kebijakan umum sistem rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan

7/22/2019 Kebijakan Umum Sistem Rujukan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-umum-sistem-rujukan-dalam-sistem-pelayanan-kesehatan 1/14

K E PA L A D I N A S K E S E H ATA N K A B . E N D E

Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal



Pendahuluan

Tingginya angka kematian ibu di Indonesia menun- jukkan rendahnya kualitas pelayanan kesehatanterutama kesehatan ibu. Penurunan angka kematianibu dikatakan mustahil tanpa adanya sistem rujukan yang efektif terutama untuk kasus dengan komplikasi.

WHO juga menyatakan bahwa salah satu aspek

fundamental pelayanan kesehatan primer (termasuk ibudan anak) adalah adanya hubungan yang erat denganlevel di atasnya. Hubungan yang erat ini tercerminsebagai suatu sistem rujukan yang efektif.



………lanjutan

Sistem rujukan maternal dan neonatal di Indonesia belum pernah dilakukan penilaian penerapannya.Namun secara umum masih banyak keluhanmengenai sistem rujukan tersebut antara lain

1. dokter umum yang dianggap “asal rujuk ” atau“selalu merujuk ,” sehingga terjadi pengulangan

pemeriksaan diagnostik,2. tidak ada sistem rujuk balik dan penumpukan

pasien strata primer di rumah sakit.



……………lanjutan

Walaupun belum terdapat data secara empiris,secara logika fenomena ini membuat pelayanankesehatan menjadi tidak efisien dan mahal.

Suatu penelitian kasus kontrol di Maharasthra, Indiamenunjukkan bahwa kematian ibu lebih banyakterjadi pada komplikasi kasus kebidanan yang

mengalami penundaan rujukan dan ibu yang terlalu banyak dirujuk.



………….lanjutan

World Health Organization (WHO)menyatakan bahwa untuk membuatlayanan rujukan yang baik perludisertai dengan mekanismepengawasan sistem. Salah satu fungsi

pengawasan adalah menggunakanStandar Operasional Prosedure (SOP)



UU Kes.No.36Tahun2009

• Pasal 5 (ayat 2): Setiap orang mempunyai hak dalammemperoleh Pel.Kes yg aman, bermutu dan terjangkau

• Pasal 24 (ayat 1): Tenaga kes. HARUS memenuhiketentuan kode etik, standar Profesi, standar pelayanan,SOP

UUPelayananPublik No.25 Tahun

2009

• Pasal 15 (poin a & f):• (a) Penyelenggara berkewajiban untuk menyusun Standar

Pelayanan• (f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar

Pelayanan• Pasal 20 (ayat 1 & 3):

• (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkanStandar Pelayanan dgn memperhatikan kemampuanpenyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisilingkungan.

• (2) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standarpelayanan sebagaimana yg dimaksud pada ayat (1).

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN “SOP”



Peraturan Gubernur NTT No. 42 Tahun 2009Pasal 17 (ayat 2): Kewajiban penyelenggara pelayanan.a. Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kes.

b. Melayani sesuai standar pelayanan dan mematuhiperaturan perundang -undangan yg berlaku.

Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik (PMKK)Perawat dan Bidan (Kepmenkes. No. 836 Tahun 2005Tentang Pedoman Pengembangan ManajemenKinerja Perawat dan Bidan)

Dalam Organisasi Pemerintah, SOP biasanyadiperlukan sbg pedoman penyelenggaraan kinerjapelayanan kepada publik/masyarakat.

Dinas Kesehatan memandang bahwa SOP dapatmemberikan kepastian gerak langkah/tindakandan transparansi bagi stakeholder dalam upayamewujudkan visi dan misi Indonesia sehat2015.

Penyusunan SOP RUJUKAN MATERNALdan NEONATAL bagi 9 puskesmas PONEDse-kabupaten Ende.



Pengertian sistem rujukan(Menurut SKN, 2009)

Merupakan suatu sistem penyelenggaraanpelayanan kesehatan yang melaksanakanpelimpahan tanggung jawab timbal balikterhadap satu/lebih kasus penyakit ataumasalah kesehatan secara vertikal dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang

lebih mampu atau secara horizontal antarunit-unit yang setingkat kemampuannya.



Ruang lingkup1. Rujukan Medis

(rujukan pasien, dan rujukan laboratorium)

2. Rujukan Kesehatan (rujukan iptek dan keterampilan yaitu pengalihan pengetahuan danketerampilan)

3. Rujukan Manajemen (pengiriman informasi guna kepentingan monitoring semua kegiatanpelayanan kesehatan diperlukan sistem informasi)



Permasalahan dalam merujuk kasus maternal dan perinatal(Menurut Samsulhadi ,2007)

Keterlambat yang tinggi dalam merujuk kasusmaternal dan neonatal merupakan salah satupermasalahan utama dari terjadinya kematian ibu

atau bayi.

Keterlambatan ini disebabkan berbagaipermasalahan dasar pada aspek kesehatanmaupun non kesehatan. Beberapa diantaranyameliputi permasalahan dari faktor geografis, sosial,maupun kemampuan pembiayaan.



Prinsip sistem rujukan pelayanan kegawatdaruratanmaternal dan neonatal

(Menurut SKN 2009)

Kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif, sesuai dengankemampuan dan kewenangan bidan serta fasilitas pelayanan.

Setiap kasus dengan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

yang datang ke Puskesmas PONED, harus langsung dikelolasesuai dengan prosedur tetap.

Setelah dilakukan stabilisasi kondisi pasien (pemberian obat-

obatan, pemasangan infus dan pemberian oksigen), kemudianditentukan apakah pasien akan dikelola di tingkat puskesmasPONED atau dirujuk ke rumah sakit PONEK, untuk mendapatkanpelayanan yang lebih sesuai dengan kegawatdaruratannya dalamupaya penyelamatan jiwa ibu dan anak.



Faktor yang mempengaruhi rujukan darurat daripemberi rujukan ke penerima rujukan(menurut Depkes RI)

Tingkat rumah tanggapada kenyataannya para keluarga dapat melakukan pencaharianpelayanan langsung ke berbagai pelayanan kesehatan yang ada.

Tingkat masyarakat

dengan jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan merupakankediatan swadaya masyarakat dalam rangka menolong diri merekasendiri.

Tingkat pertama fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas,Pustu BP-KIA, dan lain-lain.

Tingkat kedua fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakitatau tempat rujukan lain yang lebih tinggi.



Hal yang harus diperhatikan dalam merujuk kasus gawat darurat(Menurut: Saifuddin, A.B, 2002)

Stabilisasi penderita dengan pemberian oksigen, cairan infus intravena,transfusi darah serta obat-obatan. Stabilisasi kondisi penderita danmerujuknya dengan cepat dan tepat sangat penting (essensial) dalammenyelamatkan kasus gawat darurat, tidak peduli jenjang atau tingkatpelayanan kesehatan.

Tata cara untuk memperoleh transportasi dengan cepat bagi kasus gawatdarurat harus ada pada setiap tingkat pelayanan kesehatan, sehinggadibutuhkan koordinasi dengan semua komponen.

Penderita harus didampingi oleh tenaga yang terlatih (dokter/bidan/perawat) sehingga cairan infus intravena dan oksigen dapat terusdiberikan. Apabila pasien tidak dapat didampingi oleh tenaga terlatih,maka pendamping harus diberi petunjuk bagaimana menangani cairanintravena dalam perjalanan.

kebijakan umum sistem rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan

Documents