sistem hukum sebagai bagian dari sistem

7/23/2019 Sistem Hukum Sebagai Bagian Dari Sistem

1/17

Sistem Hukum Sebagai Bagian dariSistem Norma

MAY 18

Posted by oneofmyway

SISTEM HUUM SEBA!AI BA!IAN "A#I SISTEM N$#MA

1% 1% &engertian dan &ema'aman Tentang Norma

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap

manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang

sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia.

Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusiamerasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.

istem norma yang berlaku bagi manusia sekurang!kurangnya terdiri atas " #empat$ unsur norma%

yakni norma moral% norma agama% norma etika atau norma sopan santun serta norma hukum.

Keempat norma kehidupan tersebut berjalan se&ara sistemik% simultan% dan komplomenter bagi

manusia% artinya saling bertautan dan saling melengkapi% antara yang satu dengan yang lain.

Norma moral adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap hatimanusia atau yang sering disebut juga dengan hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran

setiap manusia terhadap sekelilingnya. 'rtinya% setiap manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa

sebuah organ yang mampu menjadi nera&a pertimbangan yang setiap saat memberi pertimbangan

atas apa yang diperbuatnya. (ika seorang manusia berbuat salah% akan timbul rasa bersalah dan

penyesalan yang mendalam. emakin sehat hati manusia akan semakin efektif kehidupannya

karena senantiasa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan hati nurani yang sehat pula. )leh

karenanya sistem norma bekerja se&ara otonom% artinya sistem norma bekerja mandiri pada setiap

diri manusia.

Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang

dianutnya. umber agama berasal dari ajaran Tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan

disebarluaskan melalui para nabi dan rasulnya. 'lat pengontrol sistem norma agama adalah janji

serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan

dosa bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya. eperti halnya norma moral% maka
https://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/18/sistem-hukum-sebagai-bagian-dari-sistem-norma/https://oneofmyway.wordpress.com/author/oneofmyway/https://oneofmyway.wordpress.com/author/oneofmyway/https://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/18/sistem-hukum-sebagai-bagian-dari-sistem-norma/


2/17

norma agama juga bersifat otonom yang bekerja se&ara mandiri pada setiap manusia sebagai

pemeluk agama. Efektif atau tidaknya pelaksanaan norma agama bagi manusia sangat tergantung

pada indi*idu.

Norma etika atau norma sopan santun adalah sistem aturan hidup manusia yang bersumber dari

kesepakatan!kesepakatan yang di&iptakan oleh dan dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu

+ilayah tertentu. ,kuran norma etika pada dasarnya berupa kepatutan% kepantasan dan

kelayakan yang tumbuh di masyarakat atau komunitas manusia tersebut. 'pabila terjadi

pelanggaran atas etika% maka masyarakatlah yang akan memberikan reaksi berupa tindakan se&ara

hukuman. -eaksi masyarakat terhadap pelanggaran etika yang berlaku di setiap +ilayah atau

komunitas sangat beraneka ragam dan sangat tergantung pada kebiasaan yang berlaku atau pada

yang telah dibuat sebelumnya.

Pada masyarakat yang masih memiliki adat istiadat yang kental% hukuman pembuangan atau

pengu&ilan bisa diberikan kepada pelanggar norma etika setempat. 'dapun pada masyarakat

moderen% hukuman terhadap para pelanggar etika pada komunitas tertentu biasanya berupa

peme&atan dari keanggotaan. usunan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan etika!pun

bisa beragam% +alaupun banyak pula norma etika yang memiliki nilai uni*ersal yang diadopsi oleh

setiap komunitas. Norma etika yang berlaku pada setiap struktur masyarakat menjadi alat

pengontrol perilaku para anggotanya% yang pada umumnya menitikberatkan kedudukan manusia

dalam posisi yang terhormat. )leh karenanya etika selalu berkaitan langsung dengan kehormatan

manusia dalam lingkungannya. Etika dalam kehidupan manusia bekerja se&ara heteronom% artinya

efektif atau tidaknya sangat tergantung pada hubungan manusia dengan sesamanya. Pada saat inietika diadaptasi oleh lingkungan masyarakat yang memiliki struktur sosial atau komunitas profesi

tertentu% misalnya masyarakat kedokteran dengan kode etik kedokteran% masyarakat atau

komunitas +arta+an dengan kode etik jurnalistik% komunitas penga&ara dengan kode etik

penga&ara% para insinyur mempunyai kode etik insinyur dan lain sejenisnya.

Norma hukum adalah sistem aturan yang di&iptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk

melalui mekanisme tertentu.. 'rtinya% hukum di&iptakan dan diberlakukan oleh institusi yang

memang memiliki kompetensi atau ke+enangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum%

yaitu badan legislatif. engan demikian% hukum di /ndonesiadibentuk lembaga!lembaga seperti

MP-% P- dan pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin di&apai olrh hukum

tersebut. 0ontoh% ,, dan Ketetapan MP- adalah produk hukum yang di&iptakan oleh

MP-. ,ndang!undang merupakan produk hukum &iptaan P- n Pemerintah. Peraturan Pemerintah

adalah produk hukum yang di&iptakan oleh pemerintah yang memiliki fungsi menjalankan

perintah undang!undang. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan

apabila dilanggar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Undanghttp://en.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Undang


3/17

anksi atau an&aman hukuman yang dijatuhkan bisa berupa paksaan badan atau penjara yang

ber*ariasi sejak dari hukuman kurungan% penjara sampai dengan hukuman mati% atau berupa

denda dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. )leh karenanya

norma hukum% seperti halnya norma etika bekerja se&ara heteronom karena pelaksanaan dan

penegakannya dilakukan oleh interaksi antar manusia yang ada pada suatu negara% interaksi antara

masyarakat dengan penguasa negara% baik dalam kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai

penyelenggara negara yang lain.

(% Hukum Indonesia Sebagai Sistem Norma Yang Ber)aku di Indonesia

/stilah hukum /ndonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari!hari untuk menunjuk pada

sistem norma yang berlaku dan diberlakukan di /ndonesia. 1ukum /ndonesia adalah hukum% sistem

norma atau sistem aturan yang berlaku di /ndonesia. engan kata lain yang juga populer

digunakan% hukum /ndonesia adalah hukum positif /ndonesia% semua hukum yang dipositifkan atau

yang sedang berlaku di /ndonesia. Membi&arakan sistem hukum /ndonesia berarti membahas

hukum se&ara sistematik yang berlaku di /ndonesia. e&ara sistematik berarti hukum dilihat

sebagai suatu kesatuan% yang unsur!unsur% sub!sistem atau elemen!elemennya saling berkaitan%

saling pengaruh mempengaruhi% serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan

yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

ebagai suatu sistem% hukum /ndonesia terdiri atas sub!sistem atau elemen!elemen hukum yang

beraneka% antara lain hukum tata negara% hukum perdata% hukum a&ara perdata% hukum dagang

atau hukum bisnis% hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana umum% hukum pidana tentara%

hukum pidana ekonomi serta hukum a&ara pidana serta hukum internasional.

Ternyata banyak sekali dimensi aturan hidup yang berlaku di /ndonesia. Pembagian tersebut belum

men&akup semua dimensi hukum yang ada dan berlaku% karena masih banyak lagi elemen hukum

yang belum ter&antumkan.

*% Sumber Hukum Indonesia

umber hukum /ndonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan

tempat berpijak bagi tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di

/ndonesia. umber hukum /ndonesia adalah 2

1% a% &an+asi)a
http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics)http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics)


4/17

udah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan%

bah+a Pan&asila adalah pandangan hidup% ideologi bangsa /ndonesia serta sumber segala sumber

hukum /ndonesia. 'rtinya% bah+a Pan&asila adalah pandangan hidup% kesadaran dan &ita!&ita

moral yang meliputi suasana keji+aan dan +atak dari rakyat negara yang bersangkutan serta

menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang mun&ul

di /ndonesia% tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

umber dari tertib hukum -/ adalah pandangan hidup% kesadaran dan &ita!&ita hukum serta &ita!

&ita moral yang meliputi suasana keji+aan serta +atak dari bangsa /ndonesia% adalah &ita!&ita

mengenai kemerdekaan indi*idu kemerdekaan bangsa% perikemanusiaan% keadilan sosial%

perdamaian nasional% &ita!&ita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara% &ita!&ita moral

mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengeja+antahan dari budi nurani

manusia.

alam konteks Pan&asila sebagai sumber segala sumber hukum% kita uji dengan teori pakar hukum

kenegaraan 1ans Kensel tentang hierarki norma yang berlaku di suatu negara% yang lazim

dianalogikan dengan teori tangga 2

K

,,

,,

Peraturan

Ketetapan

Berdasarkan pendapatnya 1ans Kelsen% maka kedudukan Pan&asila berada pada tangga tertinggi.

1al ini berarti bah+a Pan&asila harus diletakkan sebagai kaidah dasar atau sumber segala sumber

hukum yang menjadi dasar bagi berlakunya ,, "3. ebagai &ontoh% pasal 44 ayat 4 tentang

bumu% air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dikelola oleh negara demi

kemakmuran seluruh rakyat /ndonesia. Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar bagi berlakunya

pasal 56 ayat 5 ,,P' #,, No. 3 7 5689$ yang memberikan +e+enang bagi pemerintah% dalam hal

ini Badan Pertanahan Nasional #BPN$ untuk melaksanakan pendaftaran tanah. ,ndang!undang

tersebut menjadi dasar bagi diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 5685 pasal 54 ayat

" tentang tata &ara pelaksanaan pendaftaran tanah. Pada akhirnya PP tersebut menjadi dasar bagi

BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi setiap +arga negara yang meminta atau mengajukan

permohonan atasnya.


5/17

b% Undang,Undang "asar 1-./

,, 56"3 merupakan per+ujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan -/ tanggal 5: 'gustus 56"3

yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh ,ndang!,ndang asar 56"3.

&embukaan UU" 1-./

Pokok!pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ,, 56"3

5. Pembukaan ,, 56"3 merupakan penuangan ji+a Proklamasi Kemerdekaan -/ 5: 'gustus 56"3%

yakni Pan&asila% sesuai dengan penjelasan resminya% yang mengandung pokok!pokok pikiran 2;. Negara melindungi segenap bangsa /ndonesia dan seluruh tumpah darah /ndonesia dengan

berdasar atas persatuan dengan me+ujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat /ndonesia.

alam pembukaan ini diterima aliran #paham$ pengertian negara persatuan% negara yang

melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. (adi negara mengatasi segala paham

golongan% mengatasi segala paham perseorangan negara% menurut pengertian pembukaan itu%

menghendaki persatuan% meliputi segenap bangsa /ndonesia seluruhnya. /nilah dasar negara yang

tidak boleh dilupakan.

4. Negara hendak me+ujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

". Negara yang berkedaulatan rakyat% berdasarkan atas kerakyatan dan permusya+aratan

per+akilan. )leh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam ,, harus berdasarkan atas

kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusya+aratan per+akilan.

3. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab.

;. Penyusunan ,, 56"3 sesungguhnya dilandasi oleh ji+a Piagam (akarta

;; (uni 56"3. Piagam (akarta tersebut didasari oleh pidato Bung Karno pada tanggal 5 (uni 56"3

yang dikenal sebagai

4. Pembukaan ,, 56"3 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperin&i%

yang mengandung &ita!&ita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 5: 'gustus


6/17

56"3 yang memuat Pan&asila sebagai dasar negara% merupakan satu rangkaian dengan proklamasi.

)leh karena itu% tidak dapat diubah oleh siapapun juga% karena mengubah Pembukaan ,, 56"3

dan Pan&asila berarti mengubah Negara /ndonesia.

Hubungan antara &embukaan dengan Batang Tubu' UU" 1-./

Pembukaan ,, 56"3 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh ,, 56"3%

oleh karena Pembukaan ,, 56"3 mengandung pokok!pokok pikiran yang kemudian dijabarkan

se&ara operasional dalam pasal!pasal yang ter&antum dam ,, 56"3.

'pabila dalam pembukaan ter&antum pokok!pokok pikiran yang se&ara substansial kemudian

terangkum dalam Pan&asila% yakni Persatuan /ndonesia% Keadilan osial% Kedaulatan -akyat

Berdasarkan atas Kerakyatan dan Permusya+aratan Per+akilan% Ketuhanan Yang Maha Esa menurut

dasar Kemanusiaan yang 'dil dan Beradab% yang tidak lain adalah filisofis dan ideologis negarakita% maka pasal!pasal yang terurai dalam ,, 56"3 merupakan sumber kekuatan hukum untuk

mempertahankan dasar filosofis dan ideologis tersebut.

Batang Tubu' UU" 1-./

,, 56"3 yang terdiri atas 4: pasal% ditambah dengan " Psal peralihan dan ; pasal tambahan%

berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi ; #dua$ bagian% yaitu 2

a. Pasal!pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara 2

tentang kedudukan% tugas% +e+enang dan hubungan antar lembaga!lembaga negara #lembaga

tertinggi dan lembaga!lembaga tinggi negara$ ?

b. Pasal!pasal yang berisi materi hubungan negara dengan +arga negara dan

penduduknya% yang telah dipertegas oleh Pembukaan ,, 56"3 serta berisi konsepsi negara di

berbagai bidang politik% ekonomi% sosial% budaya% pertahanan% keamanan% agama% sesuai dengan

arah atau tujuan negara /ndonesia yang di&ita!&itakan.

ari Penjelasan dan Batang Tubuh ,, 56"3 tersebut% ada masalah penting dalam kehidupan

bernegara% yaitu 2


7/17

Sistem &emerinta'an dan enegaraan

Berdasarkan butir pikiran yang terkandung dalam pasal yang ada dalam ,, 56"3% ada : #tujuh$

dasar utama sistem penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan

kita yaitu 2

&ertama% /ndonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara /ndonesia berdasarkan atas

hukum% tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. 'sas ini mengandung makna yang amat dalam

bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara% karena itu berarti bah+a negara #termasuk di

dalamnya pemerintah% lembaga!lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparatur negara$

dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. asar

atau asas kehidupan bernegara tersebut memberikan bah+a hukum berhadapan dengan

kekuasaan. 'rtinya% hukum harus senantiasa dikedepankan atau lebih diutamakan dari dimensi lain

#terutama dimensi politik$ manakala menghadapi kekuasaan.

edua% penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. 'sas atau prinsip ini

mengandung makna bah+a dalam kehidupan bernegara% harus selalu didasarkan tindakan se&ara

konstitusional. 'rtinya% harus selalu berpijak pada ,, 56"3. engan asas tersebut% maka tidak

diakui tumbuh dan berkembangnya paham absolutisme dalam kekuasaan% karena kekuasaan yang

ada di /ndonesia adalah kekuasaan yang dibatasi oleh ,, dan se&ara hirarki juga berlaku segenap

peraturan perundangan dalam kehidupan bernegara.

etiga% kekuasaan negara tertinggi berada pada Majelis Permusya+aratan -akyat. Kedaulatan

rakyat /ndonesia sebagai kedaulatan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh lembaga tertinggi

negara 2 MP- @ -/.

Majelis inilah yang diper&ayai oleh seluruh rakyat /ndonesia untuk menetapkan ,, dan AB1N.

alam penjelasan ,, 56"3 MP- adalah pemegang kekuasaan negara yang tertinggi% sedangkan

presiden harus menjalankan AB1N yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang telah dingkat

oleh MP- harus tunduk pada MP-. alam sejarah ketatanegaraan% pernah kedudukan presiden

adalah sebagai mandataris majelis% dan oleh karenanya presiden harus tunduk pada majelis.

Posisinya adalah di ba+ah bukan sejajar. Kini posisi tersebut tidak lagi mengarah pada

mandatorial.

ebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara% MP- memiliki tugas +e+enang yang amatmenentukan jalannya roda bernegara dan berpemerintahan% yaitu berupa 2

@ menetapkan dan menyempurnakan ,, ?

@ menetapkan AB1N.


8/17

Pada saat ini kedudukan MP- tidak lagi pada posisi sebagai lembaga tertinggi% melainkan hanya

sebagai lembaga tinggi negara dan pada saat sekarang% lembaga ini berada pada posisi

transisional% karena pada tahun ;99" sistem per+akilan di /ndonesia akan berubah menjadi sistem

bi&ameral #dua kamar$% yaitu P- dan P.

eem0at% presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di ba+ah majelis.

Pernyataan tersebut tertera dalam Penjelasan ,, 56"3. Tepatnya% penjelasan tersebut adalah

sebagai berikut 2

alam menjalankan pemerintahan negara% kekuasaan dan tanggung ja+ab adalah di

tangan0residen.

e)ima% presiden tidak bertanggung ja+ab kepada e+an Per+akilan -akyat.

Menteri Negara adalah pembantu presiden. alam sistem pemerintahan kita% presiden tidak

bertanggung ja+ab kepada P-. Presiden bekerja dengan P-% dalam men&iptakan undang!undang

dan menetpkan 'PBN. alam hal menghadapi dua tugas tersebut% presiden senantiasa harus

meminta persetujuan P-. Presiden tidak dapat membubarkan P- seperti halnya pada sistem

parlementer. ebaliknya% P- juga tidak dapat menjatuhkan presiden.

eenammenteri negara tidak bertanggung ja+ab kepada e+an Per+akilan -akyat.

inyatakan dalam penjelasan ,, 56"3% bah+a Menteri!menteri negara tersebut tidak bertanggung ja+ab kepada P-.

Kedudukannya tidak tergantung kepada de+an% tetapi tergantung kepada presiden. /ni merupakan

refleksi ketatanegaraan bah+a -/ menganut sistem presidensiel.

etu2u'% kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

ebagaimana dalam penjelasan ,, 56"3% meskipun kepala negara tidak bertanggung ja+ab

kepada P-% presiden bukanlah di&tator% artinya presiden memiliki kekuasaan yang terbatas%

dengan pembatasan!pembatasan sebagaimana tertera dalam ,, dan peraturan perundangan

lainnya.

alam tataran praktis% +a&ana tentang pembatasan!pembatasan tentang lembaga kepresidenanpada saat akhir!akhir ini semakin mengemuka. 1al ini disebabkan oleh karena tata aturan #berupa

undang!undang$ kepresidenan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan belum juga

terbentuk. Padahal hukum tentang kepresidenan telah begitu mendesak.


9/17

Hukum sebagai Sistem Norma

ANALISIS PERBANDINGAN

NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, NORMA KESOPANAN,

DAN NORMA HUKUM

Oleh : Richo Handoko P

Menurut Kelsen Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek

seharusnya atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturantentang apa yang harus dilakukan. embendakan antara apa yang ada !das

sein" dan apa yang seharusnya.

#ecara har$iah, norma berarti aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum.

aka secara umum, Norma merupakan aturan, pedoman atau petun%uk bagi

seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya,

sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu

masyarakat tertentu.

&turan'aturan tersebutlah yang men%adi acuan seseorang indi(idu, untuk

mengarahkan bagaimana dia bertingkah laku dan bersikap. )etapi, kemudian

bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan'tindakan atau tingkah laku

tersebut sehingga bisa dikatakan sebuah norma itu telah sesuai dengan apa

yang seharusnya* +engan demikian, disinilah norma terbagi bagi dan

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. &ntara lain adalah Norma agama,

norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, berikut :

A. NORMA AGAMA

Norma agama adalah ketentuan'ketentuan atau petun%uk hidup yang berasal

dari )uhan yang disampaikan melalui utusan'Nya !Rasul Nabi" yang berisi

perintah, larangan dan an%uran'an%uran.
https://richohandoko.wordpress.com/2011/03/05/hukum-sebagai-sistem-norma/https://richohandoko.wordpress.com/2011/03/05/hukum-sebagai-sistem-norma/


10/17

-. #umber

etentuan norma agama bersumber dari /ahyu, in$ormasi'in$ormasi yang

berasal dari tuhan. 0ersi$at uni(ersal, artinya tidak dibatasi oleh tempat,

/aktu, 1aman karena berlaku untuk semua umatnya, dan normanya tidakberubah'ubah oleh 1aman karena kebenarannya adalah mutlak.

2. #iapa yang membuat

3ang membuatnya adalah )uhan.

4. Penerapan !#iapa yang melaksanakan"

)etapi dalam penerapannya norma agama bersi$at tertutup, terbatas pada

umat pengikut tertentu yang meyakini a%arannya.

5. Penegakan

Penegakannya secara syariah, isal syariah islam. +itegakkan oleh tempat

tertentu yang berlaku norma agama seperti di aceh, ada polisi syariah yang

menegakkan norma agama tersebut di/ilayah yang memberlakukannya.

6. 7akupan Pemberlakuan

7akupan pemberlakuannya adalah pada umat penganut

8. #i$at Pembukuan

etentuan'ketentuan tuhan si$atnya dibukukan, #eperti &l'9uran, in%il, taurat,

dan 1abur. Namun dibukukan tersebut bukan berarti terkodi$ikasi, karena

secara arti kodi$ikasi berarti ketentuan'ketentuan hukum yang dibukukan,

disusun secara sistematis, dan secara umum isinya relati(e lengkap

#edangkan kitab, /alaupun dibukukan tetapi kitab tidak hanya berisikan

ketentuan hukum, tetapi %uga ketentuan'ketentuan lain, tidak disusun secarasistematis dan isinya relati(e umum agar bisa dita$sirkan menurut

perkembangan masyarakat.

B. NORMA KESUSILAAN


11/17

Norma esusilaan adalah ketentuan hidup yang berasal dari hati nurani

manusia itu sendiri, nilai nilai kepatutan, kata hati. nsurnya adalah Norma

oralitas, artinya kesadaran tertinggi dalam hati nurani. Norma kesusilaan

sangat berhubungan dengan norma agama, karena agama meng%arkan

kebaikan hati nurani terhadap umatnya sehingga nilai moral, hati nuraniseseorang terbentuk dari seberapa besar ia mematuhi norma agama sebagai

yang diyakininya.

-. #umber

0ersumber pada hati nurani seseorang, yang dari nurani tersebut timbullah

ke/a%iban moral.


Norma kesusilaan yang membuat adalah in(idu atau masyarakat itu sendiri.

+alam artian, lingkungan masyarakat yang didalamnya tertanam nilai'nilai

moral yang berdasarkan hati nurani. ;adi ukurannya adalah kebaikan moral

yang benar, karena pada dasarnya di dalam diri kita terdapat hati nurani yang

sama, menga%arkan kebikan dan kebenaran.

4. Penerapan !#iapa yang melaksanakan"

Penerapannya dilaksanakan oleh indi(idu atau masyarakat itu sendiri.

5. Penegakan

#iapa yang menegakkan*


12/17

Norma kesopanan adalah ketentuan atau kaidah, tata karma yang didasari

nilai'nilai kepatutan, pandangan relati(e suatu masyarakat yang dipengaruhi

terhadap lingkungan sikap resistensi !penolakan" atau penerimaan. 0ersi$at

persuasi$, a%akan untuk bersopan santun dia%arkan dengan a%akan tanpa

memiliki paksaan dan kekerasan.

-. #umber

0ersumber pada kebiasaan yang diterapkan dalam kelompok masyarakat

tertentu. 0ersi$at relati(e local, karena pandangan nilai kesopanan antar

masyarakat tidak sama, kesopanan di suatu daerah belum tentu sopan

didalam kelompok masyarakat yang lain. +an dikatakan sumber materil,

karena kebiasaan hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan penegak

hukum dalam memutuskan suatu perkara.


3ang membuat ketentuan kesopanan ini adalah masyarakat itu sendiri, karena

merekalah yang menentukan sikap terhadap sesuatu yang dianggap benar

atau salah, yang menyatakan sikap resistensi atau penerimaan.


Pemberlakuannya bersi$at kolekti$, artinya adanya kesepakatan bersama yangmenyatakan sikap penerimaan atau tidak menolak atas keberadaan kebiasaan

tersebut.

5. #i$at Pembukuan

6. Norma kesopanan tidak dibukukan, tetapi seiring dengan hukum yang

berkembang didalam masyarakat, dalam masyarakat tertentu mulai

membukukan membuat aturan tentang norma moralitas.

D. NORMA HUKUM

Norma hukum adalah #ebagai norma yang terakhir, norma hukum

merupakan norma yang sangat mengikat, mempunyai daya paksa yang kuat,

bertu%uan untuk melindungi kepentingan'kepentingan manusia yang belum


13/17

pendapat perlindungan dari norma agama,norma susila dan norma

kesopanan.

-. #umber

+alam norma hukum terdapat dua sumber hukum, yakni sumber hukum

$ormil dan sumber materil.

#umber hukum $ormil secara tegas diatus dalam Pasal = ndang'ndang No

-> tahun 2>>5 tentang Pembentukan Peraturan Perundang'undangan, adalah

:

;enis dan hierarki Peraturan Perundang'undangan adalah sebagai berikut:

ndang'ndang +asar Negara Republik


14/17

Penegakan hukumnya %elas dilakukan oleh polisi sebagai penyelidik, %aksa

sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai yang mengadili suatu perkara.


7akupan pemberlakuan norma hukum bersi$at uni$ikasi, artinya dilakukan

secara seragam didalam system hukum suatu Negara, men%adi satu hukum

yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh /ilayah negara, dan hukum tadi

men%adi bagian dari sistem hukum nasional.

6. #i$at Pembukuan

#i$at pembukuannya adalah terkodi$ikasi, artinya ketentuan'ketentuan

hukum yang dibuat legislati(e tersebut dibuat secara tertulis dan dibukukan,

disusun secara sistematis, dan secara khusus mengatur tentang ob%ek'ob%ektertentu, sehingga ketentuan yang dibuat secara isinya relati(e lengkap.

Related

&gama dan Hukum odern


15/17

SISTEM HUKUM SEBAGAI

BAGIAN DARI SISTEMNORMA

Rabu, 10 Desember 2014

SISTEM HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM NORMA

Norma iyalah istilah yang sering digunakan menyebut segala sesuatu yang

bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistim norma bagi manusia

bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam

menjalani tugas hidupnya.

Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kuranya terdiri 4 unsur norma

yakni

1. Norma moral

2. Norma Agama

3. Noema etika atau norma sopan santun

4. Norma hukum

e empat norma tersebut berjalan se!ara sistematik" simultan dan

komplementar bagi manusia artinya saling bertautan saling melenkapi" antara satu

dengan yang lainya.1. Norma moral

Norma moral adalah aturan yang berlaku bagi manuusia yang bersumber dari

hati manusia atau yang sering di sebuat dengan hati nurani yang bekerja yang

bekerja atas kesadaran setiap manusia dengan

sekelilingnya (consciousnes). Artinya setiap manusia di karuniai tuhan yang #aha

$sa sebuah organ yang mampu menjadi nera!a pertimbangan bagi setiap

perbuatanya" misalkan seseorang yang berbuat salah ia akan merasa akan timbul

rasa bersalah (guality feeling)dan penyesalam yang mendalamterhadap

perbuatanya. Semakin sehat hati manusia maka semakin efektif kehidanya karena

senantiasa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan hati nurani. %leh karenaitu sistem norma bekerja se!arah otonom" artinya sistem norma bekerja mandiri

pada setiap diri manusia.

2. Norma agama

Norma agama adalah aturan yang di peroleh manusia berdasarkan ajaran

agama yang dianutnya. Sumber agama berrasal dari ajaran tuhan yang di

sebarluaskan melalui para Nabi dan &asul Nya. Alat pengontrol sistem norma

agama adalah janji serta sangsi tuhan yang #aha $sa berupapahala bagi manusia


16/17

yang melaksanakan ajaranya dan dosa bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran

agamanya. Seperti halnya norma moral" norma agama juga bersifat atonom yang

berkerja se!ara mandiri pada setiap manusia sebagai pemeluk agama. $fektit atau

tidaknya norma agama bagi manusia sangat tergantung pada indi'idu.

3. Norma etika ata !o"a# !a#t#

Norma etika atau norma sopan santun adalah sistem atau aturan hidup manusiayang bersumber dari kesepakatan-kesepakantan (konsesnsi) yang di !iptakan oleh

suatu komonitas masayarakat pada suatu *ilaya tertentu. +kuran norma etika pada

dasarnya berupa kepatutan" kepantasan dan kepatutan yang tumbuh atau

berkembang dalam masyarakat atau komunitas tersebut. Apa bila terjadi

pelangaran terhadap etika" maka masyarakatlah yang memberikan reaksi berupa

tindakan se!ara hukuman. &eaksi masyarakat terhadap pelangaran etika yang

berlaku di suatu masuyarakat sangatlah beraneka ragam dan sangat tergantung

pada kebiasaan yang berlaku atau pada yang di buat sebelumnya.

,ada masyarakat yang masi memiliki adat istiadat yang kental hukuman

pembuangan atau pengu!ilan bisa di berikan kepada pelanggaran norma etikasetempat. Adapun pada masyarakat modern hukuman bagi pelangaran norma etika

pada suatu komunitas biasanya berupa peme!atan dari keangotaan.

$. Norma %km

Norma hukum adalah sistem aturan yang di !iptakan oleh lembaga kenegaraan

yang di tunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya" hukum di !iptakan dan di

berlakukan oleh institusi yang memang memiliki kopentensi atau ber*enang

membuat dan memberlakukan hukum" yaitu badan legislatif. engan demikian

hukum di indonesia di bentuk oleh lembaga-lembaga seprti #,&" ,& dan

,emerintah sesuai dengan kapasitas atau janga*an yang ingin di !apai oleh hukum.

Norma hukum memiliki sangsi yang tegas dan segera di jatuhkan apabila dilanggar.Sangsi atau an!aman hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda bisa paksaan

badan atau penjara yang ber'ariasi sejak dari hukuman kurungan" hukuman

penjara hingga hukuman mati" atau berupa denda dan sitaan atas benda yang

berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. %leh karenanya norma hukum sama

halnya dengan norma etika bekerja se!ara heteronom karena pelaksanaan dan

penegakanya di lakukan oleh interaksi antar manusia yang ada pada pada suatu

negara" interaksi antar masyarakat dengan penguasa negara" baik dalam dalam

kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai penyelengara negara lain.

Diposkan oleh udin rumlus di 10.54Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat mail!lo"This#!erba"i ke Twitter!erba"i ke $a%ebook!a"ikan ke &interest

!eranda

'an""anan: ntri ()tom*
https://www.blogger.com/profile/14749605303305755547http://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.htmlhttp://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.htmlhttp://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.html#comment-formhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=emailhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=emailhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=twitterhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=facebookhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=pinteresthttp://dhinorumlus.blogspot.com/http://dhinorumlus.blogspot.com/feeds/posts/defaulthttps://www.blogger.com/profile/14749605303305755547http://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.htmlhttp://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.html#comment-formhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=emailhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=twitterhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=facebookhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3277581592730307436&postID=6241220508184745804&target=pinteresthttp://dhinorumlus.blogspot.com/http://dhinorumlus.blogspot.com/feeds/posts/default


17/17

Mengenai Saya

udin rumlus

'ihat pro+il len"kapku

Arsip Blog

2014 (1*

o Desember (1*

-I-T/K -!))I
https://www.blogger.com/profile/14749605303305755547https://www.blogger.com/profile/14749605303305755547http://void%280%29/http://dhinorumlus.blogspot.com/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1http://void%280%29/http://dhinorumlus.blogspot.com/2014_12_01_archive.htmlhttp://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.htmlhttp://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.htmlhttps://www.blogger.com/profile/14749605303305755547https://www.blogger.com/profile/14749605303305755547https://www.blogger.com/profile/14749605303305755547http://void%280%29/http://dhinorumlus.blogspot.com/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1http://void%280%29/http://dhinorumlus.blogspot.com/2014_12_01_archive.htmlhttp://dhinorumlus.blogspot.com/2014/12/sistemhukum-sebagai-bagian-dari-sistem.html

sistem hukum sebagai bagian dari sistem

Documents