297_pk_pdt_2012-1

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

1/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 297 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara:

KARUDIN, dahulu bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanjung, Desa

Maringging, Kecamatan Perwakilan Bonjol, Kabupaten Pasaman,

sekarang setelah pemekaran dikenal setempat dengan Kampung Durian

Tinggi, Jorong Bunga Tanjung, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo

Nagari, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Yuliwan Rajo Ameh, SH., dan kawan-kawan, para

Advokat, berkantor di Jalan Beringin IV D No. 11 Kelurahan Lolong

Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

SYAFRI panggilan PIRI, dahulu bertempat tinggal di Kampung Belukar

Panjang, Desa Maringging, Nagari Malampah, Kecamatan Perwakilan

Bonjol, Kabupaten Pasaman, sekarang setelah pemekaran dikenal

setempat dengan Baluka Panjang, Jorong Bukik Lintang, Nagari

Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Propinsi

Sumatera Barat,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

d a n:

1 PONO, dahulu bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanjung, Desa

Maringging, Kecamatan Perwakilan Bonjol, Kabupaten Pasaman,

sekarang setelah pemekaran dikenal setempat dengan Kampung

Durian Tinggi, Jorong Bunga Tanjung, Nagari Malampah, Kecamatan

Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat,

2 IBRAHIM, dahulu bertempat tinggal di PPWT Kanagarian

Malampah, Desa Maringging, Kecamatan Perwakilan Bonjol,

Kabupaten Pasaman, sekarang setelah pemekaran dikenal setempat

dengan Resetlemen Bunga Tanjung, Nagari Malampah, Kecamatan

Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat,

Hal. 1dari 14 hal. Put. No. 297 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

2/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


3 SAHAR, dahulu bertempat tinggal di Kampung Durian Condong,

Desa Parit Batu, Kecamatan Perwakilan Bonjol, Kabupaten Pasaman,

sekarang setelah pemekaran dikenal setempat dengan Durian

Condong, Jorong Parit Batu, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo

Nagari, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan

kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No. 21/PDT.G/1999/PN.LBS., tanggal 25 November 1999 yang telah berkekuatan

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III dan IV

dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaumnya mempunyai

tanah "Pusaka Tinggi" yang diperoleh secara turun temurun seluas kurang lebih 3 Ha

dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bukit Kamang dan Tanah Sija;

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Ulayat Dt. Majo Basa;

- Sebelah Timur berbatas dengan : Batang Paraman Kecil;

- Sebelah Barat berbatas dengan : Batang Paraman Gadang;

2. Tanah tersebut adalah Pusaka Tinggi berasal dari nenek kami yang bernama Jalliah

yang mengamanatkan dan turun kepada Niamin dan Sikam yang selanjutnya

diturunkan kepada ibu Penggugat yang bernama Siyan dan Sidar, yang ada

mempunyai anak perempuan;

3. Bahwa sewaktu kakak perempuan Penggugat yang bernama Tirai sedang asyik

membersihkan tanah sengketa untuk akan ditanami padi gogo dan kedelai, maka

tiba-tiba datang Tergugat I dan Tergugat II tanpa bertanya dan meminta izin kepada

yang berhak langsung menanam bibit kelapa sawit. Dan pada waktu itu terjadi

pertengkaran mulut antara Tergugat I dan dengan kakak kami yang bernama Tirai,

yang bersitegang urat leher mempertahankan haknya namun Tergugat I dan

Tergugat II tidak mau tahu dengan apa yang diutarakan oleh kakak kami Tirai dan

terus menanam bibit kelapa sawit tersebut. Bahwa tanah sengketa tersebut apabila

diolah dan ditanami padi gogo dan kedelai dapat menghasilkan senilai Rp

2

2

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

3/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setahunnya dalam dua kali musim tanam. Dengan

diambil alihnya tanpa dasar hukum, Penggugat dirugikan sebesar Rp 7.000.000,00

(tujuh juta Rupiah) sejak tahun 1997, dalam empat kali musim tanam, disebabkan

tanah sengketa tidak dapat digarap Penggugat;

4. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tanah lahan tersebut telah

dibelinya dari Tergugat III. Hal inilah yang tidak benar dan sangat keliru menurut

yang lazim di tengah-tengah masyarakat yang punya tanah (objek sengketa) tidak

tahu kalau tanah miliknya telah dijual kepada orang lain yaitu Tergugat I, oleh

Tergugat III. Yang berarti penjualan tanah tersebut oleh Tergugat III kepada

Tergugat I tidak benar dan tidak sepengetahuan kaum dan Mamak Kepala Warisnya

adalah tidak syah;

5. Bahwa Tergugat III telah mendatangi ibu kandung Penggugat dengan yang bernama

Siyan membawa surat jual beli yang kata Tergugat III akan memberikan sawahkepada anaknya dan perlu diketahui oleh ibu kandung Penggugat, Siyan, dan bukan

untuk menjual objek sengketa, karena didesak dan dibujuk rayu Tergugat III, maka

ibu kandung Penggugat membubuhkan cap jempolnya diatas surat dimaksud serta di

luar sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa seharusnya Tergugat IV tidak ikut menanda tangani surat "jual beli" tanah

sengketa, bahkan ia harus mengingatkan adiknya tersebut untuk tidak menjual tanah

sengketa karena bukan hak miliknya, dengan demikian Tergugat IV ikut bersekutu

berbuat yang tidak benar dalam jual beli tanah sengketa;

7. Bahwa menurut Adat Minangkabau dan Adat Istiadat Kenegarian Malampah

khususnya, kalau Pusaka Tinggi turun kepada pihak perempuan sedangkan yang

laki-laki mewarisi Gelar Pusaka, umpamanya Datuk, Bilal, Imam dan Khatib;

Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

2. Menyatakan tanah sengketa seluas 3 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Kamang dan Tanah Sija;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ulayat Dt. Majo Basa;

- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Paraman Kecil;

- Sebelah Barat berbatas dengan Batang Paraman Gadang;

Adalah harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

3


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

4/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


3. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menggunakan tanah sengketa

untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan

melalui alat Negara Penegak Hukum;

4. Menyatakan batal segala bentuk perjanjian (jual-beli) atas tanah sengketa yang dibuat

oleh Tergugat-tergugat tanpa seizin Penggugat.

5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat

selama 2 (dua) tahun, atau selama 4 (empat) kali musim tanam sebesar Rp

7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

6. Bahwa oleh sebab Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didasari Hukum yang

pasti dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Lubuk Sikaping, agar putusan ini nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu walupun

ada perlawanan Banding dan Kasasi

(Uit voerbar bij voorraad);7. Bahwa Penggugat merasa khawatir nantinya bila sengketa dialihkan oleh Tergugat

kepada pihak lain sebelum perkara ini diputuskan. Untuk menjamin hak-hak

Penggugat maka sudah sepantasnya atas tanah sengketa Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk meletakkan sita jaminan

(Conservatoir Beslag);

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka segala yang timbul dalam

perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Tergugat-Tergugat baik secara

sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atau bersama-sama;

Subsidair:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No. 21/PDT.G/1999/PN.LBS., tanggal 25 November 1999 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat-Tergugat yang telah dipanggil secara syah dan patut untuk

menghadap tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;

3. Menyatakan tanah sengketa seluas 3 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Kamang dan Tanah Sija;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ulayat Dt. Majo Basa;

- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Paraman Kecil;

- Sebelah Barat berbatas dengan Batang Paraman Gadang;

Adalah harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

4

4

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

5/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


4. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menggunakan tanah sengketa

untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak

miliknya;

5. Menyatakan batal segala bentuk perjanjian (jual-beli) atas tanah sengketa yang

dibuat oleh Tergugat-tergugat tanpa seizin dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini, sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No. 21/PDT.G/1999/PN.LBS., tanggal 25 November 1999 diberitahukan kepada

Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 13 Desember 1999 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat I, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Desember2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 20 Januari

2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 01/

PDT.G/2012/PN.LBS. jo. No. 21/ PDT.G/1999/PN.LBS., yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan mana disertai dengan memori

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 30 Januari 2012 telah

diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat I diajukan jawaban

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Sikaping pada tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan

alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya ialah:

A. Bahwa adapun yang menjadi dasar bagi PPK dalam mengajukan peninjauan kembali

ini adalah dengan ditemukannya bukti baru (novum) yang berkaitan dengan objek

sengketa in casu perkara a quo, yaitu berupa:

5


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

6/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1 Keputusan Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 2/SK/KAN/MLP/- 2011

Tentang Sengketa Tanah Antara Karudin Imam Sagalo Basa dengan Safri di

Kampung Durian Tinggi (Bungo Tanjung) Jorong II Bunga Tanjung Nagari

Malampah Kecamatan Tigo Nagari Pasaman tertanggal 26 Juli 2011 (Bukti

PK-1);

2 Risalah Penyerahan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Malampah

kepada Pemohon Sengketa Tanah Nomor: 2/SK/KAN/MLP/ 2011 tanggal 6

Agustus 2011 (Bukti PK-2);

3 Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Malampah Nomor: 03/ SK/

KAN/MLP/2011 tertanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh

Hakim Perdamaian Adat Bukhari Dt. Gampo Alam, Mustafa Dt. Batuah Nan

Sati, dan Mardan Dt. Bagindo Sati serta Rajo Nan Batigo (Asir Dt. Bando Sati,

Dulik An. Dt. Majo Indo, Junib Dt. Basa)(Bukti PK-3);

4 Risalah Penyerahan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Malampah

kepada Pemohon Sengketa Tanah Nomor: 3/SK/KAN/MLP/ 2011 tanggal 21

Desember 2011 (Bukti PK-4);

B. Bahwa dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 2/SK/ KAN/

MLP/2011 (Vide Bukti PK-1), pada pokoknya telah diputuskan antara lain:

(selengkapnya dikutip sebagai berikut):

Pertama : Tanah sengketa yang terletak di sebelah barat Kampung Durian

Tinggi, Jorong II Bunga Tanjung Nagari Malampah Kecamatan Tigo

Nagari Kabupaten Pasaman tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan

Saudara Safri ;

Kedua : Semenjak Jual Beli yang dilakukan oleh Sahar Cs (Penjual) dan

Karudin Imam Sagalo Basa (Pembeli) dilakukan, maka tanah tersebut

sah dan benar milik Karudin Imam Sagalo Basa untuk selama-

lamanya;

Ketiga : Tanah tersebut tetap diusahakan oleh Karudin Imam Sagalo Basa;

Keempat : Dalam pengambilan keputusan pimpinan sidang adalah Mustafa

Dt. Batuah Nansati;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Bahwa berdasarkan bukti PK-1 dimaksud, yang PPK terima pada tanggal 6 Agustus

2011 (Vide bukti PK-2), sudah sangat cukup jelas terbukti bahwa terhadap objek

sengketa tanah yang diajukan penyelesaian kepada Kerapatan Adat Nagari

6

6

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

7/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Malampah antara Karudin Imam Sagalo Basa (PPK) dengan Syafri (TPK) telah

diputuskan secara adat bahwa Tanah sengketa yang terletak di sebelah barat

Kampung Durian Tinggi, Jorong II Bunga Tanjung Nagari Malampah Kecamatan

Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Saudara

Safri (Vide amar putusan pertama bukti PK-1) dan semenjak jual beli yang

dilakukan oleh Sahar Cs (Penjual) dan Karudin Imam Sagalo Basa (Pembeli)

dilakukan, maka tanah tersebut sah dan benar milik Karudin Imam Sagalo Basa

untuk selama-lamanya, (Vide amar putusan kedua bukti PK-1);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sangat

cukup jelas terbukti bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara perdata No. 21/

PDT.G/1999/PN.LBS. yang juga merupakan objek sengketa dalam Keputusan

Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 2/SK/KAN/ MLP/2011 (Vide Bukti

PK-1) adalah benar secara adat milik PPK, sehingga terhadap amar putusanPengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara perdata No. 21/PDT.G/1999/

PN.LBS. yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta

pusaka tinggi kaum Penggugat (TPK), adalah merupakan amar putusan yang sangat

tidak patut untuk dipertahan dalam pemeriksaan kembali in casu perkara a quo dan

secara hukum sangat patut untuk dibatalkan, termasuk dan tidak terkecuali terhadap

amar putusan selanjutnya dalam perkara perdata No. 21/PDT.G/1999/PN.LBS.

adalah juga merupakan amar putusan yang secara hukum sangat patut untuk

dibatalkan;

Bahwa sebaliknya berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah

sangat cukup beralasan kami PPK bermohon dan mudahan-mudahan Majelis Hakim

Peninjauan Kembali in casu perkara a quo, akan sependapat dengan kami PPK untuk

mengabulkan permohonan peninjauan kembali in casu perkara a quo yang PPK

ajukan, serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya

menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali

seluruhnya;

C. Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 03/

SK/KAN/MLP/2011 (Vide Bukti PK-3), pada pokoknya telah diputuskan antara

lain: (sebahagian dikutip sebagai berikut):

Keempat (4) : Saudara Syafri bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Sahar

bersaudara dan Sahar tidak pernah menyetujui/ menunjuk Syafri

untuk menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

7


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

8/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Kelima (5) : Antara Sahar CS. dan Syafri tidak satu hak atas tanah/objek

sengketa, sebab bagi Sahar merupakan Pusako Randah (dari Ibu

turun ke Anak) bukan Tanah Pusako Tinggi;

Keenam (6) : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Bahwa berdasarkan bukti PK-3 dimaksud, yang PPK terima pada tanggal 21

Desember 2011 (Vide bukti PK-4), sudah sangat cukup jelas terbukti bahwa

terhadap objek sengketa tanah yang diajukan penyelesaian kepada Kerapatan Adat

Nagari Malampah antara Karudin Imam Sagalo Basa (PPK) dengan Syafri (TPK)

telah diputuskan secara adat bahwa Saudara Safri bukan Mamak Kepala Waris

dalam kaum Sahar bersaudara dan Sahar tidak pernah menyetujui/menunjuk Syafri

untuk menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya (Vide amar putusan keempat

(4) bukti PK-3) dan Antara Sahar CS. dan Syafri tidak satu hak atas tanah/objek

sengketa, sebab bagi Sahar merupakan Pusako Randah (dari Ibu turun ke Anak)bukan Tanah Pusako Tinggi (Vide amar putusan kelima (5) bukti PK-3);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sangat

cukup jelas terbukti antara lain:

1 Bahwa Syafri (TPK) secara hukum adat yang berlaku di Nagari Malampah,

bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, karena Sahar selaku

lelaki tertua dalam kaumnya masih hidup, yang notabenenya tidak pernah

menyetujui ataupun mengangkat Syafri untuk menjadi mamak kepala waris dalam

kaumnya (Vide amar putusan keempat (4) Bukti PK-3), sehingga pilihan hukum

terhadap gugatan yang diajukan oleh TPK sebagai Penggugat in casu perkara a

quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) hal

mana sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Sumatera Barat, yaitu antara lain:

1 Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum

yang tidak diajukan oleh Mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan

tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ditanda tangani oleh seluruh anggota

kaum dan tidak mempunyai kekuatan bukti. (Vide putusan PT. Padang tanggal 7

April 1975

No. 68/1968 PT.Pdg. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 No.

1720 K/Sip/1975);

2 Menurut hukum adat Minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah

laki-laki tertua dalam kaumnya, tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak

dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang

muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh

8

8

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

9/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


anggota kaum. (Vide putusan PN. Padang tanggal 28 Juni 1971 No. 123/1970

PN.Pdg. jo. putusan PT Padang tanggal 24 Agustus 1974 No. 9/1972 PT.Pdg. jo.

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/ Sip/1975);

3 Menurut hukum adat Minangkabau mamak kepala waris dalam satu kaum

ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri. (Vide putusan PN. Solok

tanggal 29 Januari 1969 No. 13/1968/PN.Solok jo. putusan PT. Padang tanggal

25 Juli 1971 No. 116/1969/PT.Pdg. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30

September 1972 No. 224 K/Sip/ 1972);

4 Menurut adat Minangkabau seorang sah sebagai mamak kepala waris apabila

dapat dibuktikan bahwa dia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari

kaumnya, sebagai mamak kepala waris. (Vide putusan PN. Padang tanggal 16

Juli 1974 No. 6/1972 Pdg. jo. putusan PT. Padang tanggal 26 Agustus 1976 No.

16/1976/PT.Pdg. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1978 No.139 K/Sip/1978);

5 Menurut hukum Adat Minangkabau Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum

di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum

guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri. (Vide putusan PN. Padang

tanggal 31 Juli 1971 No. 20/1970 PN.Pdg., PT. Padang tanggal 29 Juli 1974 No.

6/1974 PT.Pdg. dan MA tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974;

2 Bahwa selain itu objek sengketa dalam perkara perdata No. 21/PDT.G/ 1999/

PN.LBS. bukanlah merupakan tanah Pusaka Tinggi Syafri (TPK), melainkan

merupakan tanah pusaka rendah dari jurai Sahar (Vide amar putusan kelima (5)

Bukti PK-3), sehingga terhadap amar putusan perkara perdata No. 21/

PDT.G/1999/PN.LBS. yang pada pokoknya menyatakan . bahwa objek

sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (TPK), adalah merupakan

amar putusan yang sangat tidak patut untuk dipertahan dalam pemeriksaan

kembali in casu perkara a quo dan secara hukum sangat patut untuk dibatalkan,

termasuk dan tidak terkecuali terhadap amar putusan selanjutnya dalam perkara

perdata No. 21/ PDT.G/1999/PN.LBS. adalah juga merupakan amar putusan yang

secara hukum juga sangat patut untuk dibatalkan;

Bahwa sebaliknya berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah

sangat cukup beralasan kami PPK bermohon dan mudahan-mudahan Majelis Hakim

Peninjauan Kembali in casu perkara a quo, akan sependapat dengan kami PPK untuk

mengabulkan permohonan peninjauan kembali in casu perkara a quo yang PPK

ajukan, serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya

9


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

10/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

D. Bahwa selain 4 buah bukti baru tersebut di atas (Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti

PK-3, dan Bukti PK-4), dalam bukti PK-1 juga disebutkan adanya bukti-bukti lain

yang menjadi bahan dan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa adat terhadap

objek perkara yang sekaligus juga merupakan objek perkara in casu perkara a quo,

bukti-bukti mana antara lain:

1 Ranji Keluarga Sahar tanggal 15 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Sahar

(Kepala Waris), dan niniak mamak Kampuang Bungo Tanjuang (Agusman

Gindo Malano, Dulik An. Majo Indo), serta Junib Dt. Basa (Ketua KAN

Malampah) (Bukti PK-5);

2 Surat Keterangan Niniak Mamak tanggal 30 April 2011 yang ditanda tanganioleh niniak mamak Kampung Bunga Tanjung (Dulik An. Dt. Majo Indo,

Agusman Gindo Malano) (Bukti PK-6);

3 Surat Keterangan Jual beli Tanah antara Burahim dengan Karudin, tanggal 22

November 1996 (Bukti PK-7);

Bahwa dalam bukti-bukti PK-5 sampai bukti PK-7 tersebut di atas sudah sangat

cukup jelas ditegaskan antara lain yaitu:

1 Bahwa berdasarkan bukti PK-5 sudah sangat cukup jelas terbukti bahwa TPK

bukanlah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya (sebagaimana disebutkan

TPK dalam gugatannya in casu perkara

a quo), akan tetapi sesuai dengan bukti PK-5 a quo, sudah sangat cukup jelas

terbukti bahwa sebagai mamak kepala waris dalam kaum TPK adalah Sahar

(sebagai orang yang membuat bukti PK-5 a quo) yang sampai saat ini masih

hidup dan usianya jauh lebih tua dari TPK, sedangkan TPK berdasarkan bukti

PK-5 a quo adalah sebagai kemenakan dari Sahar;

2 Bahwa berdasarkan bukti PK-6 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ninik

Mamak Kampung Bunga Tanjung, sudah sangat cukup jelas terbukti dan

ditegaskan bahwa objek sengketa in casu perkara a quo, dahulunya adalah hutan

belantara yang diolah oleh Sikam dan suaminya Duraman bersama anak-anaknya

dan setelah beliau meninggal pengolahan kepemilikan tanah tersebut, dilanjutkan

oleh anak-anaknya yaitu Sahar, Muis, Kasim dan Burahin, selaku ahli warisnya

dan tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain (tidak ada pihak

lain yang berhak atas tanah tersebut). Sehingga berdasarkan bukti PK-6 a quo,

10

10

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

11/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


maka amar putusan angka 3 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping in casu perkara

yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah pusaka

tinggi Penggugat (TPK) adalah sangat patut serta beralasan hukum untuk

dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

3. Bahwa berdasarkan bukti PK-7 sudah sangat cukup jelas terbukti ditegaskan

antara lain yaitu:

a Bahwa pada tanggal 22 November 1996, antara Burahim (sekarang sebagai

TTPK.3) yang bertindak selaku pemilik tanah (yang merupakan objek

sengketa in casu perkara a quo), telah sepakat dan setuju untuk mengalihkan

tanah miliknya (dijual) kepada Karudin (PPK), dengan harga Rp 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu Rupiah) (Vide bukti PK-7 angka 1 dan 2);

b Setelah dijual atau dialihkan hak atas tanah tersebut, maka jatuhlah menjadi

hak milik yang sah bagi pihak kedua, untuk selama-lamanya tanpa dapatdiganggu gugat oleh pihak manapun (Vide bukti PK-7 angka 3);

c Bahwa dalam bukti PK-7 a quo turut disetujui oleh ahli waris pihak pertama

(Sahar/TTPK-4, Muis, Kasim, Siyan) dan diketahui oleh Niniak Mamak

Kampung Bunga Tanjung (Syafudin Dt. Majo Indo dan Bustami Timbalan)

serta turut ditanda tangani oleh batas sepadan (Karudin, Z.A. Dt. Majo Basa,

Mardansah dan D.Dt. Majo Indo) dan juga diketahui oleh Junib Dt. Basa

(Ketua KAN Malampah) dan Bahari SY (Kepala Desa Maringging) serta Drs.

Afian (Camat Kepala Perwakilan Bonjol);

Bahwa berdasarkan bukti PK-7 a quo, maka amar putusan angka 3 Pengadilan

Negeri Lubuk Sikaping in casu perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa

tanah objek sengketa adalah pusaka tinggi Penggugat (TPK) adalah juga sangat

patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan

Kembali;

E. Bahwa kemudian, bukti lain yang juga Pemohon Kasasi ajukan sebagai dasar dalam

mengajukan Peninjauan Kembali in casu perkara a quo adalah berupa: Surat

Keterangan Tentang: Adat Kebiasaan yang berlaku di Nagari Malampah Tentang

Tanah, tertanggal 07 Maret 2008 (Bukti PK-8);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti PK-8, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pucuk

Pimpinan Adat, Penghulu Suku Adat yaitu: 1. Zainul Abidin Dt. Majo Basa selaku

Penghulu Suku Tangjung, 2. Junit Dt. Basa selaku Pucuk Adat Nagari Malampah, 3.

Mardansyah Dt. Mado selaku Pasamaian Adat Nagari Malampah, sudah sangat

cukup jelas diterangkan serta ditegaskan antara lain yaitu:

11


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

12/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1 Bahwa dalam Adat Kebiasaan yang berlaku di Nagari Malampah tentang Tanah,

pada pokoknya menyebutkan mengenai status tanah di Nagari Malampah terdiri

dari 3 bahagian yaitu: 1. Tanah Pusako Tinggi, 2. Tanah Pusako Randah, 3.

Tanah Hutan Bebas. (Vide bukti PK-8 huruf 1, 2

dan 3);

2 Sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa in casu perkara a quo status

tanahnya diterangkan serta dinyatakan dalam bukti PK-8 a quo sebagai tanah

hutan bebas, yaitu tanah yang diolah si Kam (alm.) bersama suaminya Duraman

(alm.) selaku ayah/ibu kandung dari Muis, Kasim dan Burahim, adalah hasil dari

pembukaan lahan/hutan bebas yang tidak ada hubungannya dengan harta pusaka

tinggi suatu kaum di Nagari Malampah, maka jenis tanah ini termasuk jenis tanah

pusaka rendah, sehingga diwarisi oleh anak-anak si Kam (alm.) dan Duraman

(alm.) dan bisa diperjual belikan (Vide bukti PK-8 huruf a);Bahwa berdasarkan semua uraian dan fakta hukum serta bukti-bukti sebagaimana

tersebut di atas, maka sudah sangat cukup jelas terbukti antara lain yaitu:

1 Bahwa objek gugatan dalam perkara perdata No. 21/PDT.G/1999/PN.LBS. adalah

benar secara hukum dan hukum adat Nagari Malampah milik PPK (Vide bukti PK-1,

PK-3, PK-5, PK-6, PK-7 dan bukti PK-8);

2 Bahwa TPK bukanlah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya (Vide bukti

PK-3 dan bukti PK-5);

Bahwa oleh karenanya berdasarkan semua uraian, alasan, fakta hukum dan bukti-bukti

sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14

Tahun 1985, adalah sangat patut dan cukup beralasan hukum kiranya PPK

berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mulia

lagi bijaksana akan sependapat dengan kami bahwa, objek sengketa in casu perkara a

quo adalah benar secara hukum milik PPK, serta TPK bukanlah sebagai mamak kepala

waris dalam kaumnya, sehingga pilihan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Sikaping

in casu perkara a quo harus dibatalkan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat (TPK) seluruhnya atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A, B, C, D dan E:

12

12

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

13/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

setelah diteliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan

Kembali dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti ternyata bukti baru

sebagaimana bukti bertanda PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6 dan PK-8 adalah

merupakan produk baru, dan PK-7 juga tidak bersifat menentukan, sehingga bukti baru

sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan bukti

baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KARUDIN

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:KARUDIN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar

Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul

Maarif, SH., LLM., Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

13


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

7/23/2019 297_PK_Pdt_2012-1

14/14

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

kIndo

ne


ttd./ ttd./

Syamsul Maarif, SH., LLM., Ph.D. Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,1 Meterai ..................... Rp 6.000,00 ttd./

2 Redaksi .................... Rp 5.000,00 Endang Wahyu Utami, SH., MH.

3 Administrasi PK.........Rp 2.489.000,00

Jumlah ...................... Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI.

an. Panitera Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

14

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan

297_pk_pdt_2012-1

Documents