perencanaan sistem transportasi tugas i

7/22/2019 Perencanaan Sistem Transportasi Tugas i

1/21

PERENCANAAN SISTEM TRANSPORTASI

TUGAS I

MENGINDENTIFIKASI PELABUHAN

DI PROVINSI ACEH

MUHAMMAD IQBAL

MANAJEMEN REKAYASA TRANSPORTASI

MAGISTER TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2013


2/21

I. PENDAHULUANKeberadaan pelabuhan-pelabuhan di Aceh memiliki peran sangat strategis

dalam mendukung perekonomian. Pelabuhan merupakan salah satu simpul

jaringan transportasi yang mengandalkan kemampuan sarana kapal yang memiliki

daya angkut logistik dalam jumlah besar. Kondisi topologi Aceh sendiri yang

dikelilingi oleh lautan menjadikan Aceh sangat berketergantungan pada

transportasi laut untuk mengakses wilayah lainnya terutama luar negeri.

Pengembangan pelabuhan di Aceh dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Aceh berpedoman pada suatu tatanan kepelabuhanan yang secara hirarkhi dan

terorganisasi dalam beberapa zona pengembangan transportasi. Zona transportasi

ini terbagi atas empat wilayah: Zona Pusat, Zona Utara-Timur, Zona Barat-

Selatan dan Zona Tenggara Selatan. Setiap zona diarahkan menjadikan Pelabuhan

sebagai titik simpul jaringan yang akan menjembatani ke simpul transportasi di

luar Aceh (skala regional, nasional dan internasional).

Dalam kenyataannya, potensi pendayagunaan pelabuhan di Aceh belum

termaksimalkan. Persoalan mendasar yang terjadi adalah keberadaan

pengembangan jaringan transportasi laut yang belum terencana dan terpadu yang

didukung dengan pengembangan moda transportasi lainnya. Demikian juga

pengembangan wilayah seharusnya juga ikut didukung oleh keberadaan

pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Aceh. Sehingga keberadaan efektifitas

keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini masih berjalan terpisah dengan

pembangunan wilayah.

Persoalan lainnya adalah pembangunan sistem jaringan transportasi terpadu.

Efektivitas sistem jaringan transportasi Aceh masih jauh dari hasil yang

diharapkan. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di Aceh saat ini masih terkesan

terpisah dengan moda jaringan transportasi lainnya. Pembangunan yang

dilaksanakan masih dijalankan secara terpisah diakibatkan berbagai persoalan

kelembagaan dan kewenangannya, pendanaan dan visi yang berbeda-beda di tiap

daerah.


3/21

Permasalahan utama pelabuhan menyangkut 3 hal pokok, yaitu belum

tersedianya pelabuhan hubungan internasional, rendahnya produktifitas dan

kapasitas pelabuhan, dan belum terintegrasinya manajemen kepelabuhan.

Adapun jumlah lokasi kegiatan yang dijadikan fokus pekerjaan Rencana

Induk Pelabuhan Aceh berjumlah 11 (sebelas) pelabuhan. 2 (dua) pelabuhan

dengan fungsi sebagai pelabuhan utama, 2 (dua) pelabuhan pengumpul, dan 7

(tujuh) pelabuhan pengumpan.

Tabel 1. Lokasi Pelabuhan Prov Aceh

Prasarana Angkutan Di Perairan

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP No.61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan, prasarana angkutan di perairan yaitu pelabuhan, yang

akan melayani jenis angkutan yang terdiri atas: (1) angkutan laut, (2) angkutan

penyeberangan, dan (3) angkutan sungai dan danau.

Rencana pengembangan pelabuhan dikemukakan menurut tabel 19. Dalam

rencana pengembangan tersebut ditetapkan:

- Hierarki pelabuhan, yang terdiri atas: pelabuhan utama, pelabuhanpengumpul, dan pelabuhan pengumpan;

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, dan Telematika, 2013


4/21

- Pelayanan menurut: angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan;-

Jangkauan pelayanan menurut: luar negeri (internasional), dalam negeriantarprovinsi, dalam negeri dalam provinsi, pelayaran rakyat, dan khusus;

- Khusus untuk angkutan penyeberangan dikemukakan lintasan/rutepenyeberangan yang dilayani oleh pelabuhan tersebut.

Untuk masing-masing pelabuhan yang ditetapkan tersebut diberikan penjelasan

sebagai berikut ini.

1. Pelabuhan Sabang ditetapkan dalam rencana dengan fungsi sebagai pelabuhanutama, yang melayani angkutan laut luar negeri (internasional), sehingga dikenal

juga sebagai Pelabuhan Internasional. Pengembangan pelabuhan utama Sabang ini

sangat terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan bebas Sabang dan

kawasan perdagangan bebas Sabang. Dalam RTRWN dan RTRWA Sabang

ditetapkan dengan hierarki sebagai PKSN/PKW Sabang, dengan demikian maka

Pelabuhan Sabang ini merupakan prasarana pendukung terkait dengan fungsi

PKSN/PKW Sabang. Bila dihubungkan dengan kondisi dan kapasitas pelabuhan

Sabang yang ada dewasa ini, maka rencana untuk Pelabuhan Sabang sebagai

Pelabuhan Utama dengan pelayanan luar negeri (internasional) merupakan

pengembangan yang sangat signifikan yang disertai dengan investasi yang besar

sebagai peningkatan dari pelayanan yang ada dewasa ini..

2. Pelabuhan Balohan di Kota Sabang ditetapkan dalam rencana dengan fungsi

sebagai pelabuhan utama, yang melayani angkutan penyeberangan luar negeri

(internasional) dan dalam negeri dalam provinsi. Angkutan penyeberangan

internasional direncanakan untuk rute atau lintasan penyeberangan Balohan

Phuket (Thailand), baik untuk pelayanan umum maupun mendukung kegiatan

pariwisata. Angkutan penyeberangan dalam negeri dalam provinsi adalah pada

rute atau lintasan Balohan Ulee Lheue (Banda Aceh) yang merupakan lintasan

strategis nasional dan dikenal dengan lintasan Sabuk Utara Nasional. Lintasan ini

akan menghubungkan PKW/PKSN Sabang dengan PKNp Banda Aceh secara

langsung.


5/21

Sehubungan dengan cakupan kawasan pada pengembangan Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang serta Kawasan Pelabuhan Bebas dan

Perdagangan Bebas Sabang, yang juga akan mencakup pulau-pulau di Kecamatan

Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, maka angkutan penyeberangan dikembangkan

pula pada lintasan Balohan Lampuyang (P.Breuh) Lamteng (P.Nasi)

(keduanya terletak di Kecamatan Pulo Aceh)dan ke Ulee Leue.

Rencana pengembangan untuk pelabuhan Balohan ini adalah pemantapan dan

peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada dewasa ini.

3. Pelabuhan Ulee Lheue di Kota Banda Aceh ditetapkan dalam rencana dengan

fungsi sebagai pelabuhan utama, yang melayani angkutan penyeberangan luar

negeri (internasional) dan dalam negeri dalam provinsi. Angkutan penyeberangan

internasional direncanakan untuk rute atau lintasan penyeberangan Ulee Lheue

Penang/Langkawi (Malaysia), baik untuk pelayanan umum maupun mendukung

kegiatan pariwisata. Angkutan penyeberangan dalam negeri dalam provinsi adalah

pada rute atau lintasan Ulee Lheue - Balohan (Sabang) yang merupakan lintasan

strategis nasional dan dikenal dengan lintasan Sabuk Utara Nasional. Lintasan ini

akan menghubungkan PKNp Banda Aceh dengan PKW/PKSN Sabang secara

langsung.

Selaras dengan pengembangan lintas penyeberangan untuk Balohan di atas, maka

di Ulee Lheue juga dengan pelayanan angkutan penyeberangan dalam negeri

dalam provinsi untuk rute atau lintasan Ulee Lheue Lampuyang Lamteng

terus ke Balohan.

Rencana pengembangan untuk pelabuhan Ulee Lheue ini adalah pemantapan dan

peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada dewasa ini.

4. Pelabuhan Krueng Geukueh di Kabupaten Aceh Utara. Pelabuhan Krueng

Geukueh ini dikenal juga dengan Pelabuhan Lhokseumawe, yang mendukung

PKN Lhokseumawe. Pelabuhan Krueng Geukueh ditetapkan dengan fungsi

sebagai pelabuhan utama, yang melayani angkutan laut luar negeri (internasional)

dan angkutan penyeberangan luar negeri (internasional) dengan rute atau lintasan

Lhokseumawe Penang/Langkawi (Malaysia).. Rencana pengembangan untuk

pelabuhan ini adalah pemantapan dan peningkatan untuk pelayanan angkutan laut


6/21

luar negeri (internasional), dan pengembangan untuk pelayanan angkutan

penyeberangan penyeberangan luar negeri (internasional).

5. Pelabuhan Khusus Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe, yang merupakan

pelabuhan untuk pengapalan LNG (ekspor LNG), dan dikelola oleh perusahaan.

Bila dilihat dari pelayanannya maka pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama

dengan pelayanan angkutan luar negeri (internasional) dengan bentuk kegiatan

pelayanan khusus, yaitu ekspor LNG. Pelabuhan ini mendukung PKN

Lhokseumawe.

6. Pelabuhan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat. Pelabuhan Meulaboh inimendukung PKW Meulaboh, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul, yang

melayani angkutan laut dalam negeri antarprovinsi dan pelayaran rakyat, serta

angkutan penyeberangan dalam negeri dalam provinsi dengan rute atau lintasan

Meulaboh Sinabang dan Meulaboh Sibigo. Pelabuhan Meulaboh ini

mengalami kerusakan berat dalam bencana tsunami tahun 2004. Dengan demikian

rencana pengembangan untuk pelabuhan Meulaboh ini adalah revitalisasi dan

peningkatan untuk melayani angkutan laut dan pengembangan untuk pelayanan

angkutan penyeberangan.

7. Pelabuhan Malahayati di Kabupaten Aceh Besar. Pelabuhan Malahayati ini

mendukung PKNp Banda Aceh, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul,

yang melayani angkutan laut dalam negeri antarprovinsi dan pelayaran rakyat.

Rencana pengembangan untuk pelabuhan ini adalah pemantapan dan peningkatan

dari kegiatan pelabuhan yang ada dewasa ini.

8. Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa. Pelabuhan Kuala Langsa ini

mendukung PKW Langsa, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang

melayani angkutan laut dalam negeri antarprovinsi dan pelayaran rakyat. Rencana

untuk pelabuhan Kuala Langsa ini adalah pemantapan dan peningkatan dari

pelayanan angkutan laut yang ada dewasa ini.

9. Pelabuhan Sinabang di Kabupaten Simeulue. Pelabuhan Sinabang ini

mendukung PKL Sinabang, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang

melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Untuk angkutan laut


7/21

pelayanannya adalah dalam negeri antarprovinsi. Untuk angkutan penyeberangan

pelayanannya adalah dalam negeri dalam provinsi, dengan lintasan/rute: Sinabang

Meulaboh, Sinabang Labuhanhaji, dan Sinabang Kep. Banyak Singkil.

Rencana untuk pelabuhan Sinabang adalah pemantapan dan peningkatan dari

pelayanan yang ada dewasa ini, baik untuk angkutan laut dan angkutan

penyeberangan.

10. Pelabuhan Sibigo di Kabupaten Simeulue. Pelabuhan Sibigo dengan fungsi

sebagai pelabuhan pengumpan, yang melayani angkutan laut pelayaran rakyat,

dan angkutan penyeberangan dalam negeri dalam provinsi, dengan lintasan/rute:

SibigoMeulaboh. Rencana untuk pelabuhan Sibigo adalah pengembangan, baik

untuk angkutan alut maupun angkutan penyeberangan.

11. Pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pelabuhan Susoh ini

mendukung PKWp Blangpidie, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan,

yang melayani angkutan laut dalam negeri dalam provinsi dan pelayaran rakyat.

Rencana untuk pelabuhan Susoh adalah peningkatan dari pelayanan yang ada

dewasa ini.

12. Pelabuhan Tapaktuan di Kabupaten Aceh Selatan. Pelabuhan Tapaktuan

mendukung PKL Tapaktuan, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang

melayani angkutan laut dalam negeri dalam provinsi dan pelayaran rakyat.

Rencana untuk pelabuhan Tapaktuan ini adalah peningkatan dari pelayanan yang

ada dewasa ini.

13. Pelabuhan Labuhanhaji di Kabupaten Aceh Selatan. Pelabuhan Labuhanhaji

dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang melayani angkutan laut dalam

negeri pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan dalam negeri dalam

provinsi, dengan lintasan/rute: LabuhanhajiSinabang. Rencana untuk pelabuhan

Labuhan haji adalah pemantapan dan peningkatan dari pelayanan yang ada

dewasa ini.

14. Pelabuhan Sibadeh di Kabupaten Aceh Selatan. Pelabuhan Sibadeh berfungsi

sebagai pelabuhan pengumpan, yang melayani angkutan laut dalam negeri dalam


8/21

provinsi dan pelayaran rakyat. Rencana untuk pelabuhan Sibadeh adalah

peningkatan dari pelayanan yang ada dewasa ini.

15. Pelabuhan Singkil di Kabupaten Aceh Singkil. Pelabuhan Singkil mendukung

PKL Singkil, dan juga PKWp Subulussalam, dengan fungsi sebagai pelabuhan

pengumpan, yang melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Untuk

angkutan laut pelayanannya adalah dalam negeri antarprovinsi dan pelayaran

rakyat. Untuk angkutan penyeberangan dalam negeri antarprovinsi dan dalam

provinsi. Rute/lintasan angkutan penyeberangan dalam negeri antarprovinsi

adalah Singkil Sibolga/Nias di Provinsi Sumatera Utara; dan dalam provinsi

adalah Singkil Kepulauan Banyak Sinabang. Rencana untuk pelabuhan

Singkil ini adalah peningkatan dan pengembangan baik untuk pelayanan angkutan

laut maupun untuk pelayanan angkutan penyeberangan.

16. Pelabuhan Kepulauan Banyak di Kabupaten Aceh Singkil. Pelabuhan

Kepulauan Banyak ini berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang melayani

angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan dalam

negeri antarprovinsi dan dalam provinsi. Angkutan penyeberangan dalam negeri

antarprovinsi adalah pada rute/lintasan Kepulauan Banyak Sibolga/Nias

Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata.

Angkutan penyeberangan dalam negeri dalam provinsi adalah pada rute/lintasan

Kep. Banyak Singkil, dan Kep. Banyak Sinabang. Rencana untuk pelabuhan

Kep. Banyak adalah pemantapan dan peningkatan dari pelayanan yang ada

dewasa ini.

17. Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya. Pelabuhan Calang mendukung

PKL Calang, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang melayani

angkutan laut dalam negeri dalam provinsi dan pelayaran rakyat. Rencana untuk

pelabuhan Calang adalah peningkatan dari pelayanan yang ada dewasa ini.

18. Pelabuhan Idi di Kabupaten Aceh Timur. Pelabuhan Idi mendukung PKL Idi

Rayeuk, dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan, yang melayani angkutan

laut dalam negeri antarprovinsi dan pelayaran rakyat. Pelabuhan Calang ini juga

dimanfaatkan sebagai pelabuhan untuk kegiatan perikanan. Rencana untuk


9/21

pelabuhan Idi adalah pemantapan dan peningkatan dari pelayanan yang ada

dewasa ini.

19. Pelabuhan Lampuyang di Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di Pulau

Breuh Kecamatan Pulo Aceh. Pelabuhan Lampuyang berfungsi sebagai pelabuhan

pengumpan, yang melayani angkutan penyeberangan dalam negeri dalam

provinsi, dengan rute/lintasan: Lampuyang Lamteng Ulee Lheue, dan

Lampuyang Balohan, atau merupakan jalur/lintasan: Ulee Lheue Lamteng

Lampuyang Balohan. Rencana untuk pelabuhan Lampuyang adalah

pengembangan.

20. Pelabuhan Lamteng di Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di Pulau Nasi

Kecamatan Pulo Aceh. Pelabuhan Lamteng berfungsi sebagai pelabuhan

pengumpan, yang melayani angkutan penyeberangan dalam negeri dalam

provinsi, dengan lintasan/rute: Lamteng Ulee Lheue, dan Lamteng

Lampuyang Balohan, atau merupakan jalur/lintasan: Ulee Lheue Lamteng

Lampuyang Balohan. Rencana untuk pelabuhan Lamteng adalah

pengembangan.

Secara umum sistem logistik di Indonesia saat ini belum memiliki

kesatuan visi yang mampu mendukung peningkatan daya saing pelaku bisnis dan

peningkatan kesejahteraan rakyat, bahkan pembinaan dan kewenangan terkait

kegiatan logistik relatif masih bersifat parsial dan sektoral di masing-masing

kementerian atau lembaga terkait, sementara koordinasi yang ada belum memadai.

a) Komoditas penggerak utama (key commodity factor) sebagai penggerak

aktivitas logistik belum terkoordinasi secara efektif, belum adanya fokus

komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen nasional, dan belum optimalnya

volume perdagangan ekspor dan impor;

b) Infrastruktur transportasi belum memadai baik dari segi kuantitas maupun

kualitas yang antara lain karena belum adanya pelabuhan hub, belum dikelola

secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermodal

transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan,

transportasi dan wilayah hinterland,


10/21

c) Pelaku dan penyedia jasa logistik masih berdaya saing rendah karena

terbatasnya jaringan bisnis pelaku dan penyedia jasa logistik lokal sehingga

pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya kualitas dan kemampuan

pelaku dan penyedia jasa logistik nasional;

d) Teknologi informasi dan komunikasi belum didukung oleh ketersediaan

infrastruktur dan jaringan yang handal, masih terbatasnya jangkauan jaringan

pelayanan non seluler, dan masih terbiasanya menggunakan sistem manual (paper

based system) dalam transaksi logistik;

e) Sdm logistik masih memiliki kompetensi rendah yang disertai oleh belummemadainya lembaga pendidikan dan pelatihan bidang logistik;

f) Regulasi dan kebijakan masih bersifat parsial dan sektoral, yang disertai oleh

masih rendahnya penegakan hukum, belum efektifnya koordinasi lintas sektoral,

dan belum adanya lembaga yang menjadi integrator kegiatan logistik nasional.

Kondisi umum di atas menjadi penyebab dari belum optimalnya kinerja

sektor logistik nasional yang tercermin dari tingginya biaya logistik dan pelayananyang belum optimal, sehingga hal ini mempengaruhi daya saing dunia usaha di

pasar global. Berdasarkan survei yang dilakukan World Bank pada tahun 2010

yang kemudian dituangkan dalam Logistics Performance Index (LPI), posisi LPI

Indonesia secara menyeluruh berada pada peringkat 75 (tujuh puluh lima) dari

155 (seratus lima puluh lima) negara. Berikut ini adalah gambaran umum

perkembangan Sistem Logistik Nasional yang lebih rinci yang terkait dengan

pergerakan barang, infrastuktur logistik yang mendukung, pelaku dan penyedia

jasa logistik, sumber daya manusia, kinerja dan permasalahan yang dihadapi.

Kondisi Dan Permasalahan 11 Pelabuhan Umum Di Provinsi Aceh

1. Pelabuhan laut Sabang di kota SabangMenurut catatan sejarah, pelabuhan laut Sabang pada tahun 1881 Pemerintah

Hindia Belanda mendirikan Kolen Station. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan

pangkalan batu bara untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda, tetapi kemudian juga

mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor. Pada tahun 1887,


11/21

firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan untuk membangun

sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun

1895, dikenal dengan istilah Vrij Haven dan dikelola oelh Sabang Maatschaappij. Pada

tahun 1942 Sabang diduduki oleh pasukan Jepang, kemudiandibombardir pesawat

Sekutu hingga mengalami kerusakan fisik dan terpaksa tutup. Pada masa awal

kemerdekaan semua asset Pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli oleh Pemerintah

Indonesia. Kemudian pada 1965 dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali

pelabuhan. Pada tahun 1886 pelabuhan Sabang kembali ditutup dan kembali

beraktifitas pada tahun 2002. Pelabuhan ini dikelola oleh Badan Pengusahaan

Kawasan Bebas Sabang (BPKS Sabang).

Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun

2010 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2010 dapat melakukan perdagangan

bebas, kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan bebas Sabang.

Aktifitas pelabuhan Sabang hingga tahun 2012, masih didominasi oleh

kegiatan impor barang dari berbagai negara diantaranya Malaysia, thailand dan

Singapore.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih rendahnya volume barang ekspor2. Undang-undang pengoperasian pelabuhan bebas belum jelas3. Petunjuk teknis ekspor dan impor yang belum ada4. Rencana pengembangan pemerintah sabang untuk memasukkan barang ke

wilayah pabean di Aceh Daratan.

2. Pelabuhan Laut Malahayati di Kabupaten Aceh BesarBerdasarkan catatan sejarah, pelabuhan Malahayati dibangun sejak abad ke-16, masa

kelustanan Iskandar Muda. Pada zaman tersebut pelabuhan ini digunakan untuk

pangkalan angkatan laut kerajaan. Dahulunya pelabuhan ini banyak disinggahi oleh

kapal dari China. Dan masa pengelolaan ke PT PELINDO dimulai sejak tahun 1970.

Berdasarkan MOU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Aceh dengan PT

PELINDO 1 pada pertengahan Maret 2013. Pelabuhan Malahayati menjadi pelabuhan

Peti Kemas dan dalam waktu dekat akan melayani angkutan peti kemas.


12/21

Aktifitas pelabuhan Malahayati meliputi kegiatan jasa bongkar dan muat. Berdasarkan

catatan dari kantor penyelenggara aktifitas di pelabuhan mencakup bongkar muatan

seperti beras, gula, aspal, semen. Sedangkan kegiatan ekspor belum ada sama sekali.

Beberapa permasalahan yang terjadi di pelabuhan Malahayati sebagai berikut;

1) Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi yang lalu, banyak pengusaha yang bangkrut dan

tidak melakukan aktifitas di pelabuhan. Pengusaha yang ada sekarang (baru) adalah

pengusaha baru yang belum memahami seluk beluk berbisnis di usaha pelabuhan

kargo.

2) Aktifitas bongkar dan muat barang di pelabuhan Malahayati tidak banyak, karena

komoditas pertanian dan perkebunan dari Aceh lebih memilih angkutan/moda

transportasi darat untuk dibawa ke Belawan Medan.

3) Adanya tambatan kapal palung/boat nelayan pada alur masuk pelayaran di

pelabuhan.

3. Pelabuhan Laut Krueng Geukeuh/ Lhokseumawe di Kabupaten AcehUtara

Pelabuhan Laut Krueng Geukeuh dibangun pada tahun 1986, beberapa tahun

sejak beroperasinya PT Asean Aceh Fertilizer dan Pupuk Iskandar Muda. Pelabuhan ini

berada dibawah pengelolaan PT. PELINDO 1 Cabang Lhokseumawe. Pada tahun 2010

pelabuhan ini pernah difungsikan sebagai jalur ekspor dan impor dari Lhokseumawe

ke Penang Malaysia dan ke Singapura. Barang komoditi hasil pertanian sempat

berhasil diangkut untuk pertama kalinya dan tidak berlangsung lama (berhenti).

Hingga saat ini pelabuhan ini banyak melakukan aktifitas bongkar/muat

barang/komoditas tambang, semen, bahan sembako seperti beras dan gula.Didalam RTRW Nasional Pelabuhan Lhokseumawe dan Meulaboh merupakan

pelabuhan yang masuk dalam kategori pengembangan dan pemantapan pelabuhan

nasional. Sedangkan dalam tatanan kepelabuhanan nasional dan rencana induk

pelabuhan nasional hanya sabang yang masuk dalam kategori pelabuhan utama.

Sedangkan didalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

ditetapkan beberapa pelabuhan strategis di Sumatera termasuk Aceh yakni Sabang,

Malahayati dan Lhokseumawe.


13/21

Beberapa kantor dukungan dari pemerintah adalah kantor bea cukai,

administrasi pelabuhan, agensi pelayaran, kepolisian.

Aktifitas pelabuhan Krueng Geukeuh terdiri atas jasa bongkar muat, jasa

tambat kapal, penumpukan gudang dan lapangan, terminal pelabuhan dan jasa

penundaan. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2009 hingga pada tahun 2012

tingkat kunjungan kapal mengalami peningkatan yang cukup baik dimana pada tahun

2012 mengalami peningkatan 100% yakni mencapai 446 kunjungan kapal. Dan jika

didetailkan berdasarkan asal Negara kapal, didapat bahwa kunjungan kapal dari luar

negeri mengalami peningkatan yang sangat baik. Dimana pada tahun 2012 kunjungan

kapal mencapai 215 kali. Sama halnya dengan kunjungan kapal dari dalam negeri pada

tahun 2012 mencapai 231 kali kunjungan.

Jika dianalisis berdasarkan bongkar muat barang, maka impor barang

(pemasukan) barang ke pelabuhan cenderung turun dan menunjukkan aktifitas nol

jika tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Republik Indonesia

melalui kementerian perdagangan. Sedangkan ekspor (barang keluar) tidak ada sama

sekali sejak tahun 2010 hingga sekarang. Gejala ini sangat memprihatinkan dan

mengkhawatirkan aktifitas pelabuhan dan ekonomi Aceh, khususnya KabupatenAceh Utara.

Untuk aktifitas bongkar dan muat antar pulau (dalam negeri) cenderung lebih

baik, dan aktifitas ini membaik, komoditas ini dapat dipastikan berupa semen dan

bahan konstuksi lainnya yang dibutuhkan oleh antar regional wilayah di Aceh.

Sedangkan untuk aktifitas muat komoditas/barang tidak ada sama sekali sejak tahun

2012. Hal ini dapat dipastikan penggunaan pelabuhan sebagai fasilitas transportasi

barang/komoditas masih minim.

Untuk produksi jasa tambat di pelabuhan laut Krueng Geukeuh dari dalam

negeri, berdasarkan data dari kantor pelabuhan mengalami kecenderungan yang baik

dan meningkat. Pada tahun 2012 mencapai 1 juta Gt/Etmal (lih tabel 4.5).

Sedangkan untuk jasa penundaan pelabuhan kapal, untuk kapal dari dalam negeri

mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan hingga

522 jam. Sedangkan kapal dari luar negeri cenderung mengalami penurunan bahkan

dapat mencapai angka nol.


14/21

Secara umum, dengan memperhatikan data aktifitas pelabuhan Krueng

Geukeuh dari tahun 2009 hingga pada tahun 2012 aktifitas pelabuhan dari luar negeri

mengalami penurunan yang sangat mengkhawatirkan dan perlu kebijakan khusus untuk

meningkatkan kembali kinerja pelabuhan. Sedangkan aktifitas kapal dari dalam negeri

perlu terus dijaga berkesinambungan dengan baik.

4. Pelabuhan Laut Kuala Langsa di Kota LangsaMenurut catatan sejarah, pelabuhan Kuala Langsa dibangun pada tahun 1900

bersamaam dengan dibangunnya jalan kereta api dari kuala Langsa. Pelabuhan ini

selesai dibangun pada tahun 1905 sedangkan kereta api selesai dibangun pada tahun

1913. Sejak tahun 1905 sampai dengan 1914 Pelabuhan Kuala Langsa mulai berfungsi

dengan ramaina kegiatan bongkar muat barang serta keluar masuknya kapal dan

perahu perahu nelayan maupun pedagang.

Tahun 1942 sampai dengan 1949 kegiatan bongkar muat dan kunjungan kapal

sangat berkurang akibat terjadinya perang dengan Belanda dan Jepang. Tahun 1950

kegiatan mulai berkembang dimana kapal berukuran 1000 DWT dapat memasuki

pelabuhan untu mengangkut karet, kopi, biji dan hasil bumi lainnya dengan tujuanSingapore, Malaysia dan mengimpor barang kebutuhan makanan, kain, barang

kelontong, sparepart dan lainnya yang dikenal pada saat itu adalah zaman barter.

Kegiatan ini berlangsung dari tahun 1955 sampai dengan 1960.

Pada tahun 1969 Pelabuhan Kuala Langsa ditetapkan sebagai Pelabuhan

Umum yang terbuka untuk pelayaran luar negeri berdasarkan Keputusan Bersama

Menteri Perdagangan, menteri keuangan dan Menteri Perhubungan dengan surat

nomor 363 A/KPB/XI/69, No Kep. 818/MK/4/II/69 dan SK 43/0/69 tanggal 20 November

1969. Pada tahun 1981 dan tahun 1984 alur pelayaran pada ambang luar menuju

Pelabuhan di keruk sepanjang 3000 m dengan lebar 80 m kedalaman s/d 7 LWS (Low

Water Spring/Muka Air Laut Surut Terendah) yang tadinya hanya mempunyai

kedalaman 1,5 s/d 2 m LWS. Sehingga saat itu kapal berukuran sampai dengan 6000

DWT dapat memasuki pelabuhan Kuala Langsa.

Pada bulan November 1993 pernah dilakukan survey check sounding alur

pelayaran pelabuhan Kuala Langsa oleh tim survey PT Pelabuhan Indonesia 1

(Persero) dan didapati bawa alur pelayaran mempunyai kedalaman rata-rata 6,5 m


15/21

sampai dengan 7,5 m LWS. Tahun 1994 dibangun dermaga beton sepanjang 75 m

lebar 10 m luas 750 m2, dengan daya dukung 2 ton/m2 sebagai pengganti dermaga

konstruksi besi/kayu sepanjang 100 m dan lebar 8 m yang sudah tidak dapat

difungsikan lagi. Kemudian pada tahun 1996 juga dibangun gudang 1 dengan

konstruksi beton panjang 40 m lebar 12,5 m luas 500 2 dengan daya dukung 2 ton/m2,

dengan kapasitas 1000 ton.

Pada tahun 1999 alur pelayaran diantara pulau Pusong dan Telaga Tujuh

kembali dikeruk sehingga mempunyai kedalaman s.d 7 LWS, hal ini menyikapi keinginan

para pengusaha pengguna jasa kepelabuhanan baik yang sudah memanfaatkan maupun

yang akan memanfaatkan.

Aktifitas pelabuhan laut Kuala Langsa terdiri atas bongkar muat barang.

Berdasarkan data dari kantor penyelenggara pelabuhan laut Kuala Langsa sejak tahun

2000 hingga 2009 pelabuhan beraktifitas dengan baik.

Permasalahan yang terjadi adalah penurunan produktivitas, kebijakan

pemerintah, beralihnya moda angkutan, alur masuk pelabuhan laut masi dangkal,

kurang fasilitas, memerlukan kawasan industri, kebersihan di terminal kurang.

5. Pelabuhan Laut Idi di Kabupaten Aceh TimurBerdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara yang dilakukan

dengan petugas kantor pelabuhan, didapatkan bahwa pelabuhan yang ada tidak

berfungsi sebagai pelabuhan umum. Namun lebih kepada PPI (pelabuhan pendaratan

ikan). PPI Idi merupakan milik pemerintah Aceh dibawah kendali UPTD Kelautan dan

Perikanan Aceh. Kawasan pelabuhan ini dapat berkembang sebagai pelabuhan

umum, namun diperlukan berbagai instrument kebijakan dan dukungan kegiatan

perekonomian yang kuat dari wilayah pelayanan pelabuhan.

Sesuai dengan arahan RTRW Aceh pasal 19 mengenai jenis pelabuhan, hirarki

dan fungsi serta berdasarkan zonasi rencana pengembangan kawasan strategis Aceh.

Diharapkan pelabuhan Idi dapat menjadi pelabuhan pengumpan regional dengan jenis

layanan utama general cargo dan curah cair dalam lingkup nasional. Dan didalam pasal

27 mengenai system sarana dan prasarana pelabuhan pendaratan ikan telah ditetapkan

di Aceh Timur (Idi). Maka pengembangan kawasan pelabuhan ini harus terintegrasi

pelabuhan laut dengan fungsi layanan kargo dan pelabuhan perikanan dengan layanan

utama industry perikanan.


16/21

Aktifitas pelabuhan saat ini adalah sebagai Pelabuhan pendaratan ikan.Belum

ada aktifitas kapal barang. Permasalahan utama Belum tercapainya fungsi

pelabuhan Idi sebagai pelabuhan dengan fungsi utama kargo, sehingga perlu

dilakukan peningkatan produktifitas komoditas ekonomi regional wilayah pelayanan

pelabuhan Idi seperti Kabupaten Bener Meriah, Kab Aceh Tengah, Kabupaten Aceh

Tamiang, Kota Langsa, Sebagian Kab Gayo Lues. Kabupaten yang berada di sekitar

pelayanan pelabuhan memiliki potensi pengembangan komoditas seperti kelapa

sawit, karet, kelapa, kakao dan holtikultura.

6. Pelabuhan Laut Meulaboh di Kabupaten Aceh BaratSecara umum kondisi pelabuhan Meulaboh dalam kondisi baik dan beroperasional

dengan baik. Sarana dan prasarana pelabuhan sudah sangat baik dan mendukung

kegiatan bongkar/muat armada kapal yang masuk ke pelabuhan. Pelabuhan

Meulaboh merupakan pelabuhan yang sangat penting dalam system transportasi

laut pada zona barat, selatan tenggara bahkan pusat Aceh. Peranan ini terlihat dari

beroperasinya PT Perusahaan Pelayaran Indonesia (PELINDO) melalui kantor

perwakilan di Meulaboh dengan kantor cabang di Malahayati.

Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh) komposisi

penerimaan jasa kepelabuhanan dibagi menjadi 80:20. Dimana 80% penerimaan

bea jasa kepelabuhanan masuk ke PT. PELINDO 1 dan sisanya sebesar 20%

masuk penerimaan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

(Meulaboh).

Beberapa instansi yang aktif didalam kawasan pelabuhan adalah Syahbandar,

Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Dinas Perhubungan dan KPLP.

Aktifitas pelabuhan laut Meulaboh saat ini berlangsung dengan baik, kegiatan

bongkar dan muat relative lebih baik dibandingkan dengan beberapa pelabuhan

lainnya di zona selatan tenggara.

Berdasarkan data yang ada, kedatangan kapal juga berasal dari pelabuhan khusus

dan pelabuhan umum. Pada tahun 2011 jumlah kapal yang datang dari pelabuhan

khusus berjumlah 68 kali. Dan jumlah kedatangan dari dalam negeri pada tahun

2011 berjumlah 36 dan luar negeri 10 kali.


17/21

7. Pelabuhan Laut Calang di Kabupaten Aceh JayaPelabuhan Calang merupakan pelabuhan yang telah hancur terkena

dampak bencana tsunami pada tahun 2004. Pelabuhan ini mendapat penanganan

berupa rekonstruksi/pembangunan kembali pada tahun 2008. Sedangkan detail

desainnya dibantu oleh UNDP dan dirancang pada tahun 2006.

Pelabuhan ini terletak di Desa Teluk Lho Kubu Bahagia, Kecamatan Krueng

Subee, Kabupaten Aceh jaya, Provinsi Aceh.

Pada saat pelaksanaan pembangunan (tahun 2008), konstruksi pelabuhan Calang

mengalami kendala dimana saat itu pembangunan dilaksanakan oleh BRR NAD

Nias, kemudian dilaksanakan kembali melalui review desain dan supervise

pembangunan pelabuhan Calang oleh BRR NAD Nias pada tahun 2009. Dan saat

pada tahun 2010 hingga saat ini, pembangunan masih dilanjutkan.

Pekerjaan yang terealisasi pada tahun 2008 sebagai berikut;

1) Sistem rangka bangunan kantor pelabuhan

2) System rangka bangunan rumah pompa dan genset

3) Water reservoir

4) Lapangan penumpukan

5) Pondasi dan lantai gudang

6) Dinding penahan/revetment

7) Pagar keliling pelabuhan.

Pada tahun 2009, beberapa realisasi pembangunan fasilitas pelabuhan Calang

sebagai berikut;

1) Fasilitas sisi laut pelabuhan, pengadaan tiang pancang untuk trestle Ro-Ro

(277,66 ton)

2) Fasilitas sisi darat pelabuhan;

1) Perkerasan jalan area pelabuhan (beton)

2) Drainase, sepanjang 155,8 m

3) Gudang, 20 m x 40 m


18/21

4) Kantor Pelabuhan, 198 m2

5) Terminal penumpang, 168 m2

6) Rumah genset dan rumah tangki minyak, 28 m2

7) Elevated water tank, 10 m2

8) Rumah jaga, 45 m2

9) Pembangunan dan pemasangan system suplai daya

10) Distribusi daya

11) Penerangan luar ruangan

12) System penerangan dan soket daya

13) Jaringan penangkal petir

14) Air conditioning

15) System suplai

16) Pluming system

17) Sewerage system

18) System pemadaman api dalam ruangan

19) Transid shed

20) Taman, seluas 1294 m2.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2013, sedang berlangsung pembangunan tahap

lanjutan sebagai berikut;

1) Pekerjaan trestle (8,00 m x 162, 00 m)

2) Pekerjaan dermaga kargo (15,00 m x 50,00 m)

3) Pekerjaan Mooring Dolphin (7 titik bollard) (15,00 m x 85,00 m)

4) Pekerjaan Lampu Pelabuhan

5) Pekerjaan Suplai Air ke Dermaga

6) Pekerjaan Sistem Pemadam Api

Aktifitas pelabuhan Calang hingga saat ini belum ada, baik itu bongkar

maupun kegiatan memuat barang. Demikian juga halnya dengan aktifitas


19/21

penumpang. Namun pelabuhan Calang sudah dapat digunakan sebagai pelabuhan

singgah oleh kapal-kapal yang mengalami hambatan dalam pelayaran karena

cuaca ekstrim. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya breakwater

disisi kiri dan kanan dermaga, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan pelabuhan

dan armada belum ada.

8. Pelabuhan Laut Singkil di Kabupaten Aceh SingkilPelabuhan Laut Singkil merupakan salah satu pelabuhan laut di Aceh yang

terkena dampak bencana tsunami. Seluruh sarana dan prasarana pelabuhan laut

rusak bahkan area pelabuhan sudah tergerus (bergeser) ke laut. Sehingga harus

direkonstruksi dan dibangun kembali di area yang baru pada lokasi yang sama.

Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BRR (Badan Rekonstruksi dan

Rehabilitasi NAD Nias) melakukan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang

telah rusak. Pelabuhan penyeberangan ini digunakan untuk penduduk yang

melakukan kegiatan ke Pulau Simeuleu dan Pulau Banyak. Prioritas pembangunan

dermaga penyeberangan diambil oleh BRR NAD Nias karena memiliki peranan

penting dalam distribusi barang terutama sembako ke Pulau Simeuleu dan Pulau

Banyak.

Sedangkan dermaga kargo/umum masih dalam tahap pembangunan hingga

saat ini oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia.

Direncanakan dermaga kargo ini sepanjang 100 meter dengan lebar 6 meter.

Adapun komoditas bongkar/muat sebelum tsunami adalah Semen, CPO.

Sedangkan komoditas yang diangkut melalui dermaga penyeberangan Singkil

adalah sembako, bahan bangunan, hasil pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan.

9. Pelabuhan Laut Sinabang di Kabupaten SimeuleuPelabuhan Sinabang, yang terletak di Kabupaten Simeuleu merupakan

pelabuhan yang juga terkena dampak gempa dan tsunami pada tahun 2004.

Kerusakan pelabuhan sangat memprihatinkan dan sampai saat ini masih

digunakan oleh para pelaku usaha dan pemerintah. Pemerintah Pusat Republik

Indonesia melalui BRR NAD Nias telah membangun kawasan pelabuhan baru


20/21

dengan fungsi utama kargo yagn terletak di kawasan Teluk Sinabang. Namun

pelabuhan baru belum dapat beraktifitas karena belum dipindahkannya aktifitas

pelabuhan lama ke pelabuhan baru. Belum berpindahnya aktifitas ini karena tidak

adanya kesepakatan antara pemerintah daerah kabupaten Simeuleu dengan

pemerintah pusat yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mekanisme

pengelolaan dan pembagian jasa pelayanan pelabuhan belum dapat disepakati

bersama.

Selain itu permasalahan lain yang dihadapi oleh pelabuhan laut Sinabang

adalah perkembangan kota di sekitar area pelabuhan yang semakin meningkat.

Pergerakan truk pengangkutan barang yang melintasi sudah tidak sesuai dengan

perkembangan kota.

10.Pelabuhan Laut Tapaktuan di Kabupaten Aceh SelatanSecara umum kondisi pelabuhan Tapaktuan sangat baik, dilengkapi

dengan berbagai fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, lapangan

penumpukan, trestle, cause way,pusat pelayanan informasi, kantor, pos penjagaan

dan workshop.

Frekuensi kapal yang masuk ke pelabuhan Tapaktuan dari tahun 2007

hingga tahun 2011 secara umum mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tahun

2008 hingga tahun 2010 aktifitas/frekuensi kapal masuk sangat tinggi hingga 90

kali melakukan aktifitas bongkar/muat dan kemudian turun menjadi 30 kali pada

tahun 2011. Fluktuasi yang terjadi tersebut diindikasikan adanya aktifitas

rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana tsunami dan gempa

bumi. Semen merupakan komoditas yang diangkut.

11.Pelabuhan Laut Susoh dan Surin di Kabupaten Aceh Barat DayaKondisi pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tidak

beroperasi, bahkan bangunan sarana dan prasarana yang ada sudah mulai rusak.

Pelabuhan Laut Susoh, merupakan pelabuhan yang telah ada/beroperasi sejak

tahun 1977. Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan ini digunakan untuk

distribusi semen dari Padang provinsi Sumatera Barat. Selain itu pelabuhan ini


21/21

juga pernah digunakan untuk pengangkutan hasil tambang berupa biji besi yaitu

dari PT Pinang Sejati Utama.

Penyebab dari tidak beroperasinya pelabuhan Susoh adalah terjadinya

sedimentasi yang berakibat pada dangkalnya areal pelabuhan laut. Sedimentasi

adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin,

es, atau gletser di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulut-mulut sungai

adalah hasil dan proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air

sungai, sedangkan bukit pasir (sand dunes) yang terdapat di gurun dan di tepi

pantai adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angin.

sedimentasi dapat dibedakan: a.sedimentasi air terjadi di sungai. b.sedimentasi

angi biasanya disebut sedimentasi aeolis c. sedimentasi gletser mengahasilkan

drumlin, moraine, ketles, dan esker. Hingga saat ini aktifitas pelabuhan sudah

tidak ada, komoditas yang masuk adalah semen

perencanaan sistem transportasi tugas i

Documents