Bab 3. Perundang-undangan Nasional1. Pengertian negara menurut Plato adalah keinginan dan kebutuhan manusia yang beragam dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya itu.2. Menurut Van Vollenhoven, negara menganut paham catur praja:a. Fungsi perundang-undangan.b. Fungsi kehakiman.c. Fungsi pemerintahan.d. Fungsi keamanan.3. Pemerintah membuat peraturan, undang-undang, dan hukum untuk menciptakan terttib penyelenggaraan negara.4. Cara pengambilan keputusan dalam suatu negara:a. Secara demokratis, rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.b. Secara referendum, pengambilan pendapat rakyat secara langsung tentang perubahan atau pengesahan UU.c. Secara pemilihan umum, memilih wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat.5. Pengambilan keputusan secara demokratis sikenal dengan sebutan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.6. Cara demokrasi dibedakan menjadi demokrasi liberal atau konstitusional dan demokrasi rakyat.7. Dalam pemilihan umum digunakan asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil).8. Sistem pemilu bisa dilakukan secara proposional (perwakilan berimbang) dan sistem distrik (daerah bagian pemilihan).9. Patokan perilaku yang yang sah dan diterima secara umum oleh suatu kelompok masyarakat tertentu disebut norma sosial.10. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu akibat tindakannya terhadap orang lain.11. Norma yang berlaku dalam masyarakat:a. Norma agama atau religi adalah serangkaian norma yang bersumber dari Tuhan yang diyakini oleh umat beragama melalui ajaran-ajaran agama.b. Norma kesopanan atau adat adalah serangkaian norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.c. Norma kesusilaan atau moral adalah serangkaian norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan.d. Norma hukum adalah serangkaian peraturan yang dibuat masyarakat secara resmi yang bersifat memaksa.12. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib, teratur, dan aman.13. Perundang-undangan menurut Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi adalah kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Contoh:a. Peraturan pemerintah.b. Keputusan menteri.c. Ketetapan MPR.14. Tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2011:a. UUD 1945.b. Ketetapan MPR.c. UU/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang.d. Peraturan pemerintah.e. Peraturan presiden.f. Peraturan daerah provinsi.g. Peraturan daerah kabupaten/ kota.15. Hukum dasar NKRI adalah UUD 1945 yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia.16. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang enempati urutan tertinggi dalam peraturan peundang-undangan di Indonesia.17. Ketetapan MPR adalah putusan MPR sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.18. Putusan majelis dibedakan menjadi:a. Ketetapan majelis.b. Keputusan majelis.c. Putusan tentang UUD dan perubahannya.19. Ketetapan MPR adalah putusan mejelis yang:a. Berisi arah kebijakan penyelenggaraan negara.b. Berisi rekomendasi majelis kepada presiden dan lembaga tinggi negara tertentu lainnya mengenai pelaksanaan putusan majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam disang tahunan berikutnya.c. Mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam majelis.d. Menggunakan nomor putusan majelis.20. Keputusan MPR adalah putusan majelis yang:a. Berisi aturan/ ketentuan intern majelis.b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis.c. Menggunakan nomor putusan majelis.21. Putusan tentang UUD dan perubahannya adalah putusan majelis yang:a. Mempunyai kekuatan hukum sebagai UUD.b. Tidak menggunakan nomor putusan majelis.22. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR adalah UU.23. UU yang dibentuk berdasarkaan UUD dan untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD disebut UU organik.24. UU:a. Berisi aturan yang lebih terperinci.b. Ditetapkan oleh DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat.25. Perpu adalah peraturan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa atau darurat.26. Ketentuan mengenai PP dalam UUD 1945 pasal 22:a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.b. Peraturan pemetintah harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang yang berikut.c. Jika tidak mendapat persetujuan maka HARUS DICABUT.27. Contoh perpu yang telah disahkan:a. Perpu No.1 Thn.1999 tentang pengadilan HAM.b. Perpu No. 3 Thn. 2000 tentang perubahan atas UU No.11 Thn. 1998 tentang perubahan berlakunya UU No. 25 Thn.1997 tentang ketenagakerjaan.c. Perpu No.1 thn. 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang sudah ditetapkan menjadi UU No.15 Thn.2003.28. Menurut UUD 1945 pasal 5 ayat 2, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

29. Syarat dikeluarkannya PP:a. PP hanya bisa dibuat sesuai dengan UU induknya.b. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.c. PP tidak dapat memperluas atau mengurangi cakupan UU induknya.30. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan keuasaan pemerintahan.31. Peraturan presiden berisi:a. Materi yang diperintahkan oleh UU.b. Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.c. Materi untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan.32. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.33. Peraturan daerah kabupaten/ kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRP kabupaten/ kota dengan persetujuan bupati/ walikota.34. Pentingnya peraturan perundang-undangan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3:a. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.b. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum.35. Kepatuhan hukum bermakna:a. Paham dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.b. Mempertahankan tertib hukum yang ada.c. Menegakkan kepastian hukum positif.36. Soejono soekanto berpendapat bahwa kepatuhan hukum berdasarkan:a. Mengenal bahwa tertera peraturan-peraturan hukum.b. Memahami isi peraturan-peraturan hukum.c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.d. Pola perilaku menurut hukum.37. Proses penyusunan UUD 1945 mulai dibentuk rancangan UUD oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI.38. UUd 1945 pasal 3 ayat 1 berisi MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.39. Perubahan UUD berlabndaskan pada UUD 1945 pasal 37:a. Usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.b. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD , diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.c. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen dita,bah satu anggota dari seluruh anggota MPR.e. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.40. Amandemen UUD dilakukan sebanyak 4 kali:a. Amandemen 1, sidang umum MPR 19 Oktober 1999.b. Amandemen 2, sidang tahunan MPR 18 Agustus 2000.c. Amandemen 3, sidang tahunan MPR 10 November 2001.d. Amandemen 4, sidang tahunan MPR 10 Agustus 2002.

41. Penyusunan ketetapan MPR:a. Tingkat 1. Pembahasan oleh Badan ekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan Putusan Majelis sebagai bahan pokok pembicaraan. Terdiri dari rancangan ketetapan dan rancangan keputusan.b. Tingkat 2. Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi.c. Tingkat 3. Pembahasan oleh komite/ panitia ad hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan merupakan Rancangan Putusan Majelis.d. Tingkat 4. Pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar lampiran dari pimpinan komisi/ panitia Ad hoc majelis dan kata terakhir dari fraksi.42. Jenis putusan MPR yang lain adalah keputusan majelis dan putusan perubahan UUD.43. Proses penyusunan UU:a. Penyiapan. Rancangan UU dapat berasal dari pemerintah atau DPR. RUU yang masuk dibahas DPR.b. Persetujuan. Pembahasan yang ada di DPR untuk ditetapkan menjadi UU.c. Pengesahan. UU yang sudah ditetapkan oleh DPR disahkan oleh presiden dan diundangkan oleh menteri sekretaris negara atas nama presiden.44. Kekuasaan membentuk UU atau kekuasaan legislatif ada pada DPR sesuai dengan UUD 1945 pasal 20 ayat 1.45. Anggota DPR mempunyai hak:a. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan RUU.b. Hak amandemen yaitu hak untuk mengadakan perubahan dalam suatu RUU yang biasanya diajukan oleh pemerintah/ presiden.46. Pengaturan UU dalam UUD 9145 pasal 20 adalah:a. DPR memegang kekuasaan membentuk UU.b. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.c. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam sidang DPR.d. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.e. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama, jika tidak disahkan presiden dalam waktu 30 hari setelah disetujui, maka RUU sah menjadi UU dan wajib diundangkan.47. Dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu UU, proses pembahasan DPR melalui tahap:a. Tahap 1: Rapat Paripurna. Memberi keterangan atau penjelasan mengenai UU kepada anggota DPR.b. Tahap 2: Rapat Paripurna. Apabila RUU berasal dari pemerintah maka diadakan: Pemandangan umum setiap fraksi terhadap RUU. Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum. Apabila RUU berasal dari pemerintah maka diadakan: Tanggapan dari pemerintah beserta penjelasan komisi, gabungan komis, atau panitia khusus. Jawaban pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas nama DPR, terhadap tanggapan pemerintah.c. Tahap 3: Rapat Komisi/ Rapat Gabungan Komisi/ Rapat panitia Khusus. Semua RUU dibahas secara keseluruhan dari pembukaan, pasal, hingga akhir. Pembicaraan dilakukan DPR bersama pemerintah atau DPR saja.d. Tahap 4: Rapat Paripurna. Laporan hasil pembicaraan tahap 3. Penyampaian pendapat akhir fraksi jika perlu disertai catatan penting pendirian fraksi. Pengambilan keputusan. Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas.48. UU yang sudah diambil putusan oleh DPR kemudian disahkan oleh presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara untuk diundangkan.49. Penyusunan perpu dilakukan melalui proses:a. Proses 1. Menteri atau lembaga pemerintahan terkait memberitahukan tentang kondisi darurat kepada Sekretariat Negara yang selanjutnya dilaporkan kepada presiden. Presiden minta dibuatkan rancangan perpu kepada Sekretariat Negara. Setelah selesai, presiden menetapkan perpu tersebut.b. Proses 2. Presiden atas inisiatif sendiri merasa perlu membuat perpu. Sekretariat Negara diperintahkan untuk menyusun rancangan perpu. Perpu ditetapkan oleh rpesiden. Perpu diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran negara oleh menteri sekretaris negara.50. Perpu sifatnya sementara dan secepat mungkin harus meminta persetujuan DPR.51. PP adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah UU.52. Pengatura n tentang PP terdapat dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 2 yaitu presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.53. Tahap penyusunan PP:a. Persiapan rancangan PP.b. Penetapan dan pengundangan. Rancangan PP yang sudah disetujui dikirim ke Sekretaris Negara untuk ditetapkan dan ditanda tangani oleh presiden.54. Perpres diatur dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yaitu presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.55. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah.56. Menurut UU No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda bersama dengan gubernur, bupati/ walikota.57. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 58. Pihak yang terlibat dalam penyusunan perundang-undangan:a. Anggota MPR terlibat dala pembentukan putusan MPR yaitu: Putusan mengenai ketetapan majelis. Keputusan majelis. Putusan mengenai perubahan UUD.b. Anggota DPR terlibat dalam pembentukan UU persetujuan atas perpu untuk dijadikan UU dan pembentukan putusan MPR.c. Presiden terlibat dalam pembentukan UU, perpu, PP, dan perpres.d. Para menteri terlibat dalam pembentukan peraturan-peraturan menteri dan keputusan menteri.e. Anggota DPRD terlibat dalam pembentukan perda.f. Kepala daerah terlibat dalam pembentukan perda dan keputusan kepala daerah.g. Para pejabat pemerintahan seperti direktur jenderal, kepala badan nonkementrian, pimpinan POLRI, TNI terlibat dalam pembentukan surat keputusan direktur jenderal, surat keputusan kepala POLRI, surat keputusan panglima TNI, dll.h. Pimpinan lembaga seperti universitas, sekolah, kantor, dan dinas terlibat dalam pembentukan peraturan yang berlaku dalam institusi masing-masing.

59. Cara masyarakat memberikan masukan dalam perumusan perauran perundang-undangan adalah:a. Mengadakan tatap muka dengan pejabat pemerintah.b. Dialog dengan wakil rakyat.c. Membuat pernyataan pers.d. Menuliskan surat pembaca.e. Mengirimkan surat pengaduan ke kotak pos.60. Tujuan negara dalam alinea keempat UUD 1945:a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.b. Memajukan kesejahteraan umum.c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.61. Contoh ketaatan terhadap perundang-undangan:a. Menaati ketertiban berlalu lintas.b. Menggunakan hak pilih dengan benar pada saat pemilu.c. Membayar pajak.d. Melaksanakan dan menaati hukum.e. Ikut melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.62. Kekuatan yang membuat UU berlaku:a. Kekuatan yuridis, jika persyaratan formal terbentuknya UU telah terpenuhi: UU tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dibentuk oleh lebaga pembentuk yang sah. Melalui proses penyusunan yang benar dan sesuai aturan.b. Kekuatan sosiologis, jika peraturan diterima oleh masyarakat sebagai hukum.c. Kekuatasn filosofis, jika isi peraturan atau kaidah hukum UU sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.63. Jika peraturan perundang-undangan tidak mampu memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat maka rakyat dapat mempengaruhi dengan cara:a. Menyatakan tidak setuju/ menolak peraturan perundang-undangan.b. Memberi saran dan masukan untuk perbaikan.c. Menyatakan keberatan.64. Cara masyarakat untuk mempengaruhi peraturan perundang-undangan:a. Membuat pernyataan pers.b. Mengadakan unjuk rasa.c. Membuat surat keberatan.d. Mengadakan tatap muka dan dialog.65. Hak uji materiil adalah kewenangan lembaga yang berhak menguji sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan.66. Lembaga yang berhak melakukan uji materiil adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.67. Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang tidak wajar dan ilegal untuk memperkaya diri atau orang terdekat dengan menyalahgunakan kekuasaan publik.68. Unsur dalam tindak pidana korupsi:a. Perbuatan melawan hukum.b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau saran.c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.d. Merugikan keuangan negara/ perekonomian negara.

69. Jenis tindak pidana korupsi:a. Memberi/ menerima hadiah (penyuapan).b. Penggelapan dalam jabatan.c. Pemerasan dalam jabatan.d. Ikut serta dalam pengadaan barang.70. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi:a. Konsentrasi kekuasaan pada para pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.b. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah.c. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.d. Kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan yang normal.e. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan kelompok.f. Lemahnya penegakkan hukum.g. Lemahnya profesi hukum.h. Kurangnya kebebasan berpendapat/ media massa.i. Gaji pegawai pemerintah yang kecil.j. Rakyat yang kurang peduli atau mudah dibohongi.71. Dampak negatif korupsi:a. Terhadap demokrasi: Penghambat utama pembangunan. Mempersulit proses demokrasi dan tata peerintahan yang baik. Menghancurkan proses formal. Contoh: Korupsi pada saat pemilu dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan pembuatan kebijakan. Korupsi di sistem perailan merusak tertib hukum. Korupsi di lembaga pemerintahan menghasilkan ketidakseimbangan pelayanan masyarakat.b. Ekonomi Mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi.c. Kesejahteraan umum. Kebijakan hanya menguntungkan pemberi suap atau korupsi politis.72. Anti korupsi adalah sikap yang menolak bujukan untuk berbuat salah dengan cara yang melawan hukum.73. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat independen bebas dari pengaruh kekuasaan lain.74. Tujuan KPK bersifat indpenden adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.75. Tugas KPK:a. Melakukan koordinasi dengan instansi berwenang dalam melakukan pemberantasan.b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.c. Melakukan tindakan pencegahan.d. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

76. Peraturan perundang-undangan terkait dengan KPK:a. UU No.3 Thn.1971, pemberantasan tindak pidana korupsi.b. UU No. 25 Thn.1999, penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN.c. UU No.31 Thn. 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi.d. UU No. 20 Thn. 2001, pemberantasan tindak pidana korupsi.e. UU No. 20 Thn. 2001, pemberantasan tindak pidana korupsi.f. UU No. 30 Thn. 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi.g. UU No. 15 Thn. 2002, pemberantasan tindak pidana pencucian uang.h. PP pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidan korupsi.i. PP No.63 Thn. 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.77. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia:a. Gaji yang layak bagi pegawai pemerintah.b. Pegawai dilarang menerima hadiah dari siapa pun.c. Perhitungan kekayaan.d. Penyederhanaan birokrasi.e. Keteladanan pemimpin.f. Penegak hukum yang adil, tegas, dan berwibawa.g. Hukuman yang setimpal bagi pelanggar.16 12/13 - Penabur15 12/13 - enabur