tugas anti korupsi.docx

7/24/2019 tugas anti korupsi.docx

1/17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ramai di perbincangkan, baik di media massa

maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat

tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan

kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangatmemprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang

terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang

korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan

resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi

dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk

penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai

dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti haraiahnya pemerintahan oleh para

pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.!orupsi yang muncul di

bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. "alau

korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang,

dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.

Terjadinya Tindak #idana !orupsi disebabkan beberapa hal antara lain konsentrasi kekuasan,

!urangnya transparansi, !ampanye politik yang mahal, #royek yang melibatkan uang

rakyat,$ingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan,$emahnya

ketertiban hukum, $emahnya proesi hukum,!urangnya kebebasan berpendapat,%aji pega&aipemerintah yang sangat kecil. 'akyat yang apatis, tidak tertarik, atau mudah

dibohongi,!urangnya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan.

!orupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik,

korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good go)ernance* dengan

cara menghancurkan proses ormal. !orupsi di pemilihan umum dan di badan legislati

mengurangi akuntabilitas dan per&akilan di pembentukan kebijaksanaan+ korupsi di sistem

peradilan menghentikan ketertiban hukum+ dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan

ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis

kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya,

1


2/17

dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. #ada saat yang bersamaan,

korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan

toleransi.

1.2 Rumusan Masalah

. pa saja konsep pemberantasan korupsi

. Bagaimna steratagi pemberantasan korupsi

/. Bagaimana upaya penindakan

0. Bagaimna upaya pencegahan

1. Bagaimana kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi

1.3 Tujuan

. Mengetahui mengenai konsep pemberantasan korupsi

. Mengetahui sterategi pemberantasan korupsi

/. Mengetahui upaya penindakan

0. Mengetahui upaya pencegehan

1. Mengetahui kerjasama internasianal dalam pemberantasan korupsi

2


3/17

BAB II

PEMBAHAAN

2.1 !"NEP PEMBERANTAAN !"RUPI

!orupsi adalah !ebusukan, keburukan, kebejatan, ke tidak jujuran, dapat di suap,

Tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. !orupsi, sebuah istilah yang sudah menjadi bahan

perbincangan setiap hari di kalangan masyarakat. Selain maraknya kasus korupsi di berbagai elemen

khususnya terjadi di elite-elite pemeintahan kita, kasus korupsi ini juga belum menemukan

penanganan tepat.

$embaga yudikati yang ada sampai dibentuknya komisi khusus seperti !#! ternyata belum

bisa menghasilkan eek jera dari sisi hukumannya. Terkadang muncul anggapan bah&a korupsi ini

semacam karakter seseorang yang serakah sehingga perlu penghukuman sesuai dan setimpal. #adahal

jika membicarakan korupsi khususnya pada pejabat pemerintahan banyak hal yang sebenarnya kurang

disadari dan dianggap lumrah. %ratiikasi, uang pelicin, pungutan liar, diskon karena pejabat, dan lain

sebagainya itu bisa digolongkan dalam korupsi jika ada ketidak&ajaran. 2oba saja tengok pasal demi

pasal pada 3ndang-3ndang 4omor 5 Tahun 55 tentang #erubahan atas 3ndang-3ndang 4omor

/ Tahun 666 tentang #emberantasan Tindak #idana !orupsi.

#am$aran umum !%ru&s' (' In(%nes'a Dan )en's * jen's !%ru&s'+

!orupsi di Indonsia dimulai sejak era 7rde $ama sekitar tahun 685-an bahkan

sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. #emerintah melalui 3ndang-3ndang 4omor

0 #rp 685 yang diikuti dengan dilaksanakannya 97perasi Budhi: dan #embentukan Tim

#emberantasan !orupsi berdasarkan !eputusan #residen 4omor ; Tahun 68< yang

dipimpin langsung oleh =aksa gung, belum membuahkan hasil nyata.

#ada era 7rde Baru, muncul 3ndang-3ndang 4omor/ Tahun 6im 7rde Baru

menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan !orupsi, !olusi ?4epotisme (!!4*. Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam !etetapan M#' 4omor

3


4/17

I@AM#'A666 ? 3ndang-3ndang 4omor ; Tahun 666 tentang #enyelenggaraan 4egara

yang Bersih ? Bebas dari !!4.

)en's,)en's !%ru&s'

Menurut 33. 4o. 5 Tahun 55 tentang #emberantasan Tindak #idana !orupsi, ada tiga

puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. 4amun secara ringkas

tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi

. !erugian keuntungan 4egara

. Suap-menyuap (istilah lain sogokan atau pelicin*

/. #enggelapan dalam jabatan

0. #emerasan

1. #erbuatan curang

8. Benturan kepentingan dalam pengadaan


5/17

!ebijakan selanjutnya adalah menetapkan 'encana aksi nasional #emberantasan !orupsi

('4-#!* 550-556. $angkah C langkah pencegahan dalam '4 #! di prioritaskan pada

. Mendesain ulang layanan publik .

. Memperkuat transparasi, penga&asan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yg

berhubungan konomi dan sumber daya manusia.

/. Meningkatkan pemberdayaan pangkat C pangkat pendukung dalam pencegahan

korupsi.

Peran erta Pemer'ntah Dalam Mem$erantas !%ru&s'+

#artisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menga&ali upaya-upaya

pemerintah melalui !#! (!omisi #emberantasan !orupsi* dan aparat hukum lain.

!#! yang ditetapkan melalui 3ndang-3ndang 4omor /5 Tahun 55 Tentang !omisi

#emberantasan Tindak #idana !orupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberan-tas

korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi 9martir: bagi para

pelaku tindak !!4.

dapun agenda !#! adalah sebagai berikut

. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.

. Mendorong pemerintah melakukan reormasipublic sectordengan me&ujudkangood

governance.

/. Membangun kepercayaan masyarakat.

0. Me&ujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.

1. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Peran erta Ma-arakat Dalam U&a-a Pem$erantasan !%ru&s' D' In(%nes'a

Bentuk C bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut

33 4o. / tahun 666 antara lain adalah SBB

. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan inormasi adanya dugaan tindak pidana

korupsi

. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan

inormasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum

5


6/17

/. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung ja&ab kepada penegak

hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

0. Hak memperoleh ja&aban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada

penegak hukum &aktu paling lama /5 hari

1. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

8. #enghargaan pemerintah kepada mayarakat

2.2 trateg' (an U&a-a Pem$erantasan !%ru&s'

#emerintah serius menangani korupsi secara konkret. Salah satu implementasinya

adalah terbitnya Instruksi #residen (Inpres*


7/17

Singapura (6,*, Brunei (1,*, Malaysia (0,/*, dan Thailand (/,0*. Gang harus dicatat,

Indonesia sudah mencatat kemajuan yang luar biasa dan mengalami kenaikan tertinggi dalam

periode 550 hingga 5. #ada 550 2#I Indonesia hanya ,5. =adi dalam kurun &aktu

tujuh tahun ada kenaikan satufull percentage point, ini kenaikan yang sangat signiikan.

3paya yang Dapat Ditempuh dalam #emberantasan !orupsi

da beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia,

antara lain sebagai berikut

. 3paya pencegahan (pre)enti*.

. 3paya penindakan (kurati*

2.3 U&a-a Pen'n(akan !urat'/0+

3paya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan

diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa

contoh penindakan yang dilakukan oleh !#!

. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI- Merk #le 'osto) 'usia milik

#emda 4D (550*.

. Menahan !onsul =enderal 'I di =ohor Baru, Malaysia, M. Ia diduga melekukan

pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

/. Dugaan korupsi dalam #royek #rogram #engadaan Bus&ay pada #emda D!I =akarta

(550*.

0. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an

negara 'p 5 milyar lebih (550*.

1. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan asilitaspreshipment danplacementdeposito

dari BI kepada #T TeEmaco %roup melalui B4I (550*.

8. !asus korupsi dan penyuapan anggota !#3 kepada tim audit B#! (551*.


8/17

6. Menetapkan seorang bupati di !alimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus

korupsi Bandara $oa !olu yang diperkirakan merugikan negara sebesar 'p 1,6

miliar (550*.

5. !asus korupsi di !B'I Malaysia (551*

2. U&a-a Penegahan Preent'/0

. Menanamkan semangat nasional yang positi dengan mengutamakan pengabdian pada

bangsa dan negara melalui pendidikan ormal, inormal dan agama.

. Melakukan penerimaan pega&ai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.

/. #ara pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-gung

ja&ab yang tinggi.

0. #ara pega&ai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa

tua.

1. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

8. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung ja&ab etis tinggi

dan dibarengi sistem kontrol yang eisien.


9/17

. !husus untuk Indonesia, menurut $aporan %ap nalysis yang dibuat oleh tim ahli

yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dibentuk !#!, terdapat empat masalah

penting untuk dilakukan pencegahan korupsi, yaitu memperjelas tanggung ja&ab

pencegahan korupsi, reormasi birokrasi terutama di sektor penegakan hukum dan

peradilan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan tindak pidanapencucian uang.

. !#! dan lembaga lain seperti !omisi 7mbudsman 4asional,!ementerian 4egara

#emberdayaan paratur 4egara (!emeneg #4* memiliki tanggung ja&ab utama di

bidang pencegahan korupsi ini. Mengenai reormasi birokrasi, kita sudah

memulainya, misalnya Meneg #4 sudah mengoordinasikan penyusunan rancangan

undang-undang tentang administrasi pemerintahan. #engadaan barang dan jasa juga

diupayakan memperbaiki, antara lain dengan mengumumkan pengadaan barang dan

jasa dari masing-masing instansi.

. 3ntuk pencegahan pencucian uang, tim ahli ini juga menaruh perhatian pada #usat#elaporan dan nalisis (##T!* yang belum memiliki pega&ai tetap dan banyak

menggunakan pega&ai dari instansi lain. Sehubungan dengan masalah kepega&aian

ini,sudah pernah diusulkan agar kepala ##T! diberikan ke&enangan sebagai

pembina pega&ai negeri sipil dengan mere)isi satu pasal pada #eraturan #emerintah

4o 6A55/ tentang "e&enang #engangkatan, #emindahan dan #emberhentian

#ega&ai 4egeri Sipil.

/. "alaupun upaya ini sudah dilakukan bertahun- tahun dengan mengomunikasikannya

kepada #residen, !omisi III De&an #er&akilan 'akyat dan menterimenteri dan

pejabat terkait, tetapi sampai sekarang belum berhasil. Dengan memperbanyak

pencegahan, high cost eco-nomydapat ditekan dan korban yang meluas di masyarakat

dapat dikurangi.

0. #enindakan korupsi tetap dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan

eek jera kepada pelaku dan eek pencegahan bagi orang lain. Sejarah membuktikan

pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan dan tidak disertai

pencegahan berupa perbaikan sistem tidak akan pernah memberantas korupsi dengan

baik. !orupsi akan terus tumbuh dan berulang kembali apabila upaya perbaikan

sistem sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan.khirnya, energi akan

habis untuk melakukan pemberantasan korupsi ini.

1. !omisi #emberantasan !orupsi (!#!* saat ini mengutamakan upaya-upayapencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye yang

melibatkan berbagai pihak.

2.4 !erjasama 'nternas'%nal (alam &em$erantasan k%ru&s'

Mengingat masalah !orupsi sudah dimasukkan dalam !on)ensi #BB yang, yaitu

3422 (3nited 4ations 2on)ention gainst 2oruption* Tahun 55/ yang merumuskan

bentuk-bentuk Tindak #idana !orupsi, sehingga harus diacu mengingat Indonesia telah

meratiikasi 3422. Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan untuk

mengharmonisasikannya, adalah dengan adanya amandemen terhadap 33 !orupsi 4omor /6

9


10/17

Tahun 666 yang telah dirobah dengan 3ndang-3ndang 4omor 5 Tahun 55 tentang

#emberantasan !orupsi, dengan 'ancangan 3ndang-3ndang tersebut, yang saat ini sudah

sampai tahap pembahasan. Salah satu aturan yang diangkat adalah tentang !orupsi bukan

hanya terjadi oleh #ega&ai 4egeri saja, tapi juga dilakukan oleh s&asta, serta masalah

kriminalisasi %ratiikasi.Harmonisasi peraturan tersebut diperlukan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa

berjalan sempurna, yaitu dalam hal diperlukan upaya ekstradisi, bantuan timbal balik,

perampasan aset dan segala jenis kerja sama internasional. Dengan mengacu kepada 3422

maka negara lain akan mudah mengerti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di dua

negara tersebut. Dengan acuan yang sama maka kerja sama internasional akan mudah

dilaksanakan, karena sesuai dengan perintah kon)ensi tersebut.

!erjasama internasional dibidang penegakan hokumtelah terbukti sangat menentukan

keberhasilanpenegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. !erjasama

Internasional tsb akansia-sia jika tidak ada kerjasama melalui perjanjian bilateral atau

multilateral dalam penyidikan,penuntutan dan peradilan.#rasyarat perjanjian tsb tidak bersiat

mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan

berlandaskan asas yang dikenal dan diakui oleh masyarakat internasional yang dikenal

dengan asas resiprositas(timbal balik* .

!erjasama penegakan hukum yang pertama kali dikenal adalah !erja sama

Internasional di bidang ekstradisi, kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya

seperti, dengan 9mutual assistance in criminal matters:, atau 9mutual legal assistance

treaty:(M$Ts*+ 9transer o sentenced person (TS#*+ 9transer o criminal

proceedings:(T2#*, dan 9joint in)estigation: serta 9handing o)er:. !erjasama penegakanhukum tersebut secara lengkap diatur dalam !on)ensi #BB nti !orupsi (34 2on)ention

gainst 2orruption*tahun 55/ telah diratiikasi dengan 3ndang-undang 4omor < tahun

558 tentang #engesahan 34 2on)ention gainst 2orruption+ dan !on)ensi #BB nti

!ejahatan Transnasional Terorganisasi (34 2on)ention gainst Transnational 7rgani>ed

2rime* tahun 555, sudah ditandatangani #emerintah Indonesia pada bulan Desember tahun

555, di #alermo, Italia, hanya mengatur ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal

assistancedan joint in)estigation saja.

Indonesia telah memiliki 9undang-undang payung:(umbrella act* untuk ekstradisi

dengan 3ndang-undang 4omor tahun 6


11/17

dan berdasarkan praktik hubungan internasional. #ertama, berdasarkan prinsip-prinsip umum

perjanjian internasional yang berlaku, 9pacta sunt ser)anda:(#asal 8* dan ketentuan bah&a,

suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan

dengan sistem hukum nasional (#asal


12/17

dan Indonesia* adalah, bah&a Singapura tidak akan lagi menjadi negara pelindung kejahatan

dan pelaku kejahatan asal Indonesia (no sae ha)en principle*, dan sikap saling mencurigai

antara kedua negara dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kejahatan tidak akan

terjadi lagi termasuk Singapura yang dianggap sebagai tempat penyimpanan aset kejahatan

dari Indonesia. Sikap ini akan menghilang jika Singapura konsisten melaksanakan keduaperjanjian tsb dengan dilandaskan prinsip 9pacta sunt ser)anda:. Dampak sampingan positip

di dalam negeri Indonesia adalah akan menjadi dorongan semangat untuk bekerja sama

dengan pihak Singapura yang juga harus disertai pembenahan-pembenahan serius sistem

pengadministrasian penegakan hukum, sistem koordinasi, monitoring dan e)aluasi penegakan

hukum antara instansi penegak hukum satu sama lain.

Dalam rangka pelaksanaan ekstradisi yang tidak mungkin dilakukan dalam hal belum

ada perjanjian internasianol kedua negara, maka #olisi dengan prinsip resiprocal, best

practice joint cooperation police to police, dapat melakukan kerjasama praktis melalui

Handling 7)er , joint in)estigation maupun kegiatan lainnya, dengan berbekal hubungan baikantar polisi, melalui kegiatan Interpol atau 42B.

dapun perjanjian-perjanjian yang telah dilaksanakan oleh Indonesia adalah

.#erjanjian ekstradisi antara lain+

a. Indonesia C Malaysia, 33 'I 4omor 6 Tahun 6


13/17

c. Dasar hukum permintaan menggunakan 3422 (34 274@4TI74 %I4ST

27''3#TI74* dan 342T72 (34 274@4TI74 %I4ST T'4S4TI74$

7'%4IKD 2'IM*

D. #erampasan set.

Di depan telah disebutkan bah&a masalah !orupsi sangat erat kaitannya dengan aset

yang besar, sehingga solusi yang paling penting dalam penanggulangan korupsi adalah

masalah #erampasan set, yang aktanya 4egara kita baru membuat rancangan aturan hukum

terkait. #erampasan set, tidak terlepas dari pembentukan 3nit #erampasan set, yang selain

membahas organisasi, peran dan tanggung ja&abnya serta kemampuannya, tidak kalah

penting lagi adalah !erja sama baik yang bersiat antar lembaga (dalam negeri* maupun kerja

sama antar 4egara penegak hokum yang akhirnya diikuti dengan pembagian yang adil (asset

Sharing*. 4amun demikian mengingat !etentuan tentang #erampasan set, masih dalamproses pembuatan, maka dalam tulisan ini belum membahas tentang organisasinya.

Berbicara #erampasan aset atau sset Foreiture meliputi perampasan terhadap Fasilitas,

#eralatan, #roperti dan hasil kejahatan yang dapat dilakukan melalui beberapa bentuk

perampasan asset, yaitu

. #erampasan dministrati atau dministrati)e Foreiture, adalah suatu perampasan

yang dilakukan dengan methode termudah, cepat dan eisien dan dalam rangka

melindungi dan menghindari penyalahgunaan terhadap harta yang akan dirampas.

#erampasan ini dapat dilakukan terhadap benda yang bergerak dalam jumlah

tertentudengan hak keberatan dari pihak yang asetnya dilakukan perampasan.

!eberatan tersebut dilakukan dengan proses pembuktian oleh si pemilik asset yang

dirampas 4egara. #elaksanaan perampasan jenis ini &ajib dilalui dengan proses

#enelusuran set (sset tracing*, yang pada dasarnya menjadi tanggung ja&ab

##T! (untuk transaksi keuangan*,dan penyelidikannya dilakukan oleh #enyidik.

. #erampasan #erdata atau 2i)il =udicial(acara inrem*,adalah suatu perampasan yang

hampir sama dengan model perampasan dministrati, tetapi dilakukan atas dasar

#enetapan #engadilan, yang dia&ali dengan prosedur pengumuman sesuai aturanhukum. Dalam hal ini pemerintah harus menemukan hak kepemilikan atas aset

dimaksud dan membuktikan pelanggaran yang terjadi dengan bukti yang cukup (siat

mela&an hukum*, dilanjutkan dengan permohonan penetapan pengadilan untuk

perampasan aset dimaksud. Dalam proses ini, apabila pihak yang asetnya akan

dirampas keberatan, dapat mengajukan gugatan ke #engadilan #erdata dan

membuktikan bah&a asset yang dimiliki tersebut adalah sah miliknya dan diperoleh

dengan cara legal serta dibeli dengan menggunakan uang yang halal pula. #erampasan

perdata ini dilakukan terhadap benda-benda yang nyata-nyata hasil kejahatan atau

terhadap benda tetap yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

13


14/17

Di sini 4ampak jelas proses acara yang digunakan adalah acara #embuktian Terbalik

atau #embalikan Beban #embuktian.

/. #erampasan #idana atau 2riminal Foreiture (in #ersonam*, yaitu suatu perampasan

asset yang dilakukan setelah putusan pengadilan pidana telah mepunyai kekuatan

hukum tetap. Dalam hal ini maka proses pidana harus didukung oleh kepastian

sumber dana hasil kejahatan, asset adalah hasil kejahatan atau asilitas atau instrument

tersebut digunakan untuk kejahatan, yang dicantumkan dalam dak&aan =aksa

#enuntut 3mum. Dalam proses a&al 3nit perampasan asset dapat bekerja sejak

pelaksanaan penyitaan terhadap asset dimaksud. Disamping itu dapat pula dilakukan

perampasan terhadap asset pengganti, dalam hal asset kejahatan telah habis, diluar

jangkauan atau telah berubah ujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan

pidana yang menjadi dasar pemidanaan.

0. #emulihan asset (sset 'eco)ery*, adalah pengembalian asset kepada pihak-pihakyang dirugikan, baik itu perseorangan mapun badan hukum termasuk 4egara.

#engembalian ini diberikan hanya sebatas jumlah kerugian yang diderita, artinya

segala perubahan harga, bunga dan kenaikan harga merupakan hak dari 3nit

#erampasan set, yang nantinya digunakan untuk kepentingan $embaga maupun

kegiatan penegakan hukum yang tidak tersedia anggarannya oleh #B4. Dalam hal

asset yang telah dilelang sebelum putusan pengadilan, tetapi pihak pemilik asset yang

dirampas dapat membuktikan kepemilikannya, maka hanya dapat dikembalikan

sebesar nilai jual lelang tersebut. !onsep korupsi sebagai penyebab kehancuran sosial

me&ajibkan koruptor untuk membayar konpensasi kepada rakyat (masyarakat*sebagai pihak yang terdampak, perlu dikembangkan di Indonesia, karena akta seperti

ini terlalu banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus $ingkungan Hidup, #enambangan

di beberapa &ilayah Indonesia atau mungkin juga terkait kasus $apindo dan lain

sebagainya. Hal dimungkinkan dengan adanya contoh penyelesaian kasus korupsi

oleh perusahaan Telekomunikasi #rancis atas damapk yang diterima oleh rakyat

!ostarika.

Dalam hal asset ada atau disimpan di luar negeri, maka diperlukan kerja samainternasional baik bilateral maupun multilateral dalam rangka perampasan aset, dengan

mengacu kepada ketentuan hokum masing-masing, termasuk pembagian asset (asset sharing*.

#elaksanaan ini dilakukan dengan mengacu kepada Mutual $egal ssisten on $egal Matters.

#roses pembagian asset ini umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut

. !etentuan Hukum tempat asset itu berada.

. da atau tidaknya perjanjian sset Shering diantara kedua 4egara.

/. Bentuk dan siat !ejahatan yang terjadi meliputi kejahatan internasional, hanya di 4egara

pelaku atau tempat asset disimpan atau kedua 4egara.

14


15/17

0. Bantuan penyelesaian yang dilakukan meliputi biaya yang dikeluarkan atau prosentase

pembagian asset.

1. Hubungan baik dan,

8. Hal-hal lain yang disepakati.

BAB III

PENUTUP

15


16/17

3.1 !es'm&ulan

Dari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

. !orupsi adalah penyele&engan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan* dan

sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur

9penyele&engan: ataudishonest (ketidakjujuran*.

. !orupsi di Indonsia dimulai sejak era 7rde $ama sekitar tahun 685-an bahkan

sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. !orupsi di Indonesia semakin banyak

sejak akhir 66< saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemim-pinan dan

kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.

/. 'akyat kecil umumnya bersikap apatis dan acuh tak acuh. !elompok mahasis&a

sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi.

0. Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia ialah selalu muncul kelompok

sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang

tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya

dengan dalih 9kepentingan rakyat:.

1. #eran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan !#!

(!omisi #emberantasan !orupsi* dan aparat hukum lain. !#! yang ditetapkan

melalui 3ndang-3ndang 4omor /5 Tahun 55 Tentang !omisi #emberantasan

Tindak #idana !orupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.

8. da beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di

Indonesia, antara lain upaya pencegahan (pre)enti*, upaya penindakan (kurati*,

upaya edukasi masyarakatAmahasis&a dan upaya edukasi $SM ($embaga S&adaya

Masyarakat*.

3.2 aran

. #erlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indo-nesia

agar mendapat inormasi yang lebih akurat.

. Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya

di dalam kehidupan sehari-hari.

DA5TAR PUTA!A

16


17/17

%ie. 55. #emberantasan !orupsi 3ntuk Meraih !emandirian, !emakmuran, !esejahteraan

dan !eadilan.

Mochtar. 556. 9ek Treadmill: #emberantasan !orupsi !ompas

33 4o. 5 Tahun 55 Tentang #emberantasan Tindak #idana !orupsi.

Strategi pencegahan ? penegakan hukum Tindak #idana !orupsi

17

tugas anti korupsi.docx

Documents