uu2004nomor23penghapusankekerasandalamrumahtangga-140504185731-phpapp01_2.docx

7/23/2019 uu2004nomor23penghapusankekerasandalamrumahtangga-140504185731-phpapp01_2.docx

1/18

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23

TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimban: a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas darisegala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun !"#$

b. bahwa segala bentuk kekerasan% terutama kekerasan dalam rumah tangga% merupakan

pelanggaran hak asasi manusia dan ke&ahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi 'ang harus di((ha(pus$

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga% 'ang keban'akan adalah perempuan% harus

mendapat perlindungan dari negara dan)atau mas'arakat agar terhindar dan terbebas dari

kekerasan atau ancaman kekerasan% pen'iksaan% atau per(lakuan 'ang meren(dahkan dera&at

dan mar(tabat kemanusiaan$

d. bahwa dalam ken'ataann'a kasus ke(keras(an dalam rumah tangga ban'ak ter&adi% sedangkan

sistem hukum di Indonesia belum men&amin perlin(dungan terhadap korban kekerasan dalam

rumah tangga$

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a% huruf b% huruf c% dan

huruf d% perlu dibentuk Undang-Undang tentang Peng(ha(pus(an *ekerasan Dalam Rumah

Tangga$

Menina!: Pasal +,% Pasal +% Pasal +% Pasal +/% Pasal +D a'at 01 dan a'at 0+1% Pasal

+2% Pasal +3% Pasal +4% Pasal +5% Pasal +I% Pasal +6% dan Pasal

+! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun !"#$

Dengan Persetu&uan /ersama

D27N P2R7*I8N R*9T R2PU/8I* INDN2;I


2/18

dan

PR2;ID2N R2PU/8I* INDN2;I

MEMUTUSKAN "

Mene!a#$an: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUS%AN KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA&

BAB IKETENTUAN UMUMPa'a( )

Dalam Undang-Undang ini 'ang dimaksud dengan :

. *ekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan% 'ang berakibat timbuln'a kesengsaraan atau penderitaan secara fisik% seksual%

psikologis% dan)atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan%

pemaksaan% atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga.

+. Penghapusan *ekerasan dalam Rumah Tangga adalah &aminan 'ang diberikan oleh negara

untuk mencegah ter&adin'a kekerasan dalam rumah tangga% menindak pelaku kekerasan dalam

rumah tangga% dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.


3/18

?. @enteri adalah menteri 'ang lingkup tugas dan tanggung &awab(n'a di bidang pemberda'aan

perempuan.

Pa'a( 2

01 8ingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

a. suami% isteri% dan anak$

b. orang-orang 'ang mempun'ai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada

huruf a karena hubungan darah% perkawinan% persusuan% pengasuhan% dan perwalian% 'ang

menetap dalam rumah tangga$ dan)atau

c. orang 'ang beker&a membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

0+1 rang 'ang beker&a sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga

dalam &angka waktu selama berada dalam rumah tangga 'ang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TU*UANPa'a( 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

a. penghormatan hak asasi manusia$

b. keadilan dan kesetaraan gender$

c. nondiskriminasi$ dan

d. perlindungan korban.

Pa'a( 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertu&uan :

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga$

b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga$

c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga$ dan

d. memelihara keutuhan rumah tangga 'ang harmonis dan se&ahtera.


4/18

BAB IIILARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAPa'a( +

;etiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tanggan'a% dengan cara :

a. kekerasan fisik$

b. kekerasan psikis$

c. kekerasan seksual$ atau

d. penelantaran rumah tangga.

Pa'a(

*ekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal # huruf a adalah perbuatan

'ang mengakibatkan rasa sakit% &atuh sakit% atau luka berat.

Pa'a(

*ekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal # huruf badalah perbuatan 'ang mengakibatkan ketakutan% hilangn'a rasa perca'a diri%

hilangn'a kemampuan untuk bertindak% rasa tidak berda'a% dan)atau penderitaan

psikis berat pada seseorang.

Pa'a( .

*ekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal # huruf c meliputi :

a. pemaksaan hubungan seksual 'ang dilakukan terhadap orang 'ang menetap dalam lingkup

rumah tangga tersebut$

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ling(kup rumah tanggan'a dengan

orang lain untuk tu&uan komersial dan)atau tu&uan tertentu.


5/18

Pa'a( /

01 ;etiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tanggan'a% padahal

menurut hukum 'ang berlaku bagin'a atau karena persetu&uan atau per&an&ian ia

wa&ib memberikan kehidupan% perawatan% atau pemeliharaan0+1

kepada orang

tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada a'at 01 &uga berlaku bagi setiap

orang 'ang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan)atau melarang untuk beker&a 'ang la'ak di dalam atau di luar rumah

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB I

HAK-HAK KORBANPa'a( )0

*orban berhak mendapatkan :

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian% ke&aksaan% pengadilan% ad=okat% lembaga sosial%

atau pihak lainn'a baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari

pengadilan$

b. pela('anan kesehatan sesuai dengan kebu(tuhan medis$

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban$

d. pendampingan oleh peker&a sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perun(dang-undangan$ dan

e. pela'anan bimbingan rohani.

BAB

KE1A*IBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pa'a( ))

Pemerintah bertanggung &awab dalam upa'a pencegahan kekerasan dalam rumah

tangga.


6/18

Pa'a( )2

01 Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %

Pemerintah :

a. merumuskan kebi&akan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga$

b. men'elenggarakan komunikasi% informasi% dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga$

c. men'elenggarakan sosialisasi dan ad=okasi tentang kekerasan dalam rumah tangga$ dan

d. men'elenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah

tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pela'anan 'ang sensitif gender.

0+1 *etentuan sebagaimana dimaksud pada a'at 01 dilaksanakan oleh @enteri.

0


7/18

;etiap orang 'ang mendengar% melihat% atau mengetahui ter&adin'a kekerasan

dalam rumah tangga wa&ib melakukan upa'a-upa'a sesuai dengan batas

kemampuann'a untuk :

a. mencegah berlangsungn'a tindak pidana$

b. memberikan perlindungan kepada korban$

c. memberikan pertolongan darurat$ dan

d. membantu proses penga&uan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IPERLINDUNGANPa'a( )

01 Dalam waktu A +" 0satu kali dua puluh empat1 &am terhitung se&ak

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga% kepolisian

wa&ib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

0+1

Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada a'at 01 diberikan

paling lama ? 0tu&uh1 hari se&ak korban diterima atau ditangani.

0


8/18

Pa'a( )/

*epolisian wa&ib segera melakukan pen'elidikan setelah mengetahui atau

menerima laporan tentang ter&adin'a kekerasan dalam rumah tangga.

Pa'a( 20

*epolisian segera men'ampaikan kepada korban tentang :

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban$

b. kekerasan dalam rumah tangga adalah ke&ahatan terhadap martabat

kemanusiaan$ dan

c. kewa&iban kepolisian untuk melindungi korban.

Pa'a( 2)

01 Dalam memberikan pela'anan kesehatan kepada korban% tenaga kesehatan

harus :

a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesin'a$

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas

permintaan pen'idik kepolisian atau surat keterangan medis 'ang memiliki kekuatan hukum 'ang

sama sebagai

alat bukti.

0+1 Pela'anan kese(hatan sebagaimana dimaksud pada a'at 01 dilakukan di sarana kesehatan

milik pemerintah% pemerintah dae(rah% atau mas'arakat.

Pa'a( 22 01

Dalam memberikan pela'anan% peker&a sosial harus :

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban$

b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari

kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan$

c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif$ dan

d. melakukan koordinasi 'ang terpadu dalam memberikan la'anan kepada korban dengan pihak

kepolisian% dinas sosial% lembaga sosial 'ang dibutuhkan korban.


9/18

0+1 Pela'anan peker&a sosial sebagaimana dimaksud pada a'at 01 dilakukan di rumah aman

milik pemerintah% pemerintah daerah% atau mas'arakat.

Pa'a( 23

Dalam memberikan pela'anan% relawan pendamping dapat :

a. menginforma(sikan kepada korban akan hakn'a untuk mendapatkan seorang atau beberapa

orang pendamping$

b. mendampingi korban di tingkat pen'idikan% penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan

dengan membimbing korban untuk secara ob&ektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam

rumah tangga 'ang dialamin'a$ c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban

sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping$ dan

d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada

korban.

Pa'a( 24

Dalam memberikan pela'anan% pembimbing rohani harus memberikan pen&elasan

mengenai hak% kewa&iban% dan memberikan penguatan iman dan taBwa kepada

korban.

Pa'a( 2+

Dalam hal memberikan perlindungan dan pela'anan% ad=okat wa&ib :

a. memberikan konsultasi hukum 'ang mencakup informasi mengenai hakhak korban dan proses

peradilan$

b. mendampingi korban di tingkat pen'idikan% penuntutan% dan pemeriksaan dalam sidang

pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah

tangga 'ang dialamin'a$ atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum% relawan pendamping% dan peker&a sosial

agar proses peradilan ber&alan sebagaimana mestin'a.

Pa'a( 2


10/18

01 *orban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tang(ga kepada

kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat ke&adian 0+1 perkara.

*orban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di

tempat korban berada maupun di tempat ke&adian perkara.

Pa'a( 2

Dalam hal korban adalah seorang anak% laporan dapat dilakukan oleh orang tua%

wali% pengasuh% atau anak 'ang bersangkutan 'ang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan 'ang berlaku.

Pa'a( 2.

*etua pengadilan dalam tenggang waktu ? 0tu&uh1 hari se&ak diteriman'a

permohonan wa&ib mengeluarkan surat penetapan 'ang berisi perintah

perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain% kecuali ada alasan 'ang

patut.

Pa'a( 2/

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat dia&ukan oleh :

a. korban atau keluarga korban$

b. teman korban$

c. kepolisian$

d. relawan pendamping$ atau

e. pembimbing rohani.

Pa'a( 30

01 Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau

0+1 tulisan.

Dalam hal permohonan dia&ukan secara lisan% panitera pengadilan negeri 0


11/18

Dalam hal permohonan perintah perlindungan dia&ukan oleh keluarga% teman

0"1korban% kepolisian% relawan pendam(ping% atau pembimbing rohani maka

korban harus memberikan persetu&uann'a.

Dalam keadaan tertentu% permohonan dapat dia&ukan tanpa persetu&uan

korban.

Pa'a( 3)

01 tas permohonan korban atau kuasan'a% pengadilan dapat

mempertimbangkan untuk :

a. menetapkan suatu kondisi khusus$

0+1 b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a'at 01 dapat dia&ukan

bersamasama dengan proses penga&uan perkara kekerasan dalam rumah

tangga.

Pa'a( 32

01 Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 0satu1 tahun.

0+1 Perintah perlindungan dapat diperpan&ang atas penetapan pengadilan.

0


12/18

Pa'a( 34

01 /erdasarkan pertimbangan baha'a 'ang mungkin timbul% pengadilan dapat men'atakan satu

atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

0+1 Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan% pengadilan wa&ib

mempertimbangkan keterangan dari korban% tenaga kesehatan% peker&a sosial% relawan

pendamping% dan)atau pembimbing rohani.

Pa'a( 3+

01 *epolisian dapat menangkap untuk selan&utn'a melakukan penahanan tanpa surat

perintah terhadap pelaku 'ang di'akini telah melanggar perintah perlindungan%

walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi0+1

itu bertugas.

Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada a'at 01 wa&ib

0


13/18

01 *orban% kepolisian atau relawan pendamping dapat menga&ukan laporan secara tertulis

tentang adan'a dugaan pelanggaran terhadap perintah 0+1 perlindungan.

Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagai(ma(na dimaksud

pada a'at 01% pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu < A +" 0


14/18

0+1 Dalam hal korban memerlukan perawatan% tenaga kesehatan wa&ib memulihkan dan

merehabilitasi kesehatan korban.

Pa'a( 4)

Peker&a sosial% relawan pendamping% dan)atau pembimbing rohani wa&ib

memberikan pela'anan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk

menguatkan dan)atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pa'a( 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban% tenaga kesehatan% peker&a sosial%

relawan pendamping dan)atau pembimbing rohani dapat melakukan ker&a sama.

Pa'a( 43

*etentuan lebih lan&ut mengenai pen'elenggaraan upa'a pemulihan dan ker&a

sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IIIKETENTUAN PIDANAPa'a( 44

01 ;etiap orang 'ang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal # huruf a dipidana dengan pidana pen&ara paling lama #

0lima1 tahun atau denda paling ban'ak Rp

0+1 #.,,,.,,,%,, 0lima belas &uta rupiah1.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada a'at 01 mengakibatkan

korban mendapat &atuh sakit atau luka berat% dipidana dengan pidana pen&ara 0


15/18

kegiatan sehari-hari% dipidana dengan pidana pen&ara paling lama " 0empat1

bulan atau denda paling ban'ak Rp #.,,,.,,,%,, 0lima &uta rupiah1.

Pa'a( 4+

01 ;etiap orang 'ang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal # huruf b dipidana dengan pidana pen&ara

paling lama < 0tiga1 tahun atau denda paling ban'ak Rp 0+1 !.,,,.,,,%,,

0sembilan &uta rupiah1.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada a'at 01 dilakukan oleh

suami terhadap isteri atau sebalikn'a 'ang tidak menimbulkan pen'akit atau

halangan untuk men&alankan peker&aan &abatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari% dipidana dengan pidana pen&ara paling lama " 0empat1

bulan atau denda paling ban'ak Rp


16/18

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "> dan Pasal "?

mengakibatkan korban mendapat luka 'ang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali% mengalami gangguan da'a pikir atau ke&iwaan sekurangkurangn'a

selama " 0empat1 minggu terus menerus atau 0satu1 tahun tidak berturut-

turut% gugur atau matin'a &anin dalam kandungan% atau mengakibatkan tidak

berfungsin'a alat reproduksi% dipidana dengan pidana pen&ara paling singkat #

0lima1 tahun dan pidana pen&ara paling lama +, 0dua puluh1 tahun atau denda

paling sedikit Rp +#.,,,.,,,%,, 0dua puluh lima &uta rupiah1 dan denda paling

ban'ak Rp #,,.,,,.,,,%,, 0lima ratus &uta rupiah1.

Pa'a( 4/

Dipidana dengan pidana pen&ara paling lama < 0tiga1 tahun atau denda palingban'ak Rp #.,,,.,,,%,, 0lima belas &uta rupiah1% setiap orang 'ang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tanggan'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal

! a'at 01$

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! a'at 0+1.

Pa'a( +0

;elain pidana sebagaimana dimaksud dalam /ab ini hakim dapat men&atuhkan

pidana tambahan berupa :

a. pembatasan gerak pelaku baik 'ang bertu&uan untuk men&auhkan pelaku dari korban dalam &arak

dan waktu tertentu% maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku$

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pa'a( +)

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal "" a'at 0"1

merupakan delik aduan.

Pa'a( +2


17/18


18/18

Diundangkan di 6akarta

pada

tanggal ++ ;eptember +,,"

;2*R2TRI; N24R R2PU/8I* INDN2;I%

ttd./@/N4 *2;7

82@/RN N24R R2PU/8I* INDN2;I T5UN +,," N@R !#

;alinan sesuai dengan aslin'a

Deputi ;ekretaris *abinet

/idang 5ukum dan

Perundang-undangan%

8ambock C. Nahattands

uu2004nomor23penghapusankekerasandalamrumahtangga-140504185731-phpapp01_2.docx

Documents