mpl bab i-iii

7/24/2019 MPL Bab I-III

1/40

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI

DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH

Disusun Oleh :

Ayang Da!a"an

#$%##%&%#%#&'

Rah!an (auhai

#%%##%&%$%%%)

Sheila Fa*hia Ri+,y

#$%##%&%#%%.

Uni/esi*as Syiah Kuala

Fa,ul*as E,0n0!i

$%#12A2 I

PENDAHULUAN


2/40

#3# La*a 2ela,ang Masalah

Organisasi sektor publik di Indonesia didefinisikan sebagai organisasi

yang menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2006). Karakteristik dari organisasi

sektor publik ialah memiliki tuuan menseahterakan masyarakat se!ara bertahap,

baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, melalui akti"itas

pelayanan publik yang didanai dari dana masyarakat, pinaman, dan pendapatan

lain#lain yang sah. $emerintahan daerah merupakan bagian dari organisasi sektor

publik. %ones dan $endlebury (2000) menggolongkan pemerintahan daerah (lo!al

go"ernment) dalam kategori type B non#profit, yaitu organisasi non#laba yang

memperoleh sumber daya finansial dalam umlah signifikan dari sumber selain

penualan barang dan asa.

$ada era informasi seperti saat ini, penggunaan media Internet untuk

menyampaikan informasi berkembang pesat. &al ini sealan dengan semakin

meningkatnya umlah pengguna Internet di tengah masyarakat. 'aat ini, Internet

sudah menadi kebutuhan yang !ukup penting dalam kehidupan sehari#hari

masyarakat. 'eiring dengan hal ini, banyak perusahaan yang sudah menggunakan

Internet sebagai media dalam menyampaikan informasi akuntansinya. kan

tetapi, hal ini sepertinya belum menadi perhatian pihak pemerintah di Indonesia.

$ada saat ini, ebsite dari sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia ustru

kurang begitu diperhatikan, khususnya dari sisi pengungkapan informasi

akuntansi. *i Indonesia, bentuk pertanggunga+aban pengelolaan keuangan yang

+aib dilakukan oleh pemerintah daerah memang hanyalah sebatas

menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada *$* yang disusun

menurut standar akuntansi pemerintahan. -ntuk pelaporan keuangan kepada


3/40

masyarakat, hanya dilakukan se!ara sukarela. kan tetapi, dengan keluarnya

-ndang#-ndang o. / tahun 2001 tentang Keterbukaan Informasi $ublik yang

mengatur bah+a peabat publik harus lebih transparan, bertanggung a+ab dan

lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah

daerah melaporkan hasil kinera keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk

tanggung a+ab sosial dan transparansi informasi. enurut ulyana dalam

'inaga (20/0) faktor yang menyebabkan isu transparansi keuangan daerah

semakin meningkat ialah krisis ekonomi yang telah memberi kontribusi

terhadap erosi substansial keper!ayaan publik terhadap pemerintah dalam

pengelolaan keuangan. *itambah dengan desentralisasi fiskal dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang

menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

'uatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel semestinya mampu

menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat. Komunikasi yang efektif

berupa informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi sektor publik

adalah penting bagian dari sistem itu sendiri. *alam proses komunikasi,

ketersediaan informasi yang dapat diper!aya dan aksesibilitas sangat penting.

Oleh karena itu, komunikasi dan teknologi informasi memiliki peran penting

sehingga dapat me+uudkan prinsip transparansi sebagai indikator adanya kelola

keuangan yang baik.

'alah satu bentuk transparansi yang dapat ditempuh pemerintah daerah

ialah dengan mengungkapkan laporan keuangan se!ara sukarela di Internet

sehingga seluruh stakeholder memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi


4/40

yang ada di lingkungan pemerintahan. $engungkapan sukarela laporan keuangan

di Internet dinilai efisien dan efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

$ada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di

Indonesia dimana informasi akuntansi di Internet diungkapkan se!ara ber"ariasi

mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penelitian, untuk mengetahui faktor#faktor yang mempengaruhi

moti"asi suatu pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya

kepada masyarakat.

$enelitian yang mengui faktor#faktor yang menentukan tingkat

pengungkapan informasi akuntansi di Internet telah banyak dilakukan, namun

umumnya penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan. Oleh karena itu,

penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan

pelaporan keuangan di Internet se!ara sukarela oleh pemerintah daerah di

Indonesia. Beberapa penelitian, seperti penelitian 3as+ad, dkk (2004),

menunukkan bah+a terdapat beberapa "ariabel yang menentukan pengungkapan

sukarela di sektor publik. &asil penelitian 3as+ad, dkk (2004) menunukkan

bah+a le"erage, kekayaan daerah, "isibiltas pers memiliki hubungan positif

dengan pelaporan keuangan di Internet se!ara sukarela, sementara tipe

pemerintahan distri!t !oun!ils memiliki hubungan negatif dengan pelaporan

keuangan di Internet se!ara sukarela. 'edangkan hasil penelitian na 5ar!ia

(20/0) menunukkan hasil yang berla+anan dengan penelitian 3as+ad, dimana

hasilnya menunukkan hasil bah+a press "isibility memiliki hubungan yang

negatif dengan pelaporan keuangan di Internet se!ara sukarela. *ari hasil

pengamatan, kedua penelitian ini uga memiliki kombinasi "ariabel independen


5/40

yang berbeda. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih

lanut untuk lebih menambah referensi atas faktor#faktor yang menentukan tingkat

pelaporan akuntansi se!ara sukarela oleh pemerintah daerah, khususnya di

Indonesia yang memang belum banyak diteliti. *alam penelitian ini, karakteristik

yang akan diui ialah umlah penduduk, kompetisi politik, kekayaan daerah,

tingkat in"estasi, dan press "isibility.

%umlah penduduk suatu pemerintah daerah !enderung berbanding lurus

dengan tingkat kemauan teknologi dan informasi pada daerah tersebut.

asyarakat yang tinggal di daerah dengan umlah penduduk yang besar

!enderung lebih modern dan banyak mengandalkan Internet untuk mendapatkan

informasi, termasuk informasi tentang kinera pemerintah daerahnya. Oleh karena

itu, !ara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi

akuntansinya adalah melalui Internet.

Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek#proyek publik

yang membutuhkan in"estasi, karena mereka menganggap bah+a proyek ini

nantinya akan meningkatkan keseahteraan mereka. Oleh karena itu, tampaknya

masuk akal untuk mengharapkan bah+a para pembuat kebiakan yang terlibat

dalam proyek dengan in"estasi yang bernilai besar akan sangat tertarik untuk

menyebarkan informasi ini seluas mungkin. $engungkapan informasi pada

+ebsite dapat membantu untuk menyoroti manfaat dari in"estasi dengan efisien.

Kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian masyarakat

kepada kinera pemerintah daerahnya. 'emakin besar kekayaan suatu daerah,

maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menilai bagaimana kekayaan


6/40

tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. 'eiring dengan masyarakat yang sudah

sangat familiar dengan Internet seperti sekarang ini, maka pengungkapan

informasi akuntansi melalui Internet dipandang !ukup penting.

'etelah terpilih, biasanya peabat publik akan mengabaikan ani#ani

politiknya. kan tetapi, saingan politik yang kuat akan selalu memantau

kineranya dan men!ari#!ari kelemahannya. -ntuk menaga peluang terpilih

kembali, maka peabat publik yang sedang berkuasa akan berusaha memenuhi

ani#ani politiknya. -ntuk menginformasikan kepada masyarakat akan

pemenuhan aninya ini, penggunaan Internet sebagai media informasi dipandang

!ukup efektif.

Kebanyakan media lebih memilih untuk mengeksploitasi sisi negatif

sebuah pemerintahan. Korupsi, skandal, dan defisit anggaran dianggap lebih

menarik untuk diberitakan kepada masyarakat. kan tetapi, hal ini seharusnya

ustru memoti"asi pemerintah daerah untuk meng#!ounter media dengan

mengungkapkan informasi akuntansinya, termasuk melalui Internet untuk

memberikan gambaran tentang sisi positif pemerintah daerah.

Berdasarkan penabaran latar belakang di atas, peneliti mengambil usulan udul

penelitian 4a,*0-4a,*0 yang !e!5engauhi 5engung,a5an in40!asi

a,un*ansi 6i In*ene* 0leh 5e!ein*ah 6aeah7.

#3$3 Ru!usan Masalah

asalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 8


7/40

/. pakah kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan informasi akuntansi di Internet se!ara sukarela oleh

pemerintah daerah92. pakah umlah penduduk suatu pemerintah daerah mempunyai pengaruh

positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di Internet

se!ara sukarela oleh pemerintah daerah9

:. pakah kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat


pemerintah daerah9

. pakah tingkat in"estasi mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat


pemerintah daerah 9

4. pakah press "isibility mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat


pemerintah daerah9

#3&3 Tu7uan 6an Kegunaan Peneli*ian

#3&3#3 Tu7uan Peneli*ian

;uuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh

positif dari umlah penduduk, tingkat in"estasi, kekayaan daerah, kompetisi

politik, serta press "isibility terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi

di Internet se!ara sukarela oleh pemerintah daerah.

/.:.2. Kegunaan Peneli*ian

$enelitian ini diharapkan memberi kegunaan bagi 8


8/40

/. $ihak pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan perangkatnya.

*iharapkan dapat lebih memoti"asi pihak pemerintah daerah dalam

mengungkapkan informasi akuntansi di Internet se!ara sukarela.2. $emakai laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya masyarakat,

dalam hal menilai akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

:. $eneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanut mengenai

faktor#faktor penentu tingkat pengungkapan informasi akuntansi di

Internet se!ara sukarela oleh pemerintah daerah.

. Kementerian Keuangan khususnya *irektorat %enderal $erbendaharaan

tempat peneliti bekera, untuk melihat gambaran atas tingkat keberhasilan

*irektorat %enderal $erbendaharaan dalam menalankan fungsi sebagai

guru bagi instansi pemerintah lainnya dalam me+uudkan akuntansi

keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat +aktu dan akurat.

2A2 II

KA(IAN PUSTAKA

$3# Lan6asan Te0i 6an Peneli*ian Te6ahulu

$3#3# Lan6asan Te0i

$3#3#3# Pe!ein*ah Daeah 6i In60nesia

$ada -ndang -ndang omor :2 ;ahun 200 tentang $emerintahan

*aerah, dinyatakan bah+a pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan de+an per+akilan rakyat daerah


9/40

(*$*) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas#luasnya dalam sistem dan prinsip egara Kesatuan epublik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam -ndang#-ndang *asar egara epublik Indonesia

;ahun /


10/40

daerah sekarang ini, yakni semenak -- omor :2 ;ahun 200 tentang

$emerintahan *aerah diberlakukan, lebih menggambarkan pelaksanaan

demokrasi. $ilkada dilaksanakan se!ara langsung, terbuka kemungkinan bagi

!alon independen=nonparpol untuk mau melalui partai politik (parpol)=gabungan

parpol, dan proses penyaringan bakal !alon dilaksanakan se!ara terbuka dengan

me+aibkan tiap parpol=gabungan parpol mengumunkan proses dan hasil

penyaringan kepada masyarakat.

$3#3#3$ Pela50an Keuangan Pe!ein*ah Daeah

3aporan keuangan daerah merupakan salah satu +uud

pertanggunga+aban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam

kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional

pemerintahan. &al tersebut menadi tolok ukur kinera pemerintahan untuk

dipertanggunga+abkan pada setiap akhir tahun anggaran. ;uuan umum laporan

keuangan adalah menyaikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran, arus kas dan kinera keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguna dalam membuat dan menge"aluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 3aporan Keuangan

$emerintah daerah (3K$*), 3aporan kuntabilitas Kinera Instansi $emerintah

(3KI$), dan nggaran $endapatan dan Belana *aerah ($B*). $B*

merupakan ren!ana operasional keuangan pemerintahan daerah. *alam -ndang#

-ndang epublik Indonesia omor /> ;ahun 200: tentang Keuangan egara,

$eraturan $emerintah epublik Indonesia omor 41 ;ahun 2004, dan

$ermendagri omor 4< ;ahun 200> dinyatakan bah+a dalam rangka

pertanggunga+aban pelaksanaan $B*, setiap pemerintahan daerah mempunyai


11/40

ke+aiban untuk menyusun dan menyaikan laporan keuangan dan laporan

kinera. in!ian teknis penyaian 3K$* diatur dalam -ndang#-ndang o. >/

;ahun 20/0 tentang $ernyataan 'tandar kuntansi $emerintahan. *ari semua

peraturan yang dinyatakan diatas, tidak ada yang mengatur mengenai ke+aiban

pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya melalui media

informasi kepada masyarakat. kan tetapi, pemerintah daerah dapat saa

mengungkapkan informasi akuntansinya kepada masyarakat melalui media seperti

internet sebagai bentuk pertanggunga+aban moral dan transparansi kepada

publik.

$3#3#3& La50an Keuangan Pe!ein*ah Daeah 8LPKD9

'esuai $ernyataan omor / 'tandar kuntansi $emerintahan tentang

penyaian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi#transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan. ;uuan umum laporan keuangan adalah menyaikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinera

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan menge"aluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. $engguna

yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif,

pemeriksa=penga+as, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,

in"estasi, dan pinaman, serta pemerintah. 'e!ara spesifik, tuuan pelaporan

keuangan pemerintah adalah untuk menyaikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunukkan akuntabilitas entitas pelaporan

atas sumber daya yang diper!ayakan kepadanya, dengan 8

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, ke+aiban,


12/40

dan ekuitas dana pemerintah?

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, ke+aiban, dan ekuitas dana pemerintah?

!) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi?

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya?

e) menyediakan informasi mengenai !ara entitas pelaporan mendanai

akti"itasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya?

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan?

g) menyediakan informasi yang berguna untuk menge"aluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai akti"itasnya.

3aporan keuangan untuk tuuan umum uga mempunyai peranan prediktif

dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanutan, sumber

daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. $elaporan keuangan uga menyaikan informasi bagi

pengguna mengenai8

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh *$=*$*.

Komponen#komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan

pokok adalah8


13/40

a) 3aporan ealisasi nggran

enyaikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan reaisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) era!a

era!a menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset,

ke+aiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

!) 3aporan rus Kas

3aporan arus kas menyaikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas

dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d) @atatan atas 3aporan Keuangan

@atatan atas laporan keuangan meliputi penelasan naratif atau rin!ian dari

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, nera!a, dan laporan arus

kas.

$3#3#3. Te0i Ageny

;eori &endriksen dan Breda (/


14/40

oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksamaan

informasi ini menimbulkan asimetri informasi yang mendorong perilaku

oportunistik dan konflik kepentingan. $ara peabat pemerintah daerah akan

berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetuuan masyarakat.

danya masalah berupa konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat

mengakibatkan sebuah pemerintahan menanggung biaya keagenan yang !ukup

besar, dalam rangka menga+asi dan memastikan tidak ada hal#hal yang dapat

merugikan masyarakat selaku prin!ipal. Oleh karena itu, untuk menekan biaya

keagenan dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah,

diperlukan adanya transparansi informasi dari pemerintah daerah yang simetris

dengan keadaan sebenarnya.

'alah satu !ara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini

adalah dengan mengungkapkan informasi akuntansinya melalui internet. enurut

Bertot, dkk (20/0), dengan kemudahan mendapatkan informasi tentang

pemerintah, seperti halnya pelaporan keuangan melalui internet, dapat

meningkatkan keper!ayaan masyarakat, serta mengurangi korupsi.

$3#3#31 Man4aa* Pengung,a5an In40!asi A,un*ansi 6i In*ene*

'uatu !ara yang mungkin paling nyaman dan !ost effe!ti"e bagi pihak

pemerintahan untuk menyebarkan informasi di Aaman sekarang adalah

menggunakan internet ('tyles dan ;ennyson, 200>).

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dalam

mengungkapkan informasi akuntansinya melalui internet antara lain 8

/. Internet mena+arkan biaya yang rendah baik bagi pengguna maupun

penyedia


15/40

2. Internet dapat diakses dari mana saa tanpa terbatas tempat dan am kera.

:. Informasi yang diungkapkan dapat disaikan dalam berbagai bentuk

sehingga memudahkan pengguna.

$3#3$ Peneli*ian Te6ahulu

'eumlah penelitian telah dilakukan untuk memeriksa pelaporan keuangan

internet pada organisasi#organisasi laba, namun hanya ada sedikit penelitian

dengan topik yang sama yang dilakukan di institusi pemerintahan (3as+ad, dkk

2004 dan 5ar!ia, 20/0). $enelitian yang telah dilakukan mengenai pelaporan

keuangan pada sektor publik di internetantara lain 8

Ta;el $3#

Peneli*ian Te6ahulu

N

a

!

a

P

e

n

e

li

T

u

7

u

a

n

P

e

n

Desain

Peneli*i

a;

8


16/40

*i

=

T

a

h

u

n

P

e

n

e

li

*i

a

n

el

i*

i

a

n

3

a

s

+

a

d

e

t

a

e

m

e

ri

k

s

a

k


17/40

l,

.

2

0

0

4

a

r

a

k

te

ri

st

i

k

p

e

m

e

ri

n

ta

h

d

a

e

r

a

h

y

se!ara

sukarela

oleh

pemerin

tah

daerah


18/40

a

n

g

m

e

m

p

e

n

g

a

r

u

h

i

p

e

n

g

u

n

g

k

a

council

Me*060

l0gi

Peneli*i

an

'tatistik

deskript

if,

analisis

uni"aria

t, dan

analisis

regresi

hu

bu

ng

an

po

sit

if

de

ng

an

pr

ak

tik

I

.

;i

pe

co

u

nc

il

be

rh

ub


19/40

p

a

n

s

u

k

a

r

el

a

la

p

o

r

a

n

k

e

u

a

n

g

a

n

un

ga

n

ne

ga

tif

de

ng

an

pr

ak

tik

I

.

2.

&

ub

un

ga

n

po

sit

if


20/40

d

i

i

n

t

e

r

n

e

t

an

tar

a

pr

ak

tik

I

de

ng

an

ko

m

pe

tis

i

po

lit

ik

da

n

uk

ur

an


21/40

tid

ak

di

du

ku

ng

5

a

r

!

i

a

(

2

0

/

0

)

e

n

el

it

i

f

a

k

t

o

r#

f

a

k

t

o

r

y


22/40

a

n

g

m

e

m

p

e

n

g

a

r

u

h

i

p

el

a

p

o

r

a

n

i

Compet

ition,

dan

Press

Visiilit

y

t,

P

ol

iti

ca

l

C

o

m

pe

tit

io

n,

be

rp

en

ga

ru

h

po

sit

if,

se

da


23/40

n

f

o

r

m

a

si

a

k

u

n

ta

n

si

s

e

!

a

r

a

o

n

li

n

ng

ka

n

Pr

es

s

Vi

si

i

lit

y

be

rp

en

ga

ru

h

ne

ga

tif


24/40

e

o

le

h

p

e

m

e

ri

n

ta

h

d

a

e

r

a

h

$3$ Keang,a Pe!i,ian

$elaporan keuangan melalui internet adalah salah satu !ara untuk

memberikan pertanggunga+aban kepada stakeholder (khususnya masyarakat)


25/40

dengan biaya yang murah. amun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang

se!ara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media

dalam melakukan pelaporan keuangan. $ada saat ini, terdapat faktor heterogenitas

diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di internet

diungkapkan se!ara ber"ariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling

lengkap. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti dan men!oba untuk

mengidentifikasi faktor#faktor yang mendasari perbedaan yang ditemukan di

dalam +ebsite, yaitu8 faktor apa yang mempengaruhi pemerintah daerah se!ara

sukarela melaporkan informasi keuangan pada situs +eb, dan, di antara mereka

yang melakukan, apa yang menyebabkan beberapa dari mereka untuk

mengungkapkan informasi lebih dari yang lain9 Beberapa studi telah melihat

pertanyaan yang sama untuk sektor s+asta perusahaan, biasanya berfokus pada

insentif manaerial dalam kegiatan sektor misalnya Bradbury, /


26/40

Jumlah Penduduk

Tingkat Investasi

Press Visibilty

Kekayaan daerah

Kompetisi Politik

Pengungkapan informasi akuntansi secara sukarela di int

Ga!;a $3#

Keang,a Pe!i,ian Peneli*ian

$3& Hi50*esis

$3&3# Pengauh 7u!lah 5en6u6u, *eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an

in40!asi a,un*ansi 6i in*ene* seaa su,aela 0leh 5e!ein*ah

6aeah

enurut 5ar!ia, ukuran suatu organisasi telah sering dianggap determinan

"ariabel di belakang praktek akuntansi dan pelaporan keuangan. Organisasi besar

akan menunukkan asimetri informasi yang lebih besar antara manaer dan

stakeholders. 'ebagai konsekuensinya, biaya agen yang lebih besar akan timbul

dari asimetri tersebut. enurut @ho+ D ong#Boren (/), dalam upaya untuk

mengendalikan biaya keagenan, organisasi besar akan lebih bersedia untuk

mengungkapkan informasi daripada perusahaan ke!il (dikutip oleh 5ar!ia, 20/0).

Oleh karena itu, organisasi yang lebih besar diharapkan untuk menggunakan

berbagai ma!am strategi pelaporan, termasuk pelaporan se!ara online melalui

situs !e mereka (*ebre!eny et al,. 2002?). *alam penelitian ini, ukuran suatu

organisasi pemerintahan daerah dilihat dari umlah penduduknya.


27/40

*i Indonesia, umlah penduduk suatu pemerintah daerah !enderung

berbanding lurus dengan tingkat kemauan teknologi dan informasi pada suatu

daerah. asyarakat yang tinggal di daerah dengan umlah penduduk yang besar

!enderung lebih modern dan banyak mengandalkan internet untuk mendapatkan

informasi, termasuk informasi tentang kinera pemerintah daerahnya. Oleh karena

itu, !ara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi

akuntansinya adalah melalui internet. Kota besar uga mendapatkan keuntungan

atas pelaporan keuangan melalui !esiteika melihat kenyataan bah+a kota besar

memiliki lebih banyak staf ahli yang bisa mengembangkan lingkungan situs !e

dengan baik dan se!ara berkesinambungan terus menaga informasi yang harus

diperbaharui.

*ari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut 8

H# : (u!lah 5en6u6u, sua*u 5e!ein*ah 6aeah ;e5engauh 50si*i4

*eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an in40!asi a,un*ansi 6i in*ene*

seaa su,aela 0leh 5e!ein*ah 6aeah

$3&3$ Pengauh *ing,a* in/es*asi *eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an in40!asi

a,un*ansi 6i in*ene* seaa su,aela 0leh 5e!ein*ah 6aeah

Biasanya, le"erage entitas sektor publik dapat dibenarkan ika digunakan

untuk kebutuhan melakukan in"estasi yang membantu peningkatan keseahteraan

+arga (5ar!ia, 20/0). Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek#

proyek publik yang membutuhkan in"estasi, karena mereka memahami bah+a

proyek ini akan meningkatkan kondisi hidup mereka. *engan melihat anggaran


28/40

setiap kota pada tahun pemilihan sudah !ukup untuk menunukkan bah+a politisi

memiliki kepentingan dalam memulai in"estasi proyeknya yang ambisius dengan

harapan dapat menangkap pemilih sebanyak#banyaknya. Oleh karena itu,

tampaknya masuk akal untuk mengharapkan bah+a para pembuat kebiakan yang

terlibat dalam proyek dengan in"estasi yang signifikan akan sangat tertarik dalam

menyebarkan informasi ini seluas mungkin. $elaporan keuangan pada +ebsite

dapat membantu untuk menyoroti manfaat dari in"estasi dengan efisien.


H$ : Ting,a* in/es*asi ;e5engauh 50si*i4 *eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an


6aeah

$3&3& Pengauh ,e,ayaan 6aeah *eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an


6aeah

'uatu entitas yang memiliki kekayaan besar akan meningkatkan kompetisi

atas suatu abatan publi! (3as+ad, dkk 2004). &al ini akan mendorong pemerintah

daerah yang saat ini berkuasa untuk menunukkan kepada masyarakat tentang

pemenuhan ani#ani politiknya dahulu, dengan memberikan informasi tentang

kineranya kepada masyarakat. 'alah satu !ara yang dapat ditempuh adalah

pengungkapan informasi akuntansi melalui internet.

Biasanya kekayaan daerah uga berbanding lurus dengan kepedulian

masyarakat tentang kinera pemerintah daerah. Kota dengan tingkat kekayaan

yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pemantauan politik dan informasi yang


29/40

lebih tinggi atas gambaran tentang kinera pemerintah daerah (;ennyson 200>).

'eiring dengan masyarakat yang sudah sangat mengenal internet saat ini,

ke!enderungan memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan

informasi tentang kinera pemerintah daerah uga meningkat.


H& : Ke,ayaan 6aeah ;e5engauh 50si*i4 *eha6a5 *ing,a*

5engung,a5an in40!asi a,un*ansi 6i in*ene* seaa su,aela 0leh

5e!ein*ah 6aeah

$3&3. Pengauh ,0!5e*isi 50li*i, *eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an in40!asi

a,un*ansi 6i in*ene* seaa su,aela 0leh 5e!ein*ah 6aeah

'e!ara terpilih, politisi biasanya mengabaikan ani#ani pemilu yang

dibuatnya dulu tanpa hukuman langsung. amun, perilaku oportunistik ini

mungkin akan berkurang ika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok

yang ada di pemerintah. i"al politik dalam hal ini akan meminta untuk

menginformasikan opini publik apapun terkait dengan penyimpangan dalam

tindakan pemerintah dari ani#ani pemilu dibuat. Oleh karena itu, pihak

oposisi ini berfungsi untuk menahan de"iasi kepentingan antara pemilih dan

politikus (Eimmerman, />). kibatnya, pembuat kebiakan mungkin memiliki

kepentingan dalam menaga ani dibuat untuk pemilih ika mereka ingin dipilih

kembali. ;entu saa, dengan tingginya faktor ini maka semakin besar tingkat

persaingan politik (Baber, /


30/40

mengkomunikasikan hal ini kepada +arga (Baber D 'en, /


31/40

beberapa +aktu lalu oleh Eimmerman (/>)8 pemantauan yang disediakan oleh

pers tidak memastikan bah+a peabat terpilih akan beroperasi dalam kepentingan

terbaik konstituennya, tetapi hanya bah+a bentuk#bentuk perilaku tertentu akan

dipantau lebih dekat daripada yang lainFF. *engan memperhitungkan kekha+atiran

ini, akan sering teradi bah+a pers "isibilitas pada pemerintah daerah terdiri dari

berita yang berhubungan dengan anggaran dengan defisit yang tinggi, kenaikan

beban paak dan kesulitan dalam membayar utang, serta masalah keuangan

lainnya. kan tetapi, dengan faktor tersebut, pemerintah setempat mungkin saa

ustru akan semakin terdorong untuk melaporkan informasi akuntansinya melalui

!esite dengan harapan hal ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat

bah+a keadaan yang sebenarnya teradi tidak seperti yang diberitakan.


H1 : Press visibility ;e5engauh 50si*i4 *eha6a5 *ing,a* 5engung,a5an

in40!asi a,un*ansi 6i internet seaa su,aela 0leh 5e!ein*ah

6aeah

2A2 III

METODE PENELITIAN

&3#


32/40

Gariabel terikat merupakan "ariabel yang menadi perhatian utama peneliti.

elalui analisis terhadap "ariabel terikat adalah mungkin untuk menemukan

a+aban atas suatu masalah ('ekaran, 2006). Gariabel terikat dalam penelitian ini

adalah tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internetse!ara sukarela oleh

pemerintah daerah.

&3#3#3# Ting,a* 5engung,a5an in40!asi a,un*ansi 6i INTERNET

seaa su,aela 0leh 5e!ein*ah 6aeah

;ingkat pengungkapan ini adalah tingkat pemberian informasi keuangan

oleh pemerintah daerah di internet. Gariabel ini akan diukur dengan metode

scoring yang dikembangkan oleh 5ar!ia (20/0).

dapun penilaian indeks scoringyang akan dilakukan dapat dilihat pada

table :./. 'etelah s!ore didapatkan, maka akan kita bagi dengan nilai

maksimalnya yaitu /6,4. antinya s!oring ini akan memiliki nilai minimal 0 dan

nilai maksimal /.

&3#3$


33/40

bebas mempengaruhi se!ara negatif. Gariabel bebas dalam penelitian ini adalah

umlah penduduk, kekayaan daerah, tingkat in"estasi, kompetisi politik, dan press

visiility.

Ta;el &3#

In6e,sScoring

Ka*eg0i Uaian S0ingInformasi yang ter!antum %umlah anggaran /

era!a /

3 /

3K /

Opini udit /Kinera /

enstra /

@a3K /

*ata ;ahun 3alu 0,>4

'egment reporting 0,>4ormat $* /

&;3 0,>4

lash 0,>4

HC!el 0,4

$$; 0,4ord 0,4

Interaksi denganpengguna Hmail /

orum /

ailing list /

&3#3$3# (u!lah 5en6u6u,

%umlah penduduk suatu pemerintah daerah mempengaruhi tingkat

pengungkapan informasi akuntansi di internet se!ara sukarela oleh pemerintah


34/40

daerah. *alam hal ini, "ariabel umlah penduduk suatu pemerintah daerah dilihat

dari umlah penduduk yang ada di pemerintah daerah tersebut.

&3#3$3$ Ting,a* in/es*asi

In"estasi terhadap proyek publik dalam umlah besar akan menadi daya

tarik tersendiri di tengah masyarakat. 'alah satu sarana bagi masyarakat untuk

mengetahui tentang in"estasi proyek publik ini adalah melalui internet. *alam hal

ini, "ariabel tingkat in"estasi diukur dari nilai in"estasi pada laporan keuangan

pemerintah daerah.

&3#3$3& Ke,ayaan Daeah

'uatu daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan meningkatkan

persaingan atas abatan publik. Oleh karena itu, peabat yang sedang berkuasa

akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kineranya dalam

mengelola kekayaan tersebut untuk menaga peluang terpilih kembali. *alam hal

ini, kekayaan daerah diukur dari total asset yang dimiliki daerah.

&3#3$3. K0!5e*isi 50li*i,

*alam rangka memberitahukan kepada masyarakat bah+a pemerintah

daerah memenuhi ani#ani kampanye, uga untuk memberikan tekanan kepada

pihak oposisi agar memperke!il tingkat elektabilitas mereka, pemerintah daerah

dapat menggunakan sarana internetsebagai media agar dapat terpilih kembali di

periode berikutnya. Kompetisi politik ini dapat diukur dengan menggunakan


35/40

Indeks &erfindahl#&irs!hmann yang dikembangkan oleh &erfindahl dan

&irs!hmann (/


36/40

ustru akan lebih termoti"asi untuk mengungkapkan informasi keuangannya

kepada media.

Gariabel ini akan diukur dengan umlah Juote pada googleuntuk setiap

pemerintah daerah.

&3$ P05ulasi 6an Sa!5el

$opulasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di

Indonesia, baik dari tingkat propinsi, kabupaten=kota. %umlah pemerintah daerah

di Indonesia ialah sebanyak : pemerintahan pro"insi,


37/40

n

N

1+(N . e2)

Keterangan 8

n umlah sampel

umlah populasi

e2 nilai kelonggaran

&3& (enis 6an Su!;e Da*a

*ata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. *ata

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh se!ara tidak langsung,

melalui media perantara. *ata sekunder tersebut berupa laporan keuangan

pemerintah daerah tahun 20// yang telah diaudit oleh Badan $emeriksa Keuangan

(B$K). $eriode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 20//.

*ata "ariabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan informasi akuntansi

di internet oleh pemerintah daerah, diperoleh dengan mengamati langsung pada

situs resmi pemerintah daerah. lamat situs resmi pemerintah daerah didapat dari

+++.depdagri.go.id.

&3. Me*06e Pengu!5ulan Da*a

etode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi pustaka dan studi dokumentasi. *ata#data dan teori dalam penelitian ini

diperoleh dari literatur, artikel, urnal dan hasil penelitian terdahulu yang rele"an


38/40

dengan penelitian dan landasan teori. *ata uga diperoleh dari studi dokumentasi

yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder baik dari lembaga yang

mengeluarkan data tersebut maupun dari internet.

&31 Me*06e Analisis

:.4./ Analisis Des,i5*i4

nalisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang

telah terkumpul. nalisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah

nilai rata#rata (mean), maksimum, minimum, dan standar de"iasi.

&313$ U7i hi50*esis

etode analisis yang digunakan untuk mengui hipotesis dalam penelitian

ini ialah "egression Linear. $emilihan "egression Linear dilakukan karena

penelitian ini memiliki "ariabel dependen yang bersifat metrik dan "ariabel

independen yang bersifat metrik.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang tersebut

diatas, maka model regresi linear yang akan digunakan adalah 8

IFR > ? @ #(u!lah 5en6u6u, @ $Ting,a*

In/es*asi@&Ke,ayaan Daeah @ .K0!5e*isi P0li*i,

@ 1Press visibility @ Bi

*imana 8

I indeksscoringterhadap !esitepemerintah daerah

M Konstanta


39/40

%umlah penduduk %umlah penduduk pemerintah daerah

;ingkat In"estasi tingkat in"estasi suatu pemerintah daerah

Kekayaan daerah ;otal asset suatu pemerintah daerah

Kompetisi politik indeks kompetisi politik

Press visiility Press visiilitydari suatu pemerintah daerah

N error

DAFTAR PUSTAKA

5ar!ia, na. 20/0. #eterminants o$ %nline "eporting o$ &ccounting In$ormation

y Spanish Local 'overnment &uthorities. ournal o$ &ccounting and

Pulic Policy, Golume :6, Issue 4.

%ogiyanto. 20/0.etodologi Penelitian *isnis + Salah aprah dan Pengalaman-

pengalaman. ogyakarta 8 B$H.

Kusuma+ardani, rum. 20//. nalisis aktor#aktor yang empengaruhi

$elaporan Keuangan elalui Internet (Internet inan!ial eporting) dalam

ebsite $erusahaan. Skripsi Sarana (%nline). (http8==eprints.undip.a!.id,

diakses 20 *esember 20/).

3as+ad, a+Ai dkk. 2004. #eterminants o$ Voluntary Internet /inancial

"eporting y Local 'overnment &uthorities. ournal o$ &ccounting and

Pulic Policy, 2? /0//2/.

'ekaran, -ma. 2006. etodologi Penelitian untuk *isnis (*uku 0, 1disi 2).

;eremahan K+an en on. %akarta8 'alemba Hmpat.

_________.$eraturan enteri *alam egeri omor /: ;ahun 2006 tentang$edoman $engelolaan Keuangan *aerah.

PPPPPPPPP.$eraturan $emerintah omor 2 ;ahun 2004 tentang 'tandar kuntansi

$emerintahan.

PPPPPPPPP. $eraturan $emerintah omor 41 ;ahun 2004 tentang $engelolaan

Keuangan *aerah.

PPPPPPPPP. -ndang#-ndang *asar egara epublik Indonesia ;ahun /


40/40

PPPPPPPPP. -ndang#-ndang epublik Indonesia omor /> ;ahun 200: tentang

Keuangan egara.

PPPPPPPPP. -ndang#-ndang epublik Indonesia omor :2 ;ahun 200 tentang

$emerintahan *aerah.

PPPPPPPPP. -ndang#-ndang epublik Indonesia omor 24 ;ahun 200 tentang

'istem $eren!anaan $embangunan asional.

PPPPPPPPP.-ndang#-ndang epublik Indonesia omor / ;ahun 2001 tentang

Keterbukaan Informasi $ublik.

mpl bab i-iii

Documents