hubungan kelembagaan formal dan informal dalam

7/23/2019 Hubungan Kelembagaan Formal Dan Informal Dalam

1/59

HUBUNGAN KELEMBAGAAN FORMAL DAN INFORMAL DALAMPROSES PERIZINAN (IMB) DENGAN MENGGUNAKAN IZIN PAKAIPADA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJIKOTA PADANGTESIS

Disusun Dala Ran!"a M##nu$i P#%s&a%a'anP%!%a S'ui Ma!is'#% T#"ni" P#*an!unan +ila&a$ an K'aKns#n'%asi Mana,##n P%asa%ana P#%"'aanOl#$-E.ANITAL/D 00/ 012

PROGRAM PASCASARJANAMAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN +ILAYAH DAN KOTAUNI.ERSITAS DIPONEGOROSEMARANG3001

HUBUNGAN KELEMBAGAAN FORMAL DAN INFORMAL DALAMPROSES PERIZINAN (IMB) DENGAN MENGGUNAKAN IZIN PAKAIPADA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJIKOTA PADANGTESISDiajukan kepadaProgram Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Konsentrasi Teknik Manajemen Prasarana Perkotaan

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh-EVANITA

L4D 004 076Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis

Tanggal !"gustus #$$%

Dinyatakan lulus

Sebagai Syarat Memperoleh &elar Magister TeknikSemarang' ! "gustus #$$%

Pembimbing ((WIWANDARI HANDAYANI, ST, MT, MPS

Pembimbing (Ir. JAWOTO SIH SETYONO, MDP

Mengetah!

"eta Pr#gra$ St%!

Mag!&ter Te'n!' Pe$(angnan W!)a*ah %an "#ta

Pr#gra$ Pa&+a&arana -n!er&!ta& D!/#neg#r#

Pr#. Dr. Ir. Sg!#n# S#et#$#, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bah)a dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi* Sepanjang

pengetahuan saya' juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atauditerbitkan oleh orang lain' kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan


2/59

dalam da+tar pustaka* "pabila dalam tesis saya ternyata ditemui duplikasi' jiplakan,plagiat- dari tesis orang lain.(nstitusi lain' maka saya bersedia menerima sanksi untuk

dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik denganpenuh rasa tanggung ja)ab

Semarang' ! "gustus #$$%

/vanita

0(M* 12D $$2 $%3

Bacalah .................Bacalah .................Agar terpetik damai hatiDan tergetar indahnya dambaKupaskan tajamnya akalDan hisap saripati isiDan perkaya khasanah diriDengan setetes tinta samudra kebesaran AllahBacalah....................

Iqra bismi rabbikal ladji khalaq(Yurnaldi, dari kumpulan sajak enta!ai "##$%Dengan seuntai kalimat kuucapkan rasa syukur kepada&uya 'uhanKarena ngkau beri aku kesempatan untuk meraih semua ini)ntuk membahagiakan *rang&*rang yang kucintai dan kusayangi, Ibunda danAyahnda'anpa d*a dan kasih sayangmu......mustahil kuraih semua ini'erima kasih ku atas segala peng*rbanan, d*a dan d*r*ngan dari yangkusayangisuami dan anak&anak ku tercinta...'akbir +*ndang, adha +ha-ra utri,

dan idh* /abiibii.....ABSTRACT

The background of this research is a phenomenon of uncertified ownership of tanahulayat (communal land) in which certification is a formal prerequisite in obtaining /

arranging for permits to fulfill by all citizens including the owners of communal land.

Office for City lanning and !nterior of adang City specifies a specific policy for

uncertified communal land that community should fulfill requirements for !"# (#uildingermit) by ha$ing a so%called &use permit' that is a formal letter which pro$es the

ownership for as well as a permit to utilize the communal land. !t is made by a chief of clanbeing authorized in arrangements for communal land acknowledged by ead of *illage

and ead of +ubdistrict. The use permit has no legality for there are no local regulations

or "ayor,s -ecree which stipulate it in building permit (!"#) arrangement for uncertifiedcommunal land.

This research aims to study and to analyze coordination among formal and

informal institutions in permit arrangement (!"#) which utilizes the use permit foruncertified communal land in adang city. The obecti$e of research is focused on analysis

of $ariables related to coordination among formal and informal institutions in permitarrangement which utilizes the use permit for uncertified communal land. !n particular

analysis of actor $ariable with reference to role and authority functions of formal and

informal institutions.


3/59

This $ery research employs qualitati$e%descripti$e approach by means of inter$iewand obser$ation techniques as well as an in%depth study of rele$ant documents. The

purpose is to figure out roles and functions of formal institutions engaged in permitarrangements and those of traditional community that require a permit to establish a

building on uncertified communal land and to find out any related processes/procedures

legalities as well as coordination among formal and informal institutions.

The research findings re$eal that coordination indeed takes place betweengo$ernment institution (Office for City lanning and !nterior) and traditional/informal

institution (chief of clan) in the form of use permit. !t is an informality taking place withina formal process. o$ernment applies a managerial approach in the form of coordination

with traditional institution to deal with permit issues for uncertified communal land. The

coordination also shows the role and function of informal institution being respectable and

applicable in daily li$es of communal society. Thus Office for City lanning and !nteriorcan carry out its role and function in controlling de$elopment through permit (!"#) in line

with the city plan. The use permit is merely a policy with no legality. owe$er buildingpermit (!"#) for uncertified communal land with use permit is $alid and legal. There

seems to be no coordination with other go$ernment institutions pertaining to permit

arrangement. #esides there has not yet been database on communal land in the form ofstatistical data or ownership mapping of communal land.

The recommendation proposed is that there should be a specific policy for

communal land which regulates legal permit mechanism and institutional coordinationrelated to permit arrangement (!"#). The use permit may be an effecti$e solution for

monitoring and controlling de$elopment in line with the city plan.0eywords 1 !"# (#uilding ermit) Communal 2and 3ormal and !nformal Coordinations.

"4ST5"KPenelitian ini dilatar belakangi oleh +enomena status kepemilikan tanah ulayat di

kota Padang yang tidak berserti+ikat' tetapi dalam pengurusan peri6inan serti+ikat merupakansalah satu persyaratan +ormal yang harus dipenuhi oleh masyarakat termasuk masyarakat

kaum adat yang ingin mengurus peri6inan pada tanah ulayat kaum* Dinas Tata 5uangdan Tata 4angunan Kota Padang memberikan suatu kebijakan dalam proses peri6inan untuk

tanah ulayat yang tidak berserti+ikat dengan melengkapi persyaratan pengurusan (M4dengan membuat 7i6in pakai8 yaitu surat keterangan sebagai bukti kepemilikan dan i6in

untuk menggunakan tanah kaum' yang dibuat oleh mamak kepala )aris kaum yang ber)enang

dalam urusan tanah ulayat' dan diketahui oleh lurah dan camat setempat* (6in pakai tidak

mempunyai legalitas secara hukum' karena tidak ada Perda atau SK Walikota yangmengatur keberadaan (6in pakai dalam proses peri6inan ,(M4- bagi tanah ulayat yang tidak

berserti+ikat*Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis hubungan kerjasama

lembaga +ormal dan in+ormal dalam proses peri6inan ,(M4- dengan menggunakani6in pakai pada tanah ulayat yang tidak berserti+ikat di kota Padang* Sasaran penelitian dititik

beratkan pada analisis variabel9variabel yang terkait dengan hubungan kerjasama lembaga+ormal dan in+ormal dalam proses peri6inan dengan menggunakan i6in pakai pada

tanah ulayat yaitu analisis variabel aktor yang terlibat tentang +ungsi peran dan )e)enanglembaga +ormal dan in+ormal' kemudian variabel proses.prosedur peri6inan serta legalitasnya'

dan koordinasi yang terjadi antara lembaga +ormal dan in+ormal*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati+ deskripti+ dengan menggunakan

teknik )a)ancara' pengamatan' dan pendalaman dokumen9dokumen* Untuk mengetahui

peran dan +ungsi aktor lembaga +ormal yang terkait proses peri6inan dan masyarakat adat


4/59

sebagai lembaga in+ormal yang membutuhkan i6in untuk mendirikan bangunan di tanahulayat yang tidak berserti+ikat* 4egitu juga dengan proses.prosedur' legalitas serta koordinasi

antara lembaga +ormal dan lembaga in+ormal*Temuan penelitian menunjukkan bah)a adanya kerjasama antara lembaga pemerintah

,Dinas Tata 5uang Tata 4angunan- dengan lembaga adat ,Mamak Kepala Waris-

dalam bentuk surat keterangan i6in pakai* (n+ormalitas yang berjalan dalam suatu proses

+ormal* Pemerintah melakukan suatu pendekatan manajerial dalam bentuk hubungan kerjasamadengan lembaga adat untuk menyelesaikan masalah peri6inan bagi tanah ulayat

yang tidak berserti+ikat* Kerjasama dalam bentuk +ungsi dan peran lembaga in+ormal yangmasih dihormati dan dipakai dalam kehidupan sehari9hari masyarakat adat' sehingga Dinas

Tata 5uang Tata 4angunan dapat melaksanakan tugas dan +ungsinya dalam pengendalianpembangunan melalui peri6inan ,(M4- sesuai dengan rencana tata ruang Kota Padang* (6in

pakai hanya kebijakan yang tidak ada aturan hukum ,legalitas- yang mengaturnya' tetapi(M4 bagi tanah ulayat yang tidak berserti+ikat dengan i6in pakai sah dan legal* 4elum adanya

koordinasi atau kerjasama dengan lembaga pemerintah lain terkait proses peri6inan*4elum adanya database tentang tanah ulayat dalam bentuk data statistik maupun dalam

bentuk peta kepemilikan tanah ulayat*

5ekomendasi adanya kebijakan khusus bagi tanah ulayat yang mengatur tentangmekanisme peri6inan yang dapat dilegalkan dan koordinasi kelembagaan yang terkait peri6inan

,(M4-* (6in pakai dapat menjadi solusi yang e+ekti+ terhadap monitoring dan pengendalian

perkembangan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota*Kata kunci : (M4' Tanah Ulayat' Kerjasama +ormal dan in+ormal

"ATA PEN1ANTAR

"lhamdulillah' puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat "llah SWT' dan senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia90ya' sehingga hanya dengan i6in90ya penulis dapatmenyelesaikan

penyusunan tesis yang berjudul 2H(ngan "e)e$(agaan 3#r$a) %anIn#r$a) Da)a$ Pr#&e& Per!!nan 5IM Dengan Menggna'an I!n Pa'a! Pa%a

Tanah -)a*at %! "e+a$atan "ran! "#ta Pa%ang2* Penyusunan tesis ini merupakansalah satu persyaratan mencapai derajat Sarjana S9# dalam studi pada Magister Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Kota konsentrasi Teknik Manajemen Prasarana PerkotaanUniversitas Diponegoro Semarang*

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak'

baik secara langsung maupun tidak langsung* Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan

banyak terima kasih kepada :!* (r* ;a)oto Sih Setyono' MDP selaku Dosen Pembimbing (' yang telah memberikan

bimbingan' pengarahan' dorongan' semangat' )aktu' tenaga dan pikiran dalam penyusunantesis ini*

#* Wi)andari


5/59

3* Kepala 4alai Pendidikan Keahlian Pembangunan Wilayah dan Teknik KonstruksiSemarang beserta segenap sta+ yang telah memberikan bekal pengetahuan dan +asilitas

sehingga tugas ini dapat diselesaikan*%* Pro+* Dr* (r* Sugiono Sutomo' D/" selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan

Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro' atas segala arahannya*

>* Segenap Dosen Pengajar dan Pengelola Program Magister Teknik Pembangunan

Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekalpengetahuan dan +asilitas sehingga tugas ini dapat diselesaikan*

?* Walikota Padang yang telah memberi i6in dan kesempatan dalam mengikuti pendidikan*!$* Seluruh keluarga' sahabat dan rekan kerja yang tiada henti9hentinya memberikan motivasi

dan semangat kepada penulis*!!* Suami dan anak9anakku tercinta yang dengan tulus memberikan dorongan' perhatian

serta telah kehilangan )aktu bersama selama berlangsungnya pendidikan*!#* 5ekan9rekan seangkatan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Konsentrasi

Manajemen Prasarana Perkotaan Sistem Modular yang telah memberikan bantuandalam penyusunan dan penulisan tesis ini*

Penulis sepenuhnya menyadari bah)a penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna'

untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran9saranperbaikan agar penulisan tesis ini dapat menjadi lebih baik dan terutama dapat memberikan

man+aat bagi perkembangan ilmu pengetahuan*

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuandan berman+aat bagi kita semua* "miin @a 5abbil Aalaamiin*

Semarang' "gustus #$$%

DA3TAR ISI

!*= Keaslian Penelitian ********************************************************************************** !$

!*3 Posisi Penelitian ************************************************************************************** !#


6/59

!*% Kerangka Pikir **************************************************************************************** !!*> Sistematika Penulisan ***************************************************************************** !2

A II IM DALAM MANAJEMEN 3ORMAL DAN IN3ORMAL

PERI8INAN ************************************************************************************************** !%

#*! Tanah Ulayat ******************************************************************************************* !%

#*!*! Masyarakat

2*= Masalah (M4 Pada Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji *********************** =?

A V H--N1AN "ELEMA1AAN 3ORMAL DAN IN3ORMAL

DALAM PEN1ELOLAAN IM PADA TANAH -LAYAT ******************* 3==*! "ktor dan Perannya ******************************************************************************** 3=

=*!*! "ktor 1embaga Cormal **************************************************************** 3=

=*!*!*! Dinas Tata 5uang Tata 4angunan ******************************** 3=


7/59

=*!*!*# 4adan Pertanahan 0asional ****************************************** %=*!*# "ktor 1embaga (n+ormal ************************************************************* %>

=*!*#*! Penghulu *********************************************************************** %>=*!*#*# Mamak Kepala Waris *************************************************** >$

=*# Proses.Prosedur Peri6inan yang Dilaksanakan **************************************** >#

=*#*! Proses.Prosedur Peri6inan ,(M4- Tanah 4erserti+ikat ,aturan

+ormal-********************************************************************************************=*#*# Proses.Prosedur Peri6inan ,(M4- Tanah Ulayat @ang Tidak

4erserti+ikat ,tanah ulayat- ************************************************************>#

>=* "spek 1egalitas *************************************************************************************** >=

=*2 %=*= Sintesis Temuan Penelitian ********************************************************************** ?!

A VI PEN-T-P ****************************************************************************************************** ?3*! Kesimpulan ********************************************************************************************** ?

3*# 5ekomendasi ******************************************************************************************* ?2

DA3TAR P-STA"A ****************************************************************************************************** ?=DA3TAR TAEL

T"4/1 ((*! : ;enis (6in Untuk Pengendalian Tata &una 1ahan ************************** #?

T"4/1 ((*# : Komponen Dalam Proses Perencanaan Cormal dan (n+ormal ******* >T"4/1 ((* : "tribut Dalam Proses Perencanaan Cormal dan (n+ormal ************* >

T"4/1 (((*! : Data Penelitian ******************************************************************************* 2=T"4/1 (E*! : Kelurahan @ang 4erada Di Wilayah Kecamatan Kuranji ************** =3

T"4/1 E*! : &ambaran Penguasaan Tanah.Status Kepemilikan Tanah di KotaPadang ******************************************************************************************** %=

DA3TAR 1AMAR

&"M4"5 !*! : Peta Wilayah "dministrati+ Kota Padang ****************************** ?

&"M4"5 !*# : Posisi Penelitian ********************************************************************* !#&"M4"5 !* : Kerangka Pikir *********************************************************************** !3

&"M4"5 #*! : "ktor9"ktor Penting Dalam Manajemen Perkotaan ************** #2&"M4"5 #*# : Ke)enangan Pemerintah Dalam Konversi Tanah ***************** #3

&"M4"5 #* : Tahapan Pembangunan Tanah Pedesaan Ke Tanah

Perkotaan Dalam 4entuk Cormal ******************************************* =

&"M4"5 *! : Kerangka "nalisis ****************************************************************** =&"M4"5 2*! : Tanah Ulayat di Kelurahan "mpang Kecamatan Kuranji ***** =2

&"M4"5 2*# : Peta Kecamatan Kuranji ******************************************************** =%&"M4"5 2* : Kondisi Kepemilikan Tanah Ulayat di Kelurahan Korong

&adang Kecamatan Kuranji *************************************************** =?&"M4"5 2*2 : Pembangunan Tanpa (M4 di Tanah Ulayat Kelurahan

Korong &adang Kecamatan Kuranji ************************************** 3$&"M4"5 2*= : Tanah Ulayat @ang Telah 4erubah Status Menjadi


8/59

1"MP(5"0 !* : Wa)ancara 1embaga Cormal ,4adan Pertanahan 0asional- ?%1"MP(5"0 #* : Wa)ancara 1embaga Cormal ,4adan Pertanahan 0asional- ??

1"MP(5"0 * : Wa)ancara 1embaga Cormal ,Dinas T5T4- ************************ !$$1"MP(5"0 2* : Wa)ancara 1embaga Cormal ,Dinas T5T4- ************************ !$#

1"MP(5"0 =* : Wa)ancara 1embaga Cormal ,4agian Pertanahan- ************** !$2

1"MP(5"0 3* : Wa)ancara 1embaga Cormal ,Kecamatan- ************************** !$=

1"MP(5"0 %* : Wa)ancara 1embaga Cormal ,Kelurahan- *************************** !$%1"MP(5"0 >* : Wa)ancara 1embaga (n+ormal ,Penghulu Kaum- *************** !$?

1"MP(5"0 ?* : Wa)ancara 1embaga (n+ormal ,Mamak Kepala Waris- ****** !!21"MP(5"0 !$* : Wa)ancara 1embaga (n+ormal ,K"0- ******************************** !!3

1"MP(5"0 !!* : Ketentuan Mengajukan Permohonan (M4 *************************** !!>1"MP(5"0 !#* : Permohonan (M4 ****************************************************************** !#$

1"MP(5"0 !* : Surat (6in Pakai ********************************************************************* !##1"MP(5"0 !2* : 4erita "cara Pemeriksaan ***************************************************** !#

A I

PENDAH-L-AN:.: Latar e)a'ang Ma&a)ah

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian' oleh karenamasalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat*

Seperti aspek ekonomi' sosial' budaya' dan khususnya untuk pembangunan suatu )ilayah*

Tanah mempunyai +ungsi dan peranan yang sangat penting dalam penghidupan manusia*Pada negara9negara yang sedang berkembang' kehidupan dan penghidupan rakyat dititik

beratkan pada sektor agraria* Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harusdihadapi oleh negara9negara berkembang ,Sayuti' !?>=' !-' ,Syahmunir' #$$=' ?!-*

(ndonesia adalah salah satu negara berkembang yang tujuh puluh lima persen penduduknya

bergantung kepada sektor agraris dan kepemilikan tanahnya dominan milik

rakyat atau ulayat* Pertambahan penduduk dan kecenderungan berkurangnya tanah yangdiolah menimbulkan persoalan di bidang sosial ekonomi dan sosial politik Kebutuhan tanah

untuk pembangunan juga sangat diperlukan' yang bertujuan untuk melayani masyarakatdan kepentingan orang banyak ,Sayuti' #$$3' !-*

Peman+aatan lahan memerlukan legalitas hak atas tanah' baik itu legalitas terhadapstatus kepemilikan maupun legalitas terhadap peman+aatan dan pengelolaan lahan* ;ika legalitas

ini tidak ada akan menimbulkan kon+lik yang sangat luas seperti kon+lik status kepemilikan

karena tidak adanya serti+ikat sebagai bukti status kepemilikan lahan* Kon+lik

peman+aatan dan pengelolaan lahan yang dikelola rakyat dapat saja menjadi kon+lik denganin$estor atau pemerintah' atau kon+lik interen kaum adat yaitu perebutan status kepemilikan

dan pengelolaan lahan* Kon+lik tanah di masing9masing daerah berbeda9beda dengancirinya masing9masing' seperti masalah tanah yang terjadi antara masyarakat Meruya

dengan PT* Portanigra di ;akarta* Pada kasus ini terjadinya serti+ikat kepemilikan lahan

yang ganda* Kon+lik tanah yang baru9baru ini terjadi di Pasuruan ;a)a Timur' tanah yang

selama ini digunakan oleh "ngkatan 1aut ,marinir- untuk tempat latihan namun tanah tersebutjuga diolah oleh masyarakat* Masyarakat menolak untuk direlokasi dan diberikan

kompensasi' bahkan kon+lik ini menimbulkan korban ji)a*Di (ndonesia si+at masyarakatnya bertalian erat dengan hukum tanahnya* ;i)a

rakyat dan tanahnya tidak dapat dipisah9pisahkan* 4entuk kepemilikan tanah yang ada padarakyat (ndonesia terbagi atas dua kategori yaitu kepemilikan tanah secara individu ,hak

milik- adanya bukti sah kepemilikan tanah berupa serti+ikat tanah yang diterbitkan oleh

4adan Pertanahan 0asional secara hukum negara* 4entuk kepemilikan lainnya adalah secara


9/59

hukum adat' yang dikenal dengan 4hak ulayat,*4ak ulayat, adalah hak bersama segolongan penduduk atas sebidang tanah ,Undang9

Undang 0o*= tahun !?3$ pasal -* 4eberapa )ilayah di (ndonesia ditemukan kategoritanah9tanah ulayat' seperti di Sumatera' khususnya di Sumatera 4arat yang dikenal

dengan 5anah Minang ,Minangkabau- ,4oerhan' !?%#' !$-' ,Syahmunir' #$$=' -*

Di 5anah Minang ,Minangkabau- garis keturunan atau susunan masyarakatnya

adalah menurut garis keturunan ibu atau Matrilineal* Sistem kekerabatan matrilineal iniadalah kehidupan menurut adat yang telah dijalani sejak 6aman nenek moyang' yang di)ariskan

secara turun temurun' telah diadatkan dan telah demikian hukumnya' yang disebutdengan ,hukum adat,* =' #$-' ,Syahmunir' #$$=' #-*

Demikian juga halnya dengan masalah tanah ulayat* Tanah ulayat diturunkan menurutgaris keturunan ibu* Menurut hukum adat' hak yang tertinggi terhadap tanah adalah

hak ulayat yang berlaku keluar dan kedalam* Karakteristik kepemilikan tanah seperti ini sangatberpotensi sekali menimbulkan kon+lik di tengah masyarakat* Dari beberapa kon+lik

yang pernah ada di Sumatera 4arat seperti status kepemilikan lahan yang ganda' perebutan

hak kepemilikan lahan antar anak kemenakan dalam satu kaum' dan lain sebagainya* Statuskepemilikan tanah di kota Padang adalah enampuluh persen tanah ulayat ,4P0:#$$3-*

Kecamatan Kuranji adalah salah satu daerah di Kota Padang yang dominan status

kepemilikan tanahnya adalah tanah ulayat*


10/59

!*


11/59

ulayat mereka* Surat keterangan i6in pakai dijadikan bukti kepemilikan atas tanah ulayatyang merupakan persyaratan pengurusan peri6inan ,(M4-* Kebijakan ini telah dilaksanakan

selama kurang lebih tigabelas tahun dan sampai saat ini belum ada kon+lik yang timbulakibat pemberian i6in pakai ini* Tetapi kebijakan i6in pakai ini tidak mempunyai kekuatan

hukum atau bersi+at ilegal ,tidak ada Perda atau SK Wako-* 4erdasarkan potensi dan kelemahan

yang ada pada i6in pakai dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

!* Siapa9siapa saja aktor yang terlibat di lembaga +ormal dan in+ormal dalam prosesperi6inan (M4 dengan menggunakan i6in pakai pada tanah ulayatG

#* 4agaimana proses.aturan yang terjadi antara kelembagaan +ormal dan in+ormal didalam proses peri6inan ,(M4- dengan i6in pakai pada tanah ulayatG

* 4agaimana legalitas lembaga in+ormal dan lembaga +ormal dalam proses peri6inan,(M4- dengan menggunakan i6in pakai pada tanah ulayatG

2* 4agaimana koordinasi lembaga +ormal dan lembaga in+ormal dalam proses peri6inan,(M4- dengan menggunakan i6in pakai pada tanah ulayatG

:.< Tan %an Sa&aran Pene)!t!an

:.


12/59

dari dataran dan perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut #$9%=m*Dari keseluruhan tanah yang ada di Kecamatan Kuranji %$F adalah tanah ulayat

dan belum berserti+ikat* Dengan peruntukkan lahan sebagai ka)asan permukiman dan statuskepemilikan tanah ulayat' sehingga banyak ditemui permasalahan yang terkait dengan

tanah ulayat termasuk masalah peri6inan' baik dari masyarakat kaum adat ataupun dari de$eloper

untuk membangun perumahan di kecamatan Kuranji' lihat gambar !*!*

:.= "ea&)!an Pene)!t!an

(6in Mendirikan 4angunan merupakan pengendalian pembangunan +isik untuk penataanruang kota sehingga dapat terarah sesuai dengan 5encana Tata 5uang Kota* Penelitian

dilakukan bertujuan untuk menganalisa hubungan kelembagaan +ormal dan in+ormaldalam proses peri6inan bagi tanah ulayat yang tidak berserti+ikat*

4eberapa penelitian yang menyangkut (M4 yang telah dilakukan antara lain:0o* Peneliti.Tahun ;udul "spek Penelitian

!* Komang Wi)eko'12D$$$!?' #$$#

Caktor9+aktor penyebab

pelanggaran M4di Kota Denpasar

(denti+ikasi terhadap bangunan

yang mempunyai (M4 tetapimelanggar rencana tata

ruang*#* "gus Bipto Waluyo

12D$$$!!' #$$Tingkat kepatuhan

masyarakat terhadapperaturan (M4 sebagai

perangkat pengendalipeman+aatan

ruang di KecamatanBolomadu Kaupaten

Karanganyer

Tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap peraturan (M4 dalampenataan ruang di Wilayah Kecamatan

Bolomadu dari pendadapatdan persepsi masyarakat

Metode teknik skoring denganuji chi sJuare*

* Mulyani 5ida'#$$=' $!#!!$!=

Pelaksannan penda+tarantanah ulayat di

sumbar ,studi kasusKota Padang-

Untuk mengetahui bagaimana

ketentuan hukum dalam menciptakan


13/59

kepastian hukum dalampenda+taran tanah ulayat

Metode )a)ancara' dan uestioner*2* 5a6ak Syahrial'

$##!!$$>


14/59

i6in pakai dalam hal peri6inan dalam penataan ruang kota serta sebagai kontribusibagi ilmu pengetahuan*+umber1 5nalisis enyusun 899:

1AMAR> :.;

POSISI PENELITIAN

PW"

Penataan 5uangIM

Tanah 4erserti+ikat Tanah Ulayat tidak berserti+ikat1embaga Cormal 1embaga (n+ormal

:.7 "erang'a P!'!r

Kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau masih ada dan sangat dihormati oleh

masyarakat pendukungnya' dan keberadaan tanah ulayat diakui oleh Peraturan Perundangan0asional ,Pemprov Sumbar' #$$$-* Pemilik tanah ulayat adalah masyarakat hukum adat'

peman+aatan tanah ulayat tersebut ada yang digunakan untuk lahan pertanian' perkebunan'perhutanan' dan untuk permukiman atau keperluan individu*

Pemerintah sesuai dengan tugas dan +ungsinya berusaha untuk memberikan jaminan

kepastian hukum atas tanah kepada semua pihak yang ada hubungannya denganpengua9saan dan pemilikan tanah yaitu dengan adanya bukti sah status kepemilikan tanahberupa serti+ikat* "da kekha)atiran dari masyarakat kaum adat jika tanah ulayat

diserti+ikatkan akan mengurangi kelestarian tanah9tanah adat karena tanah tersebutterpecah9pecah kepe9milikannya' sehingga mempermudah pengalihan kepemilikan tanah

ulayat kepada pihak lain* Kekha)atiran masyarakat adat tersebut membuat persoalankejelasan kepemilikan ta9nah ulayat tersebut tidak kunjung selesai' bahkan tidak jarang

menjadi kasus yang harus di9selesaikan di pengadilan dan bahkan sampai pada tindakan

kriminal* Di sisi lain masyara9kat adat pemilik tanah ulayat membutuhkan serti+ikat tanah

ulayat untuk pengurusan i6in mendirikan bangunan di atas tanah ulayat tersebut*Pemerintah kota membuat peraturan peri6inan ,(M4- yang berdasarkan perencanaan

tata ruang kota' sehingga penataan kota dapat dilakukan dan penyediaan sarana dan

prasarana kota serta +asilitas kota lainnya dapat dibangun diatas tanah ulayat tersebutsesuai rencana tata ruang kota* Disamping itu peri6inan adalah merupakan salah satu

pemasukan pendapatan asli daerah ,P"D- yang akan digunakan untuk pembangunan kota*

Untuk melaksanakan tugas pokok dan +ungsi sekaligus dapat memberikan solusikepada masyarakat pemilik tanah ulayat' maka pemerintah Kota Padang memberikan suatu

solusi yaitu 4izin pakai,bagi tanah ulayat yang tidak ada serti+ikat nya untuk pengurusanperi6inan ,(M4-* 0amun penerapan i6in pakai ini memiliki kelemahan9kelemahan antara

lain secara internal dapat menimbulkan kon+lik didalam masyarakat hukum adat khususnyasuku adat pemilik tanah ulayat' juga bisa terjadi pemalsuan pengakuan dimana sebenarnya

tanah itu sudah dijual kepada orang lain tapi di nyatakan sebagai hibah kepada anak

kemenakan*

Sedangkan serti+ikat kepemilikan tanah adalah )e)enang 4adan Pertanahan 0asionaluntuk menerbitkannya*

Dengan kondisi diatas penulis mengadakan suatu penelitian tentang peranan hubungankelembagaan +ormal dan in+ormal dalam kebijakan i6in pakai untuk pengurusan

peri6inan ,(M4- terhadap tanah ulayat* 4erdasarkan kajian literatur' best practise dan undang9

undang sebagai payung hukum* Kerangka pikir penelitian ini dapat kita lihat pada

&ambar !*#:.? S!&te$at!'a Pen)!&an

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri atas 3 bab' yaitu: ,a- 4ab (


15/59

PendahuluanL ,b- 4ab (( (M4 dalam Manajemen Cormal dan (n+ormal Peri6inanL ,c-4ab ((( Metode penelitianL ,d- 4ab (E Masalah Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji

Kota PadangL ,e- 4ab E


16/59

menggunakan i6in pakai di atas

tanah ulayat*

Status kepemilikan tanah ulayat

yang tidak berserti+ikat

(6in pakai untuk (M4 khusus untuk

tanah ulayat yg tidak berserti+ikat

Tidak adanya legalitas i6in pakai

,perda . SK Wako-

A II

IM DALAM MANAJEMEN 3ORMAL DAN IN3ORMAL

PERI8INAN;.: Tanah )a*at

;.:.: Ma&*ara'at H'$ A%at


17/59

adat Minangkabau adalah:!* Tanah Ulayat 0agari

@ang dimaksud dengan tanah ulayat nagari adalah hutan ataupun tanah yang berada dalampengelolaan 0agari* 4iasanya tanah ulayat nagari ini digunakan untuk kepentingan

umum seperti: mesjid' pasar' pandam perkuburan' kantor kepala adat' dan lain9lain*

#* Tanah Ulayat Suku

"dapun yang dimaksud dengan tanah ulayat suku adalah tanah9tanah yang dikelola danhanya anggota suku inilah yang dapat memperoleh dan menggunakan tanah tersebut*

* Tanah Ulayat Kaum ,Pusako Tinggi-Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh kaum' yang merupakan milik bersama

da9ri seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun' yang penga)asandan pengelolaannya berada di tangan 4mamak kepala waris,.

/ksistensi tanah ulayat di Kecamatan Kuranji sangat nyata sekali' hal ini terbuktidengan masih banyaknya sa)ah9sa)ah yang merupakan milik ulayat dan masih berupa sa)ah

produkti+' masih luasnya lahan terbuka hijau atau lahan yang belum terbangun di KecamatanKuranji* Kesemua hal itu menunjukkan eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Kuranji

masih ada sampai hari ini*

;.:.< "e/e$!)!'anPenga&aan Tanah -)a*at Menrt A%atMasyarakat Minangkabau sangat terikat oleh garis keturunan ibu ,matrilineal-*

Kesatuan keturunan ini dinamakan suku* Wanita.perempuan memegang kekuasaan ,terutama

ke dalam- seperti dalam hal perka)inan' harta pusaka' mengatur dan mengurus rumahgadang' kesemua hal ini terkait erat dengan garis matrilineal yang sampai saat ini masih

tetap dipertahankan* Si+at dan bentuk ke)arisan juga menurut garis keturunan ibu ,Syamunir'#$$3' !??-*

"nak perempuan sangat diharapkan sebagai penyambung garis keturunan' anakperempuan di Minangkabau berperan sebagai Aambun puro aluang bunian, ,pemelihara9

.pemegang kunci harta kekayaan kaumnya- yang diibaratkan Hlimpapeh rumah nan gadang,*Menurut "dat perempuan sebagai ibu merupakan simbol pengayom' bijaksana dan

jujur' karena itu ia disebut Abundo kanduang,* Demikian juga dengan harta pusako tinggi,tanah ulayat- berada di ba)ah kekuasaan perempuan* Pemeliharaan dan pengembangan

harta pusaka tersebut diserahkan kepada laki9laki atau mamak ,Syahmunir' #$$3' #$!-*Menurut hukum adat Minangkabau' kaum adalah badan hukum yang mempunyai

hak dan ke)ajiban keluar dan kedalam yang di)akili oleh Amamak kepala waris,* Seiring

perubahan )aktu' dinamika masyarakat matrilineal juga mengalami perubahan' karena

semakin berkembangnya keturunan* Dahulu tinggal pada rumah yang sama' setelah berkeluargamereka membangun rumah sendiri* Perubahan ini disebabkan pengaruh dari putusan

pengadilan yang intinya membuat perubahan kearah sistem bilateral ,keibu bapakan-namun matrilinealnya tetap dipertahankan* Disamping itu hal9hal yang ikut mempengaruhi

pergeseran sistem ini adalah pengaruh agama (slam' pendidikan' perantauan' dan perubahanbentuk perka)inan menetap' dimana +ungsi dan peranan suami.istri semakin dominan'

dan peranan mamak semakin berkurang*Pengaturan peman+aatan tanah ulayat di Minangkabau dilakukan oleh 4mamak kepala

waris,' peran pemerintah terhadap pengaturan dan peman+aatan tanah ulayat sangatkecil*


18/59

tentang tanah ulayat mengalami perkembangan sesuai perkembangan kehidupan masyarakatadat' yang berarti adat Minangkabau dapat menerima pembaharuan* Tanah ulayat di

Minangkabau tidak menghalangi pembangunan dan dapat diman+aatkan untuk kepentinganumum asalkan dilakukan dengan menghormati adat yang berlaku*

;.; "e%%'an Tanah -)a*at %a)a$ H'$ Pertanahan %! In%#ne&!a

;.;.: H'$ Agrar!a


19/59

* Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah*Ketiga cara yang di lakukan pemerintah tersebut menimbulkan desakan terhadap

eksistensi tanah ulayat* 0amun dalam pengadaan tanah untuk pembangunan sering terjadisengketa antara rakyat dengan pihak yang membutuhkan* Pelaksanaan Keppres 0o* = tahun

!?? menimbulkan ke kha)atiran bah)a sistem penyerahan tanah atas hak tanah ulayat

untuk pembangunan akan menjadikan tanah ulayat habis dan menjelma menjadi tanah

negara berupa


20/59

9 (nvestor

9 1embaga akademik

dan penelitian

Pe$er!ntah

9 Pemerintah daerah

9 Pemerintah kota

9 Pemerintah

prov.ibukota9 Pemerintah pusat

9 4adan9badan

Pemberi bantuan

Seperti halnya masalah tanah' bagaimana tanah diperoleh masyarakat dengan luas

tertentu oleh siapa dan bagaimana bentuk kepemilikannya*=* Pendekatan ruang.spasial' aspek ruang yang dikatakan adalah ditinjau secara luas' aspek

ekonomi' sosial' budaya dari aspek ruang ,space-*

;.


21/59

hak pengelolaan tanah yang luas' konversi tanah dilakukan pemerintah sesuaidengan rencana tata ruang kota' seperti konversi tanah pertanian menjadi +asos'

+asum' perumahan' perkantoran' dan lain9lain*,!-

Semua

pemb atau

konversioleh

individu.

s)asta

,!"- ,#- ,- ,2- ,=-

,3-

Semua

pemb atau

konversi

oleh

Pemerintah

9 Pengendalian tata guna lahan' pemerintah melakukan pengendalian konversi tanah

sesuai dengan rencana induk tata ruang ,6onasi-' peraturansubdi$ision' peraturantentang bangunan* Pemilik tanah s)asta ataupun individu harus mengajukan

i6in kepada pemerintah kota' jika ingin mengubah +ungsi tanahnya ataupun

mendirikan bangunan' seperti i6in pengeringan' i6in prinsip' i6in lokasi' dan

i6in mendirikan bangunan* Pemerintah mengendalikan serta dapat memaksakansanksi' jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada ,0urmandi' #$$3'

!=2-*,#- Pembangunan lahan terpadu ,uided 2and -e$elopment-* Pemerintah mengarahkan

pihak s)asta ke arah lahan yang telah disediakan' dengan membangun prasarana jalandan listrik di lahan tersebut*

,- 4ank Tanah Selekti+* 4erdasarkan rencana tata ruang kota yang ada pemerintah mengarahkanpembangunan +isik ke daerah yang telah di bebaskan atau dibeli oleh pemerintah

dan pemerintah mena)arkan lahan tersebut kepada pihak s)asta*

,2- Konsolidasi Tanah* Mengelola pembangunan lahan dengan menyatukan beberapa pemiliktanah ke dalam satu perencanaan yang terpadu dan menyediakan +asilitas umumdan mengembalikan kepada pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan*

,=- +ite and ser$ice proect* Pemerintah membebaskan tanah dan membangun in+rastruktur

bagi s)asta dan menanggung semua biaya yang ditimbulkan ,0urmandi' #$$3'

!==-*Pengelolaan tata guna tanah pada asasnya adalah penyerasian penggunaan tanah

sesuai dengan potensi )ilayah yang dituangkan kedalam rencana tata ruang )ilayah,0urmandi' #$$3' !=3-* 1angkah9langkah yang dilakukan dalam pengelolaan tata guna tanah

adalah sebagai berikut:a* Kegiatan pendataan penatagunaan lahan* Data yang digunakan adalah kemampuan tanah'

penggunaan tanah' kependudukan' jenis tanah' iklim' serta data lainnya baik dalambentuk angka dan peta yang mengacu kepada Undang9Undang Penataan 5uang' dalam

bentuk Sistem (n+ormasi Manajemen Pertanahan dan S(&b* Kegiatan merencanakan penatagunaan tanah* 4ertujuan untuk merumuskan arahan kebijaksanaan

tata guna tanah dan pedoman penggunaan tanah*c* Kegiatan menyelenggarakan penatagunaan tanah* Peman+aatan tanah merupakan ke)ajiban

yang melekat kepada hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada orang

perorang' kelompok masyarakat ataupun badan hukum*

Dalam penyelenggaraannya perlu diatur secara tertib agar semua kepentingan dapat


22/59

tertampung' tidak terjadi tumpang tindih' tidak merugikan pihak lain' dan dapat dipantauperkembangannya* Penyediaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan melalui

pemberian i6in lokasi dan i6in perubahan penggunaan tanah bagi kegiatan pembangunan,0urmandi' #$$3' !=?-*

d* Kegiatan mengendalikan penatagunaan tanah*

Pengendalian penggunaan tanah dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pemberian

pertimbangan teknis tata guna tanah* Kegiatan pemantauan dilaksanakan dalamrangka penga)asan dan evaluasi pelaksanaan peman+aatan tanah serta kesesuaiannya

dengan kebijaksanaan pengelolaan tata guna tanah dan rencana tata ruang )ilayah*4erdasarkan ketentuan pasal !' pasal !% dan pasal #> undang9undang 0omor #2

tahun !??#' maka pemerintah kabupaten.kota melakukan pengendalian tata guna lahanmelalui mekanisme peri6inan' +at)a peruntukan ruang' i6in prinsip' i6in rencana tata

le9tak' dan i6in bangunan ,0urmandi' #$$3' !3!-*;.


23/59

hal9hal sebagai berikut:!* Perkembangan kota secara acak yang mengakibatkan kesemra)utan*

#* Penyediaan +asilitas pelayanan dan in+rastruktur yang mahal dan tidak e+isien** Spekulasi tanah yang mengakibatkan mahalnya biaya pembangunan*

2* Penggunaan lahan yang tidak bertanggung ja)ab sehingga mengancam kelestarian

lingkungan*

;.4 Per!!nan Pe$(angnan %a)a$ Pe$(angnan "#ta

Kota adalah suatu )ilayah dengan permasalahan yang sangat kompleks' dinamika

sebuah kota ditentukan antara lain oleh:!* Pertumbuhan penduduk secara alami*

#* Pertumbuhan penduduk yang masuk ke kota dari daerah.)ilayah lain*Pertumbuhan penduduk yang tinggi memba)a konsekuensi spasial yang serius

bagi kehidupan kota yaitu adanya tuntutanspace yang terus menerus untuk diman+aatkansebagai tempat hunian ,Sabari' #$$=' =3-* Kebutuhan akan lahan permukiman yang semakin

bertambah' tetapi ketersediaan lahan semakin berkurang* Pertumbuhan penduduk yangtinggi dan +rekuensi kegiatan penduduk yang sudah pasti meningkatkan kebutuhan akan

ru9ang untuk penyediaan sarana dan prasarana* Di Kota ketersediaan lahan atau ruang

terbuka sudah tidak mencukupi lagi dan harganya mahal' kondisi ini memunculkanberbagai ma9cam aspek kehidupan* Kota merupakan daerah permukiman yang si+atnya

sangat dinamis' baik ditinjau dari segi sosial' ekonomi' budaya' maupun spasialnya*

Kondisi ini menim9bulkan suatu alternati+ dengan meman+aatkan daerah di pinggiran kotayang masih mempu9nyai banyak lahan terbuka dan harganya tidak mahal ,Sabari' #$$='

=%-* Saat ini peman9+aatan ruang terbuka tidak mengikuti perencanaan kota atau tidakadanya monitoring yang ketat sehingga lahan terbuka berubah menjadi lahan terbangun

tanpa terkendali*Menurut Sabari ,#$$=' =?- tuntutan akan kebutuhan ruang yang meningkat menimbulkan

konsekuensi terhadap spasial yaitu:a* Konsekuensi keruangan secara +isik dan

b* Konsekuensi keruangan secara yuridis administrati+*Konsekuensi keruangan secara +isik terbagi atas # yaitu:

!* Proses perkembangan spasial secara hori6ontal"dalah proses perubahan ruang secara mendatar' menempati ruang9ruang kosong yang

ada* Proses perubahan ruang secara mendatar ini terdiri atas # bentuk yaitu:

a. Proses perkembangan Spasial Sentrifugal

Pengembangan yang berjalan kearah luar perkotaan atau menuju kearah pinggirankota' kondisi ini mempercepat pengembangan +isik kota* Caktor9+aktor yang mempengaruhi

adalah:!* "ksessibilitas' tingkat kemudahan suatu lokasi dijangkau oleh berbagai lokasi

lain' dapat diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi* ;ikaaksessibilitas tinggi maka daerah tersebut akan mengalami perkembangan +isikal

yang lebih intens*#* Pelayanan Umum' ketersediaan pelayanan umum yang beragam pada suatu daerah

akan menjadi suatu daya tarik bagi penduduk dan +ungsi9+ungsi kota** Karakteristik lahan' peman+aatan lahan sesuai dengan karakteristiknya akan

men9jadi daya tarik bagi masyarakat yang memilih karakteristik lahan sesuaikebu9tuhan mereka*

2* Karakteristik pemilik lahan' berdasarkan +aktor ekonomi' maka pemilik lahan

terbagi atas dua kelompok yaitu pemilik dengan ekonomi lemah dan pemilik


24/59

dengan ekonomi yang kuat* Karakteristik pemilik lahan yang berada pada daerahpinggirin kota pada umumnya berada pada ekonomi lemah sehingga mereka

cendrung berkeinginan untuk menjual lahan atau tanah mereka* Pemilik lahanyang berekonomi kuat cendrung tidak menjual lahan mereka *

=* Keberadaan peraturan yang mengatur tataguna lahan' jika penegakan peraturan

tata ruang yang benar dapat ditegakkan sesuai peruntukkan lahan maka akan

terjadi penyebaran atau pemerataan antara kota dan pinggiran kota' tidak hanyamenumpuk pada perkotaan saja*

3* Prakarsa pengembang' pengembang selalu akan mencari daerah yang nilai ekonomisnyarendah untuk di bangun menjadi daerah yang punya nilai jual tinggi'

karena pengembang bertujuan mencari pro+it' namun harus ada monitoringyang tegas dan jelas dari pemerintah' sehingga pengembang tidak hanya memikirkan

pro+it saja sementara lingkungan menjadi terabaikan ,Sabari' #$$=' 3$93%-*

&ambaran spasial yang ditimbulkan oleh proses spasial sentri+ugal adalah:9 Perkembangan memanjang

9 Perkembangan lompat katak

9 Perkembangan konsentrisMenurut Sabari ,#$$=' %%- dampak perkembangan spasial sentri+ugal akan mempengaruhi

daerah pingiran kota yang akan berpengaruh juga terhadap peri kehidupan

sosial' ekonomi' budaya' lingkungan' dan spasial daerah pinggiran kota tersebut*Pinggiran kota yang bersi+at kedesaan akan mempunyai si+at kekotaan* Perlu suatu

aturan dan monitoring yang tegas dan ketat terhadap peri6inan pembangunan agardapat terarah dan terkendali*

b. Proses perkembangan spasial sentripetal (the spatial infilling process)

Sabari ,#$$=' >%- menyatakan perkembangan spasial sentripetal adalah suatu proses

penambahan bangunan9bangunan kekotaan yang terjadi di bagian dalam kota* Prosesini terjadi pada lahan9lahan yang masih kosong di bagian dalam kota' baik berupa

lahan yang terletak diantara bangunan9bangunan yang sudah ada maupun lahanterbuka lainnya*

9 perkembangan spasial sentripetal ini harus ada monitoring dan konsistensi daripe9merintah ,instansi yang terkait- dalam perencanaan kota' harus mempunyai satu

pandangan yang sama dan jelas dalam memandang segala segi perencanaan pembangunan

kota* Segi sosial'ekonomi' budaya' dan +isik spasial kota* Sehingga perencanaan

yang dihasilkan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan*"onitoring terhadap peri6inan harus ketat agar penambahan bangunan dapat terkendali

dan terarah' sehingga dapat dihindari dampak negati+ yang akan merusakkehidupan kota dan masyarakat* Proses perkembangan spasial sentripetal ini ada

dua macam yaitu:9 Perkembangan spasial secara hori6ontal dan

9 Perkembangan spasial secara vertikal*Menurut Sabari ,#$$=' ?$- dampak proses perkembangan spasial sentripetal adalah

terjadinya densi+ikasi bangunan ,kepadatan bangunan-* Kota akan semakin padatdengan bangunan ataupun sarana prasarana serta +asilitas yang bertujuan menunjang

akti+itas masyarakatnya*


25/59

diperlambat bahkan dihentikan manakala belum.sudah sesuai dengan ketentuan tataruang*

Menurut 0urmandi ,#$$3' !2- proses konversi tanah pedesaan ke tanah perkotaanatau konversi lahan ada dua bentuk yaitu:

!* 4entuk +ormal

adalah konversi lahan pedesaan yang dilakukan secara teratur dan +ormal oleh pemerintah

atau pembangunan lahan yang dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan rencanaka)asan kota dan rencana tata ruang* Masyarakat yang ingin mengubah +ungsi tanahnya

harus mendapat i6in dari pemerintah* 0amun proses +ormal ini sedikit dapat dilaksanakankarena status kepemilikan tanah milik pribadi* Pemerintah tidak mampu mengontrol

dan penegakan hukum yang lemah* Paul 4arros menamakan bentuk +ormal inimodel pembangunan lahan ortodoks ,ortodoA model of land de$elopment-*+umber1 6urmandi 899;>??

1AMAR ;.'>F-' daerah perbukitan !*3## # 5T dan !> 5W' dan berbatasan langsung

dengan )ilayah sebagai berikut:9 Sebelah Utara : 4erbatas dengan Kecamatan Koto Tangah

9 Sebelah Selatan : 4erbatas dengan Kecamatan Pauh dan KecamatanPadang Timur

9 Sebelah 4arat : 4erbatas dengan Kecamatan 0anggalo' Kecamatan

Padang Timur' dan Kecamatan Padang Utara

9 Sebelah Timur : 4erbatas dengan Kecamatan Pauh dan Kabupaten Solok*4atas administrasi ini dapat dilihat pada gambar 2*#

TAEL IV.:

"EL-RAHAN YAN1 ERADA DI WILAYAH "E9AMATAN "-RANJINo Kelurahan LuasWilayah

Jumlah

PendudukJumlahKK

JumlahRTJumlahRW

1. Pasar Ambacang 5,! Km" 1!.#$ %.$#&. %# #%. Anduring ',' Km" #.$!1 %.&'$ %( $

!. Lubuk Lin)ah ',! Km" $.#%1 1.&$ 1$ '


39/59

'. Am*ang ',! Km" 5.$11 1.%'( %! (5. Kalumbuk &,% Km" $.''! 1.5!' %$ (&. Korong +adang $,! Km" 15.#( !.1! 5# 15$. Kurani #,$ Km" %5.$( 5.'% &% 1!

(. +unung -arik 11,( Km" 1%.$'' !.$& '# 1%#. -ungai -a*ih $,( Km" (.5(# 1.(#1 %' &

Jumlah 5$,'1 Km" 1&.'% %!.!(5 !1( (%

+umber1 0ecamatan 0urani (kondisi per @> desember 899;)4.< A&/e' S#&!a) E'#n#$!

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kuranji beragam atau heterogen*

Keragaman itu dapat dilihat dari pendidikan' pekerjaan' dan tipe bangunan atau perumahanyang ada* Mata pencarian masyarakat seperti pertanian' peternakan' jasa' transportasi'

perdagangan sampai pega)ai negeri*Umumnya penduduk asli Kecamatan Kuranji pekerjaannya adalah petani' hal ini

dapat dilihat dari masih banyaknya terdapat sa)ah dan ladang yang ada di daerah Kuranji*

Sa)ah dan ladang yang mereka olah adalah tanah ulayat yang turun temurunmereka kelo9la* Kondisi itu didukung oleh topogra+i alam dan adanya aliran sungai serta

curah hujan yang membuat daerah ini cocok untuk lahan pertanian* Selain sebagai petani

penghidupan masyarakat Kecamatan Kuranji adalah sektor jasa dan peternakan* Pendudukpendatang yang tinggal di ka)asan permukiman umunya adalah pega)ai pemerintah's)asta dan pedagang* Sedangkan dari tipe bangunan dan perumahan yang ada saat ini'

terdapat ba9ngunan dengan tipe yang beragam' mulai dari rumah tradisional' semi

permanen' permanen dan real estate* Dalam kehidupan sosial yang ada sudah terjadi

pencampuran antara pendu9duk asli dengan pendatang*"spek sosial kehidupan masyarakat Kecamatan Kuranji masih kuat dengan kultur

adat Minangkabau' hal ini tercermin dari kehidupan gotong royong yang dilakukan olehmasyarakat seperti dalam hal pelaksanaan panen padi di sa)ah' membersihkan lingkungan

kampung' acara9acara adat seperti pesta perka)inan' kematian' dan lain sebagainya*

Data 4PS tahun #$$ jumlah penduduk Kecamatan Kuranji adalah !$=*%$ ji)a

dengan rincian laki9laki =#!#! ji)a dan )anita =#2? ji)a' dan pertumbuhan penduduk rata9rata pertahun #'=F' tetapi semenjak tahun #$$ pertumbuhan penduduk mencapai 3F

pertahun' karena semakin banyaknya perumahan yang dibangun di Kecamatan Kuranjiyang sesuai dengan rencana tata ruang )ilayah Kota Padang dimana Kecamatan Kuranji

peruntukkan lahannya adalah untuk ka)asan permukiman*

4.4 "#n%!&! Stat& "e/e$!)!'an Tanah

Pola penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kuranji dapat digolongkan pada

dua kelompok yaitu: ka)asan terbangun dan ka)asan tidak terbangun* Pola penggunaan

lahan memberikan gambaran tentang akti+itas atau kegiatan )arga dalam peman+aatan lahan*Di Kecamatan Kuranji perubahan penggunaan lahan sangat berarti karena daerah ini

termasuk daerah pengembangan khususnya permukiman* Keadaan lahan terbangun' yangdulunya pertanian' perkebunan berubah menjadi perumahan* Untuk lahan yang tidak terbangun

masih berupa semak belukar atau alang9alang' dan sa)ah*


40/59

kuat memegang hukum adat atas tanah ulayat yang tidak dapat dipindahkan kepemilikannyakepada seseorang*

Kebutuhan perencanaan kota dan peruntukkan )ilayah Kuranji untuk permukimanmenjadikannya sebagai daerah yang sangat diminati* Status kepemilikan lahan menjadi

kendala utama bagi tanah ulayat untuk pengurusan i6in mendirikan bangunan* Kondisi ini

1AMAR 4.

hubungan kelembagaan formal dan informal dalam

Documents