# baha 5Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu

mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.7

3.2. 6enis %an "um'er Data

3enis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari laporan keuangan milik

distributor alat tulis $oko Sembilan.

3.3. Met,%e Pengum*ulan %ata

Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan

dokumentasi. entuk dokumentasi berupa laporan posisi keuangan, laporan laba

rugi dan penghasilan komprehensif lain yang diperoleh peneliti dari pemilik $oko

Sembilan.

/'



31/31

3.. Unit Analisis

:nit analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perlakuan

PPh atas usaha distributor alat tulis.

3.. Teknik Analisis Data

2nalisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisaC

memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi

sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang

penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat

dipublikasikan. Eangkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu0

pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu

kemudian menganalisanya. 2nalisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil

penelitian yang digunakan untuk menjaab rumusan masalah. 2danya tahap-

tahap yang akan dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut0

). Mengumpulkan berbagai literatur yang menjadi dasar teori dan perlakuan

PPh atas usaha distributor alat tulis.

&. Mengumpulkan laporan keuangan dari pemilik $oko Sembilan.

/. Menganalisis dengan cara membandingkan perhitungan PPh dari

konsultan yang ditunjuk untuk menghitung PPh dari $oko Sembilan

dengan perhitungan PPh dari peneliti yang sesuai dengan teori yang

berlaku.

. %esimpulan dapat di ambil setelah peneliti mendapatkan hasil akhir dari

perhitungan PPh.

/)

bab i-iii pph baru

Documents