manajemen pendidikan kajian teori

7/22/2019 Manajemen Pendidikan Kajian Teori

1/72

BAB II

KAJIAN TEORI

A. MANAJEMEN PENDIDIKAN1. Manajemen Kurikulum

a. Konsep Manajemen Kurikulum

Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, diharapkan mampu

nengoptimalkan potensi sekolah dalam proses mencapai tujuan pendidikan,

termasuk bagaimana mensukseskan implementasi kurikulum yang berlaku.

Sehubungan dengan suksesnya pelaksanaan kurikulum, kepala sekolah setidak-

tidaknya melaksanakan fungsi-fungsi manajemen: perencanaan,

pengorganisasian (kordinasi), penggerakan (kepemimpinan, motivasi,

komunikasi), dan pengendalian (George R Terry, 1985;31)

Misi yang dikembangkan dalam bidang pendidikan adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 1945). Pemerintah

menyelenggarakan suatu sistem nasioanl yang diatur dengan UUD (UUD 1945,

bab XXXI pasal 31, ayat 1).

Atas tuntutan mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkepribadian

tinggi dan dapat bersaing pada zaman yang serba modern ini, diperlukan upaya

peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh

mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-

aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan,

keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada

peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui


2/72

pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri

dan berhasil dimasa yang akan datang. Dengan demikian, peserta didik

memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui

pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan kurikulum

sekolah dan madrasah yang berbasis pada kompetensi peserta didik (Depag,

2003).

Penyempurnaan kurikulum ini dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang

dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UUD 1945 dan perubahannya;2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.3. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewnangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU No. 20/2003. Standar Kompetensi Lulusan merupakan

seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai peserta didik

sebagai hasil belajarnya dalam setiap satun pandidikan, yang meliputi Taman

Kanak-Kanak,dan Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah,

Sekiolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah

Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Standar Kompetensi Lulusan pada

TKKh, SDKh, SMPKh, SMAKh disesuaikan dengan ketunaan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman


3/72

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, kurikulum 2004 berisi seperangkat

rencanadan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai

tujuan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengn keadaan dan

kemampuan daerah dan satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Pasal 26, PP

19/2005,SNP).

Dalam PERMEN (N0 23/2006, SKL SD, MI), kompetensi kelulusan

Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.2. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri .3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan.4. Mengargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial

ekonomi di lingkungan sekitarnya.

5. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis dankreatif.

6. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif denganbimbingan guru/pendidik.

7. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.8. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam

kehidupan sehari-hari.

9. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.


4/72

10.menunjukkan kecintaandan kebanggaan terahadap bangsa, negara dantanah air.

11.Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budayalokal.

12.Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman danmemanfaatkan waktu luang.

13.Berkomunikasi secara jelas dan santun.14.Bekerjasama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri sndiri

dalam lingkungan teman sebaya dan keluarga.

15.Menunjukkan kemampuan mengamati gejala alam dan sosial dilingkungan sekitar.

16.Menunjukkan kegemaran membaca dan manulis.17.Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan

berhitung.

Standar Kompetensi Lulusan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam

standar isi yang memuat bahan kajian , dan mata pelajaran serta kegiatan

belajar pembiasaan. Pengorganisasian bahan kajian tersebut di atas ke dalam

mata pelajaran untuk MI adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan agama Islam (Al-Quran, Aqidah Akhlaq, Fiqih, dan SKI)2. Pendidikan kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial3. Bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris)

4. Matematika

5. Sains6. PKPS


5/72

7. Penjaskes8. Kertakes9. Bahasa Daerah10.Praktek Komputer11.Muatan Lokal (Depag 2006)

Mata pelajaran adalah sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran

yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai yang dihimpun

dalam satu kesatuan disiplin pengetahuan (Hendyat Sutopo,2001;121).

Pendidikan dasar adalah kegiatan terpadu dari sistem pendidikan

nasional. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang

di selenggarakan 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP. Kurikulum pendidikan

dasar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasioanl, perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Kurikulum pendidikan dasar yang di selenggarakan di SD menekankan

pada kemampuan dan keterampilann dasar baca, menulis dan menghitung,

sebagaimana bahasa (menulis, membaca, bicara), serta berhitung (menambah,

mengurangi, geometri) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Sutopo

2003;28-29)

b. Strategi dan Implementasi Manajemen Kurikulum dalamPendidikan

1. Perencanaan

Setiap kegiatan yang betujuan perlu dipikirkan secara rasioanl dan

sistematis, agar langkah-langkah kegiatan beserta sumber daya penunjangnya


6/72

dapat ditentukan secara tepat, alternatif pemecahan masalah yang dihadapi

dapat diantisipasi secara proporsional, sehingg target dan tujuan yang

diharapkan tercapai secara efektif dan efesien. Implementasi manajemen

kurikulum merupakan pendekatan yang relatif bagus bagi kepala sekolah dan

guru untuk pengelolaan sekolah.

Sedangkan suksesnya implementasi manajemen kurikulum

tegantung pada kemampuan dan kemauan kepala sekolah dan guru dalam

melaksanakan manajemen. Oleh karena itu kepala sekolah perlu

mengidentifikasi kemampuan dan kemauan guru dalam mengimplementasikan

kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Rendahnya kemampuan guru dapat

ditanggulangi melalui pelatihan dan penataran. Sedangakan rendahnya

kemauan guru tergantung pada sikap dan motivasi guru terhadap pengelolaan

kurikulum di sekolah. Maka kepala sekolah harus dapat menyakinkan guru

bahwa manajemen kurikulum merupakan pendekatan yang mempermudah dan

memperlancar guru dalam proses pembelajaran (lebih berhasil) dibandingkan

dengan pendekatan sebelumnya. Keyakinan itu tumbuh dan berkembang

apabila guru-guru dapat membuktikan secara rasional dan objektif melalui

pengalaman sendiri atau orang lain. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut

dapat dikembangkan melalui pengalaman ikut serta dalam seminar, diskusi,

demontrasi melalui audio visual, ini meupakan instrumen altrrnatif

pengembangan dan pertumbuhan kemauan dan sikap.

Dalam tahap implementasi kurikulum di sekolah melalui perencanaan

dapt diuraikan sebagai berikut:


7/72

a. Perencanaan Kurikulum

Kepala sekolah sebagai administrator sekolah menyelenggarakan berbagai

bidang tugas di sekolah, salah satunya adalah manajemen pengajaran.

Tugas kepala sekolah dalam manajemen pengajaran atau kurikulum adalah

bahwa tugas kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dalam mengelola

kegiatan belajar mengajar, meliputi: 1) penyusunan kalender dekolah; 2)

penyusunan program tahunan; dan 3) penyusunan jadwal.

Uraian tersebut di atas merupakan sebagian dari proses pikir yang rasional

dan sistematis. Diknas (2004) menguraikan alternatif proses perencanaan

implementasi kurikulum disuatu sekolah sebagai berikut:

1) Menetapkan tujuan dalam implementasi kurikulum di sekolah. Setidaktidaknya kepala sekolah mempunyi harapan bahwa setiap guru yang

ada di sekoahnya mampu dan mau menerapkan kurikulum dalam proses

pembelajaran.

2) Menganalisis situasi dan kondisi sekolah dengan acuan harapan yangtersebut pada butir a) di atas. Visi atau gambaran sekolah yang ideal,

kondusif bagi implementasi kurikulum dirumruskan secara oprasional,

dan data-data rinci tentang situasi dan kondisi sekolah sehubungan

dengan visi sekolah yang ideal tadi dapat dijadikan dasar untuk

menentukan alternatif pemecahannya.

3) Masalah yang ditemukan perlu ditetapkan secara oprasional subtansi,kualitas, dan kuantitasnya, kejelasan masalah memudahkan


8/72

perencanaan kepala sekolah dalam menentukan alternatif

pemecahannya dan menyusun program kegiatannya.

4) Program-program kegiatan yang ditetapkan sebagai solusi pemecahanmasalah dijadwalkan secara sequensial menurut skala prioritas

urgensinya agar hasil tercapai secara efektif dan efesien. Program-

program kegiatan tersebut yang menjadi rencana kegiatan sekolah harus

jelas tujuannya, siapa yang bertangguang jawab mengerjakan apa,

kapan dilaksanakan, dimana pelaksanaannya, bagaimana

pelaksanaannya, dan dengan sarana dan prasarana serta dana yang jelas.

b. Analisis untuk mencapai tujuan yang seperti digambarkan pada butir (a) di

atas; perencanaan (kepala sekolah) perlu menganalisis situasi dan kondisi

sekolah secara objektif. Sebarapa jauh komponen-komponen sekolah yang

ideal bagi pelaksanaan kurikulum sudah terpenuhi. Komponen-komponen

yang belum terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas dalam

menunjang pelaksaan kurikulum, merupakan masalah atau kendala yang

harus ditangani. Jadi gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada

baik kualitas maupun kuantitas merupakan masalah.

c. Masalah yang berkaitan dengan komponen silabus, sarana prasarana, alat

bantu mangajar, guru, dan iklim organisasi sekolah harus dirumuskan secara

baik, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya. Umpamanya; semua guru

disekolah belum memahami konsep pendekatan yang terdapat pada

kurikulum yang berlaku. Dengan rumrsan yang jelas akan memudahkan

perencanaan dalam menetapkan alternatif pemecahan.


9/72

d. Alternatif pemecahan masalah: setiap masalah perlu dicarikan alternatif

pemecahannya. Tentunya alternatif yang paling efektif dan efesien

ditetapkan sebagai suatu solusi dan menjadi program kegiatan sekolah yang

direncanakan dalam proses implementasi kurikulum disekolah

e. Program-program kegiatan-kegiatan tersebut disusun secara sequensialsesuai dengan skala prioritas menurut urgensinya. Begiyu juga tujuannya

dirumuskan secara operasional, siapa yang bertangung jawab, bagaimana

pelaksanaannya, kapan dan dimana, serta berapa dana yang diperlukan.

2. Pengorganisasian

Pelaksanaan program-program kegiatan yang telah direncanakan harus

dikordinasikan secara baik. Jadwal pelaksanaan program disusun secara

sequensial. Umpanya program penyusunan dijadwal setelah guru-guru

memahami kandungan konsep kurikulum dan menguasi yang diperlukan dalam

proses menyusun analisis materi pelajaran.

Tujuan setiap program kegiatan diintegrasikan, artinya tujuan

setiap program kegiatan dipadukan sehingga saling menunjang kearah

terwujudnya pelaksanaan kurikulum. Disamping itu progam-program kegiatan

yang telah direncanakan disingkronisasikan. Kordinasi diperlukan untuk

menghindari adanya konflik antar program, baik dari segi pelaksanaan maupun

tujuan.

Langkah selanjudnya mengimplementasikan tahap

pengorganisasian dan kordinasi kepala sekolah mengatur pembagian tugas


10/72

mengajar, menyusun jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler,

sebagai berikut:

a. Pembagian tugas mengajar dan tugas-tugas lain perlu dilakukan secaramerata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru. Diupayakan

setiap guru memperoleh jam tugas sesuai dengan tugas beban minimal.

Pemerataan tugas akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Pemberian

tugas yang sesuai dengan keahlian dan minat akan meningkatkan

motivasi kerja guru. Memperoleh sesuai dengan beban tugas minimal

akan membuat guru merasa aman dan dapat naik pangkat dengan tepat

waktu.

b. Penyusunan jadwal pelajaran di upayakan agar guru mengajar maksimal5 hari/minggu, sehingga ada satu hari tidak mengajar untuk pertemuan

MGMP. Setiap hari guru sebaiknya tidak mengajar lebih dari 6 jam

pelajaran sehingga ada waktu istirahat.

c. Menyusun jadwal perbaikan kegiatan dan pengayaan. Secara normalsetiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa

yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar. Oleh karena itu,

ketika menyusun jadwal mata pelajaran sudah harus dialokasikan waktu

untuk kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan

bagi yang sudah tuntas.

d. Penyusunan jadwal kegiatsn ekstra kurikuler. Kegiatan eksrta kurikulerperlu difokuskan untuk mendukung kegiatan kurikuler dan kegiatan lain

yang mengarah pada pembentukan keimanan dan ketaqwaan,

kepribadian dan kepemimpinan dengan keterampilan tertentu. Setiap


11/72

awal cawu kegiatan ekstra kurikuler sudah harus disusun bersamaan

dengan penyususna jadwal pelajaran.

e. Penyusunan jadwal penyegaran guru. Guru secara periodik perlumendapat penyegaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi maupun metode mangajar, penyegaran perlu dijadwalkan,

dengan memanfaatkan waktu-waktu libur sekolah. (Depdikbud, 1994)

3. Actuating (penggerakan)

Tugas kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dalam

mengarahkan guru-guru dalam menyusun kegiatan belajar, meliputi: a)

program mengajar dalam satu tahun; b) program mengajar dalam semester; c)

program persiapan mengajar; d) progaram mingguan/harian dalam bentuk

catatan kemajuan belajar; dan e) program perbaikan dan pengayaan.

Fungsi manajemen yang ke tiga adalah fungsi penggerakan, artinya

kepala sekolah harus dapat menggerakkan guru agar dapat menerapkan konsep

kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran. Kemauan guru tumbuh

berkembang apabila mereka termotivasi oleh rasa puas terhadap hasil kerja

mereka: yakni hasil penerapan kerikulum dalam proses pembelajaran. Untuk

itu kepala sekolah harus mampu mengembangkan tumbuhnya iklim organisasi

sekolah yang kondusif bagi terlaksananya kurikulum di sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepala sekoah harus memiliki

kemauan sosial yang efektif. Kemauan ini tumbuh berkembang oleh gaya

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kemauan personil yang manusiawi,

dan kemauan berkomunikasi yang efektif. Iklim organisasi sekolah atau situasi

lingkungan psikis maupun fisik dan hubungn sosial antar individu yang


12/72

manusiawi , wajar dan menyenangkan akan menumbuhkan morale (semangat)

kerja yang tinggi bagi guru-guru dalam upaya mengimplementasikan

kurikulum.

Tahap pelaksanaan atau actuating, tugas utama kepala sekolah adalah

melakukan supervisi, dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan

mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan itu guru akan merasa didampingi

pimpinan, sehingga akan membangkitkan semangat kerja (Dedikbud, 1994).

Tugas kepala sekolah dalam mangarahkan guru kelas. Guru adalah sumber

daya insani yang sangat penting perannya dalam mendidik dan mengajar.

Berhasilnya kegiatan belajar mengajar bergantung pada kemampuan guru

dalam menyusun atau merancang program belajar mengajar. Oleh karena itu,

kepala sekolah mempunyai tugas untuk mengarahkan guru-guru dalam

menyusun program belajar mengajar, yaitu menyusun program belajar

mengajar yaitu menyusu program pengajaran tahunan dan semester.

Program ini disusun oleh guru kelas untuk tiap mata pelajaran

sebelum tahun ajaran dimulai. Dalam rangka menyusun Program Pengajaran

Tahunan dan Semister. Guru perlu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai

beikut: a) secara umum/garis besar mempelajari tentang penyusunan program

dan GBPP; b) mempelajari kalender pendidikan/sekolah; c) memperhatikan

alokasi waktu yang ada dalam GBPP mata pelajaran yang bersangkutan setiap

semister; d) menganalisis pokok bahasan/ konsep/tema/bahan kajian yang ada

dalam GBPP mata pelajara yang bersangkutan; e) memperhatikan jadwal

pelajaran; F) menyusun program tahunan dan semister.


13/72

Dalam menganalisis pokok bahasan/konsep/tema/ bahan kajiandan

menentukan alokasi waktunya, guru harus mengalokasikan waktu baik tes

formatir maupun untuk ulangan umum pada setiap semister, serta menentukan

jadwal ulangan tersebut. Disamping itu perlu diketahui bahwa untuk Program

Pengajaran Tahunan, guru tidak perlu menyusun secara tersendiri dengan

menggunakan format tertentu. Dalam hal ini guru cukup menggabungkan dua

program semesteran yang telah dibuatnya menjadi Program Pengajaran

Tahunan.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan upaya manajerial untuk mencegah

terjadinya penyimpangan pelaksanaan program dari rencananya. Meskipun

setiap program kegiatan telah direncanakan secara rasional dan sistematis serta

di tunjang oleh data-data yang akurat dan objektif, pelaksanaan program

tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak hambatan atau masalah

yang relatif dapat menggagalkan tercapainya tujuan atau target yang telah

ditetapkan. Hambatan datang dari berbagai faktor baik manusia maupun non

manusia.

Kepala sekolah sebagai manajer berkewajiban membantu

mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi oleh pelaksana program agar

tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini dapat

dilaksanakan dengan baik, apabila kepala sekolah tidak bertindak selaku atasan

yang selaku pengendali bersikap colegial dan kesejawatan, serta bersifat

kemitraan hubungan kerjanya dengan staf dan guru-guru di sekolah, tidak

bertindak sebagai atasan kepada bawahan.


14/72

Sikap dan prilaku kepala sekoah yang demikian itu itu memudahkan

proses pengambilan keputusan yang objektif dalam menetukan alternatif

pemecahan masalah secara objektif dan memperlancar proses pelurusan

penyimpangan yang terjadi. Pada tahap pengendalian, ada dua aspek yang

perlu diperhatikan , yaitu: 1) jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, 2)

pemanfaatan evaluasi. Dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah:

a. Kepala sekolah perlu mengingatkan guru bahwa eveluasi memiliki tujuanganda, yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran khusus

(TPK) dan mengetahui kesulitan siswa. Untuk mengetahui ketercapaian

tujuan pembelajaran guru dapat mengunakan berbagai alat penilaian yang

sesuai, sedangkan untuk mengetahui kesulitan siswa menggunakan

dianogstik.

b. Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaikikegiatan pembelajaran. Untuk itu kepala sekolah harus selalu

mengingatkan guru, jika siswa belum menguasai bahan ajar yang sensial

perlu diadakan perbaikan.

Siswa yang mengalami kesulitan perlu dicarikan jalan, misalnya

dibentuk kelompok belajar, perlu juga diadakan pembelajaran kooperatif,

sehingga siswa yang kurang pandai terbantu oleh siswa yang lebih pandai.

Mengingat pentingnya evaluasi maka perlu dirancang sejak awal. Untuk itu

kepala sekolah perlu mengarahkan guru untuk menyusun kisi-kisi evaluasi ,

menyusu butir soal dan kemudian menelaah (memvalidasi ), sampai dihasilkan

perangkat soal yang baik , serta cara pensekorannya. Sedangkan menurut

peraturan Pemerintah NO 19 tahun 2005, penialian pada jenjang pendidikan


15/72

dasar diatur dalam bab X tentang standar penilaian. Penyusunan soal semacam

itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru sendiri sendiri , tetapi dilakukan oleh

beberap guru bidang guu sejenis atau oleh MGMP, mengarah pada soal standar

(Depdikbud, 1994)

Secara singkat, Efendi (2002) menegaskan bahwa dalam proses

implementasi manajemen kurikulum, kepala sekolah berkewajiban

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif. Setidak tidaknya empat

fungsi manajemen berikut dibawah ini dilaksanakan :

a. Perencanaanb. Pengkordinasian /pengorganisasianc. Penggerakand. Pengendalian.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Konsep Manajemen Sumber Daya ManusiaManajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bentuk

pengakuan pentingnya anggota organisasi (personel) sebagai sumber daya yang

dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, pelaksanaan fungsi dan

kegiatan-kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa mereka dipergunakan

secar efektif dan adil demi kepentingan organisasi, individu dan

masyarakat.istilah manajemen personalia dipergunakam di kebanyakan

organisasi sebagai departemen yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan

rekrutmen pegawai, , seleksi, kompensasi, dan pelatihan,. Namun dalam hal-

hal tertentu istilah manajemen sumber daya manusia juga sering


16/72

dipergunakan. Ini semua adalah wujud pengakuan peran vital personalia dalam

organisasi, tantangan tantangan pengelolaan sumber daya manusia secara

efektif, dan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan profesionalisme

dalam bidang MSDM.

Manajemen sumber daya manusia secara garis besar memiliki fungsi

dan aktivitas pokok yang ditetapkan oleh kebanyakan Departemen Personalia

di segenap organisasi. Menurut Sculer, Dowling, dan Smart dalam

Burhanuddin (2003) ada lima fungsi pokok manajemen sumber daya manusia,

yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau staf2. Pengadaan sumber daya manusia atau staf3. Penilaian prestasi kerja4. Pelatihan dan pengembangan5. Penciptaan dan pembinaan hubungan kerja yang efektif

Meskipun di kebanyakan departemen persunalia tidak melakukan

kesemua fungsi tersebut, namun kecendrungan yang terjadi saat ini sudah

mengarah kepada kelima fungsi di atas.

Tujuan umum manajemen Pendidikan (sekoah) tidak lain untuk

menjamain berlangsungnya sistem sekolah sesuai dengan tujan dan rencana

yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dituntut untuk menyatu padukan

berbagai sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, dana, fasilitas,

sarana dan prasarana dalam upaya dan kegiatan yang dapat mengefektifkan

sumber-sumber itu untuk mewujudkan misi sistem. Kepala sekolah adalah

unsur yang paling menentukan di dalam mendayagunakannya melalui proses


17/72

tranformasi. SDM adalah darah kehidupan lembaga (sekolah). SDM itulah

yang melakukan kerja terpadu semua kegiatan sekolah yang dipersembahkan

oleh masing-masing SDM, mengembangkan dan mengimplementasikan

rencana rencana yang perlukan untuk mewujudkan tujuan dan jaga

menyerasikan rencana dan pelaksanaannya. Strukterformal, ketetapan dan

peraturan-peraturan, materi pelajaran, pedoman jabatan dan kebijaka-kebijakan

bisa saja dikembangkan sedemikian rupa , namun itu semua akan berarti bila

oraang bisa melaksanakannya (Morphet, dkk, 1982)

Menurut Gutrie dan Reed (1991), sekolah adalah lembaga kerja yang

intensif, karena itu sekolah berorientasi pada orang. Walaupun perhatian

utamanya adalah mendidik siswa melalui proses yang hampir semuanya terdiri

dari sumber daya manusia, seperti guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah

untuk SD, ditambah lagi konselor, petugas perpustakaan, karyawan tata usaha

untuk tingkat sekolah lanjutan. Namun manajemen SDM lebih dititik beratkan

pada terpenuhinya rasa aman para staf sekolah sesuai dengan harapan mereka

ketika mereka baru memulai karirnya. Walaupun kondisi itu lebih banyak

mengandung arti ekonomi, namaun faktor-faktor non ekonomi cukup

berpengaruh pula pada kondisi kerja semacam itu.

b. Strategi dan Implementasi Manajemen SDM dalam Pendidikan1) Perencanaan Kebutuhan sumber daya manusia

Perencanaan Kebutuhan sumber daya manusia merupakan salah satu

fungsi yang menjadi dasar efektifitas penyelenggaraan MSDM. Secara spesifik

perencanaan sumber daya manusia melibatkan kegiatan memperkirakan

(forecasting) sumber daya manusia atau anggota organisasi, sekaligus


18/72

merencanakan langkah-langkah pemenuhannya. Kegitan fungsi ini terdiri dari

pengembangan dan penerapan rencana dan program-program untuk menjamin

agar jumlah maupun tipe personel yang diperlukan dapat terpenuhi sesuai

dengan tempat dimana mereka akan bekerja, memenuhi prinsip the right man

on the right place. Karena itu terkait langsung dengan perencanaan organisasi

kedepan, maka fungsi ini dipandang sangat penting dalam rangka mencapai

tujuan organisasi dimasa yang akan datang. Perencanaan SDM memiliki

keterkaitan dan berpengaruh kepada hampir semua fungsi MSDM. Meskipun

demikian, secara khusus memiliki kaitan yang sangat erat pada dua aktifitas

manajemen sumber daya, yaitu (1) pengadaan staf, dan (2) manajemen karir

sebagaimana digambarkan:

Pengadaan Pegawai

Rekrutmen

Seleksi

Perencanaan

Pengadaan pegawai

Program-programmanjemen karir

Perencanaan karir

Gambar 1. Hubugan Sistematis Fungsi perencanaa SDM

a) Tujuan perencanaan SDMSecara umum tujuan strategis perencanaan SDM adalah untuk

mengidentifikasi kebutuhan ketersediaan SDM dan mengembangkan


19/72

program-program kepegawaian dalam mengeliminir penyimpampangan-

penyimpangan atas dasar kepentingan individu dan organisasi. Secara

khusu tujuan adalah sebagai berikut:

(1)Mengurangi beban biaya dalam bidang ketenagaan dengan caramengatisipasi kekurangan maupun kelebihan jumlah tenaga yang

diperlukan.

(2)Menjadi dasr yang baik untuk pengembangan staf dalam rangkamengoptimalkan pendayagunaan SDM.

(3)Meningkatkan proses perencanaan organisasi secara menyeluruh.

(4)Memberikan kesempatan organisasi untuk meningkat karier danmengidentifikasi khusus yang tersedia

(5)Meningkatkan kesadaran akan pentingnya SDM yang baik.(6)Menyediakan alat untuk menilai pengaruh segenap alternatif tindakan

dan kebijakan personalia (Burhanuddin, M,Ed, dkk,2003;70)

b) Kegiatan Utama Perencanaan SDM dan Analisis Jabatan (Job Analisis)Pada dasarnya perencanaan SDM mengemban 2 (dua) buah tugas pokok,

yakni (1) merencanakan dan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja

organisasiuntuk jangka panjang, 9@) melakukan analisis jabatan untuk

menentukan jenis keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang

diperlukan, dan atas dasar itu sekaligus merancang jenis jabatan dalam

rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan individual.

2) Pengadaan StafBegitu perencanaan kebutuhan tenaga telah dilaksanakan, tiba

saatnya organisasi berusaha memenuhi kebutuhan tenaga sesuai denga tipe


20/72

pekerjaan, jumlah karakteristik tenaga yang diperlukan. Terdapat jumlah

aktivitas pokok fungsi pengadaan, antara lain:

(a)melaksanakan rekrutmen atau penarikan calon tenaga kerja atau SDM(job aplicants)

(b)pelaksanaan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai dengan jenispekerjaan dan karakteristik tenaga yang diperlukan; dan

(c)penempatan / penugasan stafKegiatan rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan aspek

legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang

diperlukan. Adapaun maksud dan pentingnya rekrutmen ini adalah: (1)

menentukan kebutuhan penarikan tenaga kerja, (2) meningkatkan jumlah

pelamar secara efesien, (3) membantu meningkatkan rating proses seleksi

dengan mengurangi jumlah pelamar kerja yang anderqualified atau

overqualified, (4) mengurangi kemungkinan berhenti atau mutasi setelah

diangkat, (5) memenuhu kewajiban organisasi melaksanakan program

pemerataan kesempatan kerja, (6) mengidentifikasi dan menyiapkan calon-

calon tenaga kerja yang potensial, (7) meningkatkan efektifitas organisisi dan

individu baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, (8) menilai

efektifitas dan lokasi rekrutmen (Burhanuddin, M,Ed, dkk,2003;73)

3) Penilaian Prestasi KerjaPentingnya penilain prestasi kerja yang rasional dan ditetapkan secara

obyektif terlihat pada peling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan

pegawai yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi.


21/72

Penilaian pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan secara formal

berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasioanl, diterapkan

secara objektif, serta didokumentasikan secara sistematis (Sondang, 2002;224).

Namun demikian tidak sedikit para menejer yang beranggapan

bahwa penilaian penilain prestasi hanya penjadi gangguan terhadap

pelaksanaan oprasional. Mereka tidak setuju dengan penilain formal tetapi

penilain cukup diserahkan kepada atasannya, para manajer itulah yang paling

kompeten dalam melakukan penilaian kepada bawahannya.

Teori sumber daya manusia memberi petunjuk bahwa terdapat tiga

kelemahan argumentasi tersebut. Pertama,tanpa kriteria yang relatif seragam,

gaya penilaian akan sangat beraneka ragam dengan kemungkinan interpretasi

yang berbeda-beda. Kedua, tdak ada jaminan atasan melakukam penilaian

berdasarkan penilaian kriteria yang obyektif. Ketiga, hasil penilaian sangat

mungkin tidak terdokumentasi dengan baik padahal hasil penilaian tersebut

harus merupakan bagian dari keseluruhan dokumen kepegawaian pegawai yang

dinilai.

Pentingnya penilaian terhadap bawahan diantara juga adalah untuk

mengukur sejauh mana karyawan tersebut melaksanaka tugas pekerjaannya.

Dengan kata lain dapat juga menentukan seberapa produktif karyawan tersebut

dan apakah ia dapat bekerja efektif di masa yang akan datang, sehingga baik

karyawan itu sendiri, organisasi, dan masyarakat sama-sama akan mendapat

keuntungan. Menurut Rowlan and Ferris dalam Burhanuddin (2003), maksud

dilaksanakannya penilaian prestasi kerja ini sebagai berikut:


22/72

(a)Pengembagan manajemen. Hasil penilaian terhadap prestasi kerjamenjadi acuan bagi pengembangan staf di masa yang akan datang

dengan mengidentifikasi dan menyiapkan individu-individu tertentu

untuk memegang tanggung jawab manajemen yang lebih besar.

(b)Pengukuran prestasi. Hasil penilaan meggambarkan nilai relatifindividu terhadap organisasi.

(c)Peningkatan prestasi. Penilaian mendorong peningkatan prestasi secarakontinyu dan mengurangi kelemahan individu dalam bekerja sehingga

menjadi lebih efektif dan produktif.

(d)Membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi kompensasi, yaknipengaturan sistem penggajian atau upah dan bonus secara tepat.

(e)Mengidentifikasi karyawan yang akan di promosikan(f) Menyediaka bahan balikan terhadap tindakan yang perlu diambil

terhadap kinerja pegawai tertentu.

(g)Pembantu fungsi perencanaan MSDM ke depan terutama dalamkaitannya dengan persediaan tenaga dan kebutuha sekarang.

(h)Komunikasi. Penilaian prestasi akan menjadi media komunikasi antaraatasan dan bawahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan antara

penilai dan yang dinilai

4) Pelatihan dan PengembanganFungsi ini merupakan suatu usaha peningkatan prestasi kerja para

pegawai saat ini dan masa depan dengan kegiatan belajar untuk peningkatan

pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bekerja. Tujuan utama fungsi

pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengatasi kekurangan


23/72

kekurangan para pegawai dalam bekerja yang disebabkan oleh kemungkinan

ketidak mampuan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sekaligus upaya

membina mereka agar menjadi lebih produktif. Pertanggung jawaban pelatihan

ini adalah piminan pada sstiap level yang dibantu oleh staf khusus (Smart Dkk,

1989).

Program pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan dalam model:

(1) on the job programs yakni pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan

pengalaman langsung dalam bekerja di organisasi tertentu. Model ini dapat

dilakukan secara formal maupun non formal. (2)off the job program

adalah

model pelatihan di luar jabatan yang dilaksanakan secara formal misal melalui

kursus, pendidikan dan pelatihan (Sutopo Dkk, 2003).

Pelaksanaan progaram pelatihan diawali dengan analisis kebutuhan

organisasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tahap ini,

aspek organisasi perlu dianalisisuntuk menetukan kebutuhan pengembangan

staff baik sekarang maupun yang akan datang. Hasil analisis pekerjaan

/jabatan akan memudahkan menetapkan jenis keterampilan maupun

keterampilan yang akan dikembangkan.

5) Penciptaan dan Pembinaan Hubungan Kerja yang EfektifBegitu organisasi telah mendapat jumlah karyawan anggota yang

diperlukan, maka tiba saatnya untuk memelihara mereka, memberikan

penghargaan, dan berusaha menyediakan kondisi kerja yang menarik sehingga

dapat membuat mereka betah di tempat kerja. Sebagai bagian dari usaha-usaha

tersebut, organisasi harus menciptakandan dan mempertahankan hubungan-


24/72

hubungan kerja yang efektif dengan para karyawan. Sehubungan dengan itu

terdapat 3 tugas fungsi penciptaan dan pembinaan hubungan kerja ini , yaitu:

(a)Mengakui dan menghargai hak-hak pegawai(b)Memahami alasan-alasan dan metode yang digunakan para pegawai di

dalam berorganisasi

(c)Melakukan bargaining dan menyelesaikan komplain dengan parapegawai maupun organisasi yang mewakili mereka (Tim Pakar

Manajemen Pendidikan UNM Malang; 2003;82)

Dikalangan teoritis dan praktisi manajemen telah lama diketahui

bahwa masalah motivasi bukanlah sesuatu yang mudah, baik memahaminya

apalagi menerapkannya. Oleh karena itu bagi pengelola sumber daya manusia

mutlak perlu memahami hal ini dalam upaya memelihara hubungan yang

harmonis dengan seluruh anggota organisasi.

Salah satu ilmuan yang dipandang sebagai peloporteori motivasi

yaitu Abrahan H Moslow berpendapat bahwa dalam bukunya yang bejudul

Motivation and Personality bahwa manusia mempunayi lima tingkat

kebutuhan atau hierarki kebutuhan, yaitu

1. Kebutuhan fisiologikal, seperti sandang, pangan dan papan2. Kebutuhan keamanan, tidak hanya dalam arti fisik, akan tetapi juga

mental, psikologikal da, intelektual

3. Kebutuhan sosial4. Kebutuhan prestise yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-

simbol status


25/72

5. Aktualisai diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untukmengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah

menjadi kemepuan nyata.

Jika konsep tersebut diaplikasiakan pada pemuasan kebutuhan

manusia,berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat

kedua _dalam hai ini keamanan _sebelum kebutuhan tingkat pertama terpenuhi

; yang ketiga tidak akan diusahakan pemuasannya sebelum seseorang merasa

aman, begitu seterusnya

3. Manajemen Sarana dan Prasarana

a. Konsep Manajemen Sarana dan PrasaranaGorton (1976) berpendapat, bahwa the Phisical environment in

which we workcan and does influence what we do how we feel, yang berarti

bahwa pembinaan kemampuan guru itu memang diperlukan dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Namun dalam rangka itu pula di

sekolah perlu adanya layanan profesional di bidang sarana prasarana kerja bagi

guru dalam menerapkan kemampuannya secara maksimal.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya

merupakan salah satu bidang kajian manajemen sekolah (school manager) atau

administrasi pendidikan (educational administration) dan sekaligus menjadi

tugas pokok manajer sekolah atau kepala sekolah. Secara sederhana

manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat di definisikan sebagai

proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan

secara efektif dan efesien (Bafadal, 2003;86)


26/72

Secara umum tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan disekolah

adalah untuk memberikan layanan secara profesioanl dibidang sarana dan

prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara

efektif dan efesien. Secara rinci tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan

di sekolah adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melaluisistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga

sekolah memiliki sarana dan parasarana yang baik, sesuai dengan

kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efesien.

2) Untuk mengupayakan pengunaan sarana dan parasarana sekolah secaratepat dan efesien

3) Untuk mengupayakan perawatan sarana dan parasarana pendidikan,sehingga keberadaannya selalu dalam keadaan siap pakai.(Bafadal,

2003;87)

Agar tujuan sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai, ada

beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan

prasarana pendidikan di sekolah, yaitu:

1) Prinsip pencapaian tujuan. Yaitu bahwa sarana dann prasaran pendidikandi sekoalah harus selalu dalam keadaan siap pakai bilamana akan

didayagunakan oleh pesonel sekolah dalam rangaka pencapaian tujuan

proses belajar mengajar.

2) Prinsip efesiensi,yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikandi sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga

dapat diadakan sarana dan prasarana yang baik dengan harga yang murah.


27/72

Demikian juga pemekaiannya harus denga hati-hati sehingga mengurangi

pemborosan.

3) Prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasara disekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, perturan, intruksi,

dan petunjuk teknis yang telah diberlakukan oleh yang berwenang.

4) Prinsip Kejelasan tanggung jawab,yaitu bahwa manajemen sarana danprasarana di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang

mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah

dalam manajemennya, maka perlu adanya diskripsi tugas dan tanggung

jawab yang jelas untuk tiap personel sekolah.

5) Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa bahwa manajemen sarana dan prasaradi sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat

kompak (Bafadal, 2004;5-6)

b. Strategi dan Aplikasi Manajemen Sarana dan Prasaraa di SekolahPerlu ditegaskan kembali bahwa manajemen sarana dan prasarana

pendidikan itu merupakan proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan

prasarana pendidikan secara efektif dan efesien. Oleh karena itu manajemen

sarana dan prasarana merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah

tertentu secara sistematik.

Adapun lanhgkah-langkah yang terpenting dalam manajemen sarana

dan prasarana tersebut menurt Ibrohim (2003) yaitu: (1) pengadaan sarana dan

prasarana; (2) pemeliharaan sarana dan prasarana; (3) pengadaan sarana dan

prasarana sekolah.(Ibraohim,2002;88). Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:


28/72

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan sesuai dengan perkembangan program sekolah, menggantikan

barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab lain yang dapat

dipertanggung jawabkan. Berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan di sekolah ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, bahawa

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus melalui

perencanaan yang hati-hati. Kedua, bahwa banyakk cara dalam pengadaan

sarana dan parasarana pendidikan di sekolah. Ketiga,bahwa pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan di sekolah harus di administrasikan denga tertib,

sehingga semua pengeluaran keuangan dat dipertanggung jawabkan baik

kepada pemerintah, yayasan, dan masyarakat.

a) Perencanaan Sarana dan Prasarana sekolahPerencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus direncanakan

dengan hati, sehingga semua pengadaannya sesuai dengan kebutuhan.

Soekarno (1987) mendiskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan

perlengkapan pendidikan di sekolah sebagai berikut:

(1)Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yangdiajukan oleh setiap unit kerja dan atau mengiventarisasi kurangan

perlenglapan sekolah

(2)Penyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk perodetertentu, misalnya ubtuk satu triwulan atau satu tahun ajaran


29/72

(3)Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapanyang tersedia sebelumnya

(4)Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolahyang tersedia, apalgi uang yang ada tidak mencukupi untuk pengadaan

semua kebutuhan itu, maka perlu melakukan seleksi terhadap semua

kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan

mempertimbangkan yang lebih urgen di butuhkan.

(5)Penetapan rencana keputusan akhir .

b) Cara Pengadaan Sarana dan Prasana SekolahPengadaan sarana dan prasarana pendidikanpada hakikatnya

merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan yang telah disusun

sebelumya. Ada beberapa cara yang ditempuh untuk mendapatkan

perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah, yaitu sebagai berikut:

(1)Pengadaan perlengkapan dengan cara membeli langsung ataumemesan terlebih dahhulu

(2)Pengadaan perlengkapan dengan cara mendapatkan hadiah artaumeminta sumbangan kepada orang tua murid, lembaga sosial tertentu

yang tidak mengikat.

(3)Pendapatlan perlengkapan denag cara tukar menukar barang lebih yangdimiliki sekolah dengan barang lain yang belum dimiliki sekolah

(4) Pengadan perlengkapan dengan meminjan /menyiwa.


30/72

c) Administrasi Sarana dan Prasarana PerlengkapanSetiap sarana dan prasana perlu di administrasikan dengan sebaik-

baiknya sejak mengadaannya. Istilah lazimnya iventarisasi sarana an

prasarana. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep 225/MK/

V / 4 / 1971barang milik negara berupa semua barang yang berasal atau di

beli dengan dana yang bersumber baik secara keseluruhan atau sebagiannya

dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dana lainnya

yang barang-barangnya di bawah penguasan Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang DIKNAS) baik yang berada di dalam

negeri atau luar negeri.

Kegiatan iventarisasi sarana dan prasarana pendidikan meliputidua

kegiatan, yaitu:

1). Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam:

(a)Buku Penerimaan Barang(b)Buku Pembelian Barang(c)Buku Induk Inventaris(d)Buku Golongn Inventris(e)Buku Bukan Inventaris(f) Buku (Kartu) Stok Barang

2). Pembuatan kode khusus pada barang inventaris. Caranya dengan

menemp;kan atau menuliskannya pada badan barang inventaris. Kode

yersebut sebagai tanda kepemilikan, kode tersebut dituliskan pada barang

yang sekiranya mudah di baca dan dilihat.


31/72

3). Semua barang perlengkapan inventaris di sekolah harus dilaporkan

(laporan mutasi barang), pelaporan dilakukan pda priode tertentu pada tahun

berikutnya

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Idealnya semua sarana dan prasarana sekolah, sepeti perabot, peralatan

kantor, dan sarana belajar selau dalam keadaan siap pakai pada setiap saat

diperlukan, selau tertata, enak dipandang, tidak cepat rusak.

Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasaranapendidikan di

sekolah ditinjau dari sifat maupun waktunya.

a) Ditinjau dari sifatnya ada empat macam pemeliharaan sarana danprasarana pendidikan di sekolah. Empat macam pemeliharaan tersebut

cocok untuk perawatan mesin:

(1) Pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan(2) Pemeliharaan yang bersifat pencegahan(3) Pemeliharan yang bersifat perbaiakan ringan(4)Perabaikan berat

b) Ditinjau dari waktu pemeliharaannya ada dua macam pemeliharaansarana dan prasarana pendidikandi sekolah

(1) Pemeliharaansehari-hari, seperti mnyapu, mengepel lantai, dll(2)Pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting, mengapuran

tembok.


32/72

3. Penghapuasan Sarana dan Prasarana SekolahSelama mengelola saran adan prasarana pendidikan di sekolah tentu

kadang-kadang ditemukan barang atau perlenkapan sekolah yang rusak berat.

Barang itu tidak dapat dipakai lagi, dan seandainya kalau diperbaiki biayanya

akan lebih besar sehingga lebih baik membeli yang baru. Dan begitu pula

dengan barang-kuno yang tidak lagi sesuai dengan situasi, dan apabila barang

tersebut tetep disimpan, maka antara biaya pemeliharaannya deanga

pemenfaatannya secara teknis adan ekonomis tidak seimbang, oleh karena itu

perlu diadakan penghapusan.

Adapun tujuan dari penghapusan adalah Untuk:1) mencagah atau

membatasi kerugian yang lebh besar, 2) mencagah terjadainya pemborosan

biaya, 3) membebaskan lembaga dari tanggung jawab pengamanan, 4)

meringankan beben iventarisasi.

Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan

terhdap perlengkapan sekolah. Namaun demikian penghapusan barang harus

memenuhi syarat-syarat penghapusan, dan melalui prosedur perundang-

undanganyang berlaku. Adapun syarat-syarat penghapusan yaitu:

(a)Barang-barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat digunakanlagi

(b) Barang yang tidak sesuai denag kebutuhan(c)Barang-barang kuno yang penggunaannya tidak efesien lagi.(d)Barang-barang yang terkena larangan(e)Barang-barang yang mengalami penyusutan di luarkekuasaan pengurus

barang


33/72

(f) Barang barang yang pemeliharaannya tidak seimbang dengankegunaanya

(g)Barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi(h)Barang-barang yang dicuri(i) Barang-barang yang disewakan(j) Barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alamAdapun prosedur penghapusan barang-barang yang memenuhi syarat adalah

sebagai berikut

(a)Kepala sekolah mengelompokkan barang-barang yang akan dihapus

dengan meletakkan di tempat yang aman namun tetap dilingkungan

sekolah

(b)Menginventarisasi barang yangnakan dihapus dengan cara mencatat jenis,dantahun pembuatan barang tersebut

(c)Kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan dan membentuk panitiapenghapusan, yang dilampiri dengan data barang yang akan dihapaus ke

Kantor Dinas Pendidikan

(d)Setelah SK penghapusan terbit, panitia memeriksa kembali barang yangakan di hapus dengan membuta berita cara pmeriksaan

(e)Begitu selesai dalam melakukan pemeriksaan, maka panitia mengusulkanpenghapusan barang-barang yang terdaftar di dalam berita acara

pemeriksaan. Dalm rangka itu biasanya perlu adanya pengantar dari kepala

sekolahnya, lalu diteruskan ke Kantor Pusat


34/72

(f) Akhirnya begitu surat keputusan penghapusan dari Kantor Pusat , biasanyasegera dilakukan penghapusan barang-barang tersebut, dengan dua cara

penghapusan yaitu dimusnahkan,atau dileleng .

4. Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan

a) Konsep Manajemen Keuangan di Lembaga PendidikanManajemen diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan tertentu

dengan mengerakkan tenaga orang lain manajemen keuangan berarti suatau

proses melakukan kegiatan pengaturan keuangan dengan menggerakkan tenaga

orang lain. Menurut Depdiknas (2000: 277) bahwa manajemen keuangan

adalah suatu tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi

pencacatan data, perencanaan, pe;aksanaan, pertanggung jawaban, dan

pelaporan. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan sampai pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah

kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan

pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.

Adapun tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk

mewujudkan tertib administrasi keuangan. Sehingga urusan keuangan dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Depdiknas,

2000; 277).

Sedangkan manfaat manajemen keuangan adalah (1) semua kegitan

keuangan yang terkait dilaksanakan di sekolah dasar dapat diketahui dengan

jelas. (2) tersedianya bahan penyusunan laporan, (3) sebgai alat menganalisa

terhadap data hasil pencatatan, (4) pengendalian terhadap segala kegiatan yang


35/72

akan berakibat pada keuangan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan

dengan baik, (5) sebagai bahan penyusunan RAPBS (Depdiknas, 2000;277).

Menurut Soetopo (1982:221) bahwa sumber-sumber penerimaan

keuangan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu, (1) Bantuan dari

masyaraka, (2) Bantuan dari siswa atau orang tua murid, (3) Bantuan dari

pemerintah.

Soerjani (1989;165) menyatakan bahwa penggunaan anggaran

dankeuangan didasarakan pada prinsip-prinsip (1) Hemat, tidak mewah,

efesien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) Terarah dan

terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, (3) Keharusan

penggunaan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh ini dimungkinkan.

Laporan pertanggung jawaban sekolah harus dibukukan secara

terperinci, yaitu memuat pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah.

Semua keuangan yang masuk maupun yang keluar harus diperinci secara

mendetail dalam laporan pertanggungjawaban dan harus dilampiri dengan

bukti-bukti pengeluaran, berupa kwitansi maupun bon secara jelas (Soetopo,

1989;233).

Pada dasarnya manajemen keuangan meliputi tiga tahap yaitu (1)

pengadaan keuangan, (2) penggunaan keuangan, (3) pertanggungjawaban

keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan di sekolah, kepala sekolah berfungsi

sebagai otorisator dan ordonator berfungsi sebagai otorisator , yaitu

kepala sekolah diberi wewenangan untuk mengambil tindakan yang berkaitan


36/72

dengan penerimaan / pengeluaran anggaran. Sedangkan berfungsi sebagai

ordonator adalah kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan

pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan

otorisasi yang telah ditetapkan (Direktur Diknas,1995/1996)

Selain berfungsi sebagai ototrisator dan ordoanator, masih ada satu

fungsi lagi yaitu bendaharawan. Bendaharawan berwenang melakukan

penerimaan dan pengeluaran keuangan atau surat berharga lainnya yang dapat

dinilai dengan uang, dan diwajibkan membuat perhitungan dan

pertanggungjawaban. Kepala sekolah

selaku pimpinan satuan kerja, wajib

melakukan pengawasan ke dalam. Sehubugan dengan hal tersebut, kepala

sekolah tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendahara.

b) Strategi dan Implementasi Manajemen Keuangan di LembagaPendidikan

1) Perencanaan Anggaran SekolahSebagai pemimpin oganisasi sekolah , Kepala Sekolah diharapkmn

menyusun rencana angaran pendidikan dan belanja (RAPBS). Untuk itu kepala

sekolah hendaknya mengetahui sumber0sumber dana yang merupakan sumber

daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi Anggran Rutin, Dana

Penunjang Pendidikan (DPP), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

(SBPP), Bantuan Oprasional dan Perawatan (BOP), Badan Pembantu

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), Donatur serta Banntuan lain.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjudnya sekolah

membuat RAPBSA. Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah sebaiknya


37/72

membentuk tim dewan guru. Setelah tim dan kepala sekolah menyelesaikan

tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kepala sekolah

menyetujuinya. Dengan pelibatan para guru ini akan diperolah rencana yang

mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggung

jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.

Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan

yaitu Unit Cost (satuan biaya) dan volume kegiatan. Untuk anggaran rutin,

SBPP, BOP, jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala

sekolah dan guru diharapkan menyusun prioritas penggunaan dana per-mata

anggaran secara cermat (Maissyaraoh, 2003;98)

2) Pelaksanaan Anggaran SekolahDalam mempergunakan anggaran, ada asas yang lazim yang bisa

dibuat pedoman yaitu asas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat

penggunaan ung negara minimal harus sama apabila uang tersebut digunakan

sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut

dalam pelaksanaanAPBN seperti prinsip efesien, pola hidup sederhana dan

sebagainya. Setiap pelaksanaan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja ,

ada ikatan- ikatan yang berupa: pembatasan pembatasan, laranga-larangan,

keharusan-keharusan, dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap

petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.

Ketentuan yang berupa pembatasan dan larangan-larangan terdapat dalam

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

negara antara lain: undang-undang pembendaharaan negara pasal, 24, 28, 30,

yaitu pengeluaran yang melampaui kridit anggaran atau tidak tersedia


38/72

anggarannya, tidak boleh terjadi. Kredi-kredit yang disediakan dalam angaran

tidak boleh ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena adanya

keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak

boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan kepada negara .

ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya mengacu pada hal yag sama

yaitu membatasi penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam jumlah seperti

yang diterapkan tercantum dalam anggaran dan hanya untuk keiatan-kegiatan

seperti yang dimaksud dalam kredit anggaran masing masing Widjanarko,

sahertian, 1996/1997)

Selanjudnya pengunaan dana di sekolah, sebagaimana telah

dikemukakan di atas, dana rutin, DPP, BOP, dipergunakan sesuai mata

anggaran yang ditentukan. Sedang untu dana BP3 dan dana lainnya

dipergunakan untuk:

(a)Kegiatan peningkatan mutu pendidikan, antara lain peningkatakemapuan profesional, supervisi pendidikan, dan eveluaso.

(b)Kegiatan ekstra kurikuler, antra lain usaha kesehata sekolah (UKS),pramuka, olah raga kreativitas seni.

(c)Bahan pengajaran praktek, keterampilan antara lain penambanhansarana pengajaran, bahan praktek.

(d)Gaji dan kesejahtraan kepala sekolah, guru dan pagawai.(e)Pembelian alat-alat kantor dan alat-alat tulis kantor.(f) Pengembangan perpustakaan(g)Pembangunan sarana fisik sekolah.(h)Biaya litrik , telepun, air, dan surat menyurat.


39/72

(i) Dana sosial, seperti bantuan kesehatan, pakaian seragam.(j) Biaya pemeliharaan gedung, pagar dan pekarangan sekolah

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu

pengelolaan sumber daya terpadu antra sumber tenaga (manusia ), sarana dan

prasarana (material) dan dana(keuangan), ketiganya salin terkait satu sama

lain..Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk mengatur keuangan sekolah

dengan sebaik-baiknyasehingga tidak ada kegiatan yang semestinya mendapat

prioritas pendanaan, tapi tapi tidak memperoleh anggaran.

Bendaharawan sekolah dalam mengatur keuangan henaknya

memperhatikan beberapa hal berikut:

(a)Hemet dan sesuai denga kebutuhan(b)Terarah dan terkendali sesuai denga rencana(c)Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses

belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, dan

pesta.(Maisyaroh ,2003;100)

3) Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian LaporanOrang orang atau badan yang menerima , menyimpan, dan

membahas uang atau surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat

catatan secara tertib teratur. Pedoman yang digunakan adalah petunjuk yang

ditetapkan oleh menteri keuangan. Dalam pasal 34 Keputusan Presiden No 24

tahun 1984 disebutkan : kepala kantor, kesatuan kerja, pimpinan proyak,

bendaharawan, dan orang atau badan yang menerima/menguasai uang negara

wajib menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima uang


40/72

dariberbagai sumberjuga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan

mencakup: sumber dana dan besarnya, distrubusu penggunaannya.

Pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus

dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah

diketahui pembandingan antaran proyek baik fisik maupun sumber daya

manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang

paling akhir. Dari membukuan, tertib, teratur, lengkap dan up to date akan

dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap dan bermanfaat. Pembuatan

laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan dipertangungjawabkan sesuai

dengan dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjudnya untuk menunjang terlaksananya pemgelolaan keuangan

yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan:

(a)Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki keuangantempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan,

memilki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.

(b)RAPBS, yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh yangberwenang, serta memiliki program penjabarannya.

(c)Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki catatan logistik(uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya

masing-masing, sekolah memiliki buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan,

memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan

yang terkhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan

(Ditdikdas, 1995/1996).


41/72

4) Pengawasan Pelaksanaan Anggaran SekolahPemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas umum secara

bulanan merupakan tanggungjawab kepala sekolah. Pemeiksaan kas ini

didasarkna pada buku kas umum yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk

mencatat transaksi kas yangmenjadi tanggungjawab kepala sekolah.

Dalam elaksanakan pengawasan yang diteruskan dengan pemeriksaan,

beberapa butir pertanyaan perlu diajukan, yaitu:

(a)Apakah laporan keuangan disusun menurut ketentuan yang berlaku?(b)Apakah laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke

waktu?

(c)Apakah penjelasan dalam laporan keuangan diberikan secaramemedai?

Ketiga pertanyaan tersebuthendaknya dijawab ya agar memudahkan

penentuan keberhasilan keuangan(Maisyaroh, 2003;101)

5. Manajemen Partisipasi Masyrakat Dengan Sekolah

a. Konsep Manajemen Partipasi Masayarakat dengan SekolahSukiswa (1986:13) mendefinisikan manajemen adalhsuatu proses

sosial, yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi

dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah

ditetapkan dengan efektif. Handoko (1995: 8) manajemen adalahproses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi


42/72

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dharma

(2001:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses pencapaian hasil

melalui dan dengan orang lain dengan memaksimumkan pendayagunaan

sumber daya yang tersedia. Menurut burhanuddin (2002:10)manajemen dalam

dunia pendidikan adalah usaha pencapaian tujuan melaui p[roses kerjasama

dengan mendayagunakan segenap resources yang dimiliki sekolah, khusus

sumber daya manusia agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat berjalan

secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen

adalah usaha pencapaian tujuan melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan mendayagunakan

sumber daya yang tersedia agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kegiatan hubungan masyarakat dilaksanakan lembaga-lembaga

pendidikan atau badan-badan penyelenggara pendidikan dimaksudkan untuk

mengabdi pada kepentingan pendidikan. Kegiatan itu disebut humas

pendidikan. Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat meiliki latar

belakang pemikiran yang tidak berbeda dengan kegiatan hubungan masyarakat

pada umumnya. Oleh karena itu proses kegiatan dalam kehumasan perlu

memperioleh perhatian semestinya apabila sekolah melakukan hubungan

dengan masyarakat (Suryosubroto, 2001:4).

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan masyarakat di lingkungan

organisasi kerja / instansi pemerintah termasuk juga di bidang pendidikan

harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi/instansi untuk

menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihalk tertentu


43/72

di luar organisasi tersebut agar mendapat dukungan terhadap efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela (Nawawi, 1988:73).

Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat dikemukakan oleh

Leslie (dalam Indra Fachrudi, 1994:8) sebagai berikut:

School public relation is a process of communication between the

school and community for purpose of increasing citizen of educational need

and practices encouraging intelligent citizen inters and cooperation in the

work of improving the school.

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan menjadi hubungan sekolah

dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan

masyarakat untuk meningkatkan pengertian warga masyarakat akan kebutuhan

dan pelaksanaan pendidikan serta mendorong kerjasama untuk memajukan

sekolah.

1) Pengertian Manajemen Hubungan Sekolah dengan MasyarakatBerdasarkan beberapa definisi mengenai manajemen dan

hubungan sekolah dengan masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah adalah usaha

pencapaian tujuan melalui proses kerjasama dan komunikasi antara

sekolah dan masyarakat dengan mendayagunakan segenap resources yang

dimiliki sekolah agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat berjalan

secara efektif dan efisien.

Menurut Suryosubroto (2001:18), jika ditinjau dari sudut pandang

manajemen hubungan asyarakat adalah suatu realisasi fungsi komunikasi,


44/72

sementara tugas hubungan masyarakat itu sendiri merupakan salah satu fungsi

manajemen.

2) Fungsi Hubungan Sekolah dengan MasyarakatFungsi utama hubungan masyarakat secara umum adalah

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi

dengan publiknya, intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya

emenciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan

lembaga/organisasi (Rachmadi, 1996:21).

Adnan (1996:19) engemukakan bahwa ada tiga fungsi utama

hubungan masyarakat, antara lain: (1) Menilai dan menentukan pendapat

umum yang berkaitan dengan organisasinya, (2) Memberi saran kepada

pimpinan tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana

mestinya, dan (3) Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat

umum. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi yang sesuai dengan pokok bahasan

dalam penelitian ini adalah fungsi ketiga, yaitu menggunakan komunikasi

untuk mempengaruhi pendapat umum, dalam hal ini adalah pendapat

masyarakat di luar lingkungan sekolah.

Sedangkan fungsi pokok dari hubungan sekolah dengan masyarakat

adalah menarik simpati masyarakat sehingga dapat meningkatkan relasi serta

animo masyarakat terhadap sekolah tersebut, yang pada akhirnya menambah

masukan bagi sekolah yang bermanfaat bagi bantuan terhadap pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan (Gunawan, 1996:188). Pelaksanaan fungsi

hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan


45/72

komunikasi sesuai dengan pesan yang akan disampaikan atau disebarkan, dan

tujuan yang akan dicapai (Effendy, 1991:123).

3) Tujuan Hubungan Sekolah dengan MasyarakatTujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk

memajukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan proses belajar anak,

memajukan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta

menumbuhkan minat masyarakat untuk mebantu dan memajukan program

pendidikan Elsbree (dalam Indrafachrudi, 1994:10).

Menurut Djanaid (1990), tujuan hubungan masyarakat yaitu untuk

menciptakan kehidupan yang harmonis dari sebuah organisasi dengan

mengusahakan pengertian umum, kepercayaan umum, kerjasama umum dan

bantuan umum.

Menurut Cultip (1999:538), tujuan umum yang utama dari hubungan

sekolah dengan masyarakat meliputi: (1) Meningkatkan kesadarn tenteang

pendidikan dan meninggalkan kesalahan informasi dan rumor, (2)

Membangun dukungan masyarakat yang diperlukan untuk memperoleh dana

yang mencukupi, (3) Mendapatkan penerimaan dan kerjasama masyarakat

dalam membuat perubahan pendidikan, dan (4) Membangun hubungan yang

ramah dengan eksekutif berita dan reporter. Dari keempat tujuan umum

tersebut yang sesuai dengan tema penelitian ini adalah butir kedua, yaitu

membanguan dukungan masyarakat yang diperlukan untuk memperoleh dana

yang mencukupi.

Sianipar (dalam Widodo, 1997:9) mengemukakan tujuan dari

hubungan sekolah dengan masyarakat, ditinjau dari sudut kepentingan sekolah


46/72

yaitu: (1) Memelihara kelangsungan hidup sekolah, (2) Meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah yang bersangkutan, (3) Memperlancar proses belajar

mengajar, dan (4) Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang

diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

Gunawan (1996:188) menambahkan bahwa tujuan hubungan sekolah

dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan popularitas sekolah di mata

masyarakat, sehingga prestise sekolah dapat meningkat pula.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk

membangun dukungan masyarakat terhadap sekolah dan meningkatkan

popularitas sekolah sehingga sekolah memperoleh dana yang dapat mencukupi

kebutuhan sekolah.

b. Strategi dan Implementasi Manajemen Partisipasi Masyarakat dengan

Sekolah.

Effendy (1991:28) berpendapat bahwa kegiatan hubungan

masyarakat perlu dilakukan secara sistematis. Sistematika kegiatan hubungan

masyarakat terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) penelitian, (2) perencanaan, (3)

penggiatan/pelaksanaan, dan (4) penilaian.

Menurut Ruslan (dalam Khutobah, 2000:20) dalam melakukan

kegiatan hubungan masyarakat, selalu memulainya dari penemuan fakta di

lapangan, lalu membuat rencana, menentukan teknik komunikasi dan terakhir

melakukan evaluasi.

Penelitian bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan

data mengenai pendapat atau keinginan masyarakat secara terencana dan


47/72

teratur. Penelitian digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari

publik, dalam penelitian dilakukan kegiatan pengumpulan data (data

collecting) dan pengkajian fakta (fact finding). Penelitian dalam hubungan

masyarakat ada jenis penelitian opini (opinion research) atau penelitian

motivasi (motivation research). Penelitian opini adalah kegiatan untuk

menyelidiki pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah atau hal.

Sedangkan penelitian motivasi merupakan kegiatan mencari, menghimpun,

dan mengelola data faktual mengenai kebutuhan dan keinginan publik

(Effendy, 1991: 128). Menurut Adnan (1996:50) kegunaan penelitian antara

lain : (1) Dapat memberi arti terhadap konsep-konsep komunikasi dua arah,

(2)Membantu para pleksana, (3) Memberi penilaian obyektif guna memahami

keadaan diri sendiri (lembaga), (4) Mengendalikan masalah dan berusaha serta

mempengaruhi pendapat umum, (5) Mempelancar komunikasi, dan (6)

Menyediakan informasi penting.

Tujuan penelitian menurut Adnan (1996:52) sebagai berikut: (1)

Mengumpulkan dan menganalisis informasi, informasi yang dikumpulkan dari

penelitian dapat dimanfaatkan untuk membuat program kehumasan seperti

rancangan kegiatan komunikasi, memilih media, menyusun pesan dan

menyampaikannya kepada khalayak, dan (2) Mengetahui sikap pendapat dan

kehendak masyarakat sasaran, bertujuan unutuk mengetahui bagaimana sikap

publik atau masyarakat tertentu terhadap organisasi serta bagaimana pendapat

masyarakat terutama pendapat masyarakat yang dipengaruhi oleh sekelompok

orang tertentu. Dengan mengetahui tujuan penelitian, maka kita dapt

mengetahui arah dan petunjuk tentang kekuatan dan kelemahan pelaksanaan


48/72

program-program kehumasan, selain itu hasil penelitian juga dapat

dimanfaatkan sebagai diagnose untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan

yang ada dan juga untuk meningkatkan efektifitas dalam mencapai sasaran

yang diinginkan.

Djanaid (1986:58) mengemukakan bahwa sebelum kita melakukan

komunikasi kepada masyarakat, pertama-tama kita harus tahu siapa yang akan

diberi pesan dan bagaimana keadaan komunikasi, untuk itu kita perlu ada

penelitian. Penelitian ditinjau dari segi arahnya, yaitu untuk: (1) Meneliti

bagaimana metode kerja karyawan, (2) Meneliti factor-faktor mana yang

disenangi dan tidak disenangi publik, (3) Mengetahui selera publik, (4)

Mengetahui karakteristik publik, (5) Mengetahui struktur masyarakat, (6)

Mengetahui latar belakang masyarakat, (7) Mengetahui motivasi publik, (8)

Mengetahui public opinion yang berkembang dalam masyarakat. Dari

kedelapan tujuan diatas yang masuk ke dalam hubungan sekolah dengan

masyarakat eksternal adalah tujuan kedua sampai kedelapan. Sedangkan

tujuan pertama ditujukan untuk masyarakat internal.

Menurut Meinanda (1982:12) pada tahapan penelitian perlu diketahui:

(1) apa yang diperlukan publik, (2) siapa yang termasuk dalam publik, (3)

bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai segi, (4) mengapa publik

bersikap masa bodoh, menentang dan sebagainya. Penjelasan lain

dikemukakan oleh Widjaja (2002:56) tahap penelitian meliputi penelitian

pendapat, sikap dan reasi orang-orang atau publik. Dengan demikian dapat

diketahui masalah apa yang sedang dihadapi.


49/72

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap

penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang

meliputi keinginan dan pendapat mereka mengenai sekolah, serta untuk

mengetahui gambaran kondisi masyarakat yang meliputi karakteristik, sikap

dan reaksi publik yang menjadi sasaran kegiatan hubungan sekolah dengan

masyarakat.

Pada tahap kedua yaitu perencanaan, dalam menyusun rencana harus

benar-benar berpijak pada fakta. Fakta adalah kenyataan, baik berupa hal yang

dilihat sendiri maupun keterangan yang didapat dari sumber lain. Rencana

harus terbagi menjadi program-program dalam rangka memecahkan masalah-

masalah khusus, tetapi tetap terpadu dalam rencana yang merupakan program

induk (Effendy, 1991:131).

Perencanaan harus dilakukan apabila ingin membuat program

hubungan masyarakat, sebab hubungan masyarakat mengandung perencanaan

komunikasi baik kedalam maupun keluar. Perencanaan hubungan masyarakat

adalah suatu proses yang berkesinambungan. Adnan (1996:80)

mengemukakan tahap-tahap perencanaan antara lain: (1) penilaian situasi,

meliputi kegiatan mengumpulkan informasi, menganalisis masalah,

menentukan factor-faktor penyebab dan mengkaji kasus yang sama, agar dapat

mengetaui bagaimana pandangan orang terhadap organisasi, (2) menetapkan

tujuan, penting dalam memberi arah atau target yang ingin dicapai, (3)

menetapkan publik sasaran yang akan dilayani, sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan, (4) pemilihan media komunikasi dan teknik penggunaannya,

meliputi banyaknya media yang tersedia dan jenis pesan yang sesuai dengan


50/72

tipe media yang dipilih, (5) anggaran, setiap perencanaan program hubungan

masyarakat harus disertai dengan perencanaan anggaran/biaya, dan (6)

evaluasi keputusan, dilakukan agar sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin

dicapai.

Djanaid (1986:63) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu

dirumuskan dalam perencanaan adalah dasar-dasar pemikiran, tujuan, sasaran,

kegiatan, lokasi, waktu, organisasi pelaksana, materi, biaya dan time schedule.

Pendapat lain dikemukakan oleh Effendy (1991:131) bahwa pada

tahap perencanaan perlu ditentukan: (1) apakah yang dijadikan tujuan, (2)

apakah tujuan itu menyenagkan, (3) apakah tujuan itu mungkin dicapai, (4)

apakah upaya tujuan itu dapat dilakukan dengan personil yang ada, (5) factor-

faktor apa yang mendukung pencapaian tujuan itu, (6) factor-faktor apa yang

diduga dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, (7) apakah sudah

diperhitungkan dengan kebijaksanaan hubungan masyarakat, (8) apakah sudah

diperhitungakan dengan kebijaksanaan organisasi, (9) apakah tidak

menghambat usaha lain, (10) darimana biaya diperoleh, (11) apakah akibatnya

bila upaya yang dilakukan gagal, (12) kenapa dilakukan sekarang, (13) siapa

yang harus memberikan persetujuan, (14) siapa yang harus diberi informasi,

dan (15) kapan tujuan itu harus selesai dilaksanakan.

Sedangkan menurut Meinanda (1982:3) perencanaan hendaknya

didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) siapa yang akan

menjalankan rencana itu, (2) dimana tempat yang kita pilih, (3)kapan

pekerjaan itu dimulai dan kapan pekerjaan itu selesai,(4) berapa biaya yang

disediakan, dan (5) bagaimana caranya untuk berhasil.


51/72

Pada tahap ini, ditetapkan juga publik yang menjadi sasaran kegiatan.

Sasaran yang dimaksud adalah publik ekstern, yang meliputi orang-orang

yang berada di luar lingkungan atau jajaran yaitu para anggota masyarakat.

Widjaja (2002:59) mengemukakan bahwa strategi pokok hubungan sekolah

dengan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan mekanisme komunikasi

dua arah antar lembaga dengan sasaran, agar hasil-hasil yang dicapai oleh

lembaga itu dapat dikenal oleh ssaran, sehingga ssaran akan ikut berpartisipasi

aktif dalam mewujudkan tujuan lembaga.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa tahapan perencanaan yang umum dilakukan yaitu: (1) penetapan

tujuan, (2) penetapan biaya/anggaran, (3) penetapan publik sasaran, (4)

penetapan waktu, dan (50 penetapan media komunikasi.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu pelaksanaan secara aktif rencana

yang telah disusun berdasarkan data factual yang telah dikerjakan pada tahap-

tahap sebelumnya. Yang penting dalam tahap ini adalah mapannya mekanisme

kerja sehingga koordinasi dan sinkronisasi benar-benar dapat direalisasi secara

integrative (Effendy, 1991: 132). Djanaid (1986:64) mengemukakan bahwa

tahap pelaksanaan pada hakekatnya adalah mengkoordinasikan tenaga kerja,

dana, alat kerja, lokasi dan lingkungan, serta waktu. Dalam tahap ini beberapa

hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) bagaimana memperoleh penilaian yang

baik dari publik terhadap setiap kegiatan komunikasi, (2) menghindari setiap

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja, (3)

menciptakan kerjasama tim yang baik, (4) menjaga semangat kerja petugas,

(5) menghindari prasangka-prasangka yang tidak perlu terjadi, (6)


52/72

mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bersumber pada situasi dan

kondisi secaratepat, dan (7) sambil melakukan kegiatan secara tidak langsung

meneliti factor-faktor yang dapat menghambat dan menunjang jalannya

komunikasi.

Tahap pengiatan seringkali disebut sebagai tahap pelaksanaan atau

pengkomunikasian. Disebut tahap pengkomunikasian karena pada tahap ini

dilakukan pelaksanaan komunikasi dari sesuatu yang sudah direncanakan

dengan matang. Adnan (1996:96) mengartikan komunikasi sebagai usaha-

usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan memelihara saling

pengertian melalui berbagai penyebaran informasi yang efektif. Hubungan,

penyebaran, penerangan dan informasi merupakan aspek-aspek dan kegiatan

komunikasi yang memiliki fungsi penting dalam praktek kehumasan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat diatas, bahwa

pada tahapan pelaksanaan yang lebih banyak disoroti adalah pada: (1)

penggunaan tenaga kerja, yang meliputi penciptaan kerjasama tim yang baik,

(2) pemakaian dana untuk kegiatan komunikasi, dan (30 pengkomunikasian

dengan penyebaran pesan menggunakan media komunikasi.

Penilaian merupakan tahap akhir dari proses hubungan masyarakat

yang sering diabaikan. Padahal tahap ini penting sekali dalam rangka membina

kegiatan hubungan masyarakat secara dinamis. Penilaian berfungsi mengkaji

pelaksnaan suatu rencana yang terdiri atas program-program yang dalam

penyusunannya ditunjang oleh hasil penelitian yang dilakukan secara seksama.

Pada tahap penilaian ini ditelaah apakah rencana yang ditunjang oleh hasil

penelitian itu dilakukan sebagaimana mestinya dan apakah dijumpai kesulitan


53/72

yang menyebabkan tujuan yang ditetapkan pada perencanaan tidak tercapai.

Penilaian ini dimaksudkan agar di kemudian hari jika suatu kegiatan yang sama

dilakukan tidak menjumpai lagi hambatan yang sama (Effendy, 1991:135).

Menurut Adnan (1996:129), setiap usaha atau kegiatan perlu dinilai

atau dievaluasi agar dapat diketahui sejauh mana hasil yang telah dicapai

terutama jika kegiatan itu telah menelan banyak biaya, waktu dan tenaga.

Penilaian atau evaluasi merupakan kesimpulan yang diambil untuk menilai

apakah tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum. Evaluasi

hubungan masyarakat bertujuan untuk menentukan factor-faktor apa yang

menyebabkan terjadinya kegagalan atau keberhasilan suatu program. Jadi

evaluasi dalam hubungan masyarakat ialah suatu kegiatan pengukuran yang

dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah diperoleh, selain itu

juga merupakan umpan balik yang bias dimanfaatkan untuk mengendalikan

kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat agar lebih efektif.

Djanaid (1986:65) mengemukakan bahwa tahap penilaian

dimaksudkan untuk mencocokkan sampai dimana program/rencanan yang

telah ditentukan dilaksanakan. Pada tahap ini, diadakan penilaian mengenai:

(10 apakah semua program dapat dilakukan seluruhnya, (20 apakah kesulitan-

kesulitan yang dialami selama kegiatan, (30 apakah pesan-pesan yang

disampaikan semua dengan intruksi, (4) apakah kegiatan yang dilakukan

sudah efisien, dan (5) apakah tujuan dalam merebut public opinion dapat

tercapai.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahapan penilaian digunakan

untuk mengetahui : (1) apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai, (2) pesan


54/72

yang disebarkan telah tersampaikan, (3) apakah kegiatan yang dilakukan

sudah efisien.

Hal yang senada mengenai proses manajemen hubungan masyarakat

juga dikemukakan oleh Baskin (1997:5). Sebagai suatu fungsi manajemen,

proses/sistematika kegiatan hubungan masyarakat meliputi: (1)

mengumpulkan informasi, (2) membuata rencana, (3) menerapkan tindakan,

(4) mengevaluasi hasil. Publik masyarakat menjadi target dari tindakan

hubungan masyarakat. Publik juga menjadi sumbr dari tanggapan untuk

evaluasi.

1) Tahap-Tahap Pelaksanaan Manajemen Hubungan Sekolah denganMasyarakat

Burhanuddin (2002:5) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah

melaksanakan fungsi kependidikannya perlu didukung dengan manajemen

yang baik. Manajemen memiliki kedudukan strategis dalam memberikan

dukungan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam proses peningkatan

mutu pendidikan di sekolah. Ruang lingkup tugas manajerial dapat diterapkan

ke dalam segenap aspek administrasi pendidikan yaitu proses belajar mengajar

atau kurikulum, kemuridan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan

hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan mencapai taraf produktivitas

yang tinggi.

Program hubungan sekolah dengan masyarakat dirancang untuk

mewujudkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekuatan,

permasalahan dan kebutuhan sekolah. Pada akhirnya, tujuan dari hubungan

sekolah dengan masyarakat adalah untuk membangun kepercayaan dan


55/72

dukungan terhadap sekolah (Guthrie, 1986:8). Manfaat dari hubungan sekolah

dengan masyarakat adalah menambah simpati masyarakat yang dapat

meningkatkan harga diri (prestise0 sekolah, serta dukungan masyarakat

terhadap sekolah secara spiritual dan material/finansial (gunawan, 1996:188).

Hubungan masyarakat sebagai kegiatan manajemen operatif

merupakan kegiatan yang memikul bebean tugas mewujudkan sebagaian

kegiatan komunikasi keluar. Beban tugas hubungan masyarakat adalah

melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang patut diketahui

oleh publik secara luas. Kegiatannya dilakukan dengan menyebarkan

informasi dan memberikan penerangan untuk menciptakan pemahaman

sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai tugas-tugas dan fungsi

yang diemban organisasi kerja tersebut, termasuk juga mengenai kegiatan-

kegiatan yang sudah, sedang dan akan dikerjakan berdasarkan volume dan

beban kerjanya (Nawawi, 1988:73).

Menurut kurikulum tahun 1975 (dalam Suryosubroto, 2001:19)

kegiatan yang menyangkut hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi

beberapa ahal: (1) menjaga hubungan sekolah dengan orang tua siswa, (2)

memelihara hubungan baik dengan BP3, (3) memelihara dan mengembangkan

hubungan sekolah denga lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi

social, (4) memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah

melalui bermacam-macam teknik/sarana komunikasi, seperti melalui majalah,

surat kabar atau mendatangkan nara sumber. Dari keempat hal tersebut,

kegiatan ke-4 lebih mengarah pada kegiatan hubungan sekolah dengan

masyarakat, terutama publikasi sekolah.


56/72

Jika sekolah akan memberikan informasi kepada masyarakat

sebagaimana halnya mengurangi kekhawatiran masyarakat, maka penggunaan

berbagai macam media komunikasi dapat memungkinkan mencapai khalayak

yang lebih luas 9Guthrie,1986:337). Dalam hal ini proses pemberian informasi

lebih ditekankan pada amasyarakat di luar sekolah (masyarakat eksternal).

Menurut Gorton (1991:562) untuk melakukan program hubungan

masyarakat sesuai dengan tujuan program hubungan masyarakat, yaitu untuk

menjual program pendidikan kepada orang-orang di masyarakat, sehingga

mereka akan bangga dan mendukung sekolahnya, maka program hubungan

sekolah dengan masyarakat harus mempublikasikan secara luas kakuatan dari

program sekolah yang ada.

Pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

meliputi empat tahap yaitu: (1) penelitian, (2) perencanaan, (3) pelaksanaa, (4)

dan penilaian. Pelaksanaan proses manajemen hubungan sekolah dengan

masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga kependidikan

manajemen pendidikan kajian teori

Documents