paper akpem

7/23/2019 Paper Akpem

1/52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menyusun Sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan padapemerintah daerahdiatur

dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri.

Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam

menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah,

gubernur/bupati/alikota mengacu pula pada pemda dan ketentuan peraturan

perundang!undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka meu"udkan

konsolidasi #iskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami

perubahan mendasar dengan ditetapkannya $$ %o.&' tahun '(() tentang Pemerintah

*aerah dan $$ %o.&& tahun '(() tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah *aerah. Kedua $ndang!$ndang tersebut telah memberikan

keenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Keenangan dimaksud

diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah,

tu"uan dan target pengguanaan anggaran. Pertumbuhan pembangunan baik itu

pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan in#rastruktur merupakan target dari

adanya APB% itu sendiri. +leh karena itu men"adi tugas Pemerintah untuk

menentukan kebi"aksanaan di bidang anggaran belan"a agar stabilitas pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi tetap dapat di pertahankan tanpa adanya bantuan dari luar

negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan

total surplus-.

Pada Perbendaharaan %egara di ndonesia dilaksanakan berdasarkan $ndang!$ndang

%omor 0ahun '(() tentang Perbendaharaan %egara. $ndang!$ndang %omor

0ahun '(() memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggung"aaban

AKUNTANSI PEMERINTAHAN |FITRI AYU WULANDARI 1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Pemerintah_daerahhttp://www.wikiapbn.org/artikel/Pemerintah_daerahhttp://www.wikiapbn.org/artikel/Pemerintah_daerah


2/52


3/52

2.1.1 Def"n"#" $an Ruang L"ngku% Pengel&laan euangan Daera'

Menurut Peraturan Pemerintah 5epublik ndonesia %omor 36 0ahun '((3, tentang

Pengelolaan Keuangan *aerah dalam ketentuan umumnya menyatakan baha

keuangan daerah adalah semua hak dan kea"iban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebi"akan keuangan daerah

senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya

perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan $ndang!$ndang

*asar 1)3 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut $ndang!$ndang %omor 2 0ahun '((&, pada rancangan undang!undang

atau Peraturan *aerah tentang 7aporan Keuangan Pemerintah Pusat/*aerah

disertakan atau dilampirkan in#ormasi tambahan mengenai kiner"a instansi

pemarintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan Anggaran

sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan in#ormasi tentang

kiner"a ini adalah rele4an dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah

yang ditetapkan dengan mengidenti#ikasikan secara "elas keluaran outputs- dan

setiap kegiatan dari hasil outcome- dari setiap program untuk keperluan tersebut,

perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kiner"a instansi pemerintah yang terintegrasi

dengan sistim perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistim akuntansi

pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang

termuat dalam nstruksi Presiden %omor 2 0ahun 111 tentang Akuntabilitas Kiner"a

nstansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kiner"a yang

terpadu. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri *alam

%egeri %omor '1 0ahun '((' yang sekarang berubah men"adi Permendagri %omor &

0ahun '((8 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung"aaban dan Pengaasan

Keuangan *aerah Serta 0ata 9ara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belan"a *aerah

APB*- adalah semua hak dan ke"iban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kea"iban daerah, dalam

kerangka anggaran pendapatan dan belan"a daerah.

2.1.2 Tujuan Pengel&la'an euangan Daera'



4/52

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu

sendiri dengan prinsip!prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut *e4as,dkk,

162:'21!'6(- adalah sebagai berikut :

0anggung "aab accountability-

Pemerintah daerah harus mempertanggung "aabkan keuangannya kepada lembaga

atau orang yang berkepentingan yang sah. 7embaga atau orang itu termaksud

pemerintah pusat, *P5*, kepala daerah dan masyarakat umum.

Mampu memenuhi kea"iban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelolah sedemikian rupa sehingga mampu

melunasi semu kea"iban atau ikatan keuangan baik "angka pendek, "angka pan"ang

maupun pin"aman "angkapan"ang yang telah ditentukan.

Ke"u"uran

;al!hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dearah pada prinsipnya harus

diserakan kepada pegaai yang betul!betul "u"ur dan dapat dipercaya.

;asil guna e##ecti4eness- dan daya guna e##iciency-

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tu"uan

pemerintah daerah dengan biaya yang serendah!rendahnya dan dalam aktu yang

secepat!cepatnya.

Pengendalian

Para aparat pengelolah keuangan daerah, *P5* dan petugas pengaasan harus

melakukan pengendalian agar semua tu"uan tersebut dapat tercapai.

2.1.3 A(a#)a(a# Pengel&laan euangan Daera'

*alam pengelolaan keuangan daerah, maka pelaku pengelolaan keuangan daerah

harus taat pada ( sepuluh- a


5/52

pihak eksekuti# Pemerintah *aerah-. ?adi pemaham tentang pelaku pengelola

keuangan daerah harus diartikan sebagai pe"abat pada lingkungan eksekuti#

pemerintah daerah-, maka dalam Peraturan Pemerintah %omor 36 tahun '((3 tentang

pengelolaan keuangan daerah disebutkan ada beberapa pelaku yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah yaitu :

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan *aerah yang karena

"abatannya mempunyai keenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan daerah.

Pe"abat Pengelola Keuangan *aerah yang selan"utnya disingkat PPK* adalah kepala

satuan ker"a pengelola keuangan daerah yang selan"utnya disebut dengan. Kepala

SKPK* yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APB* dan bertindak

sebagai bendahara umum daerah. Pe"abat tersebut pada Pemerintah *aerah diemban

oleh Kepala Bagian Keuangan pada sekretariat *aerah Kabupaten ?eneponto.

Bendahara $mum *aerah yang selan"utnya disingkat B$* adalah PPK* yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pe"abat pemegang keenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan #ungsi SKP* yang dipimpinnya. ?adi yang

dimaksud disini adalah: Kepala *inas/Badan, para 9amat serta para Kepala Kantor.

Pengguna Barang adalah pe"abat pemegang keenangan penggunaan barang milik

daerah. Pe"abat pengguna barang sama dengan pe"abat pengguna anggaran yaitu

Kepala *inas/Badan, para 9amat serta para Kepala Kantor.

Kuasa Bendahara $mum *aerah yang selan"utnya disingkat Kuasa B$* adalah

pe"abat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas B$*. Pe"abat

dimaksud adalah orang!orang di lingkungan bagian keuangan yang ditun"uk oleh

Bendahara $mum *aerah melalui penetapan dengan Keputusan Bupati.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pe"abat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian keenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan

#ungsi SKP*. Pe"abat Penatausahaan Keuangan SKP* yang selan"utnya disingkat PPK!SKP*

adalah pe"abat yang melaksanakan #ungsi tata usaha keuangan pada SKP*.

Pe"abat Pelaksana 0eknis Kegiatan yang selan"utnya disingkat PP0K adalah pe"abat

pada unit ker"a SKP* yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pe"abat #ungsional yang ditun"uk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung"aabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APB* pada SKP*.



6/52

Bendahara Pengeluaran adalah pe"abat #ungsional yang ditun"uk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung"aabkan uang

untuk keperluan belan"a daerah dalam rangka pelaksanaan APB* pada SKP*.

2.1.+ Pelak#anaan euangan Daera'Pelaksanaan keuangan daerah dimulai pada saat APB* ditetapkan oleh Bupati

men"adi Peraturan *aerah dan di"abarkan dalam Peraturan Bupati. PPK* paling lama

& tiga- hari ker"a setelah peraturan daerah tentang APB* ditetapkan, memberitahukan

kepada semua kepala SKP* agar menyusun rancangan *okumen Pelaksanaan

Anggaran *PA- SKP*. 5ancangan *PA!SKP*, merinci sasaran yang hendak

dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran

tersebut, dan rencana penarikan dana tiap!tiap SKP* serta pendapatan yang

diperkirakan.

Kepala SKP* menyerahkan rancangan *PA!SKP*. *PA!SKP* digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKP* selaku pengguna anggaran/pengguna

barang. Kepala SKP* berdasarkan rancangan *PA!SKP* menyusun rancangan

anggaran kas SKP*. 5ancangan anggaran kas SKP* disampaikan kepada PPK*

selaku B$* bersamaan dengan rancangan *PA!SKP*. Berdasarkan anggaran Kas

SKP*, PPK* selaku B$* menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengaturketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran!pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam *PA!SKP* yang telah

disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Setelah anggaran kas ditetapkan, Semua pelaksanaan APB* berupa mengusahakan

pendapatan dan melakukan pembiayaan kegiatan dapat dilaksanakan. Semuapendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Setiap

pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap SKP* yang

memungut pendapatan daerah a"ib mengintensi#kan pemungutan pendapatan yang

men"adi eenang dan tanggung "aabnya. SKP* dilarang melakukan pungutan

selain dari yang ditetapkan dalamperaturan daerah.

Setiap pengeluaran belan"a atas beban APB* harus didukung dengan bukti yang

lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pe"abat yang



7/52

berenang dan bertanggung "aab atas kebenaran material yang timbul dari

penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB* tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APB* ditetapkan dan

ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tidak termasuk untuk belan"a

yang bersi#at mengikat dan belan"a yang bersi#at a"ib yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati.

2.1., Un$ang)Un$ang Pelak#anaan euangan Daera'

Menurut Mahmudi dalam @orum *osen Akuntansi Sektor Publik '((8:'&-

menyatakan baha per"alanan re#ormasi mana"emen keuangan daerah, dilihat dari

aspek historis, dapat dibagi dalam tiga #ase, yaitu =ra sebelum otonomi daerah, =ra

transisi otonomi, era pascatransisi>. =ra pra!otonomi daerah merupakan pelaksanaan

otonomi ala +rde Baru mulai tahun 123 sampai 111. =ra transisi ekonomi adalah

masa antara tahun 111 hingga '((), dan era pascatransisi adalah masa setelah

diberlakukannya $ndang!$ndang %omor 2 tahun '((& tentang Keuangan %egara,

$ndang!$ndang %omor tahun '((), $ndang!undang %omor 3 tahun '((),

$ndang!undang %omor &' dan && 0ahun '(().

Pada era re#ormasi, dalam mana"emen keuangan daerah terdapat re#ormasi

pelaksanaan seiring dengan adanyaotonomi daerah. Adapun peraturan pelaksanaannya

menurut ;alim '((:&- telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada

$ndang!$ndang %omor '' tahun 111 yang sekarang sekarang berubah men"adi

$ndang!$ndang %omor &' tahun '(() tentang Pemerintah *aerah dan $ndang!

$ndang %omor '3 tahun 111 yang sekarang berubah men"adi $ndang!$ndang

%omor && tahun'(() tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah

*aerah, adalah sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah %omor () 0ahun '((( tentang *ana Perimbangan

Peraturan Pemerintah %omor (3 0ahun '((( tentang Pengolahan dan

Pertanggung"aaban Keuangan *aerah

Peraturan Pemerintah %omor (2 0ahun '((( tentang Pin"aman *aerah

Peraturan Pemerintah %omor (6 0ahun '((( tentang 0ata 9ara Pertanggung"aaban

Kepala *aerah

Surat Mentri *alam %egeri dan +tonomi *aerah tanggal 2 %o4ember '((( %omor

1(&/'&3/S? tentang Pedoman $mum Penyusunan dan Pelaksanaan APB* 0ahun

Anggaran '(( Berdasarkan peraturan!peraturan tersebut, karakteristik mana"emen

keuangan daerah pada era re#ormasi antara lain :a. Pengertian daerah adalah propinsi dan kota atau kabupaten



8/52

b. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainya.

Pemerintah daerah ini adalah badan eksekuti#, sedangkan badan legislati#

didaerah adalah *P5*.

c. Perhitungan APB* men"adi satu dengan pertanggung"aaban kepala daerah

Pasal 3 PP %omor (6 tahun '(((-

d. Bentuk laporan pertanggung"aabanakhir tahun anggaran terdiri atas :

-. 7aporan perhitungan APB*

'-. %ota perhitungan APB*

&-. 7aporan aliran kas

2.2 ANGGARAN PEMERINTAHAN

2.2.1 &n#e% Anggaran %e-er"nta'anMenurut @reeman '((&- angaaran merupakan proses yang dilakukan oleh

organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada

kebutuhan!kebutuhan yang tidak terbatas. *alam ruang lingkup akuntansi, anggaran

berada dalam lingkup akuntansi mana"emen. Beberapa #ungsi anggaran dalam

mana"emen organisasi sektor public adalah:

. Anggaran sebagai alat perencanaan

'. Anggaran sebagai alat pengendalian

&. Anggaran sebagai alat politik

). Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi3. Anggaran sebagai penilai kiner"a

8. Anggaran sebagai alat moti4asi

Siklus anggran pemerintah dalam proses penyusunannya:

. Penyusunan Anggaran

0ahap penyusunan anggaran adalah tahapan aal dari peroses penganggaran.

Pada tahap ini, anggaran disusun oleh pihak eksekuti# yang nantinya akan

melaksakan anggaran tersebut. Grano# '((- mengatakan baha sebelumanggaran mulai disusun perlu diidenti#ikasi dan dikumpulkan terlebih dahulu

gambaran umum kebi"akan dan in#ormasi penting lainnnya dalam pemerinthan.

0ahapan ini diperinci men"adi ' bagian, yaitu:

a. 7angkah aal preliminary steps-, dan

b. Penyusunan rencana anggaran preparing the budget- oleh unit!unit ker"a

yang ada.

'. 0ahap 5ati#ikasi Anggaran

0ahap berikutnya, adalah budget rati#ication. 0ahap ini merupakan tahap yang

melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekuti#



9/52

kepala daerah- dituntut tidak hanya memiliki managerial skill> namun "uga

harus mempunyai political skill>, salesmanship>, dan coalition building> yang

memadai, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dan eksekuti# sangat penting

dalam tahap ini.

&. 0ahap Pelaksanaan Anggaran Budget mplementation-

Setelah anggaran disetu"ui oleh legislati#, tahap berikutnya adalah pelaksanaan

anggaran. *alam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh mana"er

keuangan publik adalah dimilikinya sistem in#ormasi- akuntansi dan sistem

pengendalian mana"emen. Mana"er keuangan publik dalam hal ini bertanggung

"aab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk

perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat

diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem

akuntansi yang digunakan hendaknya "uga mendukung pengendalian anggaran.

). 0ahap Pelaporan dan =4aluasi Anggaran

0ahap terakhir penganggaran dari proses penganggaran adalah menyangkut

masalah pelaporan dan audit atas anggaran yang telah di laksanakan. Pada tahap

ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan diperbandingkan secara periodic

dengan anggaran yang telah disetu"ui sebelumnya.

System perencanaan anggaran public berkembang sesuai dengan perkembangan

mana"emen sector public dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat.

Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan

penyususnan anggaran sector public yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu:

a. Anggaran tradisional atau anggaran kon4ensional.

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara

berkembang deasa ini. 0erdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism,

dan

struktur dan susunan anggaran yang bersi#at line!item.

9iri lain melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:

cenderung sentralitis

bersi#at spesi#ikasi

tahunan dan

menggunakan prinsip anggaran bruto.



10/52

Kelemahan anggaran tradisional, antara lain:

;ubungan yang tidak memadai terputus- antara anggaran tahunan dengan

rencana pembangunan "angka pan"ang. Sehingga tidak memungkinkan

men"aga kesinambungan pembangunan yang si#atnya multiyears.' 7ebih berorientasi pada input daripada output.

& Adanya #ragmentasi antara anggaran rutin dan anggaran modal/in4estasi.

) Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan in#ormasi yang tidak

memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.

3 Persetu"uan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme

pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan

re4isi anggaran dan manipulasi anggaran.>

8 Aliran in#ormasi sistem in#ormasi #inansial- yang tidak memadai yang

men"adi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidenti#ikasi masalah dan

tindakan.

b. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan %e Public

Management

Se"ak pertengahan tahun 16(!an telah ter"adi perubahan mana"emen sektor

publik yang cukup drastis dari sistem mana"emen tradisional yang terkesan kaku,

birorkratis ,dan hierarkis men"adi model mena"emen sektor publik yang #leksibel

dan lebih mengakomodasi pasar perubahan tersebut telah merubah peran

pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Paradigma baru yang muncul dalam mene"emen sektor publik tersebut adalah

pendekatan %e Public Management.

%e Public Management ber#okus pada mana"emen sektor publik yang

beroroentasi pada kiner"a, bukan berorientasi kebi"akan penggunaan paradigm.

%e Public. Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi

pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan e#isiensi, pemangkasan

biaya, dan kompetisi tender.

Beberapa pendekatan penyusunan anggaran pemerintah lainnya yaitu:

Anggaran kiner"a

Pendekatan kiner"a disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat

dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak

adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kiner"a dalam



11/52


12/52


13/52

0!Account

Sisi penerimaan dan pengeluaran dipisahkan ke dalam kolom yang berbeda

' Mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis

& 0idak menun"ukan dengan "elas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah

pusat dan pemda.) Pin"aman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan

pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin

!account

Sisi penerimaan dan pengeluaran tidak dipisahkan

' Menerapkan anggaran de#isit/surplus

& Menun"ukan dengan "elas "umlah anggaran yang dikelola oleh Pemda.

) Pembiyaan luar negeri dan cicilannya dianggap sebagai pembiayaan anggaran

2.2.3 Anggaran Pen$a%atan $an Belanja Daera' APBD/

Anggaran Pendapatan *an Belan"a *aerah APB*- merupakan rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetu"ui bersama oleh pemerintah

daerah dan *P5*, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang men"adi keenangan daerah didanai dari dan atas beban APB*.

Anggaran belan"a daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kea"iban pemerintah

daerah sebagaimana ditetapkann dalam peraturan perundang!undangan.

Struktur APB*

Pendapatan daerah

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

kelompok, "enis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah

dikelompokkan atas:

Pendapatan asli daerah, seperti pa"ak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dll.

*ana perimbangan, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus

7ain!lain pendapatan daerah yang sah, seperti hibah dari pemerintah/pemda

lain, badan/lembaga.organisasi sasta dalam negeri dll

' Belan"a daerah



14/52

*alam rangka memudahkan penilaian kea"aran biaya suatu program atau

kegiatan, maka belan"a terdiri dari atas ' dua- kelompok, yaitu:

Belan"a tidak langsung, terdiri dari: Belan"a pegaai ga"i dan tun"angan-,

Belan"a bunga, Belan"a subsidi, Belan"a hibah, Belan"a bantuan sosial,

Belan"a bagi hasil, Bantuan keuangan, Belan"a tidak terduga,

Belan"a langsung, yakni: Belan"a pegaai honorarium/upah-, Belan"a

barang dan "asa, dan Belan"a modal.

& Surplus/*e#isit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belan"a daerah

mengakibatkan ter"adinya surplus atau de#isit APB*. Surplus anggaran ter"adi

apabila anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belan"a. *alam hal APB*

diperkirakan surplus, maka penggunaanya diutamakan untuk pembayaran pokok

utang, penyertaan modal in4estasi- daerah, pemberian pin"aman kepada

pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belan"a peningkatan

"aminan sosial.

) Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup de#isit

atau untuk meman#aatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, kelompok, "enis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

2.2.* Pre# %en0u#unan APBD

Penyusunan APB* 0ahun Anggaran harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

APB* disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah

' APB* harus disusunsecara tepat aktu sesuai tahapan dan "adal

& Penyusunan APB* dilakukan secara transparan,dimana memudahkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses in#ormasi seluas!uasnya

tentang APB*) Penyusunan APB* harus melibatkan partisipasi masyarakat

3 APB* harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

8 Substansi APB* dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penyusunan APB* berpedoman pada 5encana Ker"a Pemerintahan *aerah 5KP*-

dalam rangka meu"udkann pelayanan kepada masyarakat demi tercapai tu"uan

negara. 0erdapat beberapa subproses dalam penyusunan APB*, yaitu:

5encana Ker"a Pemerintahan *aerah



15/52

Penyusunan APB* berpedoman kepada 5encana Ker"a Pemerintah *aerah.

Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APB* adalah penyusunan

5encana Ker"a Pemerintah *aerah 5KP*-. Pemerintah daerah menyusun 5KP*

yang merupakan pen"abaran dari 5encana Pembangunan ?angka Menengah

*aerah 5P?M*- dengan menggunakan bahan dari 5en"a SKP* untuk "angka

aktu satu- tahun yang mengacu kepada 5encana Ker"a Pemerintah Pusat.

Secara khusus, kea"iban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar

pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang!

undangan.5KP* disusun untuk men"amin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengaasan.Penyusunan 5KP*

diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaranberkenaan.5KP* ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

' Kebi"akan $mum APB*

Setelah 5encana Ker"a Pemerintah *aerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu

menyusun Kebi"akan $mum APB* K$A- serta Prioritas dan Pla#on Anggaran

Sementara PPAS- yang men"adi acuan bagi Satuan Ker"a Perangkat *aerah

SKP*- dalam menyusun 5encana Ker"a dan Anggaran 5KA- SKP*. Pedoman

penyusunan APB* yang ditetapkan Menteri *alam %egeri tersebut memuat

antara lain:

a pokok!pokok kebi"akan yang memuat sinkronisasi kebi"akan pemerintah

dengan pemerintah daerah

b prinsip dan kebi"akan penyusunan APB* tahun anggaran berkenaan

c teknis penyusunan APB*

5ancangan K$A memuat target pencapaian kiner"a yang terukur dari program!

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan

pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi

belan"a daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi

yang mendasarinya.

& Prioritas dan Pla#on Anggaran Sementara

Selan"utnya berdasarkan K$A yang telah disepakati, pemerintah daerah

menyusun rancangan Prioritas dan Pla#on Anggaran Sementara PPAS-.

5ancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :



16/52


17/52

dirinci sampai dengan rincian ob"ek pendapatan, belan"a, dan pembiayaan serta

prakiraan ma"u untuk tahun berikutnya. 5KA!SKP* "uga memuat in#ormasi

tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi ker"a

yang akan dicapai dari program dan kegiatan. 5KA!SKP* yang telah disusun

oleh SKP* disampaikan kepada PPK* untuk dibahas lebih lan"ut oleh 0AP*.

8 Penyampaian dan Pembahasan 5ancangan Peraturan *aerah tentang APB*

Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan.

Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APB* untuk

mendapatkan persetu"uan bersama, disesuaikan dengan tata tertib *P5* masing!

masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut berpedoman

pada K$A, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan

*P5*. *alam hal *P5* memerlukan tambahan pen"elasan terkait dengan

pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta 5KA!SKP*

berkenaan kepada kepala daerah.

2 =4aluasi 5ancangan Peraturan *aerah tentang APB* dan 5ancangan Peraturan

Kepala *aerah tentang Pen"abaran APB*

5ancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APB* yang telah disetu"ui

bersama *P5* dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang pen"abaran

APB* sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama & tiga- hari ker"a disampaikan

terlebih dahulu kepada Gubernur untuk die4aluasi. Penyampaian rancangan

disertai dengan:

a Persetu"uan bersama antara pemerintah daerah dan *P5* terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APB*

b K$A dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan *P5*

c 5isalah sidang "alannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APB*, dan

d %ota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota

keuangan pada sidang *P5*.

;asil e4aluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada

Bupati/Walikota paling lama 3 lima betas- hari ker"a terhitung se"ak diterimanya

rancangan dimaksud. Apabila Gubernur menyatakan hasil e4aluasi atas rancangan

peraturan daerah tentang APB* dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang

pen"abaran APB* sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan



18/52


19/52


20/52


21/52


22/52


23/52

ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk

belan"a yang bersi#at mengikat dan belan"a yang bersi#at a"ib.

Pembayaran atas beban APB* dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan

*ana SP*-, atau dokumen pelaksanaan anggaran SKP* *PA!SKP*-, atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SP*. Khusus untuk biaya pegaai diatur

baha ga"i pegaai negeri sipil daerah dibebankan dalam APB*. Pemerintah

daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegaai negeri sipil

daerah berdasarkan pertimbangan yang obyekti# dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetu"uan *P5* sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang!undangan. *alam pelaksanaan pembayaran yang

terhutang pa"ak, bendahara pengeluaran sebagai a"ib Pungut Pa"ak PenghasilanPP;- dan pa"ak lainnya, a"ib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pa"ak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank

lain yang ditetapkan menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam

"angka aktu sesuai ketentuan perundang!undangan.

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APB* dilakukan berdasarkan SPM yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selan"utnya

pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP'* oleh kuasa B$*. Karena itu,

kuasa B$* berkea"iban untuk:

a Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran

b Mengu"i kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB* yang tercantum

dalam perintah pembayaran

c Mengu"i ketersediaan dana yang bersangkutan

d Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah dan

e Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

$ntuk kelancaran pelaksanaan tugas SKP*, kepada pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara

pengeluaran. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang

persediaan yang dikelolanya setelah:

a Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran



24/52

b Mengu"i kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran dan

c Mengu"i ketersediaan dana yang bersangkutan. Bendahara pengeluaran a"ib

menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

apabila kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana

tidak terpenuhi. Bendahara pengeluaran a"ib melakukan hal tersebut karena

dia bertanggung "aab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Kepala daerah dapat memberikan i


25/52


26/52


27/52

Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung"aaban keuangan

negara, termasuk in4estasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam

APB% dan APB*. *alam $ndang!undang %o. 0ahun '(() tentang perbendaharaan

negara telah men"elaskan mengenai beberapa pihak yang ditun"uk sebagai pe"abat

perbendaharaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat di daerah.

. Menteri/Pimpinan 7embaga

Menteri/pimpinan lembaga merupakan pengguna anggaran/ barang bagi kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya, antara lain memiliki keenangansebagai berikut:

a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

b. Menyusun kuasa penggunaan anggaran

c. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belan"a

e. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang

#. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pengu"ian dan perintahpembayaran

g. Menggunakan barang milik negara

h. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara

i. Mengaasi pelaksaan anggaran

". Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga

yang dipimpinnya

'. Gubernur/Bupati/Walikota

0ermasuk pe"abat perbendaharaan negara adalah gubernur/bupati/alikota selaku

kepala pemerintahan daerah, yang memiliki keenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan kebi"akan tentang pelaksanaan APB*

b. Menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan, dan/

bendahara pengeluaran

c. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah

d. Menetapka pe"abat yang bertugas untuk melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah

e. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah

#. Menetapkan pe"abat yang bertugas melakukan pengu"ian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran

&. Kepala Satuan Ker"a Parangkat daerah

Kepala satuan ker"a perangkat daerah adalah pengguana anggaran / barang bagi satuan

ker"a perangkat daerah yang dipimpinnya. *alam melaksanakan tugasya selaku

pe"abat pengguna anggaran/barang satuan ker"a perangkat daerah yang dipimpinnya

berenang:

a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belan"a

c. Melakukan pengu"ian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran



28/52


29/52


30/52


31/52

*igunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKP* dalam

tahu anggaran yang direncanakan.

b. *PA SKP* '.

*igunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belan"a tidak langsung SKP*

dalam tahun anggaran yang direncanakan.c. *PA!SKP* '.'.

*igunakan untuk merencanakan belan"a langsung dari setiap kegiatan yang

diprogramkan.

d. *PA!SKP* '.'

Merupakan #ormulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan yang dikutip

dari setiap #ormulir *PA!SKP* '.'..

e. *PA!SKP* &.

*igunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran

yang direncanakan.#.*PA!SKP* &.'

*igunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran

yang direncanakan.

g. 5ingkasan *PA!SKP*

Merupakan kompilasi dari seluruh *PA!SKP*.

'. Penyusunan Anggaran Kas

*ilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran!pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercamtum

dalam *PA!SKP* yang telah disahkan. *alam proses penatausahaan, anggaran kas

mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. 5ancangan

Anggaran Kas SKP* dibuat arsip oleh PPK*, sedangkan 5ancangan Anggaran Kas

Pemerintah *aerah digunakan dalam proses pembuatan penyediaan dana.

&. Surat Penyediaan *ana

Surat Penyediaan *ana dibuat oleh B$* dalam rangka mana"emen kas daerah.

Mana"emen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur "umlah penyediaan danakas bagi setiap SKP*, artinya B$* harus mampu memperkirakan kemampuan

keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKP*.

). Surat Permintaan Pembayaran

Berdasarkan SP* atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SP*, Bendahara

Pengeluaran menga"ukan SPP kepada pengguna anggara atau kuasa pengguna

anggaran melalui pe"abat Penatausahaan Keuangan SKP*. SPP dia"ukan dengan SP*

sebagai dasar "umlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKP*. SPP memiliki )

"enis, yaitu:



32/52


33/52


34/52


35/52

praktik akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan tersebut pada butir '-

yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari badan pengatur

standar dari A, tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh public.

2.+.2 Stan$ar Interna#"&nal Akuntan#" Sekt&r Pul"k

Saat ini, banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sector public yang

talah mengimplementasikan akuntansi dalam system keuangan. Akan tetapi, praktik

akuntansi dilakukan oleh entitas!entitas tersebut memiliki banyak perbedaan,

khususnya dalam proses pelaporan keuangan. Berdasarkan #enomena tersebut,

#ederasi Akuntan nternasional international @ederation o# Accountants! @A9-

membentuk sebuah komite khsusus yang bertugas menyusun standar akuntansi sektor

publik. Komite tersebut diberi nama Public Sector 9ommittee> dan bertugas

menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sector public yang berlaku secara

internasional, yang kemudian disebut Standar nternasional Akuntansi Sektor Publik

International Public Sektor Accounting Standards- PSAS-. *alam pelaksanaannya,

komite tersebut tidak hanya menyusun standar tetapi "uga membuat program

sistematis yang mendorong aplikasi PSAS oleh entitas!entitas publik di seluruh

dunia.

*engan mengadopsi PSAS, diharapkan terdapat peningkatan yang signi#ikan dalam

kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik. PSAS meliputi serangkaian

standar yang dikembangkan untuk basis akrual, namun "uga terdapat suatu bagian

PSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas. *alam hal ini, PSAS

diadopsi oleh organisasi sector public yang sedang dalam proses perubahan dari basis

kas ke basis akrual. ?ika demikian, maka organisasi sector public yang telahmemutuskan untuk memutuskan untuk mengadopsi basis akrual menurut PSAS harus

mengikuti ketentuan aktu mengenai masa transisi dari basis kas ke basis akrual yang

diatur oleh PSAS.

Pada akhirnya, cakupan yang diatur dalam PSAS meliputi seluruh organisasi sector

public, termasuk lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah regional

pro4insi-, pemda, maupun komponen!komponen ker"anya.

2.+.3 Stan$ar Akuntan#" Pe-er"nta'



36/52

$ntuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan,

akuntansi dan audit dipemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemda di

5epublik ndonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah SAP- yang

kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP.

Sebelum $$ tentang Keuangan %egara ditetapkan, menteri keangan 5 telah

menetapkan Keputusan Menteri Keuangan %omor &(6/KMK.('/'((' 0anggal &

"uni '((' tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan *aerah KSAP-.

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan %omor

&21/KMK.'/'(() 0anggal 8 Agustus '((). Komite ini beker"a dengan melibatkan

banyak unsure yang secara #ormal dinyatakan terdiri atas n#orm *epartemen

Keuangan, *epatemen *alam %egri, dan n#orm A. KSAP bertugas mempersiapkanpenyusunan konsep 5ancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip!

prinsip akuntansi yang a"ib diterpkan dalam menyusun dan menya"ikan laporan

keuangan pemerintah pusat ataui pemda.

KSAP terdiri atas Komite Konsultati# dan Komite Ker"a. Komite konsultati# bertugas

member konsultasi atau pendapat dalam rangka perumusan konsep 5ancangan

Peratuan Pemerintah 0entang SAP. Komite ker"a bertugas mempersiapkan,

merumuskan, dan menyusun konsep 5ancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP,

dan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok ker"a. *alam

pelaksanaan tugas sehari!hari, KSAP melaporakan kegiatannya secara berkala kepada

Menteri Keuangan. KSAP bertanggung "aab kepada Presiden melalui Menteri

Keuangan. Berikut adalah proses penyusunan SAP :

a. denti#ikasi topic

b. Konsultasi topic kepada Komite Pengarah.

c. Pembentukan kelompok ker"a.

d. 5iset terbatas oleh kelompok ker"a.

e. *ra# aal dari kelompok ker"a.#. Pembahasan dra# aal oleh Komite Ker"a.

g. Pengambilan keputusan oleh Komite Ker"a.

h. Pelaporan kepada Komite Pengarah dan persetu"uan ats dra# publikasikan.

i. Peluncuran *ra# Publikasikan.

". *engar pendapat public dan dengar pendapat terbatas.

k. Pembahasan tanggapan dan masukan atas *ra# Publikasikan dari dengar pandapat.

l. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

m. Pembahasan tanggapan BPK.

n. @inalisasi standar.

o. Pemberlakuan standar.

p. Sosialisasi aal standar.



37/52


38/52

9iri utama struktur pemerintahan pelayanan yang diberikan

- Bentuk umum pemerintahan dan pelayanan yang diberikan

'- System Pemerintahan otonomi dan trans#er pendapatan antar pemerintah

&- Adanya pengaruh proses politik

)- ;ubungan antar pembayaran pa"ak dengan pelayanan pemerintah

9iri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian

- Anggaran sebagai pernyataan public, target #iscal, dan alat pengendalian

'- n4estasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan

&- Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tu"uan pengendalian

2. =ntitas Pelaporan dan Penggunaan 7aporan Keuangan

=ntitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang!undangan a"ib

menyampaikan laporan pertanggung"aaban berupa laporan keuangan, yang terdiri

atas

a. Pemerintah pusat.

b. Pemda

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

d. +rganisasi lainnya, "ika menurut peraturan perundang!undangan satuan

organisasi dimaksud a"ib menya"ikan laporan keuangan.

Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah

a. Masyarakat.

b. Para akil rakyat, lembaga pengaas, dan lembaga pemeriksa.

c. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, in4estasi, dan pin"aman

d. Pemerintah.

3. Peranan dan 0u"uan 7aporan Keuangan

Peranan 7aporan Keuangan

7aporan keuangan disusun menyediakan in#ormasi yang rele4an mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan selama satu

periode pelaporan. 7aporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan, belan"a, trans#er,dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menge4aluasi e#ekti4itas dan e#isiensi

suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang!undangan.

0u"uan 7aporan Keuangan



39/52


40/52

g. Peraturan perundang!undangan lainnya yang mengatur keuangan pusat dan

daerah.

,. Asumsi *asar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkunga pemerintah adalah anggapan

yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi

dapat diterapkan, yang terdiiri atas

a. Asumsi Kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun ekuntansi, berarti

baha setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri akan

mempunyai kea"iban untuk menya"ikan lapIoran keuangan sehingga tidak

ter"adi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

7aporan keuangan disusun dengan asumsi baha entitas pelaporan akan

berlan"ut keberadaanya. *engan demikian, pemerintah diasumsikan tidak

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelporan dalam "angka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

7aporan keuangan entitas pelaporan harus menya"ikan setiap kegiatan yang

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. ;al ini diperlukan agar

memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

. Karakteristik Kualitati# n#ormasi Keuangan

7aporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut

a. 5ele4an

7aporan keuangan dikatakan rele4an apabila in#ormasi yang termuat di

dalamnya harus dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka menge4aluasi peristia masa lalu atau masa kini. Selain itu, suatu

in#ormasi dapat dikatakan rele4an "ika disa"ikan tepat aktu dan lengkap.

b. Andal

n#ormasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menya"ikan setiap #akta secara "u"ur, serta dapat di4eri#ikasi.

c. *apat dibandingkan

n#ormasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna "ika dapat

dibandingka dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.



41/52

d. *apat dipahami

n#ormasi yang disa"ikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikandengan

batas pemahaman para pengguna.

. Prinsip Akuntansi

*elapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintah

a. Basis akuntansi

b. Prinsip nilai historis

c. Prinsip realisasi

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk #ormal

e. Prinsip periodisitas

#. Prinsip konsistensig. Prinsip pengungkapan lengkap

h. Prinsip penya"ian a"ar

4. Kendala n#ormasi yang 5ele4an dan Andal

Kendala in#ormasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak

memungkinkan teru"udnya kondisi yang ideal dalam meu"udkan in#ormasi

akuntansi dan laporan keuangan yang rele4an yang adal akibat keterbatasan atau

karena alasan!alasan kepraktisan. ;al!hal tersebut adalah:

a. Materialitas

n#ormasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalahan dalam mencatat in#ormasi tersebut dapat memengaruhi keputusan

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan biaya dan man#aat

Man#aat yang dihasilkan in#ormasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya .

oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya meny"ikan

segala in#ormasi yang man#aatnya lebih kecil dibandingkan dengan biayapenyusunannya.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitati#

Keseimbangan antar karakteristik kualitati# diperlukan untuk mencapai suatu

keseimbangan yang tepat diantara berbagai tu"uan normati4e yang diharapkan

dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

2.+.+ Strateg" Pen0u#unan Stan$ar $" Negara Berke-ang



42/52

%egara!negar berkembang relati4e menghadapi permasalah yang lebih kompleks

dalam proses penetapan sumber yang e#ekti#, misalnya permasalah dibidang ekonomi,

social, politik, ataupun institusional.

*alam proses penetapan standar di %egara!negara berkembang, secara garis besar,

ada empat pendekatan atau startegi yang digunakan, yaitu

. Pendekatan =4olusioner

Pendekatan e4olusioner perbuatan standar di suatu %egara dimana %egara tersebut

mengembangkan standar sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar.

;ambatan yang mungkin yang muncul dalam aplikasi pembuatan satndar dengan

menggunakan pendekatan ini adalah keharusan mitra!mitra asing untuk

menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh %egara

berkembang tersebut.

'. Pendekatan 0rans#er 0eknologi

Pengembangan melalui trans#er teknologi akuntansi dapat dicapai melalui akti4itas

kantor akuntan internasional, perusahaan!perusahaan multinasional, para akademisi

yang berpraktik di %egara berkembang, atau melalui berbagai per"an"ian

internasional dan kesepakatan ker"a sama yang meminta dilakukannya pertukaran

in#ormasi dan teknologi.

&. Penggunaan Standar Akuntansi nternasional

Penggunaan Standar Akuntansi nternasional, artinya %egara!negara berkembang

dapat bergabung dengan nternational Accounting Standar Board ASB- atau

badan international lainnya untuk kemudian menerapkan ketentuan!ketentuan

mereka keseluruhan. Beberapa moti# pelaksanaan strategi ini adalah:

a. Mempekecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi.

b. 0erlibat dalam harmonisasi internasional.

c. Mem#asilitasi pertumbuhan in4estasi asing yang mungkin dibutuhkan.

d. Memungkinkan pro#esi untuk meniru standar pro#essional internasional.

e. Melegitimasi status sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas

internasional.

). Strategi Situasional

Strategi situasional .adalah pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan

atas analisis dari prinsip!prinsip dan praktik!praktik akuntansi di %egara!negara

ma"u terhadap latarbelakang lingkungan yang mendasarinya. Pada dasarnya,

strategi ini meminta dilakukannnya pertimbangan terhadap #actor!#aktor diagnostic

yang menentukan perkembangan akuntansi di %egara!negara berkembang. @actor!



43/52


44/52

a. 7aporan 5ealisasi Anggaran

7aporan 5ealisasi Anggaran 75A- mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah

pusat/daerah yang menun"ukkan ketaatan terhadap APB%/APB* dengan menya"ikan

ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. 75A menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

75A menya"ikan sekurang!kurangnya unsur!unsur sebagai berikut:

a- Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan 5ekening Kas $mum %egara/*aerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang men"adi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b- Belan"a

Belan"a adalah semua pengeluaran dari 5ekening Kas $mum %egara/*aerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c- 0rans#er

0rans#er adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporandari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d- Surplus/de#isit

Surplus/de#isit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belan"a selama

satu periode pelaporan.

e- Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun!tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup de#isit atau meman#aatkan surplus anggaran.

#- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Si7PA/SiKPA- adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APB%/APB* selama

satu periode pelaporan.



45/52

Unsur-unsur dari LRA dapat digambar dalam tabel di bawah ini:

a. Pendapatan 5p DDD

b. Belan"a 5p DDD

c. 0rans#er 5p DDDd. Surpus *e#isit- J a bLc-- 5p DDD

e. Pembiayaan %eto- 5p DDD

#. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran J d #- 5p DDD

Akuntansi 75A ini lebih detail diatur dalam PSAP %omor (' tentang 7aporan

5ealisasi Anggaran.

b. %eraca

%eraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas akuntansi mengenai aset, kea"iban, dan modal pada tanggal tertentu. $nsur!

unsur neraca menurut PSAS minimum terdiri atas: aset tetap, aset tak beru"ud, aset

keuangan, in4estasi yang dicatat menggunakan metode euitas, persediaan, piutang,

dari transaksi pertukaran, pro4ision, utang "angka pan"ang, hak minioritas, dan

aset/ekuitas bersih.

%eraca untuk akuntansi pemerintahan indonesia disa"ikan menggunakan basis akrual.

*alam menya"ikan neraca, entitas pelaporan mengklasi#ikasikan unsur!unsur neraca

men"adi aset, kea"iban, dan ekuitas dana. Aset disa"ikan dalam aset lancar dan non

lancar, kea"iban diklasi#ikasikan men"adi utang "angka pendek dan utang "angka

pan"ang, sedangkan ekiutas dana diklasi#ikasikan men"adi ekuitas dana lancar, ekuitas

dana in4estasi, dan ekuitas dana cadangan.

c. 7aporan Arus Kas

7aporan Arus Kas 7AK- adalah laporan yang menya"ikan in#ormasi mengenai

sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,

dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

diklasi#ikasikan berdasarkan akti4itas operasi, in4estasi aset nonkeuangan,

pembiayaan, dan nonanggaran. Penya"ian 7AK dan pengungkapan yang berhubungan

dengan arus kas diatur dalam PSAP %omor (& tentang 7aporan Arus Kas.



46/52


47/52

& setiap kebi"akan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan

keuangan.

$ntuk menentukan apakah suatu kebi"akan akuntansi perlu diungkapkan,

mana"emen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat

membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan

keuangan. Kebi"akan!kebi"akan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk

disa"ikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal!hal sebagai berikut:

a- Pengakuan pendapatan

b- Pengakuan belan"a

c- Prinsip!prinsip penyusunan laporan konsolidasian

d- n4estasi

e- Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset beru"ud dan tidak beru"ud

#- Kontrak!kontrak konstruksi

g- Kebi"akan kapitalisasi pengeluaran

h- Kemitraan dengan #ihak ketiga

i- Biaya penelitian dan pengembangan

"- Persediaan, baik yang untuk di"ual maupun untuk dipakai sendiri

k- *ana cadangan

l- Pen"abaran mata uang asing dan lindung nilai.

Suatu entitas pelaporan "uga dapat mengungkapkan hal!hal berikut ini

apabila belum diin#ormasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta "urisdiksi dimana entitas tersebut

beroperasi

' pen"elasan mengenai si#at operasi entitas dan kegiatan pokoknya& ketentuan perundang!undangan yang men"adi landasan kegiatan operasionalnya.

2.,.2 Pela%&ran euangan $an "nerja euangan

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat

' Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

& 7aporan kiner"a



48/52

) 7aporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dana dekontrasi/tugas pembantuan

2.,.3 Menganal"#"# la%&ran keuangan %a$a %e-er"nta'a %u#at ta'un 2612

Berdasarkan Pasal '& $ndang!$ndang *asar 1)3,$ndang!$ndang $$- %omor 2

0ahun '((& tentang Keuangan %egara, dan $$ %omor '' 0ahun '( tentang

Anggaran Pendapatan dan Belan"a %egara 0ahun Anggaran '(' sebagaimana telah

diubah dengan $$ %omor ) 0ahun '(', Pemerintah menyusun laporan

pertanggung"aaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan"a %egara

APB%- 0ahun Anggaran 0A- '(' dalam bentuk laporan keuangan. 7aporan

keuangan tersebut terdiri dari 7aporan 5ealisasi APB%, %eraca, 7aporan Arus Kas.

7KPP 0ahun '(' ini telah disusun dan disa"ikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah%omor 2 0ahun '(( tentang Standar Akuntansi Pemerintahan SAP- 7ampiran

PSAP Berbasis Kas Menu"u Akrual-. 7KPP 0ahun '(' ini disusun berdasarkan

konsolidasian 7aporan Keuangan Kementerian %egara/7embaga 7KK7- dan

7aporan Keuangan Bendahara $mum %egara 7KB$%-.

LAP5RAN EUANGAN PEMERINTAH PUSAT

75A- 7AP+5A% 5=A7SAS A%GGA5A% PA*A 7KPP 0A;$% '('

7aporan 5ealisasi APB% menggambarkan perbandingan antara APB%!P 0A '('

dengan realisasinya, yang mencakup unsur!unsur pendapatan, belan"a, dan

pembiayaan selama periode ?anuari '(' ! & *esember '('.

5ealisasi Pendapatan %egara dan ;ibah pada 0A '(' adalah sebesar 5p.&&6,

triliun atau 16,3' persen dari APB%!P. Sementara itu, realisasi Belan"a %egara

pada 0A '(' adalah sebesar 5p.)1,) triliun atau 18,&& persen dari APB%!P.

?umlah realisasi Belan"a %egara tersebut terdiri dari realisasi Belan"a Pemerintah

Pusat sebesar 5p.((,38 triliun atau 1),)1 persen dari APB%!P, dan realisasi

0rans#er ke*aerah sebesar 5p)6(,83 triliun atau ((,&1 persen dari APB%!P.

Selain itu, pada 0A '(' terdapat Suspen Belan"a sebesar 5p'(8,1 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan %egara, ;ibah, dan realisasi Belan"a %egara,

ter"adi *e#isit Anggaran 0A '(' sebesar 5p3&,&( triliun. 5ealisasi Pembiayaan

%eto 0A '(' adalah sebesar 5p23,8 triliun atau 1',) persen dari APB%!P,



49/52


50/52


51/52


52/52

peraturan Pemerintah %o ') 0ahun '((3, mempunyai kerangka konseptual

beberapa pernyataan yang seluruhya harus dipahami secara komprehensi#.

8.7aporan keuangan pemerintah terdapat berbagai macam unsur, baik laporan

keuangan komersil maupun laporan keuangan sektor public. Menurut PP ')

0ahun '((3 laporan keuangan pemerintah memuat unsur!unsur sebagai berikut:

asset, kea"iban, ekuitas, pendapatan, belan"a, pembiayaan, dan laporan arus kas.

*A@0A5 P$S0AKA

%ordiaan, *eddi, dkk.'('. Akuntansi Pemerintahan. ?akarta:Salemba =mpat

#ile:///*:/AkuntansiN'(Pemerintahan/bahan/PerbendaharaanN'(%egaraN'(O

N'(Wikiapbn.html

http://.budidarma.com/'(//pelaksanaan!penatausahaan!pelaporan!dan.html

http://.perbendaharaan.go.id/ne/pilihJhalQidJ)(

http://maybeandmaybe.blogspot.com/'('/()/anggaran!pendapatan!belan"a!negara!

apbn.html

http://merrytrianiii.blogspot.com/'(&/(&/sumber!daya!manusia!pegelola!keuangan.html

http://helpdeskapk.ikiapbn.org/artikel/laporan!keuangan!pemerintah!pusat/
http://www.budidarma.com/2011/11/pelaksanaan-penatausahaan-pelaporan-dan.htmlhttp://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=hal&id=40http://maybeandmaybe.blogspot.com/2012/04/anggaran-pendapatan-belanja-negara-apbn.htmlhttp://maybeandmaybe.blogspot.com/2012/04/anggaran-pendapatan-belanja-negara-apbn.htmlhttp://merrytrianiii.blogspot.com/2013/03/sumber-daya-manusia-pegelola-keuangan.htmlhttp://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/http://www.budidarma.com/2011/11/pelaksanaan-penatausahaan-pelaporan-dan.htmlhttp://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=hal&id=40http://maybeandmaybe.blogspot.com/2012/04/anggaran-pendapatan-belanja-negara-apbn.htmlhttp://maybeandmaybe.blogspot.com/2012/04/anggaran-pendapatan-belanja-negara-apbn.htmlhttp://merrytrianiii.blogspot.com/2013/03/sumber-daya-manusia-pegelola-keuangan.htmlhttp://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/

paper akpem

Documents