makalah sistem perbandingan hukum dan peradilan

7/24/2019 Makalah Sistem Perbandingan Hukum Dan Peradilan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-sistem-perbandingan-hukum-dan-peradilan 1/13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPerbandingan hukum ialah suatu metode penyelidikan; bukan

suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan

sementara orang. Metode yang dipakai ialah dengan membanding-

bandingkan salah satu lembaga hukum (legal institution) dari system

hukum yang satu dengan lambaga hukum, yang kurang lebih sama

dari system hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu kita

dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur

perbedaan dari kedua system hukum itu. Menurut J.. !tarke, hukum

internasional adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan ke"ajiban-

ke"ajiban negara.Dengan merujuk pada praktik internasional yang berlaku dan

hukum positi#, pada umumnya pakar hukum berpendapat bah"a hukum

internasional hanya mengatur hubungan antar negara dan oleh karena itu

indi$idu tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.!ebaliknya ada juga yang berpendapat lain, terutama Pro#.

eorges !celle, pakar hukum ternama dari Prancis, bah"a hanya indi$idu

yang merupakan subjek hukum internasional. Para pendukung doktrin ini

berpandangan bah"a bukankah tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan

kon$ensional adalah indi$idu dan oleh karena itu para indi$idu

mendapatkan perlindungan internasional. !ebagai contoh, suatu kon$ensi

internasional yang ditandatangani oleh sejumlah negara yang berisikan

ketentuan bah"a pelayaran atas suatu sungai internasional adalah bebas,

tidak lain berarti pemberian kebebasan kepada indi$idu-indi$idu agar

dapat menggunakan sungai tersebut untuk keperluan usaha mereka.Pada masa sekitar abad ke-%& dan %', timbul kesadaran akan hak-

hak asasi manusia yang salah satu di antaranya adalah hak untuk hidup.

Perjuangan untuk melindungi hak-hak asasi manusia mencapai puncak



pada abad ke-. Deklarasideklarasi dan kon$ensi internasional serta

seruan-seruan tentang hak-hak asasi manusia mulai bermunculan baik

yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional seperti P** dan

organ-organnya maupun oleh negara-negara secara kolekti# dan

indi$idual.Pada umumnya, sepanjang negara menjalankan ke"ajibannya

berdasarkan hukum nasional, bagaimana melakukannya tidak menjadi

perhatian hukum internasional. +amun, dalam beberapa hal negara-

negara bersepakat untuk menjalankan ke"ajiban mereka dengan cara

tertentu. nilah yang acapkali menjadi persoalan dalam bidang hak asasi

manusia.!eperti dalam hukum pidana, setiap negara berhak untuk

menentukan berat atau besarnya ancaman hukuman terhadap suatu

tindak atau peristi"a pidana. +amun, hukuman itu memiliki berbagai

gradasi. Pada umumnya, telah diakui bah"a hukuman mati adalah

merupakan jenis hukuman yang paling berat jika dibandingkan dengan

jenis-jenis hukuman lainnya yang dikenal di dalam berbagai sistem hukum

pidana negara-negara di dunia sebab hukuman mati merupakan

pencabutan nya"a yang dengan sengaja dilakukan terhadap si terhukum

untuk selama-lamanya.Peraturan hukum yang berlaku di suatu kelompok sosial,

ketentuannya tidak terpisah-pisah dan tidak tersebar bebas, melainkan

ada dalam satu kesatuan keseluruhan yang masing-masing berlaku

sendiri sendiri. !etiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan,

terdiri dari bagian-bagian. !atu sama lain yang berkaitan dan tidak dapat

dipisahkan, disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan

suatu sistem yang dinamakan sistem hukum. ukum sebagai suatu

sistem hukum mempunyai bentuk-bentuk sistematikanya sendiri.

!istematika didasarkan hasil pemikiran dalam pembentukan sistem.

!istem hukum digunakan oleh negara-negara menurut keperluan hukum

negara dan disesuaikan dengan tujuan dalam bernegara.B. Rumusan Masalah

%. *agaimana perbandingan sistem hukum yang ada di dunia/



C. TUJUAN 0dapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan

in#ormasi tentang !istem ukum di Dunia dan diharapkan dapat

menambah pengetahuan dan "a"asan tentang sistem hukum yang

ada di dunia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Ciil La!!istem hukum ini berkembang di negara-negara 1ropa daratan

atau yang disebut juga sebagai sistem hukum 1ropa 2ontinental. Civil

law semula berasal dari kodi#ikasi hukum yang berasal dari kodi#ikasi

hukum yang berlaku di kekaisaran 3oma"i pada masa pemerintahan

2aisar Justinianus abad 4 sebelum masehi. Peraturan-peraturan

hukumnya merupakan kempulan dari berbagai kaidah hukum yang ada

sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut Corpus Juris



Civilis.Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat

pada Corpus Juris Civilis dijadikan dasar perumusan dan kodi#ikasi

hukum di negara-negara 1ropa daratan, seperti Jerman,*elanda,

Prancis, talia, 0merika 5atin, dan 0sia termasuk ndonesia pada masa

penjajahan *elanda.Prinsip utama yang menjadi dasar civil law ialah 6hukum

memperoleh kekuatan mengikat, karena di"ujudkan dalam peraturan-

peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara

sistematis di dalam kodi#ikasi atau kompilasi tertentu7. Prinsip dasar ini

dianut mengingat bah"a nilai utama yang merupakan tujuan utama

adalah kepastian hukum.Civil law terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum

pri$at. ukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang

mengatur kekuasaan dan "e"enang penguasanegara serta

hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. ukum pri$at

mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang

hubungan antar indi$idu dalam memenuhi kebutuhan hidup.!ejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang,

batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum pri$at itu

semakin sulit ditentukan. al ini disebabkan #aktor-#aktor berikut8a. 9erjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari

semakin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat. al ini

pada dasarnya memperlihatkan adanya unsur kepentingan

masyarakat yang perlu dilindungi dan dijaminb. !emakin banyaknya ikut campur negara di dalam bidang

kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan

perorangan.!istem ci$il la" memiliki tiga karakteristik8

%. 0danya kodi#ikasi.. akim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang

menjadi sistem hukum yang terutama. !istem civil law memberikan

kebebasan keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus

perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu.



:ang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh

parlemen, yaitu undang-undang.. !istem peradilan bersi#at inkuisitorial.

2arakteristik yang ketiga pada sistem civil law adalah apa yang

5a"rence <riedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial

dalam perdilan. Di dalam sistem itu hakim mempunyai peranan yang

besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim akti#

dalam menemukan #akta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut

<riedman di dalam ci$il la", hakim berusaha untuk mendapatkan

gambaran lengkap dari peristi"a. !item ini mengandalkanpro#esionalisme dan kejujuran hakim. !istem ini sebenarnya lebih

e#isien, lebih tidak berpihak (imparsial),dan lebih adil.B. Sistem Hukum C"mm"n La!

!umber hukum dalam sistem common la" ialah putusan-putusan

hakimpengadilan ( judicial decision). Melalui putusan-putusan hakim

yang me"ujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah

hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Disamping

keputusan-keputusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-

peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara

diakui, "alaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan

peraturan tertulisitu berasal dari putusan putusan dalam pengadilan.

!umber-sumber hukuk itu (putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan

administrasi negara) tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki

tertentu. !elain itu akim tidak hanya ber#ungsi menetapkan dan

mena#sirkan peran hukum saja, hakim juga berperan besar dalammembentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. akim mempunyai

"e"enang yang sangat luas untuk mena#sirkan peraturan hukum yang

berlaku. !elain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan

menjadi penerangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan

perkara-perkara yang sejenis.!istem common la" memiliki tiga karakteristik8

%. :urisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama



Menurut Philip !. James, terdapat dua alasan mengapa dianut

yurisprudensi, yaitu alasan psikologis dan alasan praktis. 0lasan

Psikologis adalah setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan

perkara, ia cenderung sependapat mencari alasan pembenar atas

putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada

sebelumnya daripada memikul tanggung ja"a sendiri. !edangkan

alasan praktisnya adalah bah"a diharapkan adanya peraturan putusan

seragam karena sering dikemukakan bah"a hukum harus mempunyai

kepastian daripada menonjolkan keadilan daripada kasus.

. Dianutnya Doktrin Stare Decisis!istem common law mengenal suatu doktrin yang dikenal dengan

nama The Doctrine of Procedent/ Stare Decisis atau di ndonesia

dikenal dengan doktrin Preseden. Doktrin ini menyatakan bah"a

dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan

putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim

lain atau putusan dirinya sendiri dari perkara sejenis sebelumnya

(preseden). Jika tidak sesuai lagi dengan perkembangan =aman,

hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai

keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense) yang dimilikinya.

Di nggris, dengan menerapkan doktrin ini, otoritas pengadilan bersi#at

hirarkis, yaitu pengadilan lebih rendah harus mengikuti putusan

pengadilan tinggi untuk kasus serupa.. 0danya adversary system

Dalam adversary system, keduabelahpihak yang bersengketa

yang masing-masing menggunakan pengacaranya berhadapan didepan seorang hakim. Masing-masing pihak menyusun strategi

sedemikian rupa dan mengemukakan sebanyak-banyaknya alat bukti

di depan pengadilan. 2edua belah pihak mengajukan sebanyak

mungkin saksi dan saling mendalami keterangan saksi yang diajukan

oleh masing-masing pihak.

Common law juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan

hukum pri$at. Pengertian hukum publik dalam common law hampir



sama dengan hukum publik pada civil law . Pengertian hukum pri$at

dalam common la" agak berbeda dari hukum pri$at civil law . Dalam

comon law , hukum pri$at lebih ditunjukkan kepda kaidah-kaidah

hukum tentang hak milik (law of property ), hukum tentang orang (law

of persons), hukum tentang perjanjian (law of contract), dan hukum

tantang mela"an hukum (law of torts)

Da$id dan*rierly (dalam soerjono soekanto%'&> 8 ) membuat

priodisasi common law ke dalamt ahapan sebagai berikut 8

%. Periode kedua membentang dari %>> sampai ke penggabungan

9udors (%?&@). Dari sistem %?&? sampai %&.. Dari tahun %& sampai sekarang.

C. Sistem Hukum IslamPengertian ukum slam (!yariAat slam) - ukum syaraB menurut

ulama ushul ialah doktrin (kitab) syariB yang bersangkutan dengan

perbuatan orang-orang mukalla# yang bersangkutan dengan perbuatan

orang-orang mukalla# secara perintah atau diperintahkan memilih atau

berupa ketetapan (taCrir). !edangkan menurut ulama #iCh hukum syara

ialah e#ek yang dikehendaki oleh kitab syariB dalam perbuatan seperti

"ajib, haram dan mubah.ukum slam adalah hukum kaum muslimin, artinya persekutuan

orang Mukmin dalam agama slam. a adalah hukum keagamaan oleh

karena ia terdiri dari aturan-aturan hidup yang diturunkan dari 2itab

!uci 05-E3B0+, 6ukum 05507, ia adalah hukum yang mengikat

pada indi$idu, yang berlaku bagi semua kaum Mukmin di mana saja

mereka itu berada.ukum slam ini terutama dibangun dari 6jmak7, artinya

pena#siran para Elama dalam abad 4 dan F. !ejak abad F ukum

slam secara teoritis tidak pernah berubah pada hakikatnya telah

membantu menyebabkan kemunduran +egara-negara yang tidak

memahami ajaran slam lebih mendalam, satu dan lain karena kurang

menyesuaikan diri dengan e$olusi ekonomi di dunia.



ukum slam tetap diterapkan di "ilayah-"ilayah yang sangat

luas 0#rika Etara dengan suatu tendensi penting penyebaran ke 0#rika

itam, 0sia (antara lain +egara 0rab, 9urki, ran, 0#ganistan, Pakistan,

ndonesia, dan sebagian <hilipina), yang me"akili lebih dari ' juta

orang. Dinegara-negara slam sedang berlangsung suatu

pertentangan antara kaum tradisional atau kaum <undamentalis yang

ingin mempertahankan kemurnian slam terhadap pengaruh-pengaruh

barat dan unsur-unsur lebih Moderat (yang serba permisi#) yang

berhasrat mengedepankan modernisasi antara lain dengan jalan

menerima unsur-unsur tatanan dan pandangan ukum *arat.D. Sistem Hukum A#at

ukum adat adalah hukum non statutair dimana sebagian besar

adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. ukum adat

memang tidak diberlakukan secara tertulis seperti halnya undang-

undang, namun keberadaab hukum adat sendiri memang diakui sebagi

suatu aturan yang berlaku didalam sebuah masyarakat tertentu dan

dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. ukum adat

ditemukan pertamakali oleh tiga orang yang berkebangsaan belanda

yang dikenal dengan trio penemu hukum adat yaitu8$. Penemu hukum adat yang pertama

alah Gilken datang di ndonesia sebagai pega"ai pangreh praja

belanda mula-mula di buru, kemudian di orontalo dan minahasa

barat, selanjutnya di sipirok dan mandailing. Di semua daerah itu ia

membukukan segala sesuatu yang dilihatnya, seperti tentang hak

hutan di buru, tentang hak tanah hakullah di sipirok. Pada "ilkenhukum adat itu merupakan suatu bahan mandiri, meskipun ia tetap

memelihara hubunganya dengan kebiasaan dan religi rakyat. 2arena

Gilken memberi tempat tersendiri kepada hukum adat itu, maka ia

tidak mencampur adukkan hukum agama dengan hukum penduduk

asli yang di sana-sini menunjukkan penyimpangan karena unsur-unsur

agama islam atau agama hindu.%. Penemu hukum adat yang kedua



alah 5ie#rinck menjalankan tugasnya di lapangan ukum sebagai

pega"ai Pangreh Praja *elanda di ndonesia .!eperti halnya dengan

Gilken,maka 5ie#rinck-pun memberi tempat tersendiri kepada ukum

0dat.+amun berbeda dengan Gilken,maka 5ie#rinck membatasi

penyelidikannya hanya pada satu lingkungan ukum 0dat,yaitu *ali

dan 5ombok. Pada tahun %'H tulisan-tulisan terpenting dari 5ie#rinck

di kumpulkan oleh $an 1arde di dalam sebuah himpunan 6*ali dan

5ombok7 dengan sub judul8 61!I3<91+7.

&. Penemu hukum adat yang ketigaalah !nouck urgronje seorang sarjana sastra yang menjadi

politkus. Pada tahun %&&?-%&&@ ia mengembara di tanah 0rab sebagai

mahasis"a,di Mekkah ia bertemu dengan orang ndonesia (0ceh dan

Ja"a) sehingga ia mengenal hukum adat.9ahun %&'% ia dikirim ke

ndonesia untuk mempelajari lembaga salam,selama di ndonesia ia

menulis beberapa buku8 tentang lembaga-lembaga kebudayaan di

!umatera bagian utara! "De #tjehers"! dan 6$et %ajoland 7. 2aryanya

itu mengagumkan dunia lmu, karena ia mengarangnya berdasarkan

percakapan belaka dengan orang-orang yang berada di pedalaman,

sedang daerah itu belum atau tidak di kunjunginya. 2arya utamanya

6De 0tjhers7 dan 6et ajoland7, terkonsentrasi pada satu lingkungan

hukum atau bagian dan tidak bersi#at perbandingan untuk seluruh

+usantara.E. Sistem Hukum S"sialist

!ocialist adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. 2ata sosialis ketika digunakan dalam hubungannya

dengan hukum mengandung banyak arti berbeda diantara para ahli

hukum. Pada dasarnya, kata 6sosialis7 menandakan #iloso#i dan

ideologi yang berdasarkan pada umumnya mengacu

kepemikiran6Marist-5eninist7.

deologi sosialis selalu dihubungkan dengan prinsip bah"a

keseluruhan hukum adalah instrumen dari kebijakan ekonomi dan



sosial, dan kebiasaan common la" dan ci$il la" menggambarkan

kapitalis, burjuis, imperialis, eksploitasi masyarakat, ekonomi dan

pemerintahan. 9eori Marist dibangun diatas dasar doktrin

6dialektikalhistorikal materialisme7 yang berpendapat bah"a

masyarakat bergerak menuju berbagai tingkatan dan #ase di dalam

menjalaninya itu merupakan e$olusi dan pembangunan. tu

kemungkinan dimulai tanpa sistem hukum, kemudian menjadi salah

satu kepemilikan buruh, diikuti dengan tingkat dari abad pertengahan,

sebelum bergerak menjadi kapitalisme, kemudian sosialisme sebelum

akhirnnya hukum bertambah buruk di dalam masyarakat tanpa kelas

tanpa kepentingan terhadap sistem hukum apapun karena semua

manusia akan saling membicarakan keadilan satu sama lain.

uigley menggambarkan (lebih baik mende#inisikan)86socialist la"

as the la" o# countries "hose go$ernments o##icially $ie" the country

as being either socialist or mo$ing #rom capitalism to socialism, and

"hich hold a communistic society as an ultimate goal7 yang artinya86hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahnya

secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak

dari kapitalisme ke sosialisme dan yang memegang teguh masyarakat

komunistik sebagai sebuah tujuan akhir7. Ihristine !ypno"ich, dalam

bukunya 69he !ocialist Ioncept o# 5a"7 mende#inisikan8 6socialism as

a society "here pri$ate propety in the #orm o# capital has been

eliminated and replaced by common o"nership o# the means o#

production thereby permitting a large measure o# eCuality and #raternity

in social relations7, yang artinya8 6sosialisme sebagai suatu masyarakat

dimana kepemilikan pribadi dalam bentuk modal telah dihapus dan

diganti dengan kepemilikan umum dimana berarti produksi oleh

karenanya dii=inkan dalam ukuran besar dari persamaan dan

persaudaraan di dalam hubungan kemasyarakatan7. 9eori Marist-

5eninist mengagung-agungkan kedudukan istime"a ekonomi dalam



hubungan kemasyarakatan, dengan mengambil kekuatan mengikat

dari politik dan hukum. Dalam istilah internasional, teori Marist-

5eninist berarti pengasingan dari dunia *arat, kadang-kadang

meninggalkannya dengan interaksi yang selekti# dengan pihak

komunis asing.

ukum, ketika digunakan oleh pemimpin !o$iet oleh

karenanya telah menjadi alat belaka dalam merencanakan dan

mengelola ekonomi dan struktur sosial dari negara. ukum adalah

bagian sederhana dari ideologi super struktur yang mengontrol

kenyataan material dari produksi; dimana ditetapkan dan dide#inisikan

dalam kata dari #ungsi politik. 2elompok negara-negara yang telah

menerima socialist la" dapat dibagi ke dalam dua kategori utama8

a) Jurisdiksi sosialis kuno, seperti Polandia, *ulgaria, ungaria,

I=echoslo$akia, 3umania, 0lbania, 3epbulik 3akyat Ihina,

3epublik 3akyat 4ietnam, 3epublik 3akyat Demokratik 2orea,

Mongolia (merupakan sistem hukum nasionalnya yang tertua di

dalam kelompok ini) dan 2uba;b) !istem ukum !osialis yang terbaru atau yang kemudian

berkembang, seperti 3epublik Demokratic 2amboja, 5aos,

Mo=ambiCue, 0ngola, !omalia, 5ibya, 1thiopia, uiena dan

uyana. Partai 2omunis adalah badan yang benar-benar

memerintah dan merencanakan pada sistem hukum sosialis. !ekali

itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, merekamengkomunikasikan rencana mereka ke seluruh lembaga negara

dan kebijakan ini akan diikuti legislati#, eksekuti# dan yudisial.



BAB III

PENUTUP

A. 'esim(ulan!etiap system mengandung beberapa asas yang menjadi

pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bah"a suatu

system tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan

demikian, si#at system itu menyeluruh dan terstruktur yangkeseluruhan komponen- komponennya bekerja sama dalam hubungan

#ungsional. Jadi, hukum adalah suatu sistem. 0rtinya, suatu susunan

atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhanya terdiri dari

bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.B. SARAN

Pahami dan patuhilah semua hukum dengan baik agar kehidupan

kita pun dapat berjalan dengan baik.

makalah sistem perbandingan hukum dan peradilan

Documents