perkembangan hukum pertanahan di indonesia

7/25/2019 Perkembangan Hukum Pertanahan Di Indonesia

1/21

1

Oleh : Nurintan Rismauli Marpaung, S.E., M.H.Oleh : Nurintan Rismauli Marpaung, S.E., M.H.Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKN !akarta IIIKepala Seksi Hukum dan Informasi KPKN !akarta III


2/21

2

Kata agraria berasal dari kataagrarius, ager (Latin), agros

(Yunani) berarti tanah pertanian. Dalam arti sempit, agraria berartitanah pertanian (dipertentangkandengan tanahpemukiman/perkotaan). Dalam artiyang lebih sempit, masalah agraria

diartikan sebagai masalahpembagian/distribusi tanah.


3/21

3

Dalam arti luas, agrariaberarti sesuatu yang

berkaitan dengan tanah.Dalam arti ini hukum agrariasama dengan hukum tanah.

Dalam UU! pengertianagraria (hukum agraria)meliputi bumi, air, danruang angkasa termasukkekayaan alam yangtekandung di dalamnya(asal "" ayat (") UUD #$%&

'o. asal UU!).


4/21

Sebelum Tahun 1870Masa VOC (Vernigde Oost Indische Compagnie)ahun #*+ #-$$

idak mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah,keuali pa'ak hasil dan ker'a rodi.

Kebi'aksanaan politik pertanian 01 2

1. Contingenten, petani harus menyerahkan sebagian hasilpertaniannya kepada penguasa tanpa dibayar.

2. Verplichte leveranten, ke3a'iban menyerahkan seluruh hasilpanen dengan pembayaran yang harganya sudahditetapkan seara sepihak oleh penguasa.

3. Roerendiensten, atau ker'a rodi dikenakan kepada rakyatyang tidak mempunyai tanah pertanian.

4


5/21

Sebelum Tahun

1870....Masa Pemerintahan Gubernur HermanWillem Daenles (1800!1811)4engubah struktur penguasaan dan pemilikan

tanah melalui pen'ualan tanah.

4en'ual tanah5tanah rakyat 6ndonesia kepadaorang5orang 1ina, !rab maupun bangsa 7elandasendiri yang disebut tanah artikelir.

Tanah Parti"elir yaitu tanah eigendomyang

mempunyai si9at dan orak istime3a karenapemiliknya diberi hak kenegaraan atau pertuananseperti 2

5


6/21

Sebelum Tahun

1870....#. :ak mengangkat/ mengesahkan kepemilikan sertamemberhentikan kepala kampung/desa.. :ak menuntut ker'a paksa (rodi) atau memungut uang

pengganti ker'a paksa dari penduduk;

". :ak mengadakan pungutan5pungutan, berupa uang /

hasil pertanian dari penduduk;%. :ak mendirikan pasar5pasar;

&. :ak memungut biaya pemakaian 'alan danpenyebrangan;

*. :ak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali

memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, seharidalam seminggu untuk men'aga rumah atau gudang5gudangnya dan sebagainya.

6


7/21

Sebelum Tahun 1870...Masa Pemerintahan Gubernur Th#mas

Stam$#r %a&es (1811!181')


8/21

Sebelum Tahun 1870...Masa Pemerintahan Gubernur #hanes an

en *#s+h (18,0)

Kebi'akan sistem anam aksa (Cultuur Stelsel).

etani dipaksa untuk menanam suatu 'enis

tanaman tertentu kemudian hasilnya diserahkankepada kolonial tanpa imbalan apapun.

=akyat yang tidak punya tanah pertanian 3a'ibbeker'a selama seperlima bagian dari masa

ker'anya atau ** hari setahun.

4odal s3asta dalam pertanian dibatasi. :anyaboleh menye3a lahan kosong.

8


9/21

Tahun 1870 ! 1-/(hu"um tanah aministrati$

*elana)Agrarische Wet(W)ermulaan :ukum !graria barat, diundangkan

dalam -+5&&

4enambahkan & ayat pada asal * == yangkemudian men'adi asal 6< yang melarang?ubernur @enderal men'ual tanah.

4embuka kesempatan perusahaan asing dibidang pertanian untuk berinAestasi di 6ndonesiadi atas tanah :ak Br9aht selama -& tahun.

4engakhiri Cultuur Stelsel, serta memberi rakyathak tanah baru (Agrarische eigendom) sertadilindungi hak5haknya.

9


10/21

Tahun 1870 ! 1-/(hu"um tanah aministrati$*elana)Agrarische Besluit (*)Ketentuan lebih lan'ut untuk pelaksanaanAgrarische Wet(!C)

!7 terdiri dari tiga bab 2 asal #5- tentang hakatas tanah; asal >5>b tentang pelepasan tanah;asal #$5+ tentang peraturan ampuran.

7erlaku untuk @a3a dan 4adura. anah yang tidakdapat dibuktikan sebagai hak eigendomnya olehpihak lain men'adi domein negara (milik) negara(domein verklaring)

10


11/21

Tahun 1870 ! 1-/(hu"um tanah aministrati$*elana)Dengan adanya domein Aerklaring, tanah :indi

7elanda terbagi men'adi Vrijlands omein(tanahnegara bebas) dan !nvrijlands omein(tanah negaratidak bebas).

ungsi domein verklaring "#.landasan hukum pemerintah kolonial untukmemberikan tanah dengan hak5hak barat sepertiyang diatur dalam KU:erdata, misalnya hakeigendom, hak opstal, dan hak er9aht.

.keperluan pembuktian pemilikan, yaitu apabilanegara berperkara, maka negara tidak pelumembuktikan hak eigendomnya atas tanah, tetapipihak lainlah yang 3a'ib membuktikan haknya.

11


12/21

Tahun 1870 ! 1-/(hu"um tanah aministrati$*elana)Erfacht Ordonantie, pemberian hak er9aht kepada parapengusaha diatur dalam ordonansi yang terbagi dalam ordonansi

untuk daerah @a3a 4adura, luar @a3a 4adura, dan daerah5daerahs3apra'a luar @a3a

Agrarische Eigendom, bertu'uan untuk memberikan kepada orang5

orang 6ndonesia/ pribumi hak yang kuat atas sebidang tanah.


13/21

Tahun 1-/!1-'0

ada tahun #$% ter'adi periode kaau di bidangpemerintahan, peman9aatan dan penguasaan tidak tertib,

enderung membela kepentingan @epang.

ahun #$&% tentang 2enyelesaian soal emakaian anah erkebunan oleh =akyat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah 6ndonesia untukmenyesuaikan :ukum !graria kolonial dengan keadaan dan

kebutuhan setelah 6ndonesia merdeka , yaitu 2

#. 4enggunakan kebi'aksanaan dan pena9siran baru sesuai 'i3aanasila. Dalam konsep Domein erklaring, negara tidak lagisebagai pemilik tanah, melainkan sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat 6ndonesia yang hanya menguasaitanah.

13


14/21

Tahun 1-/!1-'0. enghapusan hak5hak konAersi.


15/21

Se5arah 6ahirna 33P#.anitia !graria Yogyakarta

Dibentuk dengan enetapan residen Eomor 2 #* ahun #$%>

tanggal # 4ei #$%>7erkedudukan di Yogyakarta diketuai oleh


16/21

Se5arah 6ahirna 33P. anitia !graria @akarta

Keppres Eomor "* ahun #$ tanggal #$ 4aret #$membubarkan anitia !graria Yogyakarta sekaligusmembentuk anitia !graria @akarta yang berkedudukan di@akarta.


17/21

Se5arah 6ahirna 33P") ertanian rakyat hanya dimiliki oleh 3arga negara 6ndonesia

dan tidak dibedakan antara 3arga negara asli dan bukan

asli. 7adan hukum tidak dapat menger'akan tanah rakyat;%) 7angunan hukum untuk pertanian rakyat ialah hak milik, hak

usaha, hak se3a, dan hak pakai;

&) engaturan hak ulayat sesuai dengan pokok5pokok dasarnegara dengan suatu undang5undang.

". anitia =anangan


18/21

Se5arah 6ahirna 33Panitia ini berhasil menyusun naskah =anangan Undang5

undang okok !graria pada tanggal # @anuari #$&- yang

pada berisi 2

#)dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat, yangharus ditundukkan pada kepentingan umum (negara);

)!sas domein diganti dengan hak kekuasaan negara atasdasar ketentuan asal "> ayat (") UUD< #$&+;

")Dualisme hukum agraria dihapuskan.


19/21

Se5arah 6ahirna 33P

&):ak milik hanya boleh dipunyai oleh 3arga negara 6ndonesiayang tidak diadakan pembedaan antara 3arga negara asli dantidak asli. 7adan5badan hukum pada asasnya tidak bolehmempunyai hak milik atas tanah;

*)erlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas

tanah yang boleh men'adi milik seseorang atau badan hukum;-)anah pertanian pada asasnya perlu diker'akan dan diushakan

sendiri oleh pemiliknya;

>)erlu diadakan penda9taran tanah dan perenanaanpenggunaan tanah.

7erdasarkan Keputusan residen Eomor 2 $- ahun #$&> tanggal* 4ei #$&> anitia Eegara Urusan !graria (anitia


20/21

Se5arah 6ahirna 33P%. anitia =anangan


21/21

Se5arah 6ahirna 33P&. =anangan

perkembangan hukum pertanahan di indonesia

Documents