presentasi status bencna

TATA KELOLAOLEH :BAYUDONO

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah

longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan

wabah penyakit.

4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau

antarkomunitas masyarakat, dan teror.

5. Penyelenggaraan

penanBencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang










longsor.




wabah penyakit.





5. Penyelenggaraan

penanBENCANA ADALAH PERISTIWA ATAU RANGKAIAN PERISTIWA YANG MENGANCAM DAN MENGGANGGU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG DISEBABKAN, BAIK OLEH FAKTOR ALAM DAN/ATAU FAKTOR NON-ALAM SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA MANUSIA, KERUSAKAN LINGKUNGAN, KERUGIAN HARTA BENDA DAN DAMPAK PSIKOLOGISBencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh




longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkaBencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh




longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkaBENCANA ALAM ADALAH BENCANA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERISTIWA ATAU SERANGKAIAN PERISTIWA YANG DISEBABKAN OLEH ALAM ANTARA LAIN BERUPA ; GEMPA BUMI, TSUNAMI, GUNUNG MELETUS, BANJIR, KEKERINGAN, ANGIN TOPAN DAN TANAH LONGSORBENCANA NON-ALAM ADALAH BENCANA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERISTIWA ATAU SERANGKAIAN PERIS-TIWA YANG ANTARA LAIN BERUPA ; GAGAL TEKNOLOGI, GAGAL MODER-NISASI, EPIDEMI DAN WABAH PENYAKITBENCANA SOSIAL ADALAH BEN-CANA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERIS-TIWA ATAU SERANGKAIAN PERISTIWA YANG DIAKIBATKAN OLEH MANUSIA YANG MELIPUTI KONFLIK SOSIAL ANTAR KELOMPOK ATAU ANTARKOMUNITAS MASYARAKAT DAN TERORDEFINISI BENCANA(U.U. NO. 24/2007)

U.U.D 1945Ps. 20 & Ps. 21U.U. 24/2007Ps. 7 ayat 3 PPres.. ttg Pedoman Status & Tingkatan BencanaPs. 17 PPres 8/2008 ttg Pembentukan BNPBPs. 25Perda ttg Pembentukan BPBDPs. 30PP 23/2008 ttg Peran Lembaga AsingPs. 65-69PP 22/2008 ttg Pe-ngelolaan Ban-tuan & Penda-naanPs. 50, 58, 59PP 21/2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaPs. 35, 36PerKa BNPB ttg Pedoman Pe-nyusunan RPBPs. 35Perda/Pergub ttg RPBPs. 51PPres ttg Penetapan Status BencanaPs. 35Pergub ttg Penetapan Status BencanaPs. 61Perda ttg Alokasi Anggaran Bencana

U.U. NO. 24/2007Pasal 3. ayat (2).

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:a. cepat dan tepat;b. prioritas;c.koordinasi dan keterpaduan;d. berdaya guna dan berhasil guna;e. transparansi dan akuntabilitas;f. kemitraan;g. pemberdayaan;h. nondiskriminatif; dani. nonproletisi.

U.U. NO. 24/2007Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak internasional lain;e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dang. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:a. jumlah korban;b. kerugian harta benda;c. kerusakan prasarana dan sarana;d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dane. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

REHABILITASITujuan: PENYELAMATAN KORBANPenyelamatan KorbanPenanganan Korban Luka2Pembentukan Tim Tanggap Darurat/SatkorlakPembentukan Pusat2 Layanan (Posko)Distribusi Supplies (Logistik, tenda dll) Penyediaan hunian sementaraPenguatan Jalur DistribusiPendataan Korban & Akibat Bencana (Media Center)Pendampingan PsikologisPengalihan Program Pembangunan ke Program DaruratTujuan:PEMULIHAN STANDAR PELAYANAN MINUM :Pemulihan sistem pe-merintahan (Kab, Kec, Desa)Pemulihan Pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dll)Pembangunan kembali perumahan Pemulihan Pelayanan sosial dasarRekonstruksi Prasa-rana & sarana dasarPemulihan fasilitas perekonomianRehabilitasi psikologisdllTujuan:

PEMBANGUNAN KEMBALI SELURUH SISTEM :Sistem ekonomi (pro-duksi, perdagangan, perbankan)Sistem transportasiSistem telekomunikasiPemulihan sosial dan budayaPemulihan kelembagaanPengembalian (main-streaming) program darurat ke Program PembangunanDll.

KEGIATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PROGRAM PENANGANAN PASCA BENCANA DI D.I. YOGYAKARTATANGGAP DARURAT & PEMULIHANREKONSTRUKSI??

BEBERAPA KETENTUAN YANG PERLU DICERMATI ;CATATAN :STATUS KEADAAN DARURAT NAMPAKNYA HANYA BERLAKU HANYA UNTUK KEJADIAN BENCANA YANG DAPAT DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA (SEPERTI; Gn. MERAPI)

TANGGAP DARURATKeterkaitannya dengan status keadaan darurat (status kedaruratan yang mana)Persyaratan ditetapkannya kegiatan tanggap daruratSiapa yang menetapkan diambilnya kegiatan tanggap darurat (penentu status & tingkatan bencana)Konsekuensi yang timbul bagi pejabat penentu pengambilan kegiatan tanggap darurat (kalau ternyata kedaruratan tidak separah perkiraan)

STATUS KEADAAN DARURATDitetapkan oleh Presiden ? (bagaimana di daerah)Sequence/urutan status keadaan (kalau mendadak)Bersifat responsif atau antisipatif (menunggu sampai terjadi bencana)Konsekuensi bagi pejabat yang menetapkan status (kalau ternyata tidak terjadi bencana)Pengakhiran status kedaruratan (kasus DIY & Klaten)

BEBERAPA KETENTUAN YANG PERLU DICERMATI ;

STATUS BENCANAProses penilaian kerusakan & kerugian (DLA) yang memerlukan waktu (prinsip cepat tepat tidak terpenuhi)Penetapan metode penilaian kerusakan & kerugian (banyak metode, mis; ECLAC)Kuantifikasi indikator untuk menentukan status bencana (ukuran dari ; ringan, sedang, berat)Kemungkinan peningkatan status bencana dan prosedurnya (dari ringan ke sedang dst dan dari lokal ke daerah dst)Cakupan wilayah (mestinya masuk ke indikator tingkatan bencana)

TINGKATAN BENCANAProses penilaian kerusakan & kerugian (DLA) yang memerlukan waktu(prinsip cepat tepat tidak terpenuhi)Kuantifikasi nilai kerusakan untuk menentukan tingkat bencana (misal; dampak sosek dari bencana tingkat lokal, daerah, nasional)Kemungkinan peningkatan status bencana dan prosedurnya (bencana makin meluas, mis; pandemi penyakit)Keterkaitannya dengan pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan (otonomi daerah dan desentralisasi)

U.U. NOMOR 24/2007Pasal 1

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

U.U. NOMOR 24/2007Pasal 119. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.DRAFT PERATURAN PRESIDEN R.I. TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANAStatus keadaan darurat dibedakan menjadi; awas, siaga dan waspada, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang dilakukan secara akurat oleh Badan atau Lembaga yang berkompetenStatus keadaan darurat waspada adalah suatu keadaan darurat yang menunjukkan peningkatan suatu gejala dari suatu proses atau peristiwa yang memungkinkan timbulnya ancaman bencana dan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan secara akuratStatus keadaan darurat siaga adalah peningkatan dari keadaan darurat waspada, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akuratStatus keadaan darurat awas adalah peningkatan dari keadaan darurat siaga yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat

DRAFT PERATURAN PRESIDEN R.I. TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA

STATUS BENCANAKeadaan bencana di suatu tempat pada saat terjadi, dengan indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana-sarana, cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi, yang dapat dibedakan menjadi ; bencana ringan, sedang dan beratTINGKATAN BENCANAKeadaan di suatu tempat yang terlanda oleh jenis bencana tertentu dan dinilai berdasarkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana-sarana, cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi, yang dibedakan menjadi lokal, daerah dan nasional

PENENTUAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA

TINGKATINDIKATOR (DRAFT PERPRES)KOMENTARLOKAL (KABUPATEN-KOTA)Jumlah korban (jiwa?) kurang dari 100 orangKerugian harta benda kurang dari Rp. 1 milyarKerusakan sarpras ringanCakupan wilayah kurang dari 10 km2Dampak sosek terbatasPemerintah (kab/kota) mampu menangani ber-dasar SDM, sumberdaya finansial dan dari segi teknologiPerlu kejelasan apakah indikator-indikator ters-ebut bersifat kumulatif (dan) atau alternatip (atau), misalnya ; korban kurang dari 100 orang tapi kerugian > Rp. 1 milyarKerusakan sarpras di-ukur dari fungsiApa keuntungan dita-ngani sendiri dibanding jika diserahkan kepada level lebih tinggi (de-ngan surat takluk)


TINGKATINDIKATOR (DRAFT PERPRES)KOMENTARDAERAH (PROPINSI)Jumlah korban (jiwa?) ku-rang dari 500 orangKerugian harta benda ku-rang dari Rp. 1 trilyunKerusakan sarpras mene-ngah (beberapa meng-ganggu kehidupan masya-rakat)Cakupan wilayah lebih dari 1 kab/kota dalam propinsi Dampak sosek menengah, sebagian besar kegiatan sosek tergangguPemerintah bersama Pem kab/kota mampu mena-ngani berdasar SDM, sum-berdaya finansial dan dari segi teknologiPerlu kejelasan apakah indikator-indikator ters-ebut bersifat kumulatif (dan) atau alternatip (atau), misalnya ; korban kurang dari 500 orang tapi kerugian > Rp. 1 trilyunKerusakan sarpras di-ukur dari fungsiApa keuntungan dita-ngani sendiri dibanding jika diserahkan kepada level lebih tinggi (de-ngan surat takluk)


TINGKATINDIKATOR (DRAFT PERPRES)KOMENTARNASIONALJumlah korban (jiwa?) lebih dari 500 orangKerugian harta benda lebih besar dari Rp. 1 trilyunKerusakan sarpras sangat berat sehingga tidak dapat berfungsi mendukung kehi-dupanCakupan wilayah sangat lu-as mencakup beberapa kab/kota di lebih dari 1 propinsiPemerintah (kab/kota) ti-dak mampu lagi menangani berdasar SDM, sumberda-ya finansial, srapras, ke-lembagaan, manajemen dan dari segi teknologi

USULAN LEMBAGA PENENTU STATUS DAN TINGKATAN BENCANACATATAN :MESTINYA PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA TIDAK MERUPAKAN ALASAN UNTUK PENGALIHAN KEWENANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

BENCANA RINGANBENCANA SEDANGBENCANA BERATLOKAL/KABUPATEN-KOTAbencana ringan di kab/kota dalam propinsiKAB/KOTA YBSbencana sedang di kab/ kota dalam propinsiKAB/KOTA YBSbencana berat di kab/ kota dalam propinsiPROPINSI YBSDAERAH/PROPINSIbencana ringan meliputi > 1 kab/kota dalam propinsiMASING2 KAB/KOTA DGN KOORD PROPINSIbencana sedang meliputi > 1 kab/kota dalam propinsiPROPINSI YBSbencana berat meliputi > 1 kab/kota dalam propinsiPROPINSI DGN KOORD PUSATNASIONALbencana ringan meliputi > 1 propinsiMASING2 KAB/KOTA DGN KOORD PUSATbencana sedang meliputi > 1 propinsiMASING2 PROPINSI DGN KOORD PUSATbencana berat meliputi > 1 propinsiPUSAT

MANAJEMEN BANTUANTIDAK ADA NEGARA/DAERAH DI DUNIA INI YANG MAMPU MENANGGULANGI BENCANA YANG MELANDA TANPA BANTUAN DARI LUAR (NEGERI/DALAM NEGERI)Aspek kemitraan dan kerjasama internasional adalah salah satu kunci utama dalam penanganan bencana. Hal ini merupakan elemen yang sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam memandang dan mengelola bencana,

BANTUAN ASING DI D.I.Y SAAT GEMPA BUMI 27 MEI 2006AustriaAmerika SerikatAusSAIDBrunei DarussalamChinaCruz Roja EspanolaChairperson Good Neighbour InternationalDirect relief Interna-tional St. BarbaraEuropean CommunityPhilipinaIndiaItalia (World Food Program)IranIslamic ReliefInggris (Oxfam)Japan (JICS, JICA, JBIC, Hyogo Pref. Kyoto Pref. etc)17.Jerman19.Jordan20.Korea Selatan21.Kuba22.Kuwait23.Malaysia24.Moldova25.Norwegia26.Pakistan27.Perancis28.Polandia29.Qatar30.Red Cross Iran31.Rotary International32.Rusia33.Saudi Arabia,34. dst sampai 480 negara/institusi

BAGAIMANA AGAR BANTUAN YANG DITERIMA ;EFEKTIP DAN EFFISIENBERMANFAATCEPAT SAMPAI KE SASARAN TEPAT SASARANSESUAI KEBUTUHAN (TIDAK MESTI MEMENUHI KEBUTUHAN)TERCATAT (DALAM SISTEM DATA BASED BERBASIS I.T)DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKANTRANSPARAN/AKSESIBELBANTUAN DAPAT BERWUJUD ;BARANG/LOGISTIKJASAMEDISKONSTRUKSIPELAYANANCASHKONSULTASI

PRINSIP DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI DI D.I.Y. 1.Masyarakat Yogyakarta akan membangun kemandiriannya. 2.Bantuan dari Pemerintah (Pusat, Propinsi dan Kabupa-ten/Kota) adalah merupakan bagian dari tugas peme-rintah untuk membantu dan melindungi warga-negaranya 3.Masyarakat Yogyakarta tidak bersedia menerima ban-tuan dalam wujud pinjaman/loan yang nantinya akan membebani rakyat Indonesia4.Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi didasarkan pada prinsip Pemberdayaan Masyarakat (Community Based Development) dan dilaksanakan secara gotong-royong, 5.Bantuan dari luar masyarakat adalah untuk membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri6.Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak semata-mata untuk aspek fisik tetapi juga aspek ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu, nilai budaya dan kearifan lokal harus dipertim-bangkan dan akan menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan program

1. menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan Pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana;2. memungkinkan masyarakat internasional memberikan dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan penanggulangan bencana;3. memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab Pemerintah dan komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana;4. meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat; dan5. menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar baik secara nasional maupun internasional.Bantuan (dari luar/dalam negeri, bilateral, multilateral, swasta/lsm dsb) diarahkan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakatSelain itu juga untuk ;P.P. NOMOR 23 tahun 2008

PP. 22 tahun 2008 mengatur tentang PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

PP. 23 tahun 2008 mengatur tentang PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Keduanya kurang memberi arahan bagaimana mengelola bantuan (luar negeri/dalam negeri/individu/private/LSM) baik pada saat ; tanggap bencana, rehabilitasi maupun rekonstruksiBagaimanapun, pemberi bantuan berharap agar bantuannya;EFEKTIP DAN EFFISIENBERMANFAATCEPAT SAMPAI KE SASARAN TEPAT SASARANSESUAI KEBUTUHAN (TIDAK MESTI MEMENUHI KEBUTUHAN)DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKANTRANSPARAN/AKSESIBEL

AGAR MEMENUHI KRITERIA TERSEBUT, PERLU DISIAPKAN STRATEGI PENGELOLAAN BANTUAN SEBAGAI BERIKUT ;Perlu dibentuk Media Center untuk menyampaikan kepada dunia luar kondisi terkini dari akibat bencanaPerlunya dirilis hasil penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana melalui Media CenterMelalui Media Center juga perlu dirilis mengenai kebutuhan-kebutuhan darurat yang diperlukan sehingga calon donor mengetahui apa yang harus diperbantukanPelaksanaan kebijakan penerimaan dan penyaluran bantuan satu pintu sulit dilaksanakan, tetapi pada pintu-masuk (terminal, airport, stasiun KA dsb) perlu disediakan desk untuk membantu para donorAda unit kerja khusus yang mengelola bantuan-bantuan tersebut yang dilengkapi dengan perangkat ITPada saat tanggap darurat selesai, perlu adanya handing over bantuan dari unit kerja khusus ke unit kerja sektoral untuk selanjutnya ditangani melalui program rehab/rekonKepala Daerah mewakili masyarakat harus menyampaikan ucapan terimakasih kepada para donor, baik secara tertulis maupun melalui media elektronik

R.P.B. PEMDA & INSTANSI VER-TIKAL DAERAHR.A.D. DAERAHWHO PLAN WHATWHO DO WHATFACILITATINGPEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DIBANTU STAKEHOLDERSUNTUK MENANGGULANGI BENCANAPEMERINTAH (PUSAT/DAERAH), MASYARAKAT, SWASTA, DONOR AGENCIES, LEMBAGA BANTUAN ASING, DLLUNTUK MENANGGULANGI BENCANA, SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM R.P.B.PEME-RINTAHPEMDAMASY.L.S.M.N.G.O.INTL. AGENCI-ESDLLS.K.P.DINST. VERTL.S.M.MASY.

KEDUDUKAN R.P.B DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RenstraKLRenjaKLRKA-KLRincian RAPBNRPJMNasionalRKPRAPBNAPBNRPJMDaerahRKP Dae-rah (incl. kebencanaan)RAPBDAPBDRenstraSKPDRenjaSKPD (incl. kebencanaan)RKA-SKPDRincian APBDRPJPNasionalRPJPDaerahDiacuDiperhatikanDiserasikan melalui MusrenbangP U S A TD A E R A H20 TAHUNAN5 TAHUNANTAHUNANR.P.B.

ILUSTRASI MUATAN RPB DALAM PENYUSUNAN RPJMDVisi, Misi, ProgramKepala Daerah terpilihBAPPEDA menyusun Rancangan Awal RPJMDMuatan yang dimasukkan/diacu:Visi, Misi RPBStrategi RPBProgram dan Kegiatan RPBSecara inklusif masuk dalam Dokumen RPJMDBAPPEDA menyusun Rancangan Akhir RPJMDVisi, Misi Kepala DaerahStrategi Pemb. DaerahKebijakan UmumProgram SKPD SKPD menyusun Renstra-SKPD dengan :Menjabarkan muatan RPB pada Renstra-SKPDMengadopsi Strategi dan Program RPB yang relevan/terkait dalam Program SKPDMUSRENBANG RPJMD(Stakeholder memastikan bahwa programRPB sudah termuat dalam dokumen)Penetapan RPJMD(sudah berisi muatan RPB)Digunakan sebagai pedo-man Penyusunan Rancangan RKPD 123456

DALAM HAL RPJMD SUDAH DITETAPKAN BELUM MEMASUKKAN/MENGACU KEPADA VISI/MISI/ STRATEGI RPBVISI/MISI/STRATEGI RPJMDBPBD (BAKESBANGLINMAS) menyusun kerangka RPB dengan ;Muatan yang diacu:Visi, Misi RPJMDStrategi RPJMDProgram dalam RPJMDBPBD menyusun Rancangan Akhir RPBVisi, Misi RPBStrategi RPBKebijakan UmumProgram RPB (sektoral)SKPD menyusun usulan program RPB dengan :Memperhatikan kebutuhan program RPB yang dapat difasilitasi dalam Renstra SKPDMengadopsi Strategi dan Program RPB yang relevan/terkait dalam Program SKPDFGD RPB(Stakeholder memastikan bahwa usulan program RPB sudah lengkap)Penetapan RPB(dengan Keputusan Gubernur) dengan kemungkinan peninjauan ulangDigunakan sebagai pedo-man Penyusunan Rancangan RKPD 12345

BPBD menyusun Rancangan Akhir RPBVisi, Misi RPBStrategi RPBKebijakan UmumProgram RPB (sektoral)AKAN MEMERLUKAN SINERJI DARI SKPD & INSTANSI VERTIKALKEWENANGAN/ URUSANKOMPETENSI KELEMBAGAANKEMAMPUAN KEUANGANKEMAMPUAN S.D.M.URUTAN PRIORITAS PENYUSUNAN SINERJA

RENCANA PE-NANGGULANGAN BENCANA (RPB)PROGRAM-PROGRAM SEKTORAL LAINNYARENSTRA SKPDRENCANA KERJA SKPDR.K. ANGGARAN SKPDRINCIAN A.P.B.D. SKPDBAGAN ALIR PADA LEVEL SKPD 5 tahunantahunan

BAGAN ALIR RANCANGAN APBD KEBENCANAAN

Di dalam melaksanakan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini, terdapat prinsip-prinsip pengarus-utamaan yang menjadi landasan operasional, yaitu: pro rakyat miskin pro lapangan pekerjaan pro lingkungan hidupberwawasan genderpartisipasi masyarakatpembangunan berkelanjutantata pengelolaan yang baikpengurangan kesenjangan antar wilayahpercepatan pembangunan daerah tertinggaltanggap bencanaR.K.P.D. 2010

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang










longsor.




wabah penyakit.





5. Penyelenggaraan

penanBencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang










longsor.




wabah penyakit.





5. Penyelenggaraan

penanBencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh




longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkaBencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh




longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkaBENCANA ALAMBENCANA NON-ALAMBENCANA SOSIALSEKTOR YANG MUNGKIN TERKENA DAMPAK BENCANABIDANGINFRASTRUKTURBIDANGSOSIAL BUDAYABIDANGPEREKONOMIANBIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN, KETERTIBANPerhubunganPengendalian Ling-kunganPU, Perumahan, ESDMSosialKesehatanPendidikanKebudayaanPertanianPerikanan/KelautanKehutanan/PerkebunanNakertransPariwisataIndagkopHukum & HAMPemerintahanKeamananKetertiban

PENGARUS-UTAMAAN PRB DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI BEBERAPA TINGKATAN (contoh : PPAS APBD 2010);1. Tingkat Program

PRIORITASSASARANARAH KEBIJAKANPROGRAM PRIORITAS4. Peningkatan Pe-layanan Publik melalui Penata-an Kawasan dan Peningkatan Sa-rana & Prasara-na Ekonomi dan Fisik3. Terwujudnya ke-sadaran masya-rakat terhadap bahaya dan pe-nanggulangan bencana secara mandiri1. Memantapkan manajemen pe-nanggulangan bencanaUrusan Pemerin-tahan Umum1. Program Mana-jemen Pencegahan dan penanggu-langan bencana

3. Tingkat Sub Kegiatan : 2. Tingkat Kegiatan :

BIDANGSASARAN PROGRAM/KEGIATANPOSISI PENGARUS-UTAMAANLINGKUNGAN HIDUPBadan Lingkungan HidupWorkshop Pengembangan Kelembagaan Pengelola-an Lingkungan Hidup Kawasan SungaiDimasukkannya isu-isu mengenai PENCEGAHAN BENCANA BANJIR dan TANAH LNGSOR

BIDANGSASARAN PROGRAM/KEGIATANPOSISI PENGARUS-UTAMAANSOSIALDinas SosialPenanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasaPemberian bantuan kesiapsiagaanPenyegaran Tagana dalam rangka kesiapsia-gaan penanggulangan bencana

MONITORING & EVALUASI

IMPLEMENTASIEVAL/ANALISIS/REKOMPERENCA-NAANMONITORANALISIS/ PENYESUAI-ANIMPLEMENTASIIMPLEMENTASIIMPLEMENTASIMONITORANALISIS/ PENYESUAI-ANGambar 5.1. Siklus MONEV

Evaluasi Kegiatan Penanggulangan BencanaKerangka Logis Monev.Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam kerangka pelaksanaan MONEV, yaitu ; (i). Pengukuran Kinerja dan, (ii). Penilaian terhadap hasil.

a. Pengukuran Kinerja :

Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana secara umum mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, melalui pendekatan sebagai berikut;INPUT: segala sesuatu yang dibutuhkan, yang dalam hal ini adalah Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)PROSES: terdiri dari kegiatan-kegiatan; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya terkait dengan aspek; kelembagaan, manajemen dan SDM yang dianggap melekat di dalamnya, termasukAnggaran dan MaterialOUTPUT: hasil dari suatu proses kegiatan. Terhadap aspek output (keluaran) yang telah sesuai, maka dilanjutkan dengan proses menuju outcome (hasil), sedangkan terhadap output yang belum sesuai akan menjadi feedback (umpan balik) dalam proses untuk mencapai output pada tahun mendatang.

R.P.B.D.R.A.D.SASARAN-SASARANINPUT/ MASUKANPROSESOUTPUTOUTCOME/HASILSASARAN-DANAINDIKATOR SASARAN (KINERJA)pemantauan & pengendalianKESIMPULANREKOMENDASIPERENCANAAN & ANGGARANGambar 5.2. Kerangka Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Bencanaevaluasi

Penilaian outcome (hasil)Penilaian terhadap outcome/hasil dilaksanakan untuk mengetahui capaian dari tujuan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan indikator, yaitu dengan membandingkan antara fungsi/manfaat antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Penilaian fungsi atau manfaat hasil ditinjau dari indikator 5K sebagai berikut;

KONSISTENSI : dinilai melalui indikator; (i) ketersediaan mekanisme dan strategi pelaksanaan, (ii) ketersediaan kriteria dan sumber pembiayaan, (iii) ketersediaan strategi operasional pemulihan akibat bencana dan, (iv) keterkaitan antara prioritas dan pelaksanaan.KOORDINASI : dinilai melalui indikator (i) ketersediaan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dan, (ii) efektivitas forum koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan.KONSULTASI : dinilai melalui indikator; (i) ketersediaan fasilitasi bagi masyarakat, (ii)ketersediaan informasi akurat bagi masyarakatKAPASITAS : dinilai melalui indikator; (i) penyediaan pedoman operasional, (b) penyediaan mekanisme pementauan, pengendalian dan pengawasan, (iii) ketersediaan sumber pembiayaan lokal, (iv) adanya kemampuan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sumber pendanaan, sumberdaya alam, yang dapat didayagunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan akibat bencanaKEBERLANJUTAN : dinilai melalui indikator; (i) tersedianya RPJM yang memfasilitasi RPBD, (ii) tersedianya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, (iii) tersedianya RAD-PRB, (iv) tersedianya RTRW berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan, (v) tersedianya Rencana Pemulihan Sektoral Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam kerangka Pembangunan Daerah Pasca Bencana.

B E N C A N A

*******

presentasi status bencna

Documents