kti bpk fix

8/18/2019 KTI BPK FIX

1/50

i

SINERGITAS PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

HIDUP DALAM AUDIT LINGKUNGAN BPK

(UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN

DEMOKRASI LINGKUNGAN YANG BERINTEGRITAS DI INDONESIA)

Untuk Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Peran BPK dalam Keuangan

Negara yang diselenggarakan oleh BPK RI

Oleh :

Linda Dewi Rahayu 135010100111028

Fazal Akmal Musyarri 145010101111064

Paradisa Eksakta Gheosa 145010107111148

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015


2/50

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga

dan sahabatnya. Berkat kudrat dan idrat-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah yang bertema Peran BPK dalam Keuangan Negara dan berjudul

Sinergitas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Audit

Lingkungan BPK (Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Demokrasi

Lingkungan yang Berintegritas di Indonesia) ini tanpa suatu halangan yang

berarti.

Karya Tulis Ilmiah ini penulis buat dalam rangka mengikuti “Lomba

Karya Tulis Ilmiah” yang diselenggarakan oleh BPK RI. Dalam kesempatan ini

penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan kepada penulis.

Ucapan terimakasih tersebut, penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Rahmad Safa’at, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya dan jajarannya yang telah memberikan iklim

kondusif untuk mengembangkan kegiatan penulisan karya tulis ini.

2. Kedua orang tua dan keluarga penulis atas doa restu dan segala

pengorbanan kepada penulis.

3.

Rekan-rekan Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) yang

memberikan semangat dan masukan yang sangat berharga.

Dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis menyadari masih ada kekurangan,

untuk itu segala saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan sangat penulis

nantikan.

Malang, 30 Desember 2015

Penulis


3/50

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... iKATA PENGANTAR ........................................................................................ ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iiiABSTRAK .......................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 11.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 51.3 Tujuan .................................................................................................. 51.4 Manfaat ................................................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1 Negara Hukum Kesejahteraan ............................................................. 7

2.2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ................................. 92.3 Lingkungan Hidup ............................................................................... 142.4 Audit Lingkungan Hidup ..................................................................... 162.5 Kerangka Berpikir ............................................................................... 19

BAB III METODE PENELITIAN3.1 Pendekatan Penelitian .......................................................................... 203.2

Jenis Bahan Hukum ............................................................................. 203.3 Teknik Penelusuran Bahan Hukum ...................................................... 213.4

Teknik Analisis Bahan Hukum ............................................................ 21

BAB IV PEMBAHASAN4.1 Eksistensi Peran BPK RI dalam Usaha Menerapkan Prinsip

Perlindungan Lingkungan di Indonesia ............................................... 234.2 Konsep Sinergitas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan

Hidup dalam Audit Lingkungan BPK RI ............................................ 31

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 375.2 Saran .................................................................................................... 38

DAFTAR PUSTAKASURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


4/50

iv

ABSTRAK

Keuangan negara merupakan hal yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pembangunan negara. Namun

dalam prakteknya, keuangan negara tersebut menjadi celah dalam kasus Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Untuk meminimalisir hal tersebut, dibutuhkan suatulembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dalam pemeriksaan

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Berdirilah BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK RI setelah reformasi berperanmenegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya yang

jarang diketahui publik adalah prinsip perlindungan terhadap lingkungan hidup.Meskipun eksistensi peran BPK RI dalam penegakan prinsip tersebut sudah baikseperti menyelenggarakan kegiatan positif, memberi laporan hasil auditlingkungan dan bahkan menjadi ketua dalam organisasi BPK se-dunia, namun hal

tersebut belum efektif karena BPK RI hanya memiliki 16 auditor lingkungan bersertifikat internasional, yang tidak mungkin mengaudit instansi pemerintah berkaitan dengan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Olehkarena itu penulis memberi solusi efektif dengan reformulasi konsep yangmensinergikan BPK RI dengan kementerian terkait, masyarakat luas dan lembagaswadaya masyarakat. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridisnormatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dansejarah. Penulis meninjau berdasarkan data mengenai negara hukumkesejahteraan, BPK RI, lingkungan hidup, dan audit lingkungan kemudiandivisualisasikan dalam kerangka berpikir. Dengan formulasi konsep sinergitasBPK dengan beberapa kementerian terkait diharapkan mampu menegakkankesejahteraan sosial dan demokrasi lingkungan yang berintegritas di Indonesia,yang harapannya dapat menekan kerugian ekonomi negara akibat kesalahan teknisdan non teknis instansi pemerintah di bidang lingkungan.

Kata kunci : BPK RI, Demokrasi Lingkungan, Kesejahteraan Sosial, danSinergitas.


5/50

v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Keuangan negara1 merupakan salah satu hal yang sentral dalam

penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, karena berkaitan erat dengan

pembangunan. Oleh karena itu keuangan negara dimasukkan ke dalam sektor

publik, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dituntut

harus ekonomis, efektif, efisien, transparan, responsif dan memiliki akuntabilitas

yang tinggi.2

Pengelolaan keuangan negara adalah salah satu bagian dari pelaksanaan

pemerintahan negara, termasuk keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan

negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.3 Namun pengelolaan

keuangan negara tersebut tidak jarang mengalami kendala misalnya praktik

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kasusnya sering disorot oleh

barbagai kalangan.4 Kasus KKN tersebut tidak hanya terjadi pada keuangan

pemerintahan pusat, bahkan pada keuangan pemerintahan daerah yang jugamenyumbang potensi kerugian negara terbesar.5

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagai konstitusi dasar dan tertinggi di Indonesia melalui Pasal 23 E, F dan

G memberi amanat kepada negara untuk mengadakan suatu badan yang bebas dan

mandiri, yang bertujuan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. Dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 28 Desember 1946

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikanmilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2 Muhammad Kadafi, Permasalahan Keuangan Negara dan Daerah, Jurnal Eksis, Volume8, Nomor 2 (Agustus, 2012), hlm.2205.

3 Materna Ayu Novita Sekar Arum, Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaanterhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah, Repositori Universitas AtmaJaya Yogyakarta, UAJY, 2015, hlm.4.

4 Ibid, hlm.5.5 Joniansyah Hardjono, ICW: 95 Persen Korupsi Ada di Daerah, diakses dari

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/27/063722823/icw-95-persen-korupsi-ada-di-daerah, diakses pada 20 Desember 2015, jam 15.34 WIB.

1

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/27/063722823/icw-95-persen-korupsi-ada-di-daerahhttp://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/27/063722823/icw-95-persen-korupsi-ada-di-daerah


6/50

vi

dengan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM yang berkedudukan

sementara di Magelang dan beranggotakan sembilan orang pegawai.6

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau disingkat BPK RI

menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam UUD NRI 1945. Hasil pemeriksaan keuangan tersebut menurut

UUD NRI 1945 diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

ditindaklajuti. Hasil pemeriksaan tersebut berbentuk Hasil Pemeriksaan Semester

yang disampaikan dalam rapat paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan

pengawasan.7

Akan tetapi setelah puluhan tahun beroperasi, BPK RI mendapat banyak

kendala dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada era orde lama, Presiden Soekarno memberlakukan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 1965 yang mendudukkan BPK RI dibawah presiden (unterrgeordnet )

dan pimpinan BPK RI pada masa itu tidak berasal dari pegawai negeri, melainkan

berasal dari wakil-wakil partai politik, wakil angkatan bersenjata dan wakil

organisasi-organisasi massa serta orang-orang yang mempunyai dukunganmasyarakat yang terorganisasi yang ditunjuk oleh presiden. Independensi BPK RI

juga mengalami hambatan di era orde baru yang mana rekruitmen politik

terhadap lembaga-lembaga negara termasuk BPK RI tidak lepas dari pengaruh

Presiden Soeharto. Selain itu hasil pemeriksaan BPK RI sebelum disampaikan

kepada DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden agar tidak

mengganggu stabilitas politik.8

Hambatan-hambatan tersebut semakin pudar ketika Indonesia mulaimemasuki masa reformasi, dimana BPK RI dikukuhkan menjadi satu-satunya

lembaga negara yang bebas dan mandiri yang memiliki kewenangan memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bahkan sesuai prinsip

desentralisasi BPK RI mendirikan perwakilan di setiap provinsi serta memperluas

6 BPK RI, Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan, diakses dari http://www.bpk.go.id/page/sejarah, diakses pada 21 Desember 2015, jam 10.35 WIB.

7 Dewan Perwakilan Rakyat, Tata Tertib DPR RI , Keputusan DPR RI Tahun 2004, Ps.166.8

Ikhwan Fahrojih dan Mokh. Najih, Menggugat Peran DPR dan BPK RIdalam Reformasi Keuangan Negara, In-TRANS Publishing, Malang, tahun 2008, hlm.iv-v (Kata Pengantar).

2


7/50

vii

mitra kerja BPK RI tidak hanya DPR dan DPD tetapi juga meliputi DPRD.

Sehingga dapat dikatakan kebebasan dan kemandirian BPK RI mulai terlihat

semenjak masa reformasi.9

Setelah reformasi, BPK RI diamanahkan untuk berperan aktif dalam

penerapan enam prinsip Good Governance (Asas Umum Pemerintahan yang

Baik) yaitu keterbukaan dan transparansi, tanggung gugat atau accountability,

penegakan hukum dan keadilan, profesionalisme dan kompetensi, keefisienan dan

keefektifan, serta komitmen pada perlindungan lingkungan hidup.10 Namun dari

keenam prinsip tersebut terdapat satu prinsip yang jarang diketahui oleh

masyarakat luas bahwa BPK RI juga berperan aktif dalam prinsip tersebut, yaitu

melindungi lingkungan hidup. Peran BPK RI dalam prinsip tersebut mulai

digalakkan pada tahun 2012 yang diwujudkan melalui Audit Lingkungan11,

karena disaat itu BPK RI memasuki tahap persiapan menjadi Ketua Audit

Lingkungan BPK se-dunia12. Usaha dan/atau Kegiatan yang dimaksud dalam

pengertian audit lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah segala bentuk aktivitas

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta

menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.13

Audit lingkungan hidupdilaksanakan oleh seorang auditor lingkungan hidup yang telah memiliki

kompetensi.14

Audit lingkungan penting untuk dilakukan di Indonesia, mengingat

perusakan lingkungan di wilayah Indonesia dapat menimbulkan kerugian material

yang secara tidak langsung berdampak kepada keuangan negara dan lingkungan

9

Ibid, hlm.vi (Kata Pengantar).10 BPK RI, Pengelolaan Keuangan Negara Harus Transparan dan Akuntabel , diakses darihttp://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparan-dan-akuntabel, diakses

pada 25 Desember 2015, jam 20.06 WIB.11 Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup : Audit lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilaiketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakanyang ditetapkan oleh pemerintah.

12 BPK RI, BPK Terpilih Sebagai Ketua INTOSAI WGEA 201-2016 , diakses darihttp://www.bpk.go.id/news/bpk-terpilih-sebagai-ketua-intosai-wgea-2013-2016, diakses pada 28Desember 2015, jam 18.02.

13 Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN NO. 5059, Ps.1 angka 28.

14

Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri tentang Audit Lingkungan Hidup,Permen LH No. 03 Tahun 2013, Ps.1 angka 2.

3

http://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparan-dan-akuntabelhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-terpilih-sebagai-ketua-intosai-wgea-2013-2016http://www.bpk.go.id/news/bpk-terpilih-sebagai-ketua-intosai-wgea-2013-2016http://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparan-dan-akuntabel


8/50

viii

hidup merupakan aset negara yang dapat dihitung dengan uang. Misalnya pada

tahun 2005 kerugian ekonomi karena pencemaran udara di Jakarta sebesar 1,8

Triliun Rupiah, sebagai akibat dari kurangnya pengelolaan lingkungan dan

mudahnya instrumen hukum kendaraan bermotor dan asap pabrik yang diciptakan

oleh pemerintah daerah Jakarta, ditembus oleh banyak pihak sehingga

menimbulkan celah.15 Dalam kasus seperti diatas, audit lingkungan kepada

instansi pemerintah terkait lingkungan hidup diperlukan dengan tujuan untuk

menegakkan demokrasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

Namun, upaya BPK RI dalam menggalakkan audit lingkungan memiliki

kendala karena jumlah auditor yang sudah memiliki sertifikat audit lingkungan

internasional hanya 16 orang dari total jumlah auditor BPK RI dalam skala

nasional yang berjumlah sekitar 3.500 orang. Padahal BPK RI menargetkan pada

tahun 2016 memiliki 200 orang auditor lingkungan hidup bersertifikasi

internasional. Maka BPK RI bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan

Hidup untuk menghasilkan tiga tingkatan auditor melalui diklat-diklat yang

dilaksanakan tahunan.16

Mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan17 terbesar di

dunia yang terdiri dari 13.466 pulau18

, maka dibutuhkan suatu solusi efektif yangdapat mempermudah pelaksanaan audit lingkungan, khususnya dalam hal

pengumpulan data wilayah lingkungan hidup yang dirusak oleh aktivitas manusia.

Penulis menawarkan suatu gagasan mengenai sinergitas pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup dalam audit lingkungan BPK. Sehingga prinsip

dan tujuan kesejahteraan sosial dan demokrasi berwawasan lingkungan yang

berintegritas dapat terwujud baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis.

15 Tempo Interaktif, Kerugian Akibat Pencemaran Udara Jakarta Rp 1,8 Triliun, diaksesdari http://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-

jakarta-rp-1-8-triliun, diakses pada 28 Desember 2015, jam 06.38 WIB.16 BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan Targetkan Miliki 200 Auditor Lingkungan pada

Tahun 2016 , diakses dari http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/05/BPK-Targetkan-Miliki-200-Auditor-Lingkungan-pada-2016.pdf, diakses pada 25 Desember 2015, jam 21.57.

17 Negara kepulauan atau Archipelago State adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiridari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubunganya satu sama lain,termasuk perairan diantaranya serta wujud alamiah lainya, memiliki kedaulatan diperairankepulauan yaitu perairan yang terletak disisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan dalamMochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional . Alumni, Bandung. 2003. Hal. 179.

18 Jumlah pulau di Indonesia ‘berkurang’ 4.042 buah dari jumlah total 17.508 buah, akibat

pembakuan nama rupa bumi oleh PBB. Metrotvnews. Jum'at, 18 Oktober 2013. Diakses 11Desember 2015.

4

http://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/05/BPK-Targetkan-Miliki-200-Auditor-Lingkungan-pada-2016.pdfhttp://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/05/BPK-Targetkan-Miliki-200-Auditor-Lingkungan-pada-2016.pdfhttp://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jumlah-Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buahhttp://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jumlah-Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buahhttp://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jumlah-Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buahhttp://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jumlah-Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buahhttp://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/05/BPK-Targetkan-Miliki-200-Auditor-Lingkungan-pada-2016.pdfhttp://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/05/BPK-Targetkan-Miliki-200-Auditor-Lingkungan-pada-2016.pdfhttp://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliun


9/50

ix

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi peran BPK RI dalam usaha menerapkan prinsip

perlindungan lingkungan di Indonesia?

2.

Bagaimana konsep strategi pengelolaan dan pengawasan audit lingkungan

BPK RI untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan demokrasi lingkungan

yang berintegritas di Indonesia?

1.3 Tujuan

1.

Untuk mengetahui eksistensi peran BPK RI dalam usaha menerapkan

prinsip perlindungan lingkungan di Indonesia.

2.

Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi pengelolaan

dan pengawasan audit lingkungan BPK RI untuk menciptakan kesejahteraan

sosial dan demokrasi lingkungan yang berintegritas di Indonesia yang

aplikatif dan relevan.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi duniailmu pengetahuan hukum. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi formulasi konsep pengelolaan dan pengawasan BPK RI dalam audit

lingkungan hidup di Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak

civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebihlanjut tentang pengelolaan dan pengawasan BPK RI dalam audit

lingkungan hidup di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun

masukan dalam penyempurnaan peran BPK RI dalam keuangan negara di

bidang perlindungan lingkungan hidup serta sebagai alternatif gagasan

5


10/50

x

untuk melakukan formulasi konsep pengelolaan dan pengawasan BPK RI

dalam audit lingkungan hidup di Indonesia.

c.

Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada

masyarakat, terutama masyarakat hukum adat untuk semakin memahami

pengelolaan dan pengawasan BPK RI dalam audit lingkungan hidup di

Indonesia, untuk membantu pengawasan terhadap lingkungan hidup di

wilayahnya.

6


11/50

xi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Negara Hukum Kesejahteraan

2.1.1 Pengertian Negara Hukum Kesejahteraan

Konsep welfare state atau social sevice state, yaitu negara yang

pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai

kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara agar mencapai suatu

standar hidup minimal. Konsep ini merupakan antitesis dari konsep “negara

penjaga malam” yang tumbuh dan berkembang pada abad ke-18 hingga

pertengahan abad 19. Tujuan yang ingin dicapai setiap negara memberikan

kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Agar tujuan tersebut dapat

tercapai penyelenggara pemerintahan memerlukan organ atau perangkat yang

sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.19 Selain itu, pemerintah

atau negara juga ditempatkan sebagai yang bertanggung jawab penuh

terhadap kesejahteraan rakyat, dimana prinsip yang digunakan adalah

staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif

dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat demi mencapaikesejahteraan umum.

2.1.2 Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.20 Negara hukum yang dianut Indonesia

adalah negara hukum modern atau negara kesejahteraan. Tujuan yang hendak

dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan

makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila.

21

Konsekuensi kewajiban negara pada semua sektor kehidupan dan

penghidupan, adanya tanggung jawab negara untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Bagir Manan, menyatakan bahwa dalam negara

19 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2012,hlm.36.

20 Indonesia (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Ps.1 ayat 3.

21

Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1997, hlm. 11.

7


12/50

xii

kesejahteraan pemerintah menjadi “pemikul” utama tanggung jawab untuk

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Tanggung jawab negara ini merupakan sebagaimana

terdapat pada Pembukaan UUD NRI 1945.22 Sejalan dengan pemikiran

tersebut, Muchsan yang menggunakan istilah negara hukum modern atau

materiil, menyatakan bahwa fungsi atau tugas negara Indonesia, yaitu :

1. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban (defence, security, and

protectional function). Termasuk ke dalam fungsi ini adalah fungsi

perlindungan terhadap kehidupan, hak milik dan hak-hak lainnya sesuai

dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2.

Fungsi kesejahteraan (welfare function), termasuk ke dalamnya social

service dan social welfare. Yang jelas seluruh kegiatan yang ditunjukan

untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

3.

Fungsi pendidikan (education function), termasuk kedalamnya tugas

penerangan umum, nation, dan character building , peningkatan

kebudayaan dan sebagainya.

4.

Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (world peace

and human welfare) dalam arti luas.23

Berdasarkan hal diatas, tampak bahwa Indonesia merupakan negara

hukum modern atau negara kesejahteraan. Selain itu, juga dapat diyakini

bahwa sebagai negara hukum modern atau negara kesejahteraan, negara

memiliki landasan kuat sehingga mampu mengatur dan menyelenggarakan

mekanisme pemerintahan. Kemudian, memberi kewenangan pemerintah

untuk mengatur pengelolaan keuangan negara secara adil. Dan yang terakhir, pemerintah dapat membentuk sebuah lembaga untuk mengatur perihal

pemeriksaan terhadap keuangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat.

22 Op.cit, Helmi, hlm.16.23

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PeradilanTata Usaha Negara di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, tahun 2000, hlm. 8.

8


13/50

xiii

2.2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2.2.1 Pengertian BPK RI

Pengertian BPK RI tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang

menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.24 Dijelaskan pula dalam Pasal

23 E ayat 2 UUD NRI 1945, bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.25

BPK RI juga merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri

dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara. Hal ini tercantum

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Yang dimaksud

dengan bebas adalah dapat melakukan segala tindakan yang terkait dengan

pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata

mandiri dapat diartikan bahwa dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi

oleh pihak manapun, walaupun pihak tersebut adalah pihak eksekutif,legislatif maupun yudikatif.

2.2.2 Tujuan Pembentukan BPK RI

BPK RI sebagai lembaga pengawas eksternal dari pemerintah,

mendukung fungsi pengawasan lembaga perwakilan terhadap pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara. Disamping itu, pembentukan BPK RI

juga dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas,

efisiensi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawabKeuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Keberadaan Badan

Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa independen juga sangat

24 Indonesia (3), Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654, Ps. 1 angka 1.

25

Indonesia (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Ps.23 E ayat 2.

9


14/50

xiv

penting artinya untuk mengurangi praktik-praktik penyimpangan Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Keuangan Negara. 26

2.2.3 Kedudukan BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, seperti yang tertuang

dalam pasal 23 G ayat 1 UUD NRI 1945, berkedudukan di ibu kota negara

dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota dari BPK RI itu sendiri,

dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan

oleh presiden. BPK RI terdiri dari 9 orang anggota, yang keanggotaannya

diresmikan dengan keputusan presiden.

2.2.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang BPK RI

Sebagai suatu lembaga, BPK RI tentunya mempunyai tugas, fungsi,

serta wewenang. Hal ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No 15

Tahun 2006. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa tugas BPK RI berupa :

(1)BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Lembaga Negara

lainnya, BI, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau

badan lain yang mengelola keuangan negara.

(2)Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan UU tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(3)Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(4)Pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan UU,

laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan

dipublikasikan.

(5)Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan

dengan obyek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan

negara.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur

dengan peraturan BPK.

26

Ikhwan Fahrojih dan Mokh. Najih, Menggugat Peran DPR dan BPK RI dalam Reformasi Keuangan Negara, In-TRANS Publishing, Malang, tahun 2008, hlm.19.

10


15/50

xv

Selanjutnya dalam Pasal 7 menyatakan bahwa :

(1)BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan

kewenangannya.

(2)DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan

Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

(3)Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh

Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.

(4)Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD dan

DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga

perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

(5)Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka

untuk umum.

Dilanjutkan oleh Pasal 8 yang menjelaskan :

(1)Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula

hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/

Walikota sesuai dengan kewenangannya.(2)Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh

Presideng, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.

(3)Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal

tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui unsur

pidana tersebut.

(4)Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada

DPR, DPD dan DPRD, serta pemerintah.

11


16/50

xvi

Pasal 9 menjelaskan tentang kewenangan BPK RI, antara lain :

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :

a.

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan

pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta

menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

b.

Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh

setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD,

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik

negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha

keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,

surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan

daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

d.

Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada

BPK;

e.

Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasidengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan

dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara;

g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang

bekerja untuk dan atas nama BPK;

h.

Membina jabatan fungsional Pemeriksa;i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

j.

Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

(2)Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang diminta oleh BPK hanya dipergunakan untuk

pemeriksaan.

12


17/50

xvii

Pasal 10 yang merupakan kelanjutan dari Pasal 9, menerangkan :

(1)BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga

atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

(2)Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang

berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan

BPK.

(3)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang

memantau:

a.

penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain

yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.(4)Hasil pemantauan diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan

DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Yang terakhir adalah Pasal 11, yang menjelaskan :

BPK dapat memberikan :

a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Pemda, Lembaga

Negara Lain, BI, BUMN, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain,

yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat/Pemda; dan/atau

c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah.

Mengenai fungsi dari BPK dibagi kedalam tiga bidang, yaitu :

a. Fungsi Operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan

penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan

atas negara.

13


18/50

xviii

b. Fungsi Yudikatif, yaitu berupa kewenangan menuntut perbendaharaan

dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharawan dan pegawai negeri

bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau

melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan

kekayaan negara.

c.

Fungsi Advisory, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah

mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

Dengan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka

mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, BPK juga berperan aktif dalam

menerapkan 6 prinsip Good Governance, yaitu keterbukaan dan transparansi,

tanggung gugat ( Accountability), penegakan hukum dan keadilan, profesionalisme

dan kompetensi, keefisienan dan keefektifan, serta komitmen pada perlindungan

lingkungan hidup.

2.3 Lingkungan Hidup

2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa,lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lain.27

Lingkungan, sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat

diperlukan untuk menyejahterahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan

perintah Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.28 Dengan demikian, sumber daya

lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama

eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi

27Indonesia (8), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN NO. 5059, Ps.1 angka 1.

28

Indonesia (9), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Ps.33 ayat 3.

14


19/50

xix

atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan secara lestari. Tetapi,

apabila batas tersebut telah dilampaui, maka, sumber daya tersebut akan

mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan

konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Atas dasar

tersebut, dibagi kebutuhan dalam tiga bagian dasar yaitu :

1.

Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati,

manusia haruslah mendapatkan air, udara dan pangan dalam kuantitas

dan mutu tertentu. Kebutuhan dasar ini bersifat mutlak. Selain itu, ia

juga harus terlindung dari serangan organisme yang berbahaya, yaitu

hewan buas patogen, parasit, dan vektor penyakit. Juga, dapat

mempunyai ketentuan untuk menjaga kelangsungan hidup jenisnya.

2. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi

Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia tidak cukup sekadar

hidup secara hayati, melainkan karena kebudayaannya ia harus hidup

secara manusiawi. Misalnya, pangan tidak cukup sekadar memenuhi

kebutuhan tubuh, melainkan harus disajikan dalam rasa, warna dan

bentuk yang menarik. Sebenarnya manusia dapat mempertahankanhidupnya tanpa mengenakan pakaian, tetapi hal tersebut tidak

manusiawi. Sehingga, tampak jelas bahwa sifat hidup yang manusiawi

merupakan unsur penting dalam mutu lingkungan.

3. Kebutuhan dasar untuk memilih

Kemampuan untuk memilih merupakan unsur hakiki makhluk untuk

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada manusia,

kemampuan memilih berkembang melampaui tujuan untukmempertahankan kelangsungan hidup hayatinya, yaitu merupakan juga

ekspresi kebudayannya.29

2.3.2 Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup

Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup

serta eksploitasi besar-besaran oleh para manusia yang tidak bertanggung

jawab, dibuatlah sebuah peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan

29

Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2010,hlm.5.

15


20/50

xx

lingkungan hidup. Dimana, perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup,seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU no 32 Tahun 2009, bertujuan

untuk :

a.

Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b.

Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem;

d.

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

f.

Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa

depan;

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h.

Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. Mengantisipasi isu lingkungan global.30

Kemudian, diperjelas pada Pasal 4, mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan

hukum.

2.4 Audit Lingkungan Hidup

2.4.1 Pengertian Audit Lingkungan

Pengertian audit lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah.31 Pengertian tersebut sama dengan Peraturan Menteri

30 Indonesia (5), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN NO. 5059, Ps.3.

31

Indonesia (6), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN NO. 5059, Ps.1 angka 28.

16


21/50

xxi

Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.

Usaha dan/atau Kegiatan yang dimaksud di dalam pengertian audit

lingkungan baik yang terdapat di dalam UU PPLH maupun Permen LH

Nomor 03 tahun 2013 adalah segala bentuk aktivitas yang dapat

menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan

dampak terhadap lingkungan hidup.32

Sedangkan definisi audit lingkungan yang dibuat oleh International

Comerz Chamber yang dikutip dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit

Lingkungan, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi

evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang

bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan

tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya

pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan

usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan lingkungan. Adapun menurut Dadang Purnama audit lingkungan

dari suatu usaha atau kegiatan adalah perangkat manajemen yang dilakukan

secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan pertama kali

diperkenalkan secara luas sejak diberlakukannya standar BS 7750 oleh

British Standart Institution pada tahun 1992. Sebelumnya terdapat beberapa

standar yang juga memperkenalkan audit lingkungan misalnya BS 5750, EN

29000, ISO 9000 atau bahkan telah digunakan oleh industri maju jauh

sebelum tahun 1992.33

2.4.2 Tujuan Audit LingkunganPelaksanaan audit lingkungan secara umum ditujukan untuk

mengevaluasi suatu sistem pengelolaan lingkungan suatu usaha atau kegiatan

sehingga hasil audit nantinya dapat merekomendasikan upaya perbaikan

sistem pengelolaan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan dapat

32 Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri tentang Audit Lingkungan Hidup,Permen LH No. 03 Tahun 2013, Ps.1 angka 2.

33

Tuhana Taufiz Andrianto, Audit Lingkungan, Penerbit Global Pustaka Utama,Yogyakarta, tahun 2002, hlm.2-3.

17


22/50

xxii

dilakukan dengan lebih baik, terarah, efektif dan efisien. Pada

perkembangannya, tujuan dari audit lingkungan kemudian dibuat menjadi

lebih rinci sesuai dengan kehendak penganggung jawab kegiatan. Namun

menurut Dadang Purnama, tujuan akhir suatu audit lingkungan adalah

peningkatan kinerja suatu usaha atau kegiatan terutama akibat peningkatan

pengelolaan lingkungan yang dilakukan.34

2.4.3 Sasaran Audit Lingkungan

Sasaran dari audit lingkungan meliputi dua aspek, yang pertama adalah

mengetahui kinerja organisasi, sistem manajemen, peralatan dan pentaatan

peraturan perundangan. Sedangkan sasaran yang kedua adalah pelaksanaan

pengendalian dampak lingkungan, karena adanya pemeriksaan terhadap

kualitas lingkungan dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bahan untuk

mengetahui keberhasilan upaya pengendalian dampak lingkungan. Audit

lingkungan dilaksanakan dengan secara langsung menilai dan mengevaluasi

kegiatan pengendalian tersebut.35

2.4.4 Metode Penelitian Audit Lingkungan

Metode penelitian berkaitan dengan pengumpulan bukti atau fakta

obyetif yang dapat berupa dokumen atau rekaman, wawancara kepadamanajemen, karyawan, dan masyarakat yang terkena dampak, pengamatan

terhadap kondisi fisik, fasilitas, dan pembuktian (verifikasi) data dan

informasi yang memerlukan suatu instrumen audit. Audit lingkungan

menggunakan pendekatan empiris yang mengharuskan perolehan fakta dari

hasil penelitian dan observasi. Di dalam audit lingkungan dilibatkan metode

ilmiah yang langkahnya meliputi identifikasi masalah, rumusan hipoteseis, uji

hipotesis dan kesimpulan. Audit lingkungan juga mengharuskan pembuatanrancangan penelitian yang ditentukan oleh permasalahan yang akan diteliti.

Rancangan penelitian menentukan langkah-langkah berikutnya yaitu

penentuan sampel, pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data.

Penentuan sampel ditentukan melalui pemilihan satu teknik pengambilan

sampel dari beberapa teknik yaitu simple random sampling , systematic

34 Ibid, hlm.3.35

Chafid Fandeli, Retno Nur Utami dan Sofiudin Nurmansyah, Audit Lingkungan, PenerbitGadjah Mada University Press, Yogyakarta, tahun 2008, hlm.3-4.

18


23/50

xxiii

random sampling , stratified random sampling , cluster sampling dan multi-

stage sampling . Pengumpulan data ditentukan oleh beberapa hal dan cara

memperolehnya dilaksanakan melalui prosedur yang ada. Sedangkan

pengolahan dan analisis data menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau

kualitatif.36

2.5 Kerangka Berpikir

Perihal Badan Pemeriksa Keuangan Negara, sebagaimana telah

dicantumkan dalam Pasal 23 E, 23 F dan 23 G UUD NRI Tahun 1945 dan UU

No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tampak jelas bahwa

terdapat prinsip Good Governance dalam melaksanakan peran BPK dalam

mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih. Salah satu nya adalah komitmen

pada perlindungan lingkungan hidup. Dibutuhkan suatu audit lingkungan hidup

untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Namun, jumlah sumber daya manusia

untuk melaksanakan audit lingkungan tersebut masih kurang. Hal ini

menyebabkan pengawasan terhadap hasil audit kurang optimal. Sehingga

diperlukan adanya sinergitas antara BPK dengan kementrian terkait lingkungan

hidup untuk melakukan pengawasan dan optimalisasi hasil audit, dan penindakannya. Selain itu, dalam hal ini peran masyarakat juga ditonjolkan

melalui pengaduan setiap masyarakat terhadap suatu kejadian terhadap

lingkungan hidup sebagai akibat dari kesalahan teknis maupun non teknis instansi

pemerintah, dimana dalam mengadukan suatu peristiwa tersebut harus disertai

bukti, maupun dokumentasi yang konkrit.

36Ibid, hlm.78-93.

19


24/50

xxiv

BAB III

METODE PENULISAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian

hukum doktrinal37, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder 38 kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab

permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

pantas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.

Pendekatan perundang-undangan ( statute-approach), yaitu dengan

menelaah peraturan perundang-undangan39 yang berkaitan dengan Badan

Pemeriksa Keuangan, Lingkungan Hidup dan Audit Lingkungan.

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu dengan menelaah dan

memahami konsep-konsep40 Indonesia sebagai Negara Hukum

Kesejahteraan, Badan Pemeriksa Keuangan, Lingkungan Hidup dan Audit

Lingkungan.

3.

Pendekatan sejarah (historical approach), yaitu dengan menelaahrekontruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara

mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasikan, serta

mensintesiskan bukti-bukti mendukung fakta untuk memperoleh

kesimpulan.41

3.2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah datasekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:

a.

Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi:

37 Sukismo B., Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, PenerbitPUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm.8.

38 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia,Jakarta, tahun 1988, hlm.10.

39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, tahun 2007, hlm. 96.40 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Penerbit Bayumedia,

Malang, tahun 2007, hlm.391.41

Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial , Cetakankeempat, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 29.

20


25/50

xxv

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keungan Negara;

3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan;

4)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5) Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Audit Lingkungan Hidup;

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan

permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum

dari segi kepustakaan, dan artikel internet.

c. Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia,

kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

3.3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui

studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan

hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan

Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang.

3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnyadiinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis

deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang

ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat, guna memberikan formulasi baru

dalam konsep pengawasan dan pengelolan BPK RI dalam audit lingkungan hidup

di Indonesia.

Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari

permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam

21


26/50

xxvi

masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu.42 Tujuan dari penulisan

deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar

fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses

analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan

masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik

simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapahal sebagai

upaya transfer gagasan.

42 Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 35.

22


27/50

xxvii

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Eksistensi Peran BPK RI dalam Usaha Menerapkan Prinsip

Perlindungan Lingkungan di Indonesia

Segala bentuk perusakan lingkungan hidup seperti pencemaran

menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan hidup tersebut sendiri atau

kelangsungan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya, serta menyebabkan

kerugian negara yang secara tidak langsung dapat dikalkulasikan dengan jumlah

uang. Pencemaran udara hebat pada tahun 1990 menyebabkan negara

menanggung kerugian hingga US$ 424,3 juta. Jumlah tersebut meningkat tajam

dalam kurun waktu 10 tahun menjadi US$ 634 juta pada tahun 2000.43 Pada tahun

2005 kerugian ekonomi karena pencemaran udara di Jakarta sebesar 1,8 Triliun

Rupiah.44 Sementara itu, kerugian ekonomi negara yang ditimbulkan sebagai

akibat dari pembakaran hutan untuk kepentingan perusahaan tertentu di Riau

dihitung sudah mencapai Rp.200 triliun.45

Tidak hanya pencemaran udara, pencemaran air juga turut berkontribusi

menambah kerugian ekonomi negara. Misalnya pencemaran air yang terjadi disungai Cikijing, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pencemaran tersebut terjadi

sebagai akibat dari pembuangan limbah oleh tiga pabrik tekstil besar yang berdiri

di sekitar sungai Cikijing tersebut. Pabrik tekstil tersebut antara lain PT Kahatex,

PT Insan Sandang dan PT Five Star yang menyebabkan kerugian negara sebesar

Rp.392 miliar terhitung dari tahun 1999 sampai 2013.46

43

Kementerian Lingkungan Hidup, Kita Rugi Miliaran Akibat Pencemaran Udara, diaksesdari http://www.menlh.go.id/kita-rugi-miliaran-akibat-pencemaran-udara/, diakses pada 28Desember 2015, jam 06.21 WIB.

44 Tempo Interaktif, Kerugian Akibat Pencemaran Udara Jakarta Rp 1,8 Triliun, diaksesdari http://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-

jakarta-rp-1-8-triliun, diakses pada 28 Desember 2015, jam 06.38 WIB.45 BBC Indonesia, Perusahaan Pembakar Belum Diumumkan Karena Pertimbangan

Ekonomi, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia _asap_luhut_ekonomi, diakses pada 28 Desember 2015, jam 07.33 WIB.

46 BPLHD Jawa Barat, Pengantar Diskusi (FGD) Bedah Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung: “Meretas Jalan Panjang

Menggapai Kebenaran dan Keadilan”, diakses darihttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-

bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkungan, diakses pada 28 Desember 2015, jam07.48 WIB.

23

http://www.menlh.go.id/kita-rugi-miliaran-akibat-pencemaran-udara/http://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia%20_asap_luhut_ekonomihttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia%20_asap_luhut_ekonomihttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkunganhttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkunganhttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkunganhttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkunganhttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia%20_asap_luhut_ekonomihttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia%20_asap_luhut_ekonomihttp://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://metro.tempo.co/read/news/2005/10/07/05767654/kerugian-akibat-pencemaran-udara-jakarta-rp-1-8-triliunhttp://www.menlh.go.id/kita-rugi-miliaran-akibat-pencemaran-udara/


28/50

xxviii

Kerusakan lingkungan yang disebakan oleh aktivitas manusia terutama

korporasi atau perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata secara

tidak langsung dapat dikalkulasikan dalam jumlah uang yang tidak kecil dan dapat

dikategorikan sebagai salah satu faktor peyebab kerugian negara. Tindakan

perusahaan seperti membuang limbah yang dapat mengganggu stabilisasi

lingkungan baik tanah, air dan udara serta tindakan lain yang dapat merusak

lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pembukaan

lahan dengan cara yang ilegal disadari telah membahayakan kesimbangan alam,

namun selalu terjadi setiap waktu dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan

hidup manusia. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian

lingkungan tidak dapat berjalan beiringan, karena pemenuhan kebutuhan hidup

yang terlalu berlebihan menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan

dan berlaku juga sebaliknya. Namun upaya untuk menyeimbangkan keduanya

harus tetap dilakukan.

Adapun upaya tersebut dilakukan melalui bantuan aturan-aturan hukum

sehingga manusia tidak dapat bertindak sesuai kehendaknya sendiri tanpa

memperhatikan alam lingkungannya. Aturan hukum tersebut diawasi melalui

surat mekanisme izin yang legal dan harus memenuhi persyaratan tertentumisalnya harus memenuhi AMDAL dan beberap dokumen wajib lingkungan

lainnya. Karena rumitnya birokrasi untuk mendapatkan izin tersebut, beberapa

perusahaan atau penyelenggara kegiatan yang tidak bertanggung jawab memakai

jalan pintas dengan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku dan berusaha

menyamarkan usaha atau kegiatannya tersebut. Disinilah fungsi pengawasan

dengan hanya melalui izin saja mulai tidak efisien jika tidak dikolaborasikan

dengan suatu sistem terpadu yaitu audit lingkungan.Audit lingkungan diartikan secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah.47 Melalui hasil audit lingkungan tersebut aparat penegak hukum

dapat menjadikannya sebagai patokan untuk mengambil penindakan selanjutnya.

47

Indonesia (7), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN NO. 5059, Ps.1 angka 28.

24


29/50

xxix

Penindakan tersebut jika didapat pelanggaran dalam hasil audit, penegak hukum

dapat memberi sanksi tegas seperti sanksi administrasi melalui pencabutan izin

usaha atau kegiatan. Tindakan lain yang dapat dilakukan sebagai alternatif adalah

menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara atau denda, atau tindakan-tindakan lain

yang dirasa perlu dan adil untuk dijatuhkan kepada pelaku suatu usaha atau

kegiatan yang tidak patuh dengan instrumen hukum yang berlaku.

Audit lingkungan pada umumnya merupakan wewenang dari Kementerian

Lingkungan Hidup atau kementerian terkait lainnya. Beberapa kali Kementerian

Lingkungan Hidup memperbaharui peraturan menteri tentang Audit Lingkungan.

Namun setelah reformasi, prinsip penyelamatan lingkungan hidup juga

diamanahkan kepada lembaga non kementerian lain seperti BPK RI. Sehingga

dapat disimpulkan audit lingkungan bukanlah kewenangan mutlak dari

Kementerian Lingkungan Hidup, mengingat tugas dan wewengan Kementerian

Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lain tidak hanya terbatas pada audit

lingkungan. Sehingga ada kecenderungan audit yang dilakukan oleh kementerian

tersebut tidak maksimal jika tugasnya sebagai kementerian terlalu banyak.

Hal ini diperparah dengan adanya segelintir pejabat di lingkungan

kementerian terkait yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya.Maka dari itu sudah menjadi tugas BPK RI untuk menyempurnakan temuan-

temuan dalam audit lingkungan yang bisa saja tersembunyi dan luput dari

pengawasan kementerian. Meskipun harus melakukan audit ulang dan terkesan

terdapat tumpang tindih kewenangan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk

upaya menegakkan demokrasi lingkungan yang harapannya dapat menghasilkan

kesejahteraan di masyarakat. Tetapi BPK RI tidak melakukan audit lingkungan

secara langsung kepada perusahaan atau penyelengga kegiatan yang bersifatkomersial, namun melalui instansi pemerintah yang memberikan izin dan

mengawasi usaha atau kegiatan tersebut. Tidak berlebihan jika prinsip

penyelamatan lingkungan mengamanatkan BPK RI untuk berperan serta di

dalamnya. Tidak hanya bertindak sebagai auditor untuk ke dalam negeri, namun

juga dengan inisiatif sendiri dan kesadaran, BPK turut serta dalam

menyelamatkan lingkungan hidup yang berada diluar kawasan Indonesia.

25


30/50

xxx

Tugas BPK RI telah diatur dalam Pasal 6 UU no 15 Tahun 2006. Dengan

melaksanakan tugas tersebut, sesungguhnya BPK juga mempunyai peran untuk

menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good public governance), yang

terdiri dari delapan unsur yaitu :

1. Bertanggung jawab (accountable);

2.

Transparan (transparent );

3. Cepat-tanggap (responsive);

4. Efektif dan efisien (effective & Efficient );

5.

Keamanan & Mencakup Semua ( Equitable & Inclusive);

6. Berdasarkan aturan huku, ( Rule of Law);

7.

Keikutsertaan Pemilik Kepentingan ( Participatory);

8.

Berdasarkan Musyawarah & Mufakat (Consensus-Oriented ).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, BPK RI membantu penegakan tata

kelola pemerintah yang baik, dari segi akuntabilitas dan juga transparansi. Hal ini

dilakukan oleh BPK RI melalui audit, apakah pemerintah sudah melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara secara tertib, tunduk

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis dan

transparan serta melalui audit kinerja. Dengan pelaksanaan audit kepatuhan pengelolaan keuangan kepada peraturan yang berlaku tersebut, BPK RI dapat

menegakkan tata kelola yang baik dalam bidang penegakan aturan hukum.

Sudah dikatakan diatas bahwa BPK RI merupakan lembaga negara yang

mempunyai fungsi sebagai ujung tombak dan pilar utama bagi tegaknya suatu tata

kelola pemerintahan yang baik ( good public governance) dalam penyelenggaraan

kehidupan bernegara, juga mempunyai peranan dalam upaya untuk menjaga serta

melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu wujud dari peranan BPKRI dalam bidang tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap instansi

pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bukan usaha atau kegiatan

yang bersifat komersial atau swasta. Sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara, BPK RI telah melakukan beberapa

pemeriksaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, diantaranya pemeriksaan

pengelolaan sampah, pengukuhan kawasan hutan, pengelolaan hutan,

26


31/50

xxxi

pengendalian kebakaran hutan, pertanian, pertambangan batubara, perikanan,

kelautan serta rehabilitasi hutan.

BPK RI juga melakukan beberapa upaya lain dalam penyelamatan

lingkungan hidup diantaranya membuka rapat konsultasi dengan Kementerian

Negara Lingkungan Hidup pada 2010 lalu yang bertemakan “Pemeriksaan atas

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian

Negara Lingkungan Hidup dan Arah Pemeriksaan BPK RI”.48 Pada tahun 2012,

BPK RI menyelenggarakan lokakarya dengan tema “BPK Peduli Lingkungan”

yang menghubungkan pemerintah, para praktisi dan pengerak srta pemerhati

lingkungan secara informal yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja

sama antara BPK RI dengan para stakeholder lingkungan dan memperoleh data

dan informasi terkini terkait lingkungan hidup.49 BPK RI juga berkontribusi

dalam pemberian data intensif berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas

Laporan Keuangan (LK) kepada sejumlah kementerian terkait seperti

Kementerian Kehutanan50 dan Kementerian Lingkungan Hidup51. Selain LHP atas

LK, hasil audit lain dapat berupa LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Selain produk berupa

laporan-laporan, BPK RI juga dapat memberi opini kepada kementerian terkaityang diberi laporan tersebut.

Selain itu, untuk menaikkan kinerja dan efisiensi serta efektifitas sumber

daya BPK RI juga telah melakukan hubungan dilomatik dan kerjasama dengan

badan pemeriksaan dari negara lain yang disebut dengan Supreme Audit

Institution (SAI). Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas auditor

dan institusi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lingkungan yang

diharapkan nantinya memberikan konstribusi yang positif bagi pengelolaan dan

48 BPK RI, Pertemuan BPK RI dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, diakses darihttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-bpk-ri-dan-kementerian-negara-lingkungan-hidup, diakses

pada 28 Desember 2015, jam 21.50.49 BPK RI, Lokakarya “BPK Peduli Lingkungan”, diakses dari

http://www.bpk.go.id/news/lokakarya-%E2%80%9Cbpk-peduli-lingkungan%E2%80%9D, diakses pada 12 Desember 2015, jam 22.48.

50 BPK RI, BPK Mengembangkan Audit Lingkungan, diakses darihttp://www.bpk.go.id/news/bpk-mengembangkan-audit-lingkungan, diakses pada 28 Desember2015, jam 22.02.

51 BPK RI, BPK Serahkan LHP Kementerian Lingkungan Hidup, diakses dari

http://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-kementerian-lingkungan-hidup, diakses pada 28Desember 2015, jam 22.04

27

http://www.bpk.go.id/news/pertemuan-bpk-ri-dan-kementerian-negara-lingkungan-hiduphttp://www.bpk.go.id/news/lokakarya-%E2%80%9Cbpk-peduli-lingkungan%E2%80%9Dhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-mengembangkan-audit-lingkunganhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-kementerian-lingkungan-hiduphttp://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-kementerian-lingkungan-hiduphttp://www.bpk.go.id/news/bpk-mengembangkan-audit-lingkunganhttp://www.bpk.go.id/news/lokakarya-%E2%80%9Cbpk-peduli-lingkungan%E2%80%9Dhttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-bpk-ri-dan-kementerian-negara-lingkungan-hidup


32/50

xxxii

pertanggungjawaban keuangan negara di instansi-instansi negara terkait. Badan

pemeriksa terkumpul dalam suatu wadah yaitu International Organization of

Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental

Auditing (WGEA).

BPK RI berperan aktif dalam INTOSAI-WGEA dan seringkali menjadi tuan

rumah bagi pertemuan organisasi BPK se-dunia tersebut. Misalnya INTOSAI-

WGEA melakukan pertemuan ke-8 antar Steering Committee (SC) INTOSAI-

WGEA. BPK RI menjadi tuan rumah acara yang dihadiri 14 negara dan satu

organisasi internasional bukan lembaga pemeriksa. Pertemuan yang berlangsung

selama empat hari tersebut membahas tentang perkembangan implementasi

rencana kerja INTOSAI-WGEA 2008-2010. Pada pertemuan ini BPK RI

menyatakan telah aktif melakukan pemeriksaan yang berspektif lingkungan.

Pertemuan ini juga membuat lima pedoman yang akan membantu para auditor se-

dunia dalam melakukan pemeriksaan kinerja pemerintahnya dalam menghadapi

perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam.52 BPK RI kembali menjadi

tuan rumah pertemuan Steering Committee INTOSAI-WGEA yang ke-13 selama

tiga hari yang diikuti oleh 16 Supreme Audit Institustions (SAI) dalam rangka

membahas dan menyetujui kerangka kerja dari semua proyek dalam rencana kerjaWGEA tahun 2014-2016.53

BPK RI selanjutnya sering melakukan pertemuan bilateral dengan BPK

negara lain yang tergabung dalam INTOSAI-WGEA, misalnya pertemuan teknis

II yang diselenggarakan di Bali dalam rangka Implementasi Perjanjian Kerjasama

antara BPK RI dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia.54 BPK RI juga

meningkatkan kerjasama dengan badan pemeriksa Rusia melalui pertemuan

bilateral yang diadakan di Bali dengan Board Member Accounts Chamber the Russian Federation (ACH) dan dalam pertemuan tersebut kedua badan pemeriksa

52 BPK RI, BPK Sedunia Bahas Audit Berperspektif Lingkungan Hidup, diakses darihttp://www.bpk.go.id/news/bpk-sedunia-bahas-audit-berperspektif-lingkungan-hidup, diakses pada28 Desember 2015, jam 13.04.

53 BPK RI, Pertemuan Ke-13 Komite Pengarah Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Sedunia, diakses dari http://www.bpk.go.id/news/pertemuan-ke-13-komite- pengarah-kelompok-kerja-audit-lingkungan-hidup-badan-pemeriksa-sedunia, diakses pada 28Desember 2015, jam 16.03.

54 BPK RI, Pertemuan Teknis II dalam Rangka Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara BPK RI dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia, diakses dari

http://www.bpk.go.id/news/pertemuan-teknis-ii-dalam-rangka-implementasi-perjanjian-kerjasama-antara-bpk-ri-dan-jabatan-audit-negara-jan-malaysia, diakses pada 28 Desember 2015, jam 14.47.

28

http://www.bpk.go.id/news/bpk-sedunia-bahas-audit-berperspektif-lingkungan-hiduphttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-ke-13-komite-pengarah-kelompok-kerja-audit-lingkungan-hidup-badan-pemeriksa-seduniahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-ke-13-komite-pengarah-kelompok-kerja-audit-lingkungan-hidup-badan-pemeriksa-seduniahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-teknis-ii-dalam-rangka-implementasi-perjanjian-kerjasama-antara-bpk-ri-dan-jabatan-audit-negara-jan-malaysiahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-teknis-ii-dalam-rangka-implementasi-perjanjian-kerjasama-antara-bpk-ri-dan-jabatan-audit-negara-jan-malaysiahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-teknis-ii-dalam-rangka-implementasi-perjanjian-kerjasama-antara-bpk-ri-dan-jabatan-audit-negara-jan-malaysiahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-teknis-ii-dalam-rangka-implementasi-perjanjian-kerjasama-antara-bpk-ri-dan-jabatan-audit-negara-jan-malaysiahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-ke-13-komite-pengarah-kelompok-kerja-audit-lingkungan-hidup-badan-pemeriksa-seduniahttp://www.bpk.go.id/news/pertemuan-ke-13-komite-pengarah-kelompok-kerja-audit-lingkungan-hidup-badan-pemeriksa-seduniahttp://www.bpk.go.id/news/bpk-sedunia-bahas-audit-berperspektif-lingkungan-hidup


33/50

xxxiii

sepakat untuk mengadakan pertukaran informasi tentang kelembagaan badan

pemeriksa masing-masing.55 Tidak hanya aktif melakukan hubungan diplomatik

dengan BPK negara lain, BPK RI juga aktif dalam setiap kegiatan INTOSAI-

WGEA, bahkan beberapa pertemuan menjadikan BPK RI sebagai tuan rumah.

Misalnya INTOSAI Development Initiatives (IDI)-WGEA yang berlangsung

selama 12 hari dan dihadiri BPK dari 15 negara. Tujuan dari pertemuan ini adalah

membahas pemeriksaan atas pengelolaan oleh masing-masing lembaga pemeriksa

yang ikut, dan output nya adalah INTOSAI Guidance Material on Auditing

Forests yang memakai metode audit berbasis teknologi yang disebut

Geographical Information System (GIS) dan Remote Sensing . Program tersebut

akhirnya diadopsi oleh badan pemeriksa dari masing-masing negara yang

berpartisipasi.56

BPK RI terpilih menjadi ketua INTOSAI-WGEA periode 2013-2016,

menggantikan ketua sebelumnya yaitu BPK dari Estonia. BPK RI dipilih karena

peran aktif BPK RI di dalam organisasi ini. Tercatat BPK RI telah aktif menjadi

anggota INTOSAI-WGEA sejak 1999 dan menjadi Steering Committee pada

tahun 2004. Hal ini membuktikan keseriusan BPK RI dalam perannya memenuhi

prinsip penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia.57

Setelah terpilihnya BPKRI sebagai ketua INTOSAI-WGEA, BPK RI secara otomatis tidak hanya

menanggung tanggung jawab pengauditan instansi negara yang berhubungan

dengan lingkungan di Indonesia, tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh

dalam audit lingkup dunia.

Selama BPK RI menjabat menjadi ketua INTOSAI-WGEA, pengembangan

terhadap audit lingkungan semakin sering dilakukan, misalnya dengan

menyelenggarakan INTOSAI-WGEA Internatonal Training on Forest Audit untuk yang kedua kalinya di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan

kapasitas auditor dalam melaksanakan audit kehutanan dengan

55 BPK RI, BPK Adakan Pertemuan Bilateral dengan ACH Rusia, diakses darihttp://www.bpk.go.id/news/bpk-adakan-pertemuan-bilateral-dengan-ach-rusia, diakses pada 28Desember 2015, jam 15.16.

56 Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI, BPK Promotori 15 Negara Bahas Audit Pengelolaan Hutan, diakses dari http://www.bpk.go.id/news/bpk-motori-15-negara-bahas-audit- pengelolaan-hutan, diakses pada 28 Desember 2015, jam 15.09.

57 BPK RI, BPK Terpilih Sebagai Ketua INTOSAI WGEA 201-2016 , diakses dari

http://www.bpk.go.id/news/bpk-terpilih-sebagai-ketua-intosai-wgea-2013-2016, diakses pada 28Desember 2015, jam 18.02.

29

http://www.bpk.go.id/news/bpk-adakan-pertemuan-bilateral-dengan-ach-rusiahttp://www.bpk.go.id/news/bpk-motori-15-negara-bahas-audit-pengelolaan-hutanhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-motori-15-negara-bahas-audit-pengelolaan-hutanhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-terpilih-sebagai-ketua-intosai-wgea-2013-2016http://www.bpk.go.id/news/bpk-terpilih-sebagai-ketua-intosai-wgea-2013-2016http://www.bpk.go.id/news/bpk-motori-15-negara-bahas-audit-pengelolaan-hutanhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-motori-15-negara-bahas-audit-pengelolaan-hutanhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-adakan-pertemuan-bilateral-dengan-ach-rusia


34/50

xxxiv

mempertimbangkan aspek ekonomi, efektifitas dan efisiensi. Pelatihan tersebut

mengajarkan kepada peserta tentang cara menggunakan Audit Guidance on

Forestry yang sudah disusun pada International Training on Forestry pertama.

Selain itu di pelatihan tersebut juga diperkenalkan penggunaan GPS untuk

mendukung pengumpulan bukti dalam melakukan audit sehingga dapat

memberikan kemampuan kepada auditor untuk melakukan pemetaan tentang

wilayah melalui sistem dan memetakan luasan cakupan hutan.58

Dengan melakukan berbagai hal diatas, BPK RI telah mendorong

pemerintah dalam mengembangkan serta mengimplementasikan kebijakan,

peraturan dan kelembagaan yang sesuai dalam menjalankan program di bidang

lingkungan hidup, melalui pemeriksaan atas kinerja, kepatuhan serta sistem

akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Tidak bisa dikatakan sebagai prestasi

yang kecil ketika Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang badan

pemeriksanya menduduki jabatan ketua dalam ranah organisasi badan pemeriksa

se-dunia. Hal ini tentu dapat memotivasi setiap pejabat yang berada dalam lingkup

BPK RI untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Namun, sangat disayangkan, bahwa Sumber Daya Manusia yang diperlukan

untuk melakukan audit lingkungan hidup di setiap daerah sangat minim. Terbukti bahwa, saat ini auditor lingkungan yang dimiliki oleh BPK RI hanyalah 16 orang

saja yang bersertifikat internasional untuk mengadakan audit lingkungan. Jumlah

staff auditor tersebut, harus menangani audit lingkungan hidup di seluruh wilayah

di Indonesia. Meskipun tidak menutup kemungkinan auditor lain yang tidak

bersertifikat internasional juga dituntut bisa menjalankan tugas sebagai auditor

lingkungan, namun perlu disadari jika setiap auditor memiliki ranahnya tersendiri.

Terlebih lagi, belum ada petunjuk teknis yang memadai untuk melaksanakan audit pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Padahal, penerapan suatu audit

pengelolaan lingkungan hidup akan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam

menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan peranan

58 BPK RI, Wakil Ketua BPK Buka Secara Resmi The 2nd INTOSAI WGEA InternationalTraining on Forestry Audit , diakses dari http://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-buka-secara-

resmi-the-2nd-intosai-wgea-international-training-on-forestry-audit, diakses pada 28 Desembe2015, jam 18.36.

30

http://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-buka-secara-resmi-the-2nd-intosai-wgea-international-training-on-forestry-audithttp://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-buka-secara-resmi-the-2nd-intosai-wgea-international-training-on-forestry-audithttp://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-buka-secara-resmi-the-2nd-intosai-wgea-international-training-on-forestry-audithttp://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-buka-secara-resmi-the-2nd-intosai-wgea-international-training-on-forestry-audit


35/50

xxxv

BPK RI dalam melaksanakan suatu audit lingkungan berjalan kurang efektif,

efisien, dan cepat.

Hanya dengan 16 orang auditor lingkungan bersertifikat internasional

tersebut tidak cukup untuk memantau seluruh instansi pemerintah yang

berhubungan dengan lingkungan hidup. Untuk itu perlu diadakan reformulasi

dengan mensinergikan peran masyarakat melalui sistem pengaduan terpadu.

Selain itu, BPK RI juga perlu mensinergikan diri dengan kementerian terkait

untuk mengadakan audit lingkungan yang dilakukan dengan instansi pemerintah

non kementerian sebagai objek audit lingkungan.

4.2.

Konsep Sinergitas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

dalam Audit Lingkungan BPK

Dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sudah

berbagai wacana dan gagasan diusulkan, bahkan peran lembaga pemerintahan pun

tak segan-segan dalam meregulasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan

hidup sehingga diharapkan mampu mewujudkan demokrasi lingkungan yang

berintegritas. Namun gagasan mengenai pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup tidak kunjung mendapat perhatian besar dari masyarakat luasyang belum dioptimalisasikan peranannya dalam memantau audit lingkungan

yang menjadi salah satu tugas BPK RI.

Jumlah auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikat audit lingkungan

hidup internasional di Indonesia sangat terbatas, hanya berjumlah 16 orang dari

total jumlah auditor BPK RI dalam skala nasional yang berjumlah sekitar 3.500

orang. Hal tersebut membuat daya kerja BPK RI dalam mengaudit lingkungan

hidup kurang relevan dan masif dengan semangat demokrasi lingkungan hidupyang berintegritas yang dicita-citakan Indonesia selama ini. Sehingga dari

permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sinergitas antara BPK RI,

kementerian terkait permasalahan lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan

juga masyarakat luas diperlukan untuk membantu peran BPK RI dalam mengaudit

lingkungan hidup yang termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Audit lingkungan hidup di bawah wewenang dan pengawasan yang

dilakukan melalui sinergitas BPK RI, kementerian terkait permasalahan

31


36/50

xxxvi

lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat luas tidak

berpihak dan mampu professional dalam pekerjaannya. Sinergitas tersebut harus

menjunjung prinsip akuntabilitas, transparan, dan adil secara kumulatif, agar dapat

melengkapi kekurangan fungsi struktur yang sudah ada dan sudah diatur selama

ini sehingga tercipta kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan oleh UUD

NRI 1945 dan demokrasi lingkungan yang berintegritas sesuai yang diamanatkan

oleh UU No. 32 Tahun 2009.

Sinergitas peran BPK RI, kementerian terkait permasalahan lingkungan,

lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat luas ini bertujuan untuk

menekan anggaran pengeluaran negara untuk pekerjaan audit lingkungan yang

dinilai belum optimal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di

Indonesia. Berikut ini merupakan peta konsep sinergitas pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup hidup sebagai solusi efektif menciptakan

demokrasi lingkungan yang berintegritas dan kesejahteraan sosial di Indonesia:

Gambar 1. Peta Konsep Sinergitas Pengelolaan Dan Perlindungan

Lingkungan Hidup Hidup

Sumber: Kreasi Penulis

32


37/50

xxxvii

Keterangan:

Sinergitas peran BPK RI, kementerian terkait permasalahan lingkungan

(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan

Perikanan Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia),

lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat luas bergerak dalam teknik

audit lingkungan hidup yang berprinsipkan akuntabilitas, transparan, dan adil

secara kumulatif, kemudian mengoptimasikan layanan kerja baik secara online

maupun offline BPK RI serta kementerian terkait lingkungan hidup melalui

konseling pada masyarakat dan juga lembaga swadaya masyarakat yang diawasi

oleh PPATK dan dipublikasikan oleh KIP dan PPID. Sehingga dapat tercipta cita-

cita agung bangsa yaitu kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan oleh UUD

NRI 1945 dan demokrasi lingkungan yang berintegritas sesuai yang diamanatkan

oleh UU No. 32 Tahun 2009.

1.

Daya Kerja

Sinergitas BPK RI bersama kementerian terakit permasalahan lingkungan

untuk menciptakan relevansi kesejahteraan sosial dan demokrasi lingkungan bagi

seluruh masyarakat Indonesia disediakan sarana secara online dan offline sebagaisarana pelaporan dan pantauan kinerja sinergitas yang dilakukan BPK RI.

a. Offline

Program kerja offline merupakan program pengaduan dan pemberitahuan

adanya indikasi kesalahan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam

pengerjaan audit lingkungan yang mengacu pada kesalahan teknis maupun non

teknis secara langsung ke BPK RI yang memiliki peran utama dalam proses audit

lingkungan hidup dari semua pihak yang turut serta dalam pengawasan.Setelah dugaan kasus diterima, dugaan kasus akan segera diidentifikasi

dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak bersangkutan oleh BPK

RI, apakah benar terdapat unsur kesalahan pada pengelolaan dan perlindungan

lingkungan dalam pengerjaan audit lingkungan yang mengacu pada kesalahan

teknis maupun non teknis atau tidak.

33


38/50

xxxviii

b. Online

Program kerja online merupakan program pengaduan dan pemberitahuan

adanya indikasi kesalahan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam

pengerjaan audit lingkungan yang mengacu pada kesalahan teknis maupun non

teknis secara tidak langsung melalui situs resmi BPK RI yang memiliki peran

utama dalam proses audit lingkungan hidup dari semua pihak yang turut serta

dalam pengawasan.

Kemudian setelah dugaan kasus diterima, dugaan kasus akan segera

diidentifikasi dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak

bersangkutan oleh BPK RI, apakah benar terdapat unsur kesalahan pada

pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam pengerjaan audit lingkungan

yang mengacu pada kesalahan teknis maupun non teknis atau tidak.

Selain pengaduan dan pemberitahuan tentang dugaan kesalahan pada


yang mengacu pada kesalahan teknis maupun non teknis, situs ini juga

menyediakan fasilitas e-emergency yang bertujuan untuk memberitahukan

langsung kepada BPK RI bahwa telah nyata terjadi kesalahan yang cukup fatal

pada pengelolaan dan perlingdungan lingkungan hidup. E-emergency merupakanfasilitas yang disediakan situs website BPK RI yang mampu secara cepat

menangani pelaporan darurat yang dilakukan oleh masyarakat luas tanpa melalui

proses penyelidikan dan penyidikan lagi. Larangan dan sanksi mengenai tindakan

pelaporan darurat ini dipertegas dan diperketat pengawasannya oleh BPK melalui

beberapa pertanyaan penting yang wajib dijawab terlebih dahulu oleh masyarakat,

sehingga tidak sembarang masyarakat memanfaatkan e-emergency yang

disediakan oleh situs online BPK tersebut.c. Hasil yang Diharapkan

Sinergitas peran BPK RI baik secara online maupun offline diharapkan

mampu memenuhi keadilan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai sila

kedua, keempat, dan kelima Pancasila. Kemudian publikasi yang dimaksud yaitu

mengenai tentang tata cara penyelesaian dugaan kasus kesalahan pada


yang mengacu pada kesalahan teknis maupun non teknis di bawah pengawasan

34


39/50

xxxix

sinergitas BPK RI bersama kementerian terkait. Publikasi dapat dilakukan melalui

media cetak maupun media elektronik, sehingga LSM dan masyarakat Indonesia

dapat turut serta memantau salah satu proses demokrasi lingkungan secara mudah

yang memenuhi prinsip akuntabel, transparansi, dan adil secara kumulatif. Ini

merupakan salah satu upaya untuk membangun budaya keterbukaan publik

berintegritas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Ko

kti bpk fix

Documents