Setiap pergantian atau peningkatan jenjang pada pendidikan dasar dan menengah sesuai tingkatan masing-masing, baik di level SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA, termasuk pada pendidikan anak usia dini (play groupdan TK), selalu memunculkan masalah. Ini momentum tahunan yang tak jarang membuat para orang tua kelabakan. Selain harus berburu sekolah favorit pascakelulusan, mereka juga menyongsong kenaikan kelas. Konsekuensinya, dana ekstra pun harus disiagakan.Meski tergolong klasik, masalah biaya sekolah tetap menjadi perhatian publik. Persepsi kerap mengemuka terkait proses pendidikan adalah masalah tingginya biaya yang harus dipikul oleh peserta didik/wali murid. Bahkan tak jarang stigma sekolah mahal yang diidentikkan dengan komersialisasi pendidikan mencuat ke ranah publik. Munculnya persepsi tentang mahalnya biaya pendidikan, mencerminkan kegelisahan sebagian wali murid dalam mengantarkan anak-anak mereka menapaki jenjang pendidikan. Tak bisa dimungkiri, kendala biaya menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka putus atau gagal sekolah. Ini konsekuensi masih rendahnya daya beli masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka.Bisa memasukkan anak ke lembaga pendidikan atau sekolah yang bermutu merupakan harapan dan kebanggaan orang tua. Namun,ketika dihadapkan pada besarnya biaya pendidikan yang ditetapkan pengelola sekolah, baik negeri maupun swasta, banyak orang tua yang harus mengelus dada. Dan, bagi yang taraf ekonominya tergolong pas-pasan, stigma sekolah mahal tak bisa dibantah.Sebenarnya, mahal atau murah, tinggi atau rendahnya biaya pendidikan sangat relatif dan bergantung pada sudut pandang atau kepentingan para pihak. Bagi pengelola sekolah, untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu, konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari adalah menyangkut besarnya biaya. Sebab, untuk merealisasikannya perlu dukungan fasilitas dan infrastruktur yangmemadai. Masalahnya, haruskah seluruh biaya pendidikan itu dibebankan kepada peserta didik atau wali murid?Kita memang tidak bisa menutup mata terhadap tingginya biaya pendidikan yang berlaku saat ini. Karena itu, pepatahjer basuki mawa bea, berlaku dalam mengantarkan anak-anak kita dalam mengenyam pendidikan. Tetapi, juga kurang sportif jika kita secara membabi buta mengklaim biaya di sekolah tertentu mahal, tanpa mencermati spesifikasi layanan atau fasilitas yang diberikan sekolah kepada peserta didik.Transparansi PengelolaanSangat mungkin, stigma sekolah mahal terbentuk karena publik tidak mendapatkan informasi secara tuntas, terutama menyangkut pengelolaan anggaran pada institusi pendidikan. Ini terjadi karena publik tidak selalu memiliki akses cukup memadai untuk mendeteksi aliran dana di sekolah. Juga bisa jadi, pihak sekolah sengaja menutup akses informasi alias tidak transparan dalam mengelola anggaran pendidikan.Karena itu, untuk menghapus stigma sekolah mahal, sudah waktunyainstitusi atau lembaga-lembaga pendidikan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah (RAPBS), pihak sekolah juga harus melibatkan para orang tua/wali murid yang bisa direpresentasikan lewat Komite Sekolah. Partisipasi aktif wali murid tidak saja menyangkut besaran nilai SPP atau uang gedung, tetapi seluruh alur distribusi anggaran, termasuk pos-pos sumber dananya.Untuk mengeliminasi kekhawatiran dan kecurigaan publik, secara periodik sekolah juga mesti membuat laporan tertulis tentang pengelolaan anggaran sekolah yang secara mudah bisa diakses, misalnya lewat penerbitan jurnal berkala atauweb site.Kalau perlu, tiap tahun pengelola melibatkan auditor independen untuk mengaudit kondisi keuangan sekolah.Jika pola tersebut diterapkan, publik tentu tidak lagi mempertanyakan, atau bahkan mencurigai pengelolaan keuangan di sekolah. Pada gilirannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah, terutama menyangkut aliran dana, secara bertahap akan menghapus stigma sekolah mahal. Sebab, publik akan bersikap objektif dan proporsional setelah mendapat kepastian, bahwa pengelolaan sekolah tidak ada yang ditutup-tutupi.DAMPAK BERKEMBANGNYA SEKOLAH-SEKOLAH MAHAL/ELIT YANG MENIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIAL PENDIDIKAN DI MASYARAKAT

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan barang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Wajib belajar sembilan tahun dan sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah memang sudah mulai dilaksanakan, akan tetapi masih banyak anak usia sekolah yang masih belum tersentuh dengan kebijakan ini.

Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah untuk kemajuan pendidikan diIndonesiamasih belum optimal dalam penggunaanya. Sehingga hanya sekelompok atau sebagian golongan saja yang bisa menikmatinya. Didaerah perkotaan yang notabene dekat dengan pusat pemerintahan saja masih sering terjadi ketimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan, apalagi didesa-desa dan daerah pelosok yang sulit dijangkau. Globalisasi menyeret kita dalam hingar bingar kemajuan zaman. Terlepas dari apakah kita siap atau tidak, kita dihadapkan pada persaingan yang sangat kompetitif yang membutuhkan kemampuan intelektualitas yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara sehat. Karena itulah sekarang mulai bermunculan lembaga-lembaga pendidikan khususnya sekolah elit yang menawarkan fasilitas lengkap, pengajar yang professional, kurikulum yang unggul dan lain sebagainya. Segala kelebihan yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah tipe ini tentunya diimbangi dengan biaya yang harus dikeluarkan yang cukup tinggi. Timbul pertanyaan yang menggelitik apakah pemerataan pendidikan sudah terealisasi saat ini. Apakah pendidikan yang berkualitas sudah menyentuh seluruh golongan masyarakat baik kelas atas, menengah bahkan sampai kelas bawah, atau justru jurang pemisah antara golongan atas dan menengah kebawah semakin lebar dan luas? Apakah munculnya sekolah elit dengan segala fasilitas yang disediakannya benar-benar bisa memberi sumbangsih yang berarti bagi kemajuan pendidikan diIndonesia, atau hanya semakin memperkeruh kesenjangan antara si miskin dan si kaya? Apakah sekolah elit identik dengan kualitas yang mumpuni atau hanya sebagai topeng komersialisasi pendidikan dan masalah prestise semata?

PEMBAHASAN

1. Pemerataan pendidikan Sejak awal Negara kita sudah mencanangkan pendidikan untuk seluruh rakyat yang secara eksplisit tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pasal 31 ayat satu mencerdaskan kehidupan bangsa dan dua setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang berarti siapa pun dia dari golongan manapun dia berasal selama mereka adalah warga Negara Indonesia maka mereka berhak mendapatkan pendidikan yang memadai tanpa membedakannya. Ini sebagai perwujudan dari pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Dalam hal ini ada demokratisasi pendidikan yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat terutama dalam bidang pendidikan. Demokratisasi dalam dunia pendidikan diwujudkan melalui pembukaan sekolah dimana-mana oleh pemerintah dan swasta, termasuk daerah-daerah pedesaan. Ini sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan dan mendapatkan pendidikan tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Hingga saat ini sudah terdapat lebih dari seratus ribu sekolah baik milik pemerintah maupun swasta yang tersebar diseluruhIndonesia. Dan jutaan anakIndonesiayang tercatat sebagai siswa disekolah-sekolah tersebut. Sekolah hanyalah salah satu subsistem pendidikan karena lembaga pendidikan itu sesungguhnya identik dengan jaring-jaring kemasyarakatan.Tiga pilar fungsi sekolah (Danim, 2007:1),1. Fungsi pendidikan sebagai penyadaran 2. Fungsi progresif pendidikan 3. Fungsi mediasi pedidikan Memandang pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak maka pemerintah mengeluarkan aturan pendidikan dasar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun. Regulasi ini berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari program pengentasan buta aksara di Indonesia dan juga bertujuan agar setiap warga negera Indonesia bisa melanjutkan pendidikannya sampai kejenjang berikutnya dengan bekal pendidikan dasar yang cukup bahkan baik, atau paling tidak memiliki bekal pendidikan dasar walaupun mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. Sekolah-sekolah wajib menerima siswa-siswi dari golongan menengah kebawah baik negeri maupun sekolah swasta dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah karena program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negaraIndonesiamerupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah menyadari betul bahwa untuk mewujudkan regulasi pendidikan dasar 9 tahun ini banyak kendala yang akan di hadapi dilapangan terutama masalah pembiayaan, karena itu pemerintah telah menganggarkan biaya berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan salah satu cara pemerintah memberikan peluang pemerataan pendidikan bagi siswa kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan dasar tanpa harus mengeluarkan dana untuk biaya pendidikan mereka. Dana BOS ini diberikan pada sekolah-sekolah baik swasta maupun pemerintah untuk membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang dan tidak mampu. Selain itu pemerintah juga melalui lembaga-lembaganya berupaya untuk memberikan sumber biaya pendidikan lain berupa beasiswa bagi siswa berprestasi dari golongan tidak mampu dan menghimbau swasta untuk berperan aktif dengan menyisihkan sebagian keuntungan perusahaannya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi sebagai perwujudan dari peranserta mereka dalam mencerdaskan putra-putri bangsa dan memeratakan pendidikan bagi semua golongan. Wajib belajar 9 tahun sudah dilaksanakan dan biaya milyaran rupiah telah digelontorkan, tetapi apakah pendidikan dasar ini menjamin siswa-siswi mendapatkan pendidikan yang berkualitas, atau sekedar pendidikan sebagai formalitas sebagai syarat cukup terlaksananya regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah? Amat disayangkan bila hal ini terjadi sebab hanya menghabiskan anggaran dana pemerintah tanpa ada hasil yang didapat. Hendaknya pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan dan kucuran dana yang telah dikeluarkan diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan tidak hanya bagi siswa yang mampu tetapi utamanya lagi bagi siswa kurang mampu. Karena dari pendidikan dasar yang berkualitaslah nantinya kita bisa melihat dan mendapatkan bibit-bibit unggul yang diharapkan bisa mengharumkan nama bangsaIndonesiadi kancah nasional maupun internasional sebagai wujud pemerataan pendidikan.

2. Jenis-jenis sekolah ditinjau dari Kepemilikan2.1 Sekolah Milik Pemerintah Sekolah ini didirikan oleh pemerintah dengan biaya yang disediakan penuh oleh pemerintah. Lahan dan tenaga pendidikaan yang disediakan oleh pemerintah pula. Seluruh sarana dan prasarana yang terdapat disekolah termasuk operasional sekolah tiap bulan pun disediakan dari dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah.Umumnya masyarakat lebih mengenal sekolah-sekolah ini dengan nama sekolah negeri. Tenaga pengajar disekolah negeri umumnya adalah guru-guru yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Karena seluruh biaya dikeluarkan oleh pemerintah maka masyarakat membayar biaya pendidikan relatif lebih murah. Sekolah-sekolah inilah yang banyak didirikan oleh pemerintah didaerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun amat disayangkan pengelolaan sekolah-sekolah ini terkesan asal-asalan sehingga ini berakibat pada kualitas pendidikan dan lulusannya yang rendah terutama di daerah.2.2Sekolah Swasta Dalam upaya peningkatan kualitas lulusan baik dari sisi intelektualitas dan keahlian pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah memberikan izin bagi perseorangan, yayasan atau perusahaan yang ingin mendirikan sekolah dengan biaya dan pengelolaan yang mereka atur sendiri, tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah. Hal ini sebagai realisasi dari tuntutan zaman yang semakin membutuhkan sumber daya manusia yang lebih cerdas dan memiliki keahlian tertentu sehingga mampu bersaing dengan tenaga-tenaga dari luar negeri dan siap terjun dalam dunia kerja yang sangat kompetitif.Sekolah swasta didirikan oleh perseorangan, yayasan atau perusahaan dengan anggaran dana sendiri. Mulai dari lahan, inprastruktur gedung, tenaga pendidik, serta biaya operasional sekolah seluruhnya disediakan dan dikelola oleh sekolah. Biaya operasional sekolah didapat dari biaya pendidikan yang dibebankan kepada anak didik. Umumnya sekolah ini juga memiliki fasilitas yang lebih baik dari pada sekolah pemerintah dalam upaya persaingan dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena itulah umumnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wali murid pun akan jauh lebih mahal dari pada sekolah negeri.

1.3 Sekolah Unggul Menyikapi kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam pendirian sekolah oleh pihak swasta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka lahir pula ide-ide cemerlang untuk menciptakan sistem-sistem pendidikan dan sekolah yang unggul. Banyaknya sekolah swasta yang berdiri dan bersaing untuk menjaring siswa agar mau masuk ke sekolah mereka merupakan tantangan terbesar dalam perjalanan sejarah sekolah swasta. Disatu sisi ini menimbulkan dampak positif karena umumnya sekolah swasta saling bersaing meningkatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana belajar yang memadai, pendidik yang lebih professional dan pengelolaan atau manajemen sekolah yang lebih baik. Dampak yang ditimbulkan cukup luar biasa tidak saja antar sekolah swasta namun juga sekolah negeri yang harus berfikir ulang untuk membenahi diri sehingga mampu bersaing juga dengan sekolah swasta, karena mereka menghadapi dua pilihan yang berat yaitu berubah dan memperbaiki diri atau sekolah tutup karena kehilangan siswanya. Sehingga tiap sekolah berlomba-lomba mempercantik diri sehingga mampu melenggang dengan cantiknya dan menarik banyak mata untuk tidak hanya melirik namun melihat mereka hingga membuat mereka untuk menentukan pilihan akan bersekolah disekolah tersebut. Disisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari persaingan ini. Karena saling bersaing untuk menyuguhkan yang terbaik baik dari segi infrastruktur dan tenaga pengajar yang tidak dipungkiri lagi membutuhkan biaya yang besar, maka kebanyakan sekolah swasta mematok harga yang terbilang fantastis. Tidak salah memang tetapi justru menimbulkan pertanyaan baru, apakah dengan biaya yang terbilang mahal ini sekolah mampu menjamin kualitas mutu lulusannya? Sekolah unggul disini dalam pengertian apa? Apakah unggul dalam menyeleksi siswa-siswa berprestasi, unggul dalam menciptakan lulusan yang berkualitas atau hanya unggul dalam segi biaya pendidikan dalam artian sekolah mahal?Hal inilah yang sering menimbulkan kamuflase yang terjadi dalam masyarakat.Dengan biaya mahal yang dibebankan kepada anak didik dan kualitas pendidikan yang belum menjamin, apakah bisa dikatakan bahwa sekolah-sekolah ini hanya menjual mimpi, menjadi fasilitator yang menciptakan lingkungan khusus bagi anak-anak dari keluarga kaya untuk belajar dan berkumpul dengan orang-orang yang berasal dari kelas kehidupan mereka tanpa harus memperhatikan tingkat intelektual, yang penting mereka mampu membayar? Berbeda sekali apabila kita bicara tentang sekolah unggul SMA Taruna Nusantara yang bertujuan menciptakan kader-kader pemimpin bangsa, yang menjaring anak-anak unggul secara intelektual dari seluruh Indonesia melalui seleksi ketat tanpa membedakan apakah mereka dari keluarga miskin atau kaya selama mereka memenuhi kriteria mereka akan diterima sebagai siswa disekolah tersebut. Mereka juga tidak dibebani oleh biaya pendidikan yang mahal justru sebaliknya mereka mendapatkan uang saku selama bersekolah.Yang harus mereka lakukan hanya belajar dengan rajin dan disiplin.

1.4 Permasalahan ditinjau dari landasan ekonomi Berkembangnya sekolah-sekolah elit/mahal justru menimbulkan masalah baru yaitu kecemburuan sosial yang terjadi dimasyarakat. Ironis memang ditengah-tengah kondisi masyarakat kita yang semakin terpuruk karena dampak krisis ekonomi, dan banyaknya anak-anak yang belum terjamah oleh pendidikan, sekolah-sekolah elit justru semakin merebak perkembangannya terutama dikota-kota besar. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2010 didapat bahwa angka partisipasi sekolah tahun 2008-2009, untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 97,95%, 13-15 tahun 85,47% dan 16-18 tahun 55,16%. Jumlah penduduk miskin negara ini tahun 2010 sebesar 13,33% dengan pendapatan perkapita perbulannya sebesar Rp192.354,00. Bila kita lihat dari angka partisipasi sekolah terlihat bahwa semakin besar usia anak maka semakin rendah angka partisipasi sekolahnya kemungkinan yang terjadi adalah mereka harus bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga, mereka tidak memiliki biaya sekolah atau mereka tidak mampu secara intelektual. Dari besarnya pendapatan perkapita penduduk miskin maka dapat dipastikan bahwa kemungkinan pertama dan kedualah yang lebih besar kecenderungannya terjadi di masyarakat saat ini. Banyak anak-anak mendambakan dapat bersekolah di sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium, olah raga, perpustakaan yang baik tetapi mereka harus menukarnya dengan harga yang sangat mahal. Untuk makan saja mereka kurang apalagi untuk sekolah. Sementara bila mereka sekolah disekolah-sekolah pemerintah mereka akan berhadapan dengan fasilitas yang terbatas, kondisi sekolah yang menyedihkan dan sebagainya. Keterbatasan dana tidak berarti anak-anak dari keluarga miskin memiliki keterbatasan intelektual, hanya mereka belum atau tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan yang mereka miliki. Kalaupun mereka diberikan kesempatan untuk bersekolah disekolah mahal/elit maka kemungkinan besar mereka akan merasa rendah diri karena lingkungannya akan memandang mereka dengan tatapan aneh yang diakibatkan oleh status sosial mereka yang berbeda dan sumber pendanaan sekolah yang berbeda. Bila dilihat perbandingan jumlah sekolah yang ada diIndonesiadengan jumlah sekolah elit/mahal memang cukup kecil persentasenya. Walaupun kecil persentasenya namun gaung permasalahannya cukup menarik perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan dampak sosial, ekonomi dan psikologi antara golongan menengah ke atas dan bawah yang menciptakan melebarnya jurang pemisah diantara mereka.

1.5 Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat terutama dunia pendidikan saat ini. Apabila sekolah unggul memang benar-benar dilaksanakan. Dalam arti unggul dari awal penerimaan siswa, unggul dari sisi akademis dan unggul dalam menciptakan lulusan yang berkualitas tanpa membedakan latar belakang dan status sosialnya, maka sekolah-sekolah seperti SMA Taruna Nusantara lah yang seharusnya lebih dikembangkan. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta sehingga bisa sedikit meringankan beban pemerintah ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dengan demikian maka akan banyak sekali bibit potensial di negeri ini yang akan mendapatkan kesempatan baik untuk mengenyam pendidikan dengan sarana dan prasarana yang baik tanpa memandang apakah dia mampu membayar atau tidak, tetapi lebih kearah apakah dia mampu bersaing secara sehat atau tidak.

PENUTUP

Memang sulit memisahkan antara tujuan dan kepentingan dalam dunia pendidikan terutama apabila sudah berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Kenyataan ini akan semakin mengaburkan antara pemenuhan fasilitas yang memadai dengan komersialisasi pendidikan. Terlepas dari itu semua pemerintah perlu mengadakan evaluasi yang lebih mendalam dalam hal pendirian dan pengawasan sekolah-sekolah elit jangan sampai sekolah-sekolah tipe ini yang justru lebih difasilitasi dalam perkembangannya dari pada sekolah-sekolah negeri yang justru seharusnya lebih diprioritaskan agar dapat membantu meningkatkan dan meratakan pendidikan berkualitas terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pendidikan dengan fasilitas lengkap dan biaya mahal juga tidak menjadi jaminan bahwa siswa akan mendapat pendidikan yang terbaik, tetapi kewajiban kita juga untuk memberikan pendidikan dan fasilitas yangterbaikbagi tunas-tunas muda harapan bangsa ini. Fasilitas yang biasa-biasa saja dan biaya pendidikan yang terjangkau tidak menutup kemungkinan untuk bisa menghasilkan insan-insan yang berkualitas dan luar biasa. Sekolah-sekolah pemerintahlah yang seharusnya memegang peranan ini dengan mengoptimalkan penggunaan 20% anggaran pendidikan. Jangan biarkan anak-anak bangsa ini tergilas oleh zaman dan tersingkirkan dari pendidikan yang seharusnya bisa mereka rasakan hanya karena biaya yang tak tertahankan dan meninggalkan cita-cita yang hanya tinggal angan-angan. Tidak salah dengan pendirian sekolah-sekolah elit, tetapi akan lebih bijaksana apabila diberikan juga kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu namun memiliki kemampuan akademis yang baik agar dapat mengenyam pendidikan disekolah elit juga tanpa mengesampingkan kepentingan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pendirian sekolah-sekolah elit tersebut. Misalnya dengan subsidi silang atau meningkatkan program beasiswa yang sampai saat ini terlihat terseok-seok berjalan dengan satu kaki dan terlihat enggan untuk diraih. Regulasi pemerintah bagi sekolah swasta agar memberikan jatah 10% dari bangkunya untuk anak-anak kurang mampu mulai sedikit diapresiasi. Sekarang ini mulai berkembang cara baru yang bisa menjadi salah satu solusi yaitu trend melaksanakan kompetisi akademis dengan hadiah berupa beasiswa pendidikan sampai selesai. Ini juga baik dilakukan sehingga membuka kesempatan bagi siswa-siswi berprestasi untuk mengenyam pendidikan berkualitas tetapi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar sekaligus juga bermanfaat untuk sekolah itu sendiri sebagai sarana mempromosikan diri. Walaupun baru beberapa sekolah yang melaksankan hal ini dan jumlah siswa yang diterima juga masih kurang dari ketetapan pemerintah, tapi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik dan bisa dicontoh oleh sekolah unggul lainnya sehingga lebih terbuka lebar kesempatan bagi yang lainnya dalam mengenyam pendidikan berkualitas disekolah unggul. Namun demikian, dalam makalah singkat ini penulis tetap berkeyakinan bahwa pemerataan pendidikan itu perlu dievaluasi ulang oleh pemerintah terutama oleh kementrian pendidikan agar nantinya tidak terjerumus dalam dilema yang lebih dalam. Sehingga tujuan pemerintah mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusiaIndonesiabisa dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Diharapkan kedepannya pendidikan di Indonesia bisa dilaksanakan dengan cara yangbenar, menjangkau tujuan yangbenar,benar-benartidak memperdalam jurang antara si kaya dan si miskin, menghasilkan manusia Indonesia yangbenar, dan generasi muda kita akanbenar-benarbeguna bagi nusa, bangsa dan agamanya.