newsletter tata ruang dan pertanahan edisi juli 2015

7/23/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan Edisi Juli 2015

1/4

TATA RUANGPERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

REDAKSI:| Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan|

| Tim Redaksi : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan| Editor : Rini Aditya Dewi, Santi Yulianti, Indra Ade | Desain Tata Letak : Rini Aditya dan Indra Ade|

Wewenang Baru Bappenas

UU NO. 18/2015TENTANG PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

halaman 3

PEMANFAATAN TATA RUANGWILAYAH NASIONAL DALAMPOROS MARITIM DUNIAhalaman 2

RESENSI BUKU:TATA GUNA LAHANhalaman 4

EDISI 7/ JULI 2015

Kementerian PPN/Bappenas mengge-lar acara Arahan dan Dialog denganWakil Presiden RI Jusuf Kalla yangbertemakan Sinkronisasi Perencanaandan Penganggaran dalam rangkaPengendalian Pembangunan, Rabu (29/7).

Jusuf Kalla (JK) menganggap Bappenassebagai tempat yang bersejarah. Bukan

hanya dari sisi bangunan, akan tetapi jugadari isi bangunannya.

Tempat ini bagi bangsa ini tempatbersejarah, selain bangunan juga isinya.Memasuki era pembangunan disinilahsemua pikiran-pikiran, tindakan danperencanaan dibuat, ucap JK saatmemberikan pidato.

Menurutnya, ekonom-ekonom hebatlahir dari Bappenas. Sehingga, Bappenasini sangat pantas disebut tempat yangistimewa.

Oleh sebab itu, peran Bappenas, lanjut JK,harus dapat memajukan bangsa, yang adildan makmur. Sebab, semua implementasi

yang baik didasari dengan perencanaanyang juga baik.

Saat ini Kementerian Perencanaan Pem-bangunan Nasional/Bappenas sedang

menunggu Peraturan Presiden mengenaipenambahan sejumlah wewenang baru, diantaranya wewenang dalam memeriksaprogram dan proyek serta alokasianggarannya yang dicantumkan dalamDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Satu wewenang baru lagi yang akan dimilkiBappenas adalah memastikan persiapan

program dan proyek-proyek pemerintah.Untuk wewenang soal DIPA, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago,mengatakan ke depannya Bappenas akanmendampingi Kementerian Keuangandalam memberikan pengesahan untukprogram dan proyek yang diajukan olehKementerian/Lembaga.

Andrinof mengatakan, dengan wewenangbaru itu Bappenas akan berperan dalampenyusunan program prioritas termasukalokasi anggarannya. Hal ini dimaksudkanagar program-program pembangunan yangdilakukan K/L dan pemerintah daerahkonsisten dan sesuai dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selama ini, proses alokasi anggaran untukprogram di K/L kerap mengubah programdan sasaran prioritas yang sudah ditetapkansebelumnya. Bahkan proses penyusunan

anggaran program kerap kali memunculkanprogram dan sasaran prioritas baru yangsebelumnya tidak direncanakan.

Sedangkan, untuk wewenang dalammenentukan kesiapan proyek, Bappenas akanbertanggung jawab dalam pengerjaan studi

perencanaan, terutama untuk proyek-proyekinfrastruktur.

Andrinof memaparkan, Bappenas akanmendapat alokasi anggaran tambahansebesar Rp1 triliun untuk melaksanakan studiperencanaan seperti studi kelayakan, desainrekayasa teknis, dan persiapan kelengkapandokumen-dokumen proyek pemerintah.

Bappenas akan mengerjakan studiperencanaan pada satu tahun sebelum tahunanggaran proyek tersebut. Dengan demikian,proses lelang dan pengerjaan fsik proyektersebut dapat dilakukan sejak awal tahunanggaran.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memaparkantiga flosof yang harus dipegang teguh agarsinkronisasi penganggaran dan perencanaanpembangunan tercapai, yakni pertumbuhanekonomi, pemerataan pembangunan,dan keberlanjutan pertumbuhan danpembangunan tersebut.

Apabila perencanaan dan pelaksanaandalam anggaran tidak mencerminkan tiga itu,negara akan pincang, tegas JK.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menyebutkanIndonesia butuh rancang bangun yanglebih baik dengan perombakan besar terkaitcara merencanakan dan mengaplikasikanpembangunan, salah satunya dengan percayakemampuan bangsa sendiri ketimbangmengandalkan asing. [RA]

NEWSLETTER

KILAS BALIK: DINAMIKA ISU TATA RUANG DAN PERTANAHAN

APAT KERJA KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMIAERAH BAPPENAS 2015... HAL 2

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, berpidato dalam acara dialog perencanaan pembangunan di Bappenas pada Rabu (29/7).

Didampingi oleh Kepala Bappenas saat itu, Andrinof Chaniago. Sumber: Dokumentasi Bappenas


2/4

enyediaan tanah menjadi faktor penting

alam pembangunan infrastruktur di

ndonesia. Dengan kemunculan konflik

han yang menghambat penyediaan

anah, membuat ide pembentukan Bankanah mencuat ke permukaan. Hal itulah

ang kemudian dibahas dalam Focus Group

iscussion Urban Land Policy, yang diadakan

leh Direktorat Perumahan dan Permukiman

ementerian PPN/Bappenas, di Hotel

Bogor (29/7). Rapat Kerja (raker) KedeputianPengembangan Regional dan OtonomiDaerah BAPPENAS 2015 dihadiri olehseluruh direktorat yang berada di dalamnya(Kedeputian Pengembangan Regionaldan Otonomi Daerah, Dit. Tata Ruang danPertanahan, Dit. Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal, Dit. Pengembangan

Wilayah, Dit. Perkotaan dan Perdesaan, sertaDit. Otonomi Daerah). Bertempat di HotelAston Bogor raker dilangsungkan selama tigahari (29-31 Juli 2015).

Peserta raker terdiri dari seluruh Direktur,Kasubdit, fungsional perencana, dan stafKedeputian Pengembangan Regional danOtonomi Daerah.

Hari pertama diawali dengan penjelasanhasil kunjungan Wakil Presiden ke Bappenasoleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Oswar Mungkasa. Materi yang disampaikanoleh Wakil Presiden adalah Peran StrategisBappenas ke depan khususnya terkait prosesPerencanaan dan Penganggaran.

Pada hari kedua, setiap direktur menjelaskanEvaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2015,Status Serapan Anggaran hingga Juli2015, dan Rencana Kegiatan Semester IITahun 2015. Direktur TRP Bappenas turutmemaparkan Pengembangan ManajemenPengetahuan (Knowledge Management)di lingkup Direktorat TRP dan KedeputianPengembangan Regional dan OtonomiDaerah.

Respon peserta rapat cukup antusiasdan mendukung pengembangan sistemManajemen Pengetahuan Kedeputian ini, dandiharapkan akan tercipta sistem yang bisadigunakan bersama di lingkup kedeputian.

Kegiatan Manajemen Pengetahuan merupakansuatu proses yang menyatu dengan keseharianunit eselon II, sehingga pada intinya tidakdibutuhkan suatu unit baru untuk mengelolakegiatan ini. Tentu saja dibutuhkan suatukesepakatan terkait mekanisme (SOP)pelaksanaan Manajemen Pengetahuan dilingkup kedeputian Pengembangan Regional.

Pada dasarnya seluruh Direktorat di KedeputianPengembangan Regional dan Otonomi Daerahbersepakat perlunya Manajemen Pengetahuanuntuk mendukung dan meningkatkan kinerjapegawai. Direncanakan pada 2016 ManajemenPengetahuan akan mulai diperkenalkan padalingkup Bappenas. [OM, RA]

Rapat Kerja Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Bappenas 2015

Direktur TRP, Oswar Mungkasa, menjelaskan

manfaat Knowledge Managementkepada peserta

raker di Hotel Aston Bogor, Kamis (30/7).

Sumber: Dokumentasi TRP

Jakarta, (8/7). Kementerian Pertahananberkunjung ke Direktorat Tata Ruangdan Pertanahan Bappenas gunamendiskusikan strategi pemanfaatan tata

ruang wilayah nasional dalam rangkamenyiapkan poros maritim dunia.

Wilayah perairan laut Indonesia yangmembentang dari Sabang sampaiMerauke mempunyai potensi yang amatbesar ditinjau dari sisi kesejahteraantetapi mengandung kerawanan terhadapadanya gangguan, ancaman yangmungkin timbul baik dari dalam negerimaupun luar negeri.

Letak geografs Indonesia yangstrategis belum dimanfaatkan denganbaik. Padahal, Konvensi Hukum LautInternasional (UNCLOS) 1982, telahmenetapkan tiga Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayarandan penerbangan oleh kapal ataupesawat udara internasional.

Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% daritotal nilai perdagangan dunia ataumencapai sekitar 1.500 dolar AS(Bakosurtanal 2014). RI belum punyapelabuhan-pelabuhan transit bagi kapalniaga internasional yang berlalu-lalang

di wilayah tiga ALKI tersebut.

Adapun strategi bidang tata ruang terkaitpersiapan poros maritim dunia sebagai

berikut:a) Telah ditetapkan 5 Perpres RTR di KawasanPerbatasan Indonesia:

RTR KSN Perbatasan Negara di ProvinsiNusa Tenggara Timur (Perpres No. 179 Tahun2014)

RTR Perbatasan Negara di Kalimantan(Perpres No. 31 Tahun 2015)

RTR Perbatasan Negara di Provinsi Papua(Perpres No. 32 Tahun 2015)

RTR Perbatasan Negara di Provinsi Maluku(Perpres No. 33 Tahun 2015)

RTR Perbatasan Negara di Provinsi Maluku

Utara dan Provinsi Papua Barat (Perpres No.34 Tahun 2015)

b) Mendorong Kementerian ATR/BPN danBNPP untuk penyelesaian penyusunan RDTRdi Kawasan Perbatasan

BIG sudah memetakan sebaran lokasiyang akan disusun RDTR (berdasarkandata dari Kementerian ATR/BPN) dan akan

menambahkan lokasi prioritas (lokpri) diKawasan Perbatasan serta Kawasan IndustriProritas (KIP).

c) Mendorong Kementerian ATR/BPN dan KKPuntuk penyelesaian Rencana Tata Ruang LautNasional (RTRLN)

Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenasakan mengoordinasikan pertemuan denganKKP dan Kementerian ATR/BPN untukmembahas dan menyepakati mekanismepenyusunan RTRLN (Pendanaan RTRLNterdapat di 2 (dua) Kementerian tersebut)

d) Mendorong Kementerian KKP untukpenyelesaian penyusunan Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(RZWP3K)

Dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014(Pasal 27), kewenangan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut termasuk melakukanpengaturan tata ruangnya hanya diberikankepada Daerah Provinsi, sehingga amanatpenyusunan RZWP-3-K bagi Kabupaten/Kotaberdasarkan UU 27/2007 jo UU 1/2014 perludisesuaikan.

e) Mengoordinasikan BIG, Kementerian ATR/BPN, dan LAPAN dalam rangka penyediaanpeta dasar skala 1: 5000

Pengembangan tol laut merupakan kegiatandalam rangka mendukung Indonesia sebagaiporos maritim dunia di tahun 2045. Tol Lautadalah konektivitas laut yang efektif berupaadanya kapal yang melayari secara rutin danterjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia.

Hasil dari 24 identifkasi pelabuhan pendukungtol laut:

5 Pelabuhan Hub Internasional yang akandikembangkan: Pelabuhan Belawan/KualaTanjung, Tanjung Priok/Kali Baru, TanjungPerak, Makassar, dan Bitung.

19 Pelabuhan Feeder: Malahayati, Batu AmparBatam, Teluk Bayur, Jambi, Palembang, Panjang,Tanjung Emas Semarang, Pontianak, Sampit,Banjarmasin, Kariangau Balikpapan, PalaranSamarinda, Pantoloan, Kendari, Tenau Kupang,Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura. [RI, RA]

POTRET KEGIATAN:

Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Nasional Dalam PorosMaritim Dunia

Perwakilan Kementerian Pertahanan berfoto bersama Direktur TRP dan staf Subdit Tata Ruangdi Ruang Direktur TRP, Rabu (8/7). Sumber: Dokumentasi TRP

2


3/4

Ilustrasi hutan yang rusak karena pembalakan liar. Sumber: sinarharapan.co

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanUndang-Undang No. 18 Tahun 2013

Hutan Indonesia merupakan salah satuhutan tropis terluas di dunia sehinggakeberadaannya menjadi tumpuankeberlangsungan kehidupan bangsa-

bangsa di dunia, khususnya dalammengurangi dampak perubahan iklimglobal. Oleh karena itu, pemanfaatandan penggunaannya harus dilakukansecara terencana, rasional, optimal,dan bertanggungjawab sesuai dengankemampuan daya dukung masyarakat.

Perlu diperhatikan pula kelestarianfungsi dan keseimbangan lingkunganhidup guna mendukung pengelolaanhutan dan pembangunan kehutanan yangberkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yangmenyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakansebesar-besarnya untuk kemakmuranrakyat. Dengan demikian, hutan sebagaisalah satu sumber kekayaan alam bangsaIndonesia dikuasai oleh negara.

RUSAKNYA HUTAN INDONESIAAkhir-akhir ini perusakan hutan semakinmeluas dan kompleks. Perusakan itu terjaditidak hanya di hutan produksi, tetapi jugatelah merambah ke hutan lindung ataupunhutan konservasi. Perusakan hutan telahberkembang menjadi suatu tindak pidanakejahatan yang berdampak luar biasadan terorganisir serta melibatkan banyak

pihak, baik nasional maupun internasional.

Kerusakan terhadap hutan Indonesiayang ditimbulkan telah mencapai tingkatyang sangat mengkhawatirkan bagikelangsungan hidup bangsa dan negara.Oleh karena itu, penanganan perusakanhutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutansesungguhnya telah lama dilakukan,tetapi belum berjalan secara efektifdan belum menunjukkan hasil yangoptimal. Hal itu antara lain disebabkanoleh peraturan perundang-undanganyang ada belum secara tegas mengatur

tindak pidana perusakan hutan yangdilakukan secara terorganisasi. Maka dariitu, diperlukan payung hukum dalambentuk undang-undang agar perusakan

hutan terorganisasi dapat ditangani secaraefektif dan esien serta pemberian efekjera kepada pelakunya.

PENEGAKAN PERATURANDewasa ini, peraturan perundang-undangan yang menangani pemberantasanperusakan hutan dianggap belummemadai dan belum mampu memberikanefek jera terhadap pelaku. Dilatarbelakangi bahwa telah terjadi perusakanhutan yang disebabkan oleh pemanfaatanhutan dan penggunaan kawasan hutanyang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, makadikeluarkanlah Undang-undang No. 18Tahun 2013 ini pada 6 Agustus 2013.

Dalam pasal 5 UU No.18 Tahun 2013disebutkan bahwa Pemerintah danPemerintah Daerah wajib melakukanpencegahan perusakan hutan. Langkahnyata yang disusun guna memberantasperusakan ini antara lain koordinasilintas sektor dalam pencegahan danpemberantasan perusakan hutan;pemenuhan kebutuhan sumber dayaaparatur pengamanan hutan; memberikaninsentif bagi para pihak yang berjasadalam menjaga kelestarian hutan;menyusun peta penunjuk kawasanhutan dan koordinat geogras sebagaidasar yuridis batas kawasan hutan;

serta pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan.

Cakupan perusakan hutan yang diaturdalam undang-undang ini meliputi proses,cara atau perbuatan merusak hutan melaluikegiatan pembalakan liar dan penggunaankawasan hutan secara tidak sah.

Adapun pembalakan liar didenisikansebagai semua kegiatan pemanfaatanhasil hutan kayu secara tidak sah yangterorganisir, sedangkan penggunaankawasan hutan secara tidak sah meliputikegiatan terorganisasi yang dilakukan di

dalam kawasan hutan untuk perkebunanatau pertambangan tanpa izin Menteri.

Kelompok masyarakat yang bertempat

tinggal di dalam atau di sekitar kawasanhutan yang melakukan perladangantradisional atau melakukan penebangankayu di luar kawasan hutan konservasidan hutan lindung untuk keperluan sendiridan tidak untuk tujuan komersial, tidaktermasuk ke dalam kategori kelompokpengrusak hutan.

Masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau di sekitar kawasan hutanyang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutanlindung untuk keperluan sendiri dan tidakuntuk tujuan komersial harus mendapatizin dari pejabat yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pencegahandan pemberantasan perusakanhutan, Presiden membentuk lembagayang menangani pencegahan danpemberantasan perusakan hutan.Lembaga-lembaga ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada Presiden. Lembaga yang dimaksudadalah Kementerian Kehutanan;Kepolisian Republik Indonesia; KejaksaanRepublik Indonesia; dan unsur lain yangterkait.

Penegakan hukum terhadap perusakanhutan selain dilakukan oleh aparatnegara, juga dibantu oleh masyarakatsetempat. Masyarakat diwajibkanmemberikan informasi, baik lisan maupuntulisan kepada pihak berwenang apabilamengetahui adanya indikasi perusakanhutan. [RA]

Sumber: Undang-Undang No.18 Tahun2013

WAWASAN

LINK TERKAIT

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,

Bappenas

Portal Tata Ruang dan Pertanahan

Sekretariat BKPRN

Potret Kegiatan TRP

- Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam Poros Maritim Dunia

- Raker Kedeputian Pengembangan Regional

dan Otonomi Daerah 2015

- Kajian Pembangunan Kota Maritim

3


4/4

The Awesome and Advanced Indonesia

TATA GUNA LAHAN

Buku ini dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Papua sebagai kajian awal yang ditujukansebagai bahan dialog-dialog publik tentang perwujudan masa depan Papua dan gagasan

tentang konsep dasar rancangan sistem pembangunan yang mendukung terwujudnya Visi

Papua 2100. Salah satu sektor strategis yang dirumuskan dalam Visi Papua 2100 yaitu

mengenai Tata Guna Lahan.

Pembangunan berkelanjutan dimulai

dengan mengamankan aset alam terlebih

dahulu. Dalam hal ini, tata guna lahan

berperan dalam menjabarkan konsep

penataan peruntukan lahan dan aset alam,

yang sesuai dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan dan budaya asli Papua.

Prinsip tata guna lahan terbagi dalamtiga arah kebijakan yaitu:

1. Integrasi fungsi lindung dan sosial

budaya;

2. Pembangunan tersebar-setara;

3. Distribusi pembangunan maksimal

dengan mobilitas sik minimal.

Diharapkan sistem tata guna lahan

menjamin distribusi pembangunan secara

merata, sehingga semua kampung tumbuh

bersama. Dengan demikian, tidak ada

wilayah yang lebih dominan terhadap

wilayah yang lain, juga tidak ada

pembedaan antara pusat dan hinterland.

Pada tahun 2100 minimal 90%

wilayah Papua adalah kawasan alami,

baik lindung maupun nonlindung.

Kawasan nonalami seluas maksimal

10% dialokasikan terutama untuk:1. Kawasan kampung;

2. Pertanian nonintensif bagi produksi

kebutuhan hidup lokal;

3. Berbagai kegiatan penelitian dan

ujicoba pengelolaan kawasan

nonalami dengan kualitas ekologis

yang tinggi, agar ilmu pengetahuan

tentang peningkatan kualitas

ekologis kawasan nonalami terus

berkembang. [RA]

Judul Buku : Sustainable Develop-ment BlueprintTata Guna LahanPenyusun : Tim Pembangunan Ber-kelanjutan PapuaPenerbit : Bappeda Provinsi PapuaJumlah halaman: 58

DIR EKTORAT TATA RUAN G DAN

PERTANAHAN,

BAPPENAS

Jalan Taman Suropati No. 2A

Gedung Madiun Lt. 3

T : 021 392 7412

F :021 392 6601

E : [email protected]

W: www.trp.or.id

Portal : www.tataruangpertanahan.com

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:

RESENSI BUKU:

Kajian Pembangunan Kota Maritim dengan Pola Public PrivatePeople Partnership (P4)

Ilustrasi KRI Dewaruci, kapal layar terbesar yang di-

miliki TNI Angkatan Laut RI yang berbasis di Surabaya.

Sumber: nationalgeographic.co.id

Sustainable Development Blueprint

Jakarta (28/7). Rapat Kajian dipimpin olehSahli Bidang Maritim dan Tata Ruang,Bappenas dan dihadiri oleh perwakilanbeberapa instansi meliputi Kemendagri,Kemen KKP, Kemen ESDM, LIPI, dan

IPB, serta direktorat teknis Bappenas,yaitu Dit. Kelautan dan Perikanan, Dit.Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dit.Perkotaan dan Perdesaan.

Kajian Penyusunan Skenario KotaMaritim dengan Pola Public PrivatePeople Partnership(P4), merupakan upaya

mewujudkan beberapa agenda Nawacitadan Trisakti, khususnya terkait kemandirianekonomi melalui pengembangan kawasanberbasis maritim.

Konsep Kota Maritim yang akan dibangunadalah kota Pelabuhan Internasional yang

dapat menampung kapal laut generasikeenam (terakhir) lengkap dengan kawasanindustri dan perkantoran modern sertapermukiman yang menunjang kegiatanekonomi dunia. Kota ini menargetkan volumelalu lintas perdagangan dunia yang 40%diantaranya melalui wilayah Indonesia.Dipilih enam kota yang akan dikaji dengandiantaranya adalah Lombok Utara, Sorong,Belitung, dan Kota Baru.

Pada rapat sebelumnya (06 Juli 2015),narasumber Sondiamar telah memaparkankonsep pembangunan melalui konsepP4, berupa masyarakat adat setempattidak dipinggirkan, melainkan mendapatbagian keuntungan melalui pembagian

saham perusahaan yang dibentuk bagipengembangan kawasan penunjang (industri,perkantoran, dan permukiman).

Dengan konsep P4, pemerintah tidak perlumengeluarkan biaya pembangunan danhanya political will yang diterapkan dalambentuk ijin yang diberikan kepada investor

swasta untuk melakukan pembangunan sikyang diperlukan.

Peserta rapat kemudian mendiskusikandasar paparan konsep Pembangunan KotaBaru. Lokasi Kota Baru di Kalimantan Timurdijadikan salah satu lokasi yang dikaji.Sementara ini lokasi uji yang memilikikedalaman pantai ideal adalah LombokUtara, namun demikian perlu dikajibeberapa hal lain.

Kesimpulan dari diskusi ini yaitu:

1. Perlu segera menyusun kriteria detailuntuk menilai lokasi-lokasi uji coba di enamwilayah kota yang telah ditetapkan;

2. Setelah kriteria tersusun, perlu dilakukankunjungan lapangan oleh tim sekaliguspenjajagan koordinasi dengan PemerintahProvinsi dan Kabupaten terkait;

Ada beberapa catatan penting dari diskusiini yaitu (i) lokasi rinci ideal dari PemdaKabupaten Kota Baru berbeda denganarahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yaitulokasi arahan Menteri berada di KawasanLindung; (ii) lokasi arahan Menteri jugamemiliki pantai dengan kedalaman rendahdan bersedimentasi tinggi. [UK, RA]

4

newsletter tata ruang dan pertanahan edisi juli 2015

Documents