etika dan medikolegal tata laksana kasus kegawatan

7/25/2019 Etika Dan Medikolegal Tata Laksana Kasus Kegawatan

1/14

TUGAS KELOMPOK V

ETIKA DAN MEDIKOLEGAL TATA LAKSANA KASUS KEGAWATAN

Di Susun Oleh :

Ahmad Nordiansyah

Dian o!ilia An""riani

Mu#ari!

STIKES WID$A %USADA SEMAANG

PSIK &ALU TANS'E

()*+

KATA PENGANTAR


2/14

Segala Puji dan Syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa yang telah melimahkan Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan

kemampuan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan makalah Kelompok yang

berjudul etika dan medikolegal tata laksana kasus kegaatan!!"

Penyusun menyadari baha tersusunya makalah ini tidak lepas dari dukungan dan

saran dari berbagai pihak# untuk itu penyusun mengu$apkan terima kasih" Makalah ini

berisi tentang etika dan medikolegal tata laksana kasus kegaatan dan juga kesimpulan

dari makalah ini yang tersusun se$ara ringkas# dan sistematis# sehingga memudahkan

mahasisa untuk meningkatkan pemahaman makalah sebagai e%aluasi dalam

pembelajaran"

Penyusun berharap makalah ini berman&aat bagi mahasisa dan dapat

menjadikan mahasisa menjadi mahasisa yang berprestasi" Pada akhirnya penyusun

menyadari baha dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna# oleh karena

kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kesempurnaan makalah pada

selanjutnya" Terima kasih"


3/14


4/14

h" Mengetahui Masalah Medikolegal pada Penanganan Pasien /aat (arurat

i" Mengetahui Hubungan Hukum dalam Pelayanan /aat (arurat

j" Mengetahui Kematian pada .nstalasi /aat (arurat


5/14

,A, II

KONSEP TEOI

A- Kara/0eris0i/ Pelayanan Ga1a0 Darura0

(ipandang dari segi hukum dan medikologi# pelayanan gaat darurat berbeda

dengan pelayanan non gaat darurat karena memiliki krakteristik khusus" eberapa isu

khusus dalam pelayanan gaat darurat membutuhkan pengaturan hukum yang khusus

dan akan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda dengan keadaan bukan gaat

darurat"

,- ,e2era3a Isu Se3u0ar Pelayanan Ga1a0 Darura0

Pada keadaan gaat darurat medik didapati beberapa masalah utama yaitu0 1

- Periode aktu pengamatan2pelayanan relati& singkat

- Perubahan klinis yang mendadak

- Mobilitas petugas yang tinggi

Hal-hal di atas menyebabkan tindakan dalam keadaan gaat darurat memiliki risiko

tinggi bagi pasien berupa ke$a$atan bahkan kematian" (okter yang bertugas di gaatdarurat menempati urutan kedua setelah dokter ahli onkologi dalam menghadapi

kematian" Situasi emosional dari pihak pasien karena tertimpa risiko dan pekerjaan

tenaga kesehatan yang di baah tekanan mudah menyulut kon&lik antara pihak pasien

dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan"

C. Hubungan Dokter - Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat

Hubungan dokter-pasien dalam keadaan gaat darurat sering merupakan hubungan

yang spesi&ik" (alam keadaan biasa )bukan keadan gaat darurat* maka hubungan dokter

-pasien didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak# yaitu pasien dengan bebas dapat

menentukan dokter yang akan dimintai bantuannya )didapati a3as %oluntarisme*"

(emikian pula dalam kunjungan berikutnya# keajiban yang timbul pada dokter

berdasarkan pada hubungan yang telah terjadi sebelumnya )pre-existing relationship*"

(alam keadaan darurat hal di atas dapat tidak ada dan a3as %oluntarisme dari kedua belah

pihak juga tidak terpenuhi" +ntuk itu perlu diperhatikan a3as yang khusus berlaku dalam

pelayanan gaat darurat yang tidak didasari atas a3as %oluntarisme" 'pabila seseorang


6/14

bersedia menolong orang lain dalam keadaan darurat# maka ia harus melakukannya

hingga tuntas dalam arti ada pihak lain yang melanjutkan pertolongan itu atau korban

tidak memerlukan pertolongan lagi" (alam hal pertolongan tidak dilakukan dengan tuntas

maka pihak penolong dapat digugat karena dianggap men$ampuri2 menghalangi

kesempatan korban untuk memperoleh pertolongan lain"

D. Pengaturan Staf dalam Instalasi Gawat Darurat

Ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah memadai adalah syarat yang harus

dipenuhi oleh ./(" Selain dokter jaga yang siap di ./(# rumah sakit juga harus

menyiapkan spesialis lain )bedah# penyakit dalam# anak# dll* untuk memberikan

dukungan tindakan medis spesialistis bagi pasien yang memerlukannya" (okter spesialis

yang bertugas harus siap dan bersedia menerima rujukan dari ./(" 4ika dokter spesialis

gagal memenuhi keajibannya maka tanggungjaab terletak pada dokter itu dan juga

rumah sakit karena tidak mampu mendisiplinkan dokternya"

E- Pera0uran Perundan"4Undan"an yan" ,er/ai0an den"an Pelayanan Ga1a0 Darura0

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan gaat darurat

adalah ++ No 5126775 tentang Kesehatan# Peraturan Menteri Kesehatan No"89826797

tentang Persetujuan Tindakan Medis# dan Peraturan Menteri Kesehatan No"687b26799

tentang Rumah Sakit"

Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat

Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam keadaan darurat telah tegas diatur dalam

pasal 51 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, di mana seorang dokter ajib

melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan"

Selanjutnya# alaupun dalam UU No.23/1992 tentang Kesehatan tidak disebutkan istilah

pelayanan gaatdarurat namun se$ara tersirat upaya penyelenggaraanpelayanan tersebut

sebenarnya merupakan hak setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang

optimal )pasal 4*" Selanjutnya pasal : mengatur baha Pemerintah bertugas

menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;

termasuk &akir miskin# orang terlantar dan kurang mampu" Tentunya upaya ini

menyangkut pula pelayanan gaat darurat# baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun masyarakat )sasta*" Rumah sakit di .ndonesia memiliki keajiban untuk

menyelenggarakan pelayanan gaat darurat 5< jam sehari sebagai salah satu persyaratan

ijin rumah sakit" (alam pelayanan gaat darurat tidak diperkenankan untuk meminta


7/14

uang muka sebagai persyaratan pemberian pelayanan" (alam penanggulangan pasien

gaat darurat dikenal pelayanan &ase pra-rumah sakit dan &ase rumah sakit" Pengaturan

pelayanan gaat darurat untuk &ase rumah sakit telah terdapat dalam Peraturan Menteri

Kesehatan No"687b2 6799 tentang Rumah Sakit# di mana dalam pasal 51 telah disebutkan

keajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan gaat darurat selama 5< jam

per hari" +ntuk &ase pra-rumah sakit belum ada pengaturan yang spesi&ik" Se$ara umum

ketentuan yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah pasal : UU No.23/1992

tentangKesehatan# yang harus dilanjutkan dengan pengaturan yang spesi&ik untuk

pelayanan gaat darurat &ase pra-rumah sakit" entuk peraturan tersebut seyogyanya

adalah peraturan pemerintah karena menyangkut berbagai instansi di luar sektor

kesehatan"

F. Masala !ingku" Kewenangan Personil dalam Pelayanan Gawat Darurat

Hal yang perlu dikemukakan adalah pengertian tenaga kesehatan yang berkaitan

dengan lingkup keenangan dalam penanganan keadaan gaat darurat" Pengertian

tenaga kesehatan diatur dalam pasal 6 butir 1 UU No.23/1992tentang Kesehatan sebagai

berikut0 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan keenangan untuk melakukan

upaya kesehatan;" Melihat ketentuan tersebut nampak baha pro&esi kesehatan

memerlukan kompetensi tertentu dan keenangan khusus karena tindakan yang

dilakukan mengandung risiko yang tidak ke$il" Pengaturan tindakan medis se$ara umum

dalam UUNo.23/1992 tentang Kesehatan dapat dilihat dalam pasal 15 ayat )


8/14

darurat pada &ase di rumah sakit# di mana pada dasarnya setiap dokter memiliki

keenangan untuk melakukan berbagai tindakan medik termasuk tindakan spesi&ik

dalam keadaan gaat darurat" (alam hal pertolongan tersebut dilakukan oleh tenaga

kesehatan maka yang bersangkutan harus menerapkan standar pro&esi sesuai dengan

situasi )gaat darurat*saat itu" Pelayanan gaat darurat &ase pra-rumah sakit umumnya

tindakan pertolongan pertama dilakukan oleh masyarakataam baik yang tidak terlatih

maupu yang terlatih di bidangmedis" (alam hal itu ketentuan perihal keenangan untuk

melakukan tindakan medis dalam undang-undang kesehatan seperti di atas tidak akan

diterapkan# karena masyarakatmelakukan hal itu dengan sukarela dan dengan itikad yang

baik" Selain itu mereka tidak dapat disebut sebagai tenaga kesehatan karena pekerjaan

utamanya bukan di bidang kesehatan" 4ika tindakan &ase pra-rumah sakit dilaksanakan

oleh tenaga terampil yang telah mendapat pendidikan khusus di bidang kedokteran gaat

darurat dan yang memang tugasnya di bidang ini )misalnya petugas 669*# maka

tanggungjaab hukumnya tidak berbeda dengan tenaga kesehatan di rumah sakit"

Penentuan ada tidaknya kelalaian dilakukan dengan membandingkan keterampilan

tindakannya dengan tenaga yang serupa"

G- Masalah Medi/ole"al 3ada Penan"anan Pasien Ga1a0 Darura0

Hal-hal yang disoroti hukum dalam pelayanan gaat darurat dapat meliputi hubungan

hukum dalam pelayanan gaat darurat dan pembiayaan pelayanan gaat darurat Karena

se$ara yuridis keadaan gaat darurat $enderung menimbulkan pri'ilege tertentu bagi

tenaga kesehatan maka perlu ditegaskan pengertian gaat darurat" Menurut (he

)$eri*an +ospital )sso*iation )'H'* pengertian gaat darurat adalah0)n e$ergen*% is

an% *ondition that in the opinion o the patient, his a$il%, or #hoe'er ass"$es the

responsi!ilit% o !ringing the patient to the hospital-re"ires i$$ediate $edi*al

attention. (his *ondition *ontin"es "ntil a deter$ination has !een $ade !% a health *are

proessional that the patients lie or #ell-!eing is not threatened. 'dakalanya pasien

untuk menempatkan dirinya dalam keadaan gaat darurat alaupun sebenarnya tidak

demikian" Sehubungan dengan hal itu perlu dibedakan antara alse e$ergen*% dengan

tr"e e$ergen*% yang pengertiannyaadalah) tr"e e$ergen*% is an% *ondition *lini*all%

deter$ined to re"ire i$$ediate $edi*al *are. "*h *onditions range ro$ those

re"iring extensi'e i$$ediate *are and ad$ission to the hospital to those that are

diagnosti* pro!le$s and $a% or $a% not re"ire ad$ission ater #ork-"p and

o!ser'ation.& +ntuk menilai dan menentukan tingkat urgensi masalah kesehatan yang


9/14

dihadapi pasien diselenggarakanlah triage" Tenaga yang menangani hal tersebut yang

paling ideal adalah dokter# namun jika tenaga terbatas# di beberapa tempat dikerjakan

oleh peraat melalui standing order yang disusun rumah sakit" Selain itu perlu pula

dibedakan antara penanganan kasus gaat darurat &ase pra-rumah sakit dengan &ase di

rumah sakit" Pihak yang terkait pada kedua &ase tersebut dapat berbeda# di mana pada

&ase pra-rumah sakit selain tenagakesehatan akan terlibat pula orang aam# sedangkan

pada&ase rumah sakit umumnya yang terlibat adalah tenagakesehatan# khususnya tenaga

medis dan peraat" Keenangandan tanggungjaab tenaga kesehatan dan orangaam

tersebut telah dibi$arakan di atas" Ke$epatan danketepatan tindakan pada &ase pra-rumah

sakit sangatmenentukan sur%i%abilitas pasien"

%- %u2un"an %u/um dalam Pelayanan Ga1a0 Darura0

(i +S' dikenal penerapan doktrin ood a$aritan dalam peraturan perundang-

undangan pada hampir seluruh negara bagian" (oktrin tersebut terutama diberlakukan

dalam&ase pra-rumah sakit untuk melindungi pihak yang se$arasukarela beritikad baik

menolong seseorang dalam keadaan gaat darurat" (engan demikian seorang pasien

dilarangmenggugat dokter atau tenaga kesehatan lain untukke$ederaan yang dialaminya"

(ua syarat utama doktrin ood a$aritanyang harus dipenuhi adalah

#. Kesukarelaan pihak penolong" Kesukarelaan dibuktikan dengan tidak ada harapan

atau keinginan pihak penolong untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk apapun"

ila pihak penolong menarik biaya pada akhir pertolongannya# maka doktrin tersebut

tidak berlaku"

$. Itikad baik pihak penolong" .tikad baik tersebut dapat dinilai dari tindakan yang

dilakukan penolong" Hal yang bertentangan dengan itikad baik misalnya melakukan

trakeostomi yang tidak perlu untuk menambah keterampilan penolong" (alam hal

pertanggungjaaban hukum# bila pihak pasien menggugat tenaga kesehatan karena

diduga terdapat kekeliruan dalam penegakan diagnosis atau pemberian terapi maka pihak

pasien harus membuktikan baha hanya kekeliruan itulah yang menjadi penyebab

kerugiannya2$a$at )proxi$ate *a"se*" ila tuduhan kelalaian tersebut dilakukan dalam

situasi gaat darurat maka perlu dipertimbangkan &aktor kondisi dan situasi saat

peristia tersebut terjadi" 4adi# tepat atau tidaknya tindakan tenaga kesehatan perlu

dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang berkuali&ikasi sama# pada pada situasi dan

kondisi yang sama pula" Setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari

pasien )inor$ed *onsent*" Hal itu telah diatur sebagai hak pasien dalam UU No.23/1992


10/14

tentang Kesehatan pasal 81 ayat 5 dan Peraturan Menteri Kesehatan No"89826797

tentang Persetujuan Tindakan Medis" (alam keadaan gaat darurat di mana harus segera

dilakukan tindakan medis pada pasien yang tidak sadar dan tidak didampingi pasien#

tidak perlu persetujuan dari siapapun )pasal 66 Peraturan Menteri Kesehatan

No"89826797*" (alam hal persetujuan tersbut dapat diperoleh dalam bentuk tertulis# maka

lembar persetujuan tersebut harus disimpan dalam berkas rekam medis"

I- Kema0ian 3ada Ins0alasi Ga1a0 Darura0

Pada prinsipnya setiap pasien yang meninggal pada saat dibaa ke ./( )eath on

)rri'al* harus dilaporkan kepada pihak berajib" (i negara )nglo-axon digunakan

sistem koroner# yaitu setiap kematian mendadak yang tidak terduga )s"dden "nexpe*ted

death* apapun penyebabnya harus dilaporkan dan ditangani oleh oroner atauedi*al

xa$iner" Pejabat tersebut menentukan tindakan lebih lanjut apakah jena3ah harus

diautopsi untuk pemeriksaan lanjut atau tidak" (alam keadaan tersebut surat keterangan

kematian )death *ertii*ate* diterbitkan oleh oroner atau edi*al xa$iner" Pihak

rumah sakit harus menjaga keutuhan jena3ah dan benda-benda yang berasal dari tubuh

jena3ah )pakaian dan benda lainnya* untuk pemeriksaan lebih lanjut" .ndonesia tidak

menganut sistem tersebut# sehingga &ungsi sema$am *oroner diserahkan pada pejabat

kepolisian di ilayah tersebut" (engan demikian pihak P,>R. yang akan menentukan

apakah jena3ah akan diautopsi atau tidak" (okter yang bertugas di ./( tidak boleh

menerbitkan surat keterangan kematian dan menyerahkan permasalahannya pada P,>R."

+ntuk (aerah Khusus .bukota 4akarta# sesuai dengan Keputusan Kepala (inas

Kesehatan (K. Nomor 11


11/14

Kematian yang boleh dibuatkan surat keterangan kematiannya adalah yang $ara

kematiannya alamiah karena penyakit dan tidak ada tanda-tanda kekerasan"

Pem2iayaan dalam Pelayanan Ga1a0 Darura0

(alam pelayanan kesehatan prestasi yang diberikan tenaga kesehatan seajarnyalah

diberikan kontra-prestasi# paling tidak segala biaya yang diperlukan untuk menolong

seseorang" Hal itu diatur dalam hukum perdata" Kondisi tersebut umumnya berlaku pada

&ase pelayanan gaat darurat di rumah sakit" Pembiayaan pada &ase ini diatasi pasien

tetapi dapat juga diatasi perusahaan asuransi kerugian# baik pemerintah maupun sasta"

(i sini nampak baha jasa pelayanan kesehatan tersebut merupakan pri'ate goods

sehingga masyarakat )pihak sasta* dapat diharapkan ikut membiayainya" Kondisi

tersebut berbeda dengan pelayanan gaat darurat &ase pra-rumah sakit yang juga berupa

jasa# namun lebih merupakanp"!li* goods" 4asa itu dapat disejajarkan dengan prasarana

umum )misalnya jalan raya* yang harus diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah"

Pihak sasta sulit diharapkan untuk membiayai sesuatu yang bersi&at prasarana umum"

(engan demikian pelayanan gaat darurat pada &ase pra-rumah sakit seajarnyalah

dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat" Realisasi pembiayaan melalui

pengaturan se$ara hukum yang meajibkan anggaran untuk pelayanan yang bersi&at

p"!li* goods tersebut" entuk peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa

peraturan pemerintah yang merupakan jabaran dari ++ No"512 6775 dan atau peraturan

daerah tingkat . )Perda Tk".*"


12/14

,A, III

KESIMPULAN

(alam pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit tidak

tertutup kemungkinan timbul kon&lik" Kon&lik tersebut dapat terjadi antara tenaga

kesehatan dengan pasien dan antara sesama tenaga kesehatan )baik satu pro&esi maupun

antara pro&esi*" Hal yang lebih khusus adalah dalam penanganan gaat darurat &ase pra-

rumah sakit terlibat pula unsur-unsur masyarakat non-tenaga kesehatan" +ntuk men$egah

dan mengatasi kon&lik biasanya di gunakan etika dan norma hukum yang mempunyai

tolok ukur masing-masing" ,leh karna itu dalam praktik harus diterapkan dalam dimensi

yang berbeda"

(ipandang dari segi hukum dan medikologi# pelayanan gaat darurat berbeda

dengan pelayanan non gaat darurat karena memiliki krakteristik khusus" eberapa isu

khusus dalam pelayanan gaat darurat membutuhkan pengaturan hukum yang khusus

dan akan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda dengan keadaan bukan gaat

darurat" (alam penanggulangan pasien gaat darurat dikenal pelayanan &ase pra-rumah

sakit dan &ase rumah sakit" Pengaturan pelayanan gaat darurat untuk &ase rumah sakit

telah terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No"687b2 6799 tentang Rumah Sakit#

di mana dalam pasal 51 telah disebutkan keajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan

pelayanan gaat darurat selama 5< jam per hari" +ntuk &ase pra-rumah sakit belum ada

pengaturan yang spesi&ik"

+ntuk menilai dan menentukan tingkat urgensi masalahkesehatan yang dihadapi

pasien diselenggarakanlah triage"Tenaga yang menangani hal tersebut yang paling ideal

adalahdokter# namun jika tenaga terbatas# di beberapa tempatdikerjakan oleh peraat

melaluistanding order yang disusunrumah sakit"Selain itu perlu pula dibedakan antara

penanganan kasusgaat darurat &ase pra-rumah sakit dengan &ase di rumahsakit" Pihak

yang terkait pada kedua &ase tersebut dapatberbeda# di mana pada &ase pra-rumah sakit

selain tenagakesehatan akan terlibat pula orang aam# sedangkan pada&ase rumah sakit

umumnya yang terlibat adalah tenagakesehatan# khususnya tenaga medis dan peraat"

Keenangan dan tanggungjaab tenaga kesehatan dan orang aam tersebut telah

dibi$arakan di atas" Ke$epatan danketepatan tindakan pada &ase pra-rumah sakit sangat

menentukan sur%i%abilitas pasien"


13/14

" 4adi# tepat atau tidaknya tindakan tenaga kesehatan perlu dibandingkan dengan

tenaga kesehatan yang berkuali&ikasi sama# pada pada situasi dan kondisi yang sama

pula" Setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien )inor$ed

*onsent*" Hal itu telah diatur sebagai hak pasien dalam UU No.23/1992 tentang

Kesehatan pasal 81 ayat 5 dan Peraturan Menteri Kesehatan No"89826797 tentang

Persetujuan Tindakan Medis" (alam keadaan gaat darurat di mana harus segera

dilakukan tindakan medis pada pasien yang tidak sadar dan tidak didampingi pasien#

tidak perlu persetujuan dari siapapun )pasal 66 Peraturan Menteri Kesehatan

No"89826797*" (alam hal persetujuan tersbut dapat diperoleh dalam bentuk tertulis# maka

lembar persetujuan tersebut harus disimpan dalam berkas rekam medis"


14/14

DA'TA PUSTAKA

Purba$araka P# Soekanto S" Perihal kaedah hukum" andung0'lumni? 67:7"

Soekanto S# Herkutanto" Pengantar hukum kesehatan" 4akarta0@A Remadja Karya? 679:"Man$ini MR# /ale 'T" Bmergen$y $are and the la" Maryland0'spen Publi$ation? 6796"

Pusponegoro '(" Perbedaan pengelolaan kasus gaat darurat prarumah sakit dan di

rumah sakit" andung0 PK/(.? 6775"

Holder 'R" Bmergen$y room liability" 4'M' 67:5?55=08"

+ndang-undang No 5126775 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No"89826797 tentang Persetujuan Tindakan Medis

Peraturan Menteri Kesehatan No":

etika dan medikolegal tata laksana kasus kegawatan

Documents