bab i nur halilintar

7/25/2019 Bab i Nur Halilintar

http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-nur-halilintar 1/18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum perusahaan sebagai bagian dalam hukum bisnis semakin terasa

dibutuhkan lebih-lebih pada awal abad 21 ini dengan prediksi bisnis internasional

yang tidak terelakkan lagi, dimana Indonesia berada di tengah dan dalam kancah

perdagangan bebas, dengan segala konsekuensinya termasuk tuntutan daya saing

yang semakin berat.

Bentuk-bentuk badan hukum yang dikenal dalam sistim hukum dagang

Indonesia adalah Perseroan Firma Fa!, Perseroan komanditer "#!, dan

Perseroan $erbatas P$!. bentuk ini diatur dalam Buku %esatu Bab III Bagian I

%itab &ndang-undang Hukum 'agang %&H'!. (elain itu, masih ada bentuk

badan hukum lainyang diatur dalam %itab &ndang-undang Hukum Perdata %&H

Perdata! yang disebut dengan )aatschap atau persekutuan.1

'alam praktek sangat banyak kita *umpai perusahaan berbentuk

perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk pereroan terbatas ini,

terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis

yang paling la+im dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa *umlah dari

perseroan terbatas di Indonesia *auh melebihi *umlah bentuk bisnis lain. (eperti,

Firma, Perusahaan %omanditer, %operasi, dan lain-lain.

Perseroan $erbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling

disukai saat ini, di samping karena pertanggung *awabannya yang bersiat

1 (oe*ono 'ir*dosisworo, Hukum Perusahaaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia,Bandung )andar )a*u, 1/!, hal. 0/

1



terbatas, Perseroan $erbatas *uga memberikan kemudahan bagi pemilik

pemegang saham! nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang!

dengan men*ual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.2

%ata perseroan menun*ukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero

saham!. (edangkan kata terbatas kepada tanggung *awab pemegang saham

yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.

%ata perseroan dalam arti umum adalah perusahaan atau organisasi usaha

sedangkan Perseroan $erbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau

badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistim hukum dagang indonesia.

%egiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tu*uannya serta tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau

kesusilaan.

'ireksi adalah organ perseroan yang bertanggung *awab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tu*uan perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 3ngaran 'asar.4

Pasal 4 ayat 1! &&P$ menyatakan

5ang dapat diangkat men*adi anggota 'ireksi adalah orang perseorangan yang

cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 6 lima! tahun sebelum

pengangkatannya pernah 0

1. dinyatakan pailit7

2. men*adi anggota 'ireksi atau anggota 'ewan %omissaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit7 atau

8raindo Persada,299:!, hal. 14

;ihat Pasal 1 ayat 6! &ndang-&ndang <o. 09 $ahun 299/ tentang Perseroan $erbatas

4 ;ihat Pasal 4 ayat 1 &&P$

2



4. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan=atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

%epengurusan perseroan dilakukan oleh 'ireksi dan 'ireksi bertanggung

*awab penuh atas pengurusan perseroan dan bukan kepada perorangan pemegang

saham, untuk kepentingan dan tu*uan perseroan serta mewakili perseroan di dalam

maupun di luar pengadilan.

Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung *awab setiap anggota

'ireksi ditetapkan oleh >apat &mum Pemegang (aham >&P(! dan dilakukan

oleh %omisaris atas nama >&P( yang dimuat dalam 3nggaran 'asar perseroan.6

'alam Pasal / &&P$ menyatakan :

1. 'ireksi bertanggung *awab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat 1!

2. Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1!, wa*ib dilaksanakan setiap

anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung *awab.

3. (etiap anggota 'ireksi bertanggung *awab penuh secara pribadi atas kerugian

perseroan apabila yang bersangkuta bersalah dan lalai dalam men*alankan

tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 2!

4. 'alam hal direksi terdiri atas 2 dua! anggota direksi atau lebih tanggung

*awab sebagaimana dimaksud pada ayat 4! berlaku secara tanggung renteng

bagi setiap anggota direksi.

5. 3nggota direksi tidak dapat dipertanggung *awabkan atas kergian sebagai

mana dimaksud ayat 4! apabila dapat membuktikan

a. %erugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya76 Ibid , hal. 06

6 ;ihat Pasal / &&P$

3



2. $elah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tu*uan perseroan

3. $idak mempunyai beturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian7 dan

4. $elah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlan*utnya

kerugian tersebut.

6. 3tas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1=19

satu persepuluh! bagian dari *umlah seluruh saham dengan hak suara dapat

menga*ukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang

karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada

perseroan.

7. %etentuan sebagaiman dimaksud pada ayat 6! tidak mengurangi hak anggota

'ireksi lainnya dan=atau anggota 'ewan %omisaris untuk menga*ukan

gugatan atas nama perseroan.

'alam hubungan hukum, di satu sisi 'ireksi diperlakukan sebagai penerima

kuasa dari Perseroan untuk men*alankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya

untuk mencapai tu*uan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran

dasar Perseroan, dan disisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam

hubungan atasan dan bawahan dalam suatu per*an*ian perburuhan yang mana berarti

'ireksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan men*adi

tugasnya. 'isinilah siat pertanggung*awaban renteng dan pertanggung*awaban

pribadi 'ireksi sangant rele?an, dalam hal 'ireksi

4



melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan, untuk kepentingan

Perseroan./

'alam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, 'ireksi

tidak hanya bertanggung *awab terhadap Perseroan dan para pemegang saham

Perseroan, melainkan *uga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan

hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung

dengan Perseroan.@

'oktrin putusan bisnis (Business Judgment Rule) yang merupakan

cermin dari kemandirian dan diskresi dari 'ireksi dalam memberikan putusan

bisnisnya merupakan perlindungan bagi 'ireksi yang beritikad baik dalam

men*alankan tugas-tugasnya selaku 'ireksi.

'oktrin Business Judgment Rule berkaitan erat dengan doktrin

fiduciary duty, guna mengukur kepercayaan yang diberikan perseroan kepada

'ireksi berdasarkan prinsip fiduciary duty, maka sebagai organ perseroan yang

men*alankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dengan tu*uan perseroan,

'ireksi tentu dihadapkan dengan risiko bisnis oleh karena itu guna melindungi

ketidakmampuan yang disebabkan adanya ketentuan manusia, maka 'ireksi

dilindungi oleh doktrin putusan bisnis Business Judgment Rule.

'oktrin putusan bisnis (Business Judgment Rule) ini merupakan suatu

doktrin yang menga*arkan bahwa suatu putusan direksi mengenai akti?itas

perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, meskipun putusan

/8unawan Ai*aya 3hmad 5ani, “eri Hukum Bisnis! Perseroan "erbatas#, op. "it., hal. @.

@&mar %asim, "anggung Ja$ab %or&orasi dalam Mengalami %erugian' %e&ailitan atau ikuidasi'Chttp==helmilaw-helmi.blogspotDorn=299@=9/=tang"$ng-*awab-krporasi-dalam-hal.htmlE

9$ri Aidiyono, ireksi Perseroan "erbatas* bank dan &ersero, Bogor 8halia Indonesia,2996!,

hlm. 0:

5

http://helmilaw-helmi.blogspotxorn/2008/07/tangCTng-jawab-krporasi-dalam-hal.html







tersebut merugikan perseroan, sepan*ang putusan tersebut memenuhi syarat

sebagai berikut 19

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku.

2. 'ilakukan dengan itikad baik.

3. 'ilakukan dengan tu*uan yang benar (&ro&er &ur&ose)

4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional rasional basis!

5. 'ilakukan dengan kehati-hatian (due care) seperti dilakukan oleh orang yang

cukup hati-hati pada posisi yang serupa.

6. 'ilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya sebagai yang terbaik

bagi perseron.

;atar belakang dari berlakunya doktrin putusan bisnis ini adalah karena di

antara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku 'ireksi,

maka pihak direksilah yang paling berwenang dan yang paling proesional untuk

memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya, sementara *ika

karena putusan bisnis dari 'ireksi ter*adi kerugian bagi perseroan, sampai batas-

batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus

mendapat untung. 'engan perkataan lain, perseroan *uga harus menanggung

risiko bisnis, termasuk risiko kerugian.

leh karena itu seorang 'ireksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan

tugasnya (duty of care)+ (elain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang

'ireksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan

(duty of loyalty)+ Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya

dengan fiduciary duty dapat menyebabkan 'ireksi untuk dimintai

19 )unir Fuadi, oktri-doktrin Modern dalam ,or&orate a$, Bandung "itra 3ditya Bakti,

2992!, hal. 1/

6



pertanggung*awaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang

dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.11

'engan latar belakang diatas, maka penulis memilih *udul skripsi tentang

$I<G3&3< 5&>I'I( F&<8(I 3<883>3< '3(3> P>(>3<

$>B3$3( '3;3) %3I$3<<53 '<83< P>$3<88&<8 G3A3B3<

'I>%(I

B. Identifikasi Masalah

'alam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi masalah dengan

mengidentiikasinya sebagai berikut

1. Bagaimana tugas dan tanggung *awab direksi P$ sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar P$

2. Bagaimanakah kedudukan anggaran dasar P$ berkaitan dengan tanggung

*awab direksi dalam melaksanakan tugasnya

C. Maksud dan tujuan penelitian

)aksud penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut

&ntuk memperoleh data dan inormasi yang diperlukan untuk diolah,

dianalisis, dan diinterpretasikan, sehingga dapat memeperoleh kesimpulan

terhadap masalah yang diteliti dalam hal ini untuk mengetahui mengenai analisis

yuridis ungsi anggaran dasar perseroan terbatas dalam kaitannya tanggung *awab

direksi.

3dapun yang men*adi tu*uan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut

11

Bismar <asution, ndang-ndang .omor /0 tahun 1002 dalam Pers&ektif Hukum Bisnis Pembelaan ireksi Melalui Prinsi& Business Judgmen Rule

7



1. &ntuk mengetahui tugas dan tanggung *awab direksi P$ sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar P$

2. &ntuk mengetahui kedudukan anggaran dasar P$ berkaitan dengan

tanggung *awab direksi dalam melaksanakan tugasnya kedudukan

anggaran dasar P$ berkaitan dengan tanggung *awab direksi dalam

melaksanakan tugasnya

4. egunaan Penelitian

1. (ecara teoritis

(ecara teoritis, diharapkan pembahasan terhadap masalah yang akan

dibahas akan melahirkan pemahaman baru tentang tugas dan tanggung

*awab 'ireksi terhadap kaitannya dengan anggaran dasar.

2. (ecara praktis

(ecara praktis, pembahasan dalam proposal ini dapat men*adi masukan

bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku bisnis yang memiliki

kepentingan terhadap suatu perseroan untuk dapat mengetahui lebih *elas

lagi arti pentingnya ungsi direksi dalam men*alankan perseroan sebagai

pengurus perseroan, *uga sebagai bahan untuk ka*ian bagi para akedemisi

dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang

pengelolaan perusahaan.

5. erangka pe!ikiran

'ari kata Perseroan $erbatas dapat diartikan bahwa, kata Perseroan berasal

dari kata (ero , yang mempunyai arti (aham . (edangkan kata $erbatas

menun*ukkan adanya tanggung *awab yang terbatas. 'engan demikian Perseroan

$erbatas dapat di*elaskan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham

8



saham yang masingmasing pemegangnya atau anggotanya bertanggung*awab

terbatas sampai pada nilai saham = modal yang dimilikinya.

)enurut &ndang &ndang <o. 09 $ahun 299/ tentang Perseroan $erbatas

dalam Pasal 1 angka 1 ! dinyatakan bahwa 12

Perseroan $erbatas, yang selan*utnya disebut dengan Perseroan, adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

per*an*ian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam &ndang &ndang

ini serta peraturan pelaksanaannya.

)enurut 3bdulkadir )uhammad 14

Perseroan $erbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas

saham saham dan tanggung *awab sekutu pemegang saham terbatas pada *umlah

saham yang dimilikinya. P$ adalah perusahaan persekutuan badan hukum.

(edangkan pengertian badan hukum tersebut menurut beberapa ahli

adalah sebagai berikut 10

1. . &trecht

Badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa berwenang !

men*adi pendukung hak

2. >.(ubekti

Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki

hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki

kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

12&& <o. 09 $ahun 299/ Pasal 1 ayat 1

Bakti, 11 !, hal. :@

14 "hidir 3li, Badan Hukum, Bandung 3lumni, 11 !, hal. 1@

9



3. )eyers.

Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang men*adi pendukung hak dan

kewa*iban

4. Air*ono Prod*odikoro.

Badan Hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan *uga

dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-

hak,kewa*iban-kewa*iban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau

badan lain.

'idalam sebuah perseroan terdapat salah satu organ yang penting yaitu

direksi,%eberadaan 'ireksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan.

tidak mumgkin suatu perseroan tanpa adanya 'ireksi. (ebaliknya, tidak mungkin

ada 'ireksi tanpa ada perseroan. leh karena itu, keberadaan 'ireksi bagi

perseroan terbatas sangat penting. (ekalipun Perseroan $erbatas sebagai badan

hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan 'ireksi, tetapi hal itu hanya

berdasarkan isik hukum, bahwa perseroan terbatas dianggap sebagai sub*ek

hukum, sama seperti manusia.

%eberadaan 'ireksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan

maksud dan tu*uan perseroan. 'engan demikian, keberadaan 'ireksi sangat

dibutuhkan oleh perseroan. %eberadaan 'ireksi diperlukan oleh perusahaan

sebagai salah satu pilar utama dalam mengurus perseroan.16

'ireksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui

mekanisme >apat &mum Pemegang (aham untuk men*adi organ Perseroan

16 $ry Aidiyono, ireksi P"' %eberadaan' tugas' $e$enang dan tanggung 3a$ab, Bogor

8halia Indonesia, 299@!, hal. 01

10



yang akan beker*a untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh

pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya

organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.

'alam men*alankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, 'ireksi

harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan

kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. (eandainya dalam

pengurusan dan perwakilan perseroan tersebut 'ireksi melakukan perbuatan

atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang

telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai

pertanggung*awaban.

'ireksi dapat dimintai pertanggung *awaban secara pribadi, *ika

perseroan pailit sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya dalam

men*alankan kepengurusan dan perwakilan perseroan yang mengakibatkan

perseroan *atuh pailit. 'alam perkembangannya penerapan prinsip fiduciary

duty telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para 'ireksi untuk

mengambil keputusan bisnisnya. 'alam dunia bisnis adalah la+im bagi 'ireksi

untuk mengambil sebuah keputusan yang bersiat spekulati karena ketatnya

persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang

diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil

keputusan tersebut, 'ireksi melakukannya dengan *u*ur dan itikad yang baik.

&ntuk melindungi para 'ireksi yang beritikad baik tersebut maka mucul

prinsip Business Judgment Rule yang merupakan salah satu prinsip yang sangat

populer untuk men*amin keadilan bagi para 'ireksi yang mempunyai itikad

baik. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai

11



keadilan, khususnya bagi para 'ireksi sebuah Perseroan dalam mengambil

keputusan bisnis.

3turan Business Judgment Rule memberikan kekebalan kepada

mana*emen dari tanggung *awab perusahaan yang diambil dalam hal kekuasaan

perusahaan dan wewenang mana*emen dimana terdapat dasar-dasar yang

masuk akal untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan

kepentingan dan dengan itikad baik.

'oktrin putusan Business Judgment Rule ini merupakan suatu doktrin

yang menga*arkan bahwa suatu putusan direksi mengenai akti?itas perseroan

yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut

kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan.

". Met#de Penelitian

'idalam pengumpulan data dan inormasi untuk penulisan skripsi ini

penulis telah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dapat mendukung

penulisan skripsi ini dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggung*awabkan

secara ilmiah.

&ntuk dapat merampungkan penya*ian skripsi ini agar dapat memenuhi

kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang rele?an dengan skripsi ini.

'alam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan

metode pengumpulan data sebagai berikut

12



1. Genis Penelitian

Genis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normati.Penelitian hukum normati yuridis normati! yakni

merupakan penelitian yang dilakukan dan ditu*ukan pada berbagai

peraturanperundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan

dengan permasalahan dalam skripsi (la$ in book)+ Penelitian yuridis normati ini

disebut *uga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku

manusia yang dianggap pantas1:

.

2. Genis 'ata dan (umber 'ata

'ata yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang

didukung oleh data primer.

'ata sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

hasil-hasil penelitain yang berwu*ud laporan dan sebagainya. 'ata sekunder

diperoleh dari

a. Bahan Hukum Primer

5aitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak

yang berwenang1/

dalam tulisan ini di antaranya %itab &ndang-undang

Hukum Perdata, %itab &ndang-undang Hukum dagang, &ndang-undang

<omor 09 $ahun 299/ tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait.

1:3miruddin dan Jainal 3sikin, Pengantar )etode Penelitian Hukum, Gakarta, PradnyaParamita, 299:!, hal. 11@.

17 (oedikno )ertokusumo, )engenal Hukum (uatu Pengantar!, 5ogyakarta

;iberty, 1@@!, hal. 1.

1



3



b. Bahan Hukum (ekunder

5aitu semua dokumen yang merupakan inormasi, atau ka*ian yang

berkaitan dengan analisis yuridis ungsi anggaran dasar perseroan terbatas

dalam kaitannya tanggung *awab direksi, seperti seminar-seminar, *urnal-*urnal

hukum, ma*alah-ma*alah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber

dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

c. Bahan Hukum $ersier

5aitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia dan lain-lain.

4.)etode pengumpulan data

)etode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan

;ibrary >esearch!, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. 3dapun data sekunder yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik

koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari

media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk

peraturan perundang-undangan.

$ahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai

berikut1@

1@ >oniti*o Haniti*o (oemitro, )etodologi Penelitian Hukum dan Gurimetri, Gakarta 8halia

Indonesia, 19!, hal. :4.

1



4



1. )elakukan in?entarisasi hukum positi dan bahan-bahan hukum lainnya yang

rele?an degan ob*ek penelitian.

2. )elakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak

maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-

undangan.

3. )engelompokan data-data yang rele?an dengan permasalahan.

4. )enganalisa data-data yang rele?an tersebut untuk menyelesaikan masalah

yang men*adi ob*ek penelitian.

0. 3nalisa data

'ata primer dan sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian

dianalisa dengan menggunakan metode dedukti dan indukti. )etode dedukti

dilakukan dengan membaca, menasirkan dan membandingkan, sedangkan

metode indukti dilakukan dengan menter*emahkan berbagai sumber yang

berhubungan dengan topik dengan skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan

yang sesuai dengan tu*uan penelitian yang telah dirumuskan.

$. L#kasi penelitian

;okasi penelitian dikantor notaris (olichin (H, ).kn., Galan >aya tengah

tani <o 09,%abupaten "irebon.

H. %iste!atika Penulisan

(kripsi ini terbagi men*adi lima bab, dimana masing-masing bab ada

keterkaitan antara satu dengan yang lainya. 3dapun gambaran yang *elas

mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut

15



B3B I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain

memuat ;atarBelakang )asalah, Identiikasi )asalah, )aksud dan $u*uan

Penelitian, %egunaan Penelitian, %erangka Pemikiran, )etode Penelitian, ;okasi

Penelitian, (istematika Pertanggung *awaban Penulisan.

B3B II Bab ini akan membahas tentang tin*auan teoretis tentang perseroan

terbatas, yang mengulas Pengertian Perseroan $erbatas, Pendirian perseroan

terbatas,akta pendirian Perseroan $erbatas Perseroan $erbatas,organ-organ

Perseroan $erbatas,anggaran dasar Perseroan $erbatas dan %arakteristik

Pertanggung Gawaban 'ireksi Perseroan $erbatas.

B3B III Bab ini akan membahas tentang 'eskripsi anggaran dasar

Perseroan $erbatas, %edudukan anggaran dasar dalam perseroan terbatas dan

)uatan hukum anggaran dasar berkaitan dengan hak dan kewa*iban direksi.

B3B I# Bab ini akan dibahas tentang Penerapan anggaran dasar perseroan

terbatas berkaitan dengan pertanggung *awaban direksi dan Implikasi yuridis

terhadap ungsi anggaran dasar perseroan terbatas

B3B # Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang

berisi simpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

16

bab i nur halilintar

Documents