seberapa tepatnya kondisi dimana mahkamah agung (ma) memiliki kewenangan untuk judicial review...

7/23/2019 Seberapa tepatnya kondisi dimana Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk judicial review sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

1/5

Seberapa tepatnya kondisi dimana Mahkamah Agung (MA) memiliki

kewenangan untuk judicial review sebuah Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA)? (MA me-review PERMA)

Kewenangan MA untuk melakukan judicial review/pengujianperundang-undangandapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 48 Tahun

200 tentang Kekuasaan Kehakiman !o Pasal "# ayat (#) dan pen!elasan

Pasal "# ayat (#) UU No #4 Tahun #8$ tentang Mahkamah Agung dimana

diatu% &ahwa MA &e%wenang untuk mengu!i pe%atu%an pe%undang'undangan

di &awah undang'undang te%hadap undang'undang Apa&ila me%u!uk pada

Pasal ayat (#) UU No #2 Tahun 20## tentang Pem&entukan Pe%atu%an

Pe%undang'undangan* yang te%masuk pe%atu%an pe%undang'undangan di

&awah undang'undang adalah Pe%atu%an P%esiden* Pe%atu%an +ae%ah

P%o,insi* dan Pe%atu%an +ae%ah Ka&upaten-Kota .alu &agaimanakah

kedudukan P/MA dalam hie%a%ki pe%undang'undangan 1ndonesia sehingga

ia dapat dikatego%ikan se&agai pe%atu%an pe%undang'undangan di &awah

undang'undang yang dapat di'judicial reviewoleh MA

Apa&ila me%u!uk pada Pasal 8 ayat (#) UU No #2 Tahun 20##

dise&utkan3

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat !ewan Perwakilan Rakyat !ewan Perwakilan

!aera" Mahkamah Agung Ma"kama" #$nstitusi %adan Pemeriksa#euangan #$misi &udisial %ank 'nd$nesia Menteri badan lembaga atau

k$misi yang setingkat yang dibentuk dengan ndang-ndang atau

Pemerinta" atas perinta" ndang-ndang !ewan Perwakilan Rakyat !aera"

Pr$vinsi ubernur !ewan Perwakilan Rakyat !aera" #abupaten/#$ta

%upati/*alik$ta #epala !esa atau yang setingkat+

Te%kait Pasal 8 ayat (#) yang mengatu% !enis pe%atu%an pe%undang'

undangan selain Pasal ayat (#) yaitu salah satunya adalah pe%atu%an yang

ditetapkan oleh Mahkamah Agung* kita dapat me%u!uk pada Pasal danpen!elasannya dalam UU No #4 Tahun #8$ se&agai dasa% di&entuknya

P/MA yang pada intinya mem&e%ikan kewenangan kepada MA untuk

mem&uat pe%atu%an se&agai pelengkap untuk mengisi keku%angan atau

kekosongan hukum dalam !alannya p%oses pe%adilan demi kelana%an

pe%nyelengga%aan pe%adilan te%se&ut 5leh se&a& itu sea%a singkat dapat

dipahami &ahwa P/MA memang me%upakan &entuk pe%atu%an yang


2/5

di&entuk oleh MA menu%ut UU No #4 Tahun #8$ yang kemudian diatu%

dalam UU No #2 Tahun 20## se&agai &agian da%i !enis pe%undang'undangan

selain Pasal ayat (#)

Namun apakah sudah tepat MA memiliki kewenangan untuk melakukan

judicial review (dalam hal ini adalah pengu!ian pe%undang'undangan di

&awah undang'undang te%hadap undang'undang yang dia!ukan oleh si

pemohon te%hadap te%mohon) yaitu te%hadap se&uah P/MA yang mana

P/MA me%upakan p%oduk da%ipada MA itu sendi%i 6elain itu* apakah

memang sudah tepat menempatkan P/MA ke dalam hie%a%ki pe%undang'

undangan di 1ndonesia sehingga kemudian dapat dilakukan judicial review

atasnya Atas hal ini pe%lu dipahami te%le&ih dahulu mengenai de7nisi

pe%atu%an pe%undang'undangan itu sendi%i untuk menentukan kedudukan

P/MA dalam hie%a%ki pe%undang'undangan 1ndonesia menu%ut teo%i

pe%undang'undangan yang kemudian dikaitkan dengan se&e%apa tepatnya

MA dapat melakukanjudicial reviewte%hadap P/MA yang dianggap se&agaipe%atu%an pe%undang'undangan di &awah undang'undang

Te%dapat &e&e%apap$intyang dapat digunakan se&agai dasa% penentu

apakah P/MA te%masuk dalam pe%undang'undangan* yaitu dengan me%u!uk

pada sisi ilmu pe%undang'undangan* menu%ut agir Manan se&agaimana

dikutip oleh Maria !arida "ndrati Soepraptodalam &uku 'lmu Perundang-

ndangan, Jenis ungsi Materi dan Muatan (hal #0'##)* penge%tian

pe%atu%an pe%undang'undangan adalah se&agai &e%ikut3#

#) 6etiap keputusan te%tulis yang dikelua%kan pe!a&at atau lingkungan

!a&atan yang &e%wenang yang &e%isi atu%an tingkah laku yang &e%siat

atau mengikat umum

2) Me%upakan atu%an'atu%an tingkah laku yang &e%isi ketentuan'ketentuan

mengenai hak* kewa!i&an* ungsi* dan status atau suatu tatanan

") Me%upakan pe%atu%an yang mempunyai i%i'i%i umum'a&st%ak atau

a&st%ak'umum* a%tinya tidak mengatu% atau tidak ditu!ukan pada o&yek*

pe%istiwa atau ge!ala konk%et te%tentu

4) +engan mengam&il pemahaman dalam kepustakaan 9elanda* pe%atu%an

pe%undang'undangan la:im dise&ut dengan wet in materile .in atau

se%ing !uga dise&ut dengan algemeen verbindende v$$rsc"rit

Apa&ila me%u!uk pada 4 point penge%tian pe%atu%an pe%undang'undangan diatas* dapat kita analisis &ahwa3

#1lman ;adi* Perbedaan ndang-ndang dengan Peraturan Perundang-ndanganhttp3--wwwhukumonlineom-klinik-detail-lt$04&d4040-pe%&edaan'undang'undang'dengan'pe%atu%an'pe%undang'undangan* diunduh pada #" No,em&e% 20#2
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undanganhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undanganhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undanganhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan


3/5

1+ 0etiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan

jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingka" laku yang bersiat

atau mengikat umum

9e%dasa%kan Pen!elasan Pasal UU No #4 Tahun #8$ dise&utkan &ahwa3

++Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-

undang..

+a%i pengatu%an di atas dapat disimpulkan &ahwa P/MA me%upakan

pengatu%an te%tulis yang dikelua%kan oleh MA se&agai lem&aga yudikati

yang mana p%oduknya ha%us di&edakan da%i p%oduk yang dikelua%kan oleh

lem&aga legislati se&agai pem&entuk undang'undang P/MA

me%upakan pe%atu%an yang dite%&itkan dengan tu!uan untuk

mempe%lana% !alannya pe%adilan*2sedangkan p%oduk yang dikelua%kan

oleh pem&entuk undang'undang me%upakan no%ma hukum yangmengatu% sea%a le&ih luas dan &e%siat umum tidak p%osedu%iil sepe%ti

P/MA

2 Merupakan aturan-aturan tingka" laku yang berisi ketentuan-

ketentuan mengenai "ak kewajiban ungsi dan status atau suatu

tatanan

+alam hal ini tentu sa!a P/MA tidak mengatu% ketentuan'ketentuan

mengenai hak* kewa!i&an* ungsi* dan status atau suatu tatanan

&e%dasa%kan Pen!elasan Pasal UU No #4 Tahun #8$ yang menyatakan


4/5

!elas &ahwa MA tidak &e%isikan tentang hak* kewa!i&an* maupun ungsi

dalam masya%akat melainkan hanya pengatu%an yang &e%siat p%osedu%iil

di pengadilan

" Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau

abstrak-umum artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada $byek

peristiwa atau gejala k$nkret tertentu+

9e%dasa%kan tu!uan di&entuknya P/MA yaitu di&entuk untuk mengisi

kekosongan hukum dalam p%oses &e%aa%a di pengadilan* dapat

disimpulkan &ahwa P/MA hanyalah mengikat pihak'pihak yang sedang

&e%pe%ka%a di pengadilan sesuai dengan P/MA yang mengatu%nya ;al

ini menun!ukkan &ahwa P/MA ditu!ukan pada pihak'pihak te%tentu yang

kemudian te%ikat kepadanya maupun o&!ek-pe%istiwa te%tentu dan tidak

&e%siat a&st%ak'umum yang mengikat selu%uh masya%akat 1ndonesia ;al

ini dapat dilihat da%i3' P/MA No # Tahun 20## tentang ;ak U!i Mate%iil

Mengikat pihak yang &e%p%oses dalam p%oses u!i mate%iil* yaitu

pemohon ke&e%atan dan te%mohon dalam p%osedu% u!i mate%iil suatu

pe%undang'undangan

' P/MA No 2 Tahun 200 tentang 9iaya P%oses Penyelesaian Pe%ka%a

dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan 9adan Pe%adilan yang

9e%ada di 9awahnya

Mengikat pihak'pihak yang &e%pe%ka%a di MA maupun &adan pe%adilan

di &awah MA

' P/MA No # Tahun 2008 tentang P%osedu% Mediasi di Pengadilan

Mengikat &agi pihak'pihak yang melakukan mediasi di pengadilan

5leh se&a& itu* dapat disimpulkan &ahwa meski te%lihat P/MA mengatu%

hal'hal yang &e%siat umum* namun se!atinya ia mengatu% hal'hal yang

&e%siat umum di dalam p%oses &e%aa%a di &adan pe%adilan sa!a (te%hadap

o%ang'o%ang te%tentu* yaitu yang &e%aa%a di pengadilan)

4 Te%kait wet in materi3le .in

*et in materiele .in adalah melihat isi da%i undang'undang yang

mengikat umum (no%ma hukum umum)* yaitu suatu no%ma hukum yangditu!ukan untuk o%ang &anyak (addressatnya) umum dan tidak te%tentu4

9e%dasa%kan pen!elasan pada point nomo% "* !elas disamping P/MA

&ukanlah suatu undang'undang* ia !uga tidak tidak mengikat sea%a

4Ma%ia >a%ida 1nd%ati 6* 'lmu Perundang-undangan (?ogyaka%ta3 Pene%&it Kanisius*200)*;al 2@


5/5

umum dilihat da%i isi mate%iilnya* melainkan te%hadap pihak'pihak

te%tentu sa!a dalam lingkup pe%adilan

Atas pen!elasan di atas* maka dapat disimpulkan &ahwa !ika dilihat da%i

segi teo%i pe%undang'undangan* adalah ku%ang tepat menganggap P/MA

se&agai &agian da%ipada hie%a%ki pe%undang'undangan di 1ndonesia

khususnya dengan mengingat siatnya yang ditu!ukan &agi pihak'pihak

te%tentu (yang &e%pe%ka%a-dalam lingkup di pengadilan) P/MA memang

&e%isikan pengatu%an namun pengatu%annya hanya &e%laku dalam lingkup

pe%adilan-yudikati sa!a (teknis &e%aa%a)* tidak sea%a luas sepe%ti yang

diatu% dalam pe%undang'undangan seha%usnya ;al te%se&ut kemudian

&e%dampak &ahwa adalah ku%ang tepat &agi MA untuk melakukan judicial

review te%hadap P/MA yang mana kewenangan MA adalah melakukan

pengu!ian pe%undang'undangan di &awah undang'undang te%hadap undang'

undang sa!a6elain itu apa&ila melihat isi da%i pengatu%an dalam P/MA* dapat

dilihat &ahwa pengatu%annya &e%siat sangat teknis - p%osedu%iil ditentukan

oleh MA untuk mengisi kekosongan hukum dalam p%oses &e%aa%a di

pengadilan sehingga te%kesan agak dipaksakan apa&ila dilakukan judicial

review te%hadap se&uah P/MA* yaitu mengu!i P/MA te%hadap undang'

undang yang mana P/MA itu sendi%i di&entuk untuk mengisi kekosongan

hukum dalam p%oses &e%aa%a di pengadilan sa!a* &ukan dalam konteks

pelaksanaan-pengatu%an le&ih lan!ut suatu undang'undang Atas pengatu%an

semaam te%se&ut* menu%ut saya adalah akan le&ih &aik apa&ila P/MA

te%se&ut ukup di%e,isi oleh MA* tidak pe%lu melalui p%oses penga!uanjudicial

reviewoleh te%mohon ;al ini tentu sa!a dikem&alikan lagi kepada de7nisi

judicial review khususnya dalam konteks pengu!ian yang dapat dilaksanakan

oleh MA itu sendi%i yang mana MA hanya &e%hak mengu!i pe%undang'

undangan di &awah undang'undang (P/MA dianggap tidak memenuhi

sya%at pe%undang'undangan &ila dilihat da%i segi teo%i pe%undang'undangan

khususnya siat pengatu%annya yang hanya mengikat pihak'pihak yang

&e%aa%a di pengadilan-lingkup yudikati) Pasal 8 ayat (#) UU No #2 Tahun

20## memang mengatu% &ahwa pe%atu%an yang ditetapkan oleh MA

te%masuk dalam !enis pe%atu%an pe%undang'undangan yang lain selain Pasal ayat (#) UU No #2 Tahun 20##* namun dalam hal ini tentu sa!a pe%lu dilihat

lagi siat dan ke&e%lakuan pe%atu%an te%se&ut apakah memang telah

memenuhi k%ite%ia se&agai pe%atu%an pe%undang'undangan ataukah

hanyalah se&uah pe%atu%an pada umumnya

seberapa tepatnya kondisi dimana mahkamah agung (ma) memiliki kewenangan untuk judicial review...

Documents