materi bab v arif revisi1

7/21/2019 Materi Bab v Arif Revisi1

1/31

BAB V

AKTIFITAS PENDAMPINGAN OLEH MAHASISWA

DAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DESA DALAMPENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

GAMBUT

5.1 PENDAHULUAN

Kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya pada

lahan gambut yang menghasilkan asap, menjadi persoalan yang sangat

menghawatirkan ditinjau dari semua aspek: kesehatan; ekonomi;

pendidikan; dan hubungan internasional. Salah satu upaya yang

dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah melalui gerakan

masyarakat yang dilakukan secara massif dan sistematif. Masyarakat yang

tinggal pada lahan gambut dapat berperan aktif melalui serangkaian

aktifitas yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam

mencegah terjadinya kejadian Karhutla.

Terpenuhinya kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui

Pendampingan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut, dapat berasal

dari berbagai pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan

Pendampingan kepada masyarakat. Universitas Riau memiliki

kemampuan dalam melakukan kegiatan Pendampingan, dengan

menempatkan program kuliah kerja nyata (Kukerta) tematik pencegahan

Karhutla. Dimana mahasiswa menjadi orang ketiga yang berfungsi

sebagai pendamping masyarakat. Dalam kontek ini, masyarakat adalah

subjek yang merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan,

mengevaluasi kegiatan, dan merasakan manfaat dari kegiatan yang

dilakukan. Sedangkan mahasiswa itu sendiri sebagai pendamping

masyarakat yang menjalankan peran fasilitator kegiatan pencegahan

karhutla.


2/31

Berikut disajikan beberapa aktifitas pendampingan dalam kegiatan

pencegahan Karhutla dilahan gambut yang meliputi beberapa kegiatan:

(1) Penguatan Kelembagan Penanggulangan Karhutla di Desa ; (2)

Pembentukan Desa dan Sekolah Siaga Bencana; (3) Pembuatan Informasi

Peringatan Dini;(4) Penyusunan Rencana Strategis Desa; (5) Penyusunan

Peraturan Desa;(6) Diversifikasi Mata Pencaharian Masyarakat; (7) dan

Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api. Sebagian besar materi dari konsep

yang digunakan dalam pencegahan Karhutla ini, diadopsi dari buku yang

berjudul Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa di

Areal Gambut, Edisi ke-2 (2014), yang disusun bersama oleh AnnaSylviana Kartika (Kemenhut RI), Isbanu (BBKSDA Riau), Besri Nasrul

(Unri), Arifudin (Unri), Robinson (Unila/Kementrian Pertanian), dan

Maswadi (UNTAN) yang diterbitkan oleh Kementrian Kehutanan c.q

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan bekerjasama dengan Japan

Internasional Corporate Agency (JICA).


3/31

5.2. PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA1

5.2.1. Latar Belakang

Potensi kelembagaan desa, dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial

dalam pendampingan kelembagaan yang terkait dengan tujuan

pencegahan Karhutla. Cara untuk mengetahui potensi kelembagaan

dalam pelaksanaan pendampingan desa adalah dengan inventarisasi

keberadaan kelompok dan sumber daya manusia kelompok tersebut.

Inventarisasi kelompok desa merupakan kegiatan pengumpulan data

terkait dengan potensi kelompok, kelompok, dan permasalahan kelompok

desa yang sudah ada. Setelah dilakukan inventarisasi kelompok dan

sumberdaya manusia yang ada di desa, dapat dilanjutkan dengan

pengembangan kelembagaan desa sesuai dengan potensi setiap lembaga.

Kegiatan ini menjadi kegiatan awal yang dapat dilakukan oleh

mahasiswa.

5.2.2. Tujuan

Tujuan inventarisasi kelompok desa adalah untuk melihat keadaan

dari kelembagaan yang sudah terbentuk di masyarakat dan peluang

untuk pengembangannya.

5.2.3. Manfaat

Memudahkan mahasiswa untuk menentukan langkah-langkah dalam

kegiatan Pendampingan melalui pengaktifan kelompok-kelompok yang

terdapat di desa.

1

diadopsi dari buku Panduan Pencegahan Kebakarakan Hutan Dan Lahan Berbasis Desa di ArelaGambut , Seri-5:Rencana Pencegahan Kebakaran Melalui Pengaktifan Kelompok


4/31

5.2.4. Pelaksanaan Pendampingan

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pemdapingan penguatan

kelembagaan adalah, sbb:

a) Menentukan informan kunci seperti Kades, Sekdes, BPD, tokohpemuda.

b) Mengindentifikasi dan menganalisis kelompok desa yang formal atauinformal berdasarkan profil desa atau sumber lainnya bersama Aparat

Desa, BPD, dan LPM:

Nama-nama kelompok desa dan bidangnya (bidang ekonomi,sosial, agama dll)

Alamat kelompok desa (RW, RT) Daftar nama ketua/pengurus masing-masing kelompok desa.

c) Setelah mendapatkan profil kelompok desa, kelompokkanlah sesuaidengan tujuan program Pendampingan pada tabel xx:

Tabel.xx. Jenis Kelompok berdasarkan aktifitas

JENIS KELOMPOK BERDASARKANAKTIFITAS

CONTOH KELOMPOK

Formal Aparat Pemerintahan Desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD), LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ekonomi dan Pertanian Koperasi Unit Desa (KUD), Arisan,Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan(LKMP), Kelompok Usaha Bersama(KUB), Simpan Pinjam Perempuan(SPP), Kelompok Tani, GabunganKelompok Tani (Gapoktan)

Adat dan Suku Lembaga Adat Melayu (LAM), LaskarMelayu Riau, Ikatan Masyarakat Sunda,Ikatan Masyarakat Jawa

Keagamaan Wirid, Yasinan, Ikatan Remaja Masjid.

Sosial dan lingkungan Siskamling, Masyarakat Peduli Api(MPA)

d) Setelah tersusun profil kelompok, lakukan kunjungan rumahberdasarkan nama-nama pengurus kelompok tersebut.

e) Saat wawancara dengan pengurus kelompok sampaikan bahwa akandilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama pengurus tersebut


5/31

mengatur topik, waktu, tempat, dan calon peserta. Setelah wawancara

dilaksanakan, tim mahasiswa menyusun:

Evaluasi kegiatan wawancara dan hasil wawancara Tugas dan peran dalam FGD (fasilitator, notulen, motivator, nara

sumber)

Materi FGD berdasarkan Potensi, masalah, dan harapanmasyarakat.

Jadwal Kegiatan Wawancara dan FGD Peralatan dalam pelaksanaan (plano, spidol, kertas, dll)

f) Lakukanlah FGD setelah melakukan wawancara terhadap masing-masing pengurus kelompok, masyarakat dan aparat desa, sehingga

waktu dan topik bahasan tidak tumpang tindih. Libatkan pengurus

kelompok, masyarakat, dan aparat desa dalam menyusun tema FGD.

Tabel.xx. Topik Wawancara dan FGD Kelembagaan yang ada di Desa.

Topik Wawancara Topik FGD

Kelompok (ketua, sekretaris, bendahara,anggota) dan tahun berdirinya

Jadwal keseharian

Aktif atau tidak pengurus kelompok desa Bagaimana hubungan kelompok desa dengan

masyarakat Manfaat Kelompok untuk masyarakat Potensi pengembangan kelompok desa menurut

masyarakat Masalah yang dihadapi kelompok desa

menurut masyarakat Kegiatan yang dilakukan kelompok (rencana

kerja) Aturan main kelompok (AD/ART, peraturan

kelompok), Harapan dan masukan tentang aktivitas

kelompok desa oleh pengurus kelompok,masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa(RW, RT, Kadus)

Asumsi/tanggapan pengurus kelompok,masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa(RW, RT, Kadus) tentang hubungan aktivitaskelompok desa dengan tujuan kegiatanPendampingan misalnya PLTB.

Jenis-jenis lembaga yang ada didesa.

Aktif atau tidak penguruskelompok desa

Manfaat kelompok desa untukmasyarakat

Rencana kerja kelompok Aturan main kelompok

desa(AD/ART) Potensi pengembangan kelompok

desa menurut masyarakat, aparatdesa

Masalah yang dihadapi kelompokdesa menurut masyarakat, aparat

desa Harapan dan masukan tentang

aktivitas kelompok desa olehaparat desa

Koordinasi kegiatan kelompokdesa dengan aparat desa


6/31

5.3. PEMBENTUKAN DESA DAN SEKOLAH SIAGA BENCANA5.3.1. Latar Belakang

Kemampuan Desa dalam manajemen bencana pada umumnya

masih lemah, khususnya dalam pengendalian Karhutla. Hal ini

disebabkan oleh lemahnya kelembagaan desa, sumberdaya manusia dan

sarana dan prasarana dalam pengendalian karhutla. Pada umumnya

masyarakat menuntut ketersediaan alat pemadam kebakaran hutan dan

lahan yang lebih memfokuskan pada pemadaman. Padahal dalam

kejadian bencana asap, kegiatan pencegahan kebakaran karhutla lebih

penting daripada pemadaman itu sendiri. Oleh sebab itu perlu

membentuk desa yang siap bencana dan juga penyiapan kesadaran dini

melalui kegiatan pendidikan disekolah-sekolah melalui kurikulum mulai

sejak dini (PAUD), hingga sekolah menengah atas (SMA).

5.3.2. TujuanMenyiapkan kapasitas desa dan sekolah (PAUD, SD, SMP dan

SMA) dalam menghadapi bencana asap yang disebabkan oleh karhutla

5.3.3. ManfaatKesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana asap.

5.3.4. Pembentukan Desa Siaga BencanaPembentukan desa siaga bencana dapat dilakukan sinergis dengan

penguatan kelembagaan Desa. Setelah didapatkan data potensi lembaga,

maka mahasiswa dapat melakukan pendampingan Desa dalam

mengahadapi bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan

pelaksanaan, sbb:

1. Mahasiswa dapat melakukan sosialisasi dampak bencana dariberbagai aspek yang meliputi, dampak terhadap

kesehatan,pendidikan, ekonomi, dan hubungan internasional.


7/31

2. Mahasiswa mendampingi kegiatan identifikasi peran masing-masing lembaga untuk menghadapi bencana. Sebagai contoh,

peran pemerintah desa dan BPD dalam menyusun rencana

strategis dan peraturan desa dan Peran kelompok tani sebagai

Masyarakat Peduli Api.

3. Mahasiswa dapat membantu daftar kebutuhan desa daripencegahan, peringatan dini karhutla, dan kebutuhan jika

terjadi karhutla.

4. Mahasiswa dapat membantu penyiapan lokakarya peran Desadalam mengahadapi bencana dengan mendatangkan pembicara

dari ahli, baik dari dinas terkait, maupun perguruan tinggi.

5.3.5. Pembentukan Sekolah Siaga BencanaKesadaran akan bahaya bencana karhutla dapat ditanamkan

melalui pendidikan sekolah. Sekolah adalah lembaga strategis yang

menjadi sasaran bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan

pemberian pemahaman tentang dampak kesalahan dalam

mengelola lingkungan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh

mahasiswa pada setiap sekolah adalah, sbb:

1. Mahasiswa dapat melakukan sosialisasi dampak bencana asapyang disebabkan oleh karhutla bersama guru-guru yang ada

pada setiap tingkatan sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA)

2. Membuat semacam game-game menarik dan kreatif yang dapatmenumbuhkan kesadaran akan lingkungan

3. Membuat perlombaan dalam bentuk kompetisi yang kreatifdengan tema-tema lingkungan. Sebagai contoh lomba pidato,

lomba poster dengan tema Karhutla.


8/31

4. Mahasiswa dapat mendampingi guru-guru bidang ilmupengetahuan alam untuk memasukkan materi karhutla kedalam

kurikulum yang akan diajarkan.


9/31

5.4. SISTEM PELAPORAN DINI KEBAKARAN25.4.1. Latar Belakang

Sistem Pelaporan Dini Kebakaran (SPDK), yaitu sistem pelaporan yangrelevan dengan pencegahan kebakaran secara terpadu. Diharapkan

keluaran SPDK dapat dipergunakan oleh pranata (masyarakat, aparat

desa, pemerintah daerah, dan pusat) untuk mendukung dan

merencanakan upaya pencegahan kebakaran yang efektif, efisien,

memadai dan tepat sasaran. Mekanisme pelaksanaan SPDK dapat dibagi

menjadi dua bagian yaitu:

a) SPDK menggunakan kearifan lokal misalnya melalui media pengerassuara, kentongan, tiang listrik, kepada seluruh masyarakat yang

berada di sekitar lokasi kejadian kebakaran.

b) SPDK menggunakan media misalnya pesan elektronik (short messageservice)atau menelepon (on call)kepada nomor terpusat, pembentukan

sekretariat bersama, penjagaan pintu masuk lokasi rawan kebakaran,

dll.

5.4.2. TujuanAdapun tujuan dari SPDK adalah: (1) Untuk memberikan

pelaporan yang efektif dan cepat kepada elemen

desa/kecamatan/kabupaten melalui SPDK; (2) Untuk memberikan

pelaporan yang efektif dan cepat kepada seluruh masyarakat

5.4.4. SPDK dengan Siskamling

SPDK dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

merupakan upaya memadamkan kejadian kebakaran kecil di tingkat desa.

Sistem ini menggunakan kearifan lokal melalui media sarana yang

tersedia di tingkat desa misalnya kentongan, bendera, tiang listrik, dan

2

Diadopsi dari buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis Desa di Areal Gambut, Seri4: Pelaksanaan Pencegahan kebakaran melalui Tata Kelola Lahan


10/31

media lainnya untuk pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang

berada disekitar daerah kebakaran.

Gambar.xx. Mekanisme dan Alur Bagan SPDK dengan Siskamling

Masyarakat yang lahannya terbakar atau melihat kebakaran

hutan/lahan langsung memadamkan dengan alat yang ada dan segera

membunyikan kentongan atau alat lainnya untuk mendapatkan bantuan

tenaga pemadaman dari masyarakat sekitarnya.

a) Pengeras suara. Pengeras suara merupakan pilihan untukmengkomunikasikan kondisi kerawanan atau bahaya kebakaran

dalam wilayah sangat terbatas. Dengan pengeras suara, pesan

kesiagaan dapat diulang-ulang serta isi pesan diperkuat lewat media

lain (bendera). Sebagai sebuah pilihan, cara komunikasi ini hendaklah

memanfaatkan prasarana yang sudah ada sehingga tidak perlu

disediakan khusus. Di tingkat desa mungkin dapat dipergunakan

pengeras suara yang ada di masjid, di sekolah atau di kantor desa,

atau tiang listrik.

b) Kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang cukupakrab dengan kehidupan masyarakat di Indonesia baik di perkotaan

maupun pedesaan. Kesesi pesan yang disampaikan lewat kentongan

hendaknya tidak terlalu banyak, misalnya cukup hanya

mengingatkan jika bahaya kebakaran semakin dekat dan mengancam

pemukiman sehingga tindakan penanggulangan dapat dilaksanakan

saat itu juga.

5.4.5. SPDK dengan Sistem Nomor Terpusat

Masyarakat atau

Kelompok

Masyarakat

Kentongan, Bendera,

Tanda lainnya

Seluruh

Masyarakat Desa


11/31

Nomor Terpusat

Desa

Nomor Terpusat

Kecamatan

Nomor Terpusat Nomor Terpusat

Provinsi

Nomor Terpusat

Nasional

Masyarakat

Camat Bupati Gubernur Menko Kesra/

Kemenhut

Kepala Desa

SPDK dengan Sistem Nomor Terpusat dilakukan menggunakan

media telepon. Telepon dapat dikatakan merupakan sarana

telekomunikasi paling dasar dan tersedia hampir pada semua masyarakat.

Lewat jaringan telepon berbagai informasi dapat dikomunikasikan

dengan mudah. Informasi yang berisi saran tindak juga dengan mudah

disampaikan. Kategori telepon mencakup telepon genggam dan telepon

satelit (Inmarsat), yang walaupun mobilitasnya tinggi, tapi manfaatnya

terbatas akibat mahalnya biaya koneksi.

Masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengetahui langsung

terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan menggirim pesan (SMS) atau

menelepon ke nomor khusus. Nomor ini merupakan milik publik

sehingga nomornya singkat, mudah diingat, dan bebas biaya. Untuk

mencegah penyalahgunaan maka mekanisme SPDK mengikuti alur

pemadaman kebakaran di Indonesia, yaitu tingkat desa, kecamatan,

kabupaten, provinsi, dan pusat. Masing-masing tingkatan mempunyai

sistem nomor terpusat sesuai dengan otoritas wilayahnya (Gambar 3).

Gambar xx. Mekanisme dan Alur Bagan SPDK dengan Nomor Terpusat

Masyarakat yang lahannya terbakar atau melihat kebakaran secara

langsung dapat memadamkan dengan alat yang ada dan segera mengirim

pesan atau menelepon kepada Kepala Desa melalui nomor terpusat desa.

Kepala Desa memerintahkan MPA memadamkan kejadian kebakaran.

Apabila kebakaran tidak dapat dipadamkan, Kepala Desa mengirim pesan

atau menelepon kepada Camat melalui nomor terpusat kecamatan dan


12/31

Camat memerintahkan seluruh Regu Pemadam Kecamatan (RPK) dengan

dibantu MPA dari desa lain pemadaman. Apabila kebakaran tidak dapat

dipadamkan, Camat mengirim pesan atau menelepon kepada Bupati

(Satlakdarkarhutla) melalui nomor terpusat kabupaten. Bupati mengirim

pesan atau menelepon kepada kepada Gubernur (Pusdarkarhutla) melalui

nomor terpusat provinsi. Gubernur mengirim pesan atau menelepon kepada

Menteri melalui nomor terpusat nasional.

5.4.6. SPDK Sistem Ronda Anti Api

SPDK dengan Sistem Ronda Anti Api merupakan gerakan sosial

penanggulangan bersama terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Komunitas masyarakat desa dapat dikelompokan menjadi penduduk asli

dan pendatang. Komunitas ini perlu dipertimbangkan sebagai unit

komunitas yang berhak mendapatkan operasional dan keuntungan dari

upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rencana

pembangunan desa.

Rangkaian kegiatan inovasi pengembangan sistem ronda anti api:

a) Pengembangan partisipasi masyarakatb) Pengembangan partisipasi kebijakan politik pembangunanc) Pengembangan kapasitas MPA.Tugas masyarakat sebagai tim ronda anti api:

a) Isi absenb) Ronda di sekitar pemukiman, ladang, kebun, dan lahan tidurc) Isi buku catatan ronda


13/31

5.5. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DESA3

5.5.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis (Renstra) desa merupakan bagian tidakterpisahkan dari pembangunan desa. Dalam pembangunan desa

dibutuhkan perencanaan yang terukur dan sistematis. Renstra ini

memberikan arahan yang jelas tentang pembangunan yang akan

dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penyusunan Renstra juga

memudahkan pemerintah desa dalam menyusun program tahunan,

jangka menengah dan jangka panjang. Khusus untuk desa-desa yang

tergolong rawan kebakaran, Renstra yang disusun harus memuat arahan

tentang permasalahan, potensi, dan pemecahan kebakaran hutan dan

lahan

5.5.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan agar desa mempunyai Renstra dengan

memperhatikan permasalahan kebakaran lahan dan hutan.

5.5.3. Manfaat

Dengan adanya Renstra, pemerintah desa/kelompok mempuyai

arahan yang jelas tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

berdasarkan potensi yang dimiliki.

5.5.4. Tahapan Pelaksanaan

Berikut tahapan pelaksanaan pendampingan penyusunan Renstra

yang dapat dilakukan oleh mahasiswa

1. Pembentukan Tim Renstra

Pembentukan tim renstra dilaksankan berdasarkan surat keputusan

(SK) kepala desa. Pihak-pihak yang terlibat adalah sbb:

a) Ketua Tim : Kepala Desab) Anggota :

3

Diadopsi dari buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis Desa di Areal Gambut Seri-5:Rencana Pencegahan kebakaran melalui Pengaktifan Kelompok


14/31

Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Ketua Rukun

Tetangga

Tokoh Agama/Tokoh Adat Tokoh Pemuda

2. Pengarahan dan Pemberian Pemahaman tentang Renstra oleh

Mahasiswa

Bagaimana cara melakukannya?

c) Mahasiswa dapat membawa contoh renstra desa ditempat lainyang sudah memasukkan pentingnya pencegahan kebakaran hutan

dan lahan.

d) Mahasiswa dapat mendatangkan nara sumber dari perguruantinggi, kecamatan, ataupun orang yang mengerti dan meberikan

pemahaman tentang Renstra

e) Mahasiswa menjelaskan pengertian dan bagaimana cara menyusunrenstra yang baik.

3. Pembagian Tugas Tim Renstra

Bagaimana dan apa saja tugasnya?

a) Mahasiswa dapat mengarahkan pembagian tugas bidang timRenstra sesuai dengan minat dan keahlian dari Tim Renstra

b) Setiap Bidang diarahkan untuk menyusun Isu-isu (masalah) strategis Desa, adalah masalah utama yang

menjadi penghambat pembangunan seperti kebakaran lahan

gambut (dapat digunakan data penggalian informasi dan

potensi yang telah diidentifikasi dan dilokakaryakan pada

tahap awal kegiatan)


15/31

Tujuan Strategis, adalah upaya-upaya pemecahan masalah yangyang akan dicapai dari kegiatan yang dilakukan

Kegiatan Utama, aktifitas untuk memecahkan masalah yangdapat dilakukan.

Indikator Keberhasilan, adalah hal-hal yang digunakan bahwaupaya yang telah dilakukan sudah untuk menunjukkan

keberhasilan

4. Rapat Pleno Pertama

Pleno pertama adalah pendampingan terhadap Penyusunan Visi dan

Misi Desa sebagai acuan Tim Renstra

Apa itu visi dan misi?

Visi Desa adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa

yang diharapkan oleh Desa, sedangkan Misi Desa adalah deskripsi

mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang

dirumuskan sesuai dengan visi yang harus digunakan untuk

pembangunan Desa. Dalam kegiatan ini, Mahasiswa membantu

menjelaskan apa yang dimaksud dengan visi dan misi.

Box.xx. Contoh visi dan misi desa

Visi :Terwujudnya dayun sebagai desa sejahtera di kabupaten siak dengan sumber daya manusia

yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman, dan bertaqwa.

Misi:

(a) Meningkatkan mutu pendidikan formal dan informal yang didukung sarana prasarana yangmemadai.

(b) Mendorong ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan lahan tidur untuk usahatani perkebunan,pertanian pangan, hortikultura, perternakan, dan perkebunan dengan skala usaha agribisnis

secara berkelanjutan serta memperhatikan infrastruktur menuju lahan masyarakat.

(c) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sesuai agama kepercayaan masing-masing.(d) Meningkatkan kerukunan antar suku, agama, dan menghormati adat istiadat yang berlaku di

desa dayun.


16/31

5. Rapat Komisi

Bagaimana cara melakukannya?

Rapat komisi dilakukan per bidang sesuai dengan tim yang telah

dibentuk. Apa saja komisinya? Komisi yang dibentuk sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan desa. Seperti apa contohnya?

c) Komisi A: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya danPerempuan

d) Komisi B: Bidang Keamanan dan Kebakaran Lahan dan Hutane) Komisi C: Bidang Ekonomif) Komisi D: Bidang Keagamaan, dll.Diskusi Setiap komisi dapat dilakukan secara terpisah di waktu yang

berbeda jika Mahasiswa harus mendampingi setiap diskusi dari setiap

komisi. Jika tidak bisa membagi waktu Mahasiswa harus dapat

memberikan pengarahan dan maksud dari komponen renstra yang

disusun.

6. Rapat Pleno kedua

Hasil dari setiap pembahasan komisi-komisi yang ada harus

disampaikan dalam rapat pleno untuk koordinasi dari setiap rencana

strategis yang akan dilakukan.

7. Menetapkan Renstra

Menetapkan Renstra sebagai peraturan desa yang harus dipedomani

dalam penyusunan usulan program tahunan yang akan dilaksanakan.


17/31

Tabel xx. Contoh Renstra Bidang Kebakaran Lahan dan Hutan, DesaDayun, Siak

NoMasalah

(isu strategis)Tujuan strategis

IndikatorKeberhasilan

Kegiatan Utama

1-Tidak adanya

alat pemadamkebakaran

-Terbatasnyasumber air

Menyediakan danpengadaanperalatanpemadamkebakaran

Tahun 2009-2010ada mesin airkapasitas 150 rpmdan penambahanselang 500 m

Permohonan bantuan alatmelalui pembuatanproposal ke instansipemerintah daerah,perusahaan swasta danBUMN

2 Kurangnyakesadaran danpemahamantentang bahayadan dampaknegatif kebakaran

Mengajakmasyarakat untuksadar akan bahayadan dampaknegatif darikebakaran

Masyarakat desakhususnya yangmemiliki lahansadar akan bahayakebakaran

-Sosialisasi danPendampingan dalambentuk leaflet/ poster

-Usaha ekonomi alternatif-PLTB-Pendataan lahan tidur

3 Kurangnyaperhatian dariperusahaan yangada di DesaDayun terhadapkebakaran

Mengajak pihakperusahaanberpartisipasi

Pihak swasta (BOBdan kontraktornya)ikut dalam upayapencegahankebakaran

-Penandatanganan MOUkerja sama perusahaandengan desa untukpencegahan kebakaran

5 Belumterbentuknyaorganisasi MPA

Membentukorganisasimasyarakat peduliapi di tingkat desa

Terbentuknyamasyarakat peduliapi

Pembentukan MPA dariunsur petani yangtergabung dalamkelompok tani, danpemilik lahankosong/tidur

6 Belum tersediastandaroperasionalprosedurkebakaran

Pembuatanstandaroperasionalprosedurkebakaran

Adanya Standaroperasionalprosedur dan telahdisosialisasikan

Pembuatan standaroperasional prosedur dandi-SK-kan oleh kepaladesa Dayun

4 Kurangnyasosialisasi danperanan dariinstansipemerintah terkaittentang

pencegahandampakkebakaran

Memintapihak/dinasterkait untukproaktif danberperan serta(peduli) dalam

pencegahankebakaran

Pihak/instansipemerintahmemberikankontribusi dalampencegahandampak kebakaran

-Sosialisasi dinas terkaitterhadap dampakkebakaran

-Pemanfaatan lahan tidurdenganpangan/perkebunan/

kehutanan-Pengembangan usaha

perikanan, peternakan,atau usaha non lahan

-Pemanfaatan hasil danlimbah pertanian menjadiproduk yang bernilaiekonomi


18/31

5.6. PENYUSUNAN PERATURAN DESA45.6.1.Latar Belakang

Peraturan desa tentang tata kelola lahan merupakan salah satu

upaya efektif dalam pencegahan Karhutla. Pada umumnya masyarakat

tidak tahu dan tidak paham tentang peraturan perundang-undangan

terkait kebakaran baik berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

maupun Peraturan Daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan pedampingan

dibutuhkan sebuah aturan yang mudah dipahami oleh masyarakat desa

dan mengikat dimana peraturan desa tersebut dibuat (pemilik lahan dari

dalam dan luar desa). Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan denganperaturan perundangan yang ada di atasnya.

Penyusunan peraturan desa harus melibatkan seluruh unsur

masyarakat: aparat pemerintah desa, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh

agama, kelompok masyarakat (kelompok tani), dan masyarakat. Dengan

cara seperti itu diharapkan masyarakat paham, merasa memiliki, dan

patuh pada perdes yang telah disusun dan ditetapkan.

5.6.2. TujuanTujuan penyusunan aturan desa adalah agar desa-desa rawan

kebakaran memiliki aturan tentang pencegahan kebakaran desa

5.6.3. ManfaatTerdapatnya aturan desa yang jelas dan tertulis tentang pencegahan

kebakaran hutan dan lahan.

5.6.4.

Tahapan PelaksanaanBerikut adalah tahapan pelaksanaan yang dapat dijalankan oleh

mahasiswa dalam pendampingan penyusunan peraturan desa tentang

tata kelola lahan dan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar,

sbb:

1. Pendekatan Kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat

4

Diadopsi dari buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis Desa di Arela Gambut,Seri-3: Rencana Pencegahan Kebakaran melalui Tata kelola Lahan


19/31

Pendekatan kepada Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh-

tokoh kunci masyarakat dengan membawa bahan-bahan untuk

membantu penyusunan aturan desa. Lakukan juga wawancara mendalam

untuk menggali informasi tentang aturan adat, kearifan lokal masyarakat

yang pernah ada.

2. Diskusi Kelompok Terarah

Melakukan diskusi kelompok terarah dengan tokoh-tokoh masyarakat

tentang pentingnya aturan desa, kearifan lokal dalam upaya

penyelamatan lingkungan hidup.

3. Membuat Kesepakatan Waktu

Membuat pendekatan dengan Kepala Desa dan BPD untuk membahas

aturan desa. Mahasiswa membantu menyusun tahapan yang dapat

melibatkan masyarakat dengan keterwakilannya di BPD. Kesepakatan

waktu ini bermanfaat agar mempunyai target waktu penyelesaian

penyusunan aturan desa.

4. Menetapkan Tim Aturan Desa

Menurut aturan yang berlaku, penyusunan aturan desa merupakan

tugas dari BPD. Sehingga Tim Peraturan Desa sangat diutamakan dari

unsur BPD bersama dengan perangkat desa. Namun untuk memunculkan

rasa memiliki bagi masyarakat terutama dalam tata kelola lahan,

sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat tani yang biasanya terwadahi

dalam kelompok tani. Keterlibatan tokoh tani, sebaiknya sebagai nara

sumber.

5. Pendampingan Penyusunan Draf Aturan Desa

Biasanya masyarakat desa mengalami kendala dalam menyusun kata-

kata, struktur bahasa. Oleh sebab itu Mahasiswa dapat melakukan

Pendampingan dalam penyusunan kata-kata, struktur dan substansi yang

ada dalam aturan desa. Perhatikan semua pendapat, saran dan masukan


20/31

dari tim peraturan desa. Mahasiswa membantu merumuskan dalam

bentuk kata-kata yang mereka pahami. Kemudian sampaikan kembali

kepada mereka, apakah yang dimaksud sesuai dengan apa yang ditulis.

Lakukan cek silang kepada semua anggota tim, hingga terjadi

kesepakatan isi dari aturan desa.

Isi Aturan Desa:

a) Cara-cara membuka lahan gambut yang harus dilakukanb) Larangan pembukaan lahan gambut dengan cara membakar

Box. Xx. Contoh isi aturan desa:

a) Setiap orang dapat membuka lahan dan pekarangan pada lokasi baru baik didalam wilayah desa Dayun sesuai dengan hukum yang berlaku dengan

memperhatikan Rencana Tata Ruang Desa.

b) Setiap orang dapat membuka lahan dan pekarangan pada lahan yang pernahdigarap sebelumnya yang dibuktikan surat penguasaan tanah atau hak-hak

lainnya yang diakui oleh masyarakat setempat

c) Pembukaan lahan dan pekarangan dilakukan dengan cara PLTB.d) Setiap pemilik dan pengelola lahan yang memiliki lahan 0-2 ha, apabila melakukan

lahan memiliki ijin tertulis dari kepala desa

e) PLTB dapat dilakukan dengan beberapa cara: pembukaan lahan dengan melakukan penebangan atau pembabatan belukar

atau pohon-pohon kecil secara manual dan hasilnya dimasukkan dalam alat

Blower (mesin pencacah) untuk dijadikan sebagai pupuk organik

pembukaan lahan dengan sistem penumbangan menggunakan sistem pancangdan tanam (menggunakan alat beko). Pembukaan lahan dengan cara ini disebut

juga dengan sistem pancang tanam

Bertahap dalam membuka lahan baik secara pribadi maupun bersama-samadengan sistem gotong royong/arisan.

Dalam pembukaan lahan 0-2 ha wajib melakukan penumpukan gulma sisapembukaan lahan dengan sistem lajur dan tidak boleh dibakar

Lahan gambut yang memiliki kedalaman > 3 m tidak boleh diusahakan ataudikelola karena tidak ekonomis dan termasuk kawasan lindung gambut.

Sanksi bagi yang melanggar:


21/31

Contoh sanksi perdes Desa Dayun:

a) Dikenakan denda ganti rugi tanaman sesuai banyaknya tanaman atau pohon yangada dilahan lokasi kebakaran yang disesuaikan dengan luasnya.

b) Pihak Desa melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai denganhukum yang berlaku.

6. Lokakarya Desa Untuk Menetapkan Peraturan Desa

Untuk menetapkan sekaligus memperkenalkan aturan desa kepada

seluruh masyarakat desa, maka harus dilakukan pertemuan tingkat desa

dalam bentuk lokakarya. Lokakarya ini mengundang tokoh-tokoh

masyarakat, seperti Ketua-Ketua RT dan RW, Kepala Dusun, Kontak Tani.

Lokakarya bermanfaat dalam memperkenalkan, mendapatkan masukan

agar aturan desa yang telah dibuat dipahami dan diketahui oleh

masyarakat. Setelah itu BPD mengesahkan aturan desa dengan

persetujuan dari Kepala Desa.

7. Sosialisasi Aturan Desa

Banyak bentuk sosialiasi yang dapat dilakukan di dalam aturan desa

seperti ditingkat Desa, Dusun, Rukun Warga, hingga Rukun Tetangga.


22/31

5.7.FASILITASI PENGEMBANGAN RAGAM KOMODITI DANUSAHA EKONOMI5

5.7.1. Latar BelakangFasilitasi pengembangan ragam komoditi dan usaha ekonomi

(pertanian ramah lingkungan) merupakan kegiatan membantu

masyarakat agar dapat memberdayakan diri mereka sendiri,

mendengarkan dan menjawab kebutuhannya, atau memberikan

dukungan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Kaitannya

dengan fasilitasi pengembangan ragam komoditi dan usaha ekonomi

yaitu membantu petani/masyarakat dalam memilih komoditi yang tepat

untuk menunjang usaha ekonominya.

Bertani di lahan gambut menghadapi banyak kendala antara lain

ketebalan gambut, rendahnya kesuburan tanah, PH tanah yang sangat

masam, tergenang pada musim hujan dan kekeringan saat kemarau, serta

rawan kebakaran. Kunci keberhasilan pertanian di lahan gambut adalah

bertani secara bijak atau yang dinamakan pertanian ramah lingkungan

dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas yang dimikinya. Ada 10

langkah bijak pertanian ramah lingkungan di lahan gambut, yaitu :

1) Mengenali dan memahami tipe dan perilaku lahan (menggunakanteknik peta desa atau kalender musim);

2) Memanfaatkan dan menata lahan sesuai dengan tipologinya dengantidak merubah lingkungan secara drastis;

3) Menerapkan sistem tata air yang dapat menjamin kelembabantanah/mencegah kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim

hujan;

5

Diadopsi dari buku Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Desa di Areal Gambut,seri 6 Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Melalui Pengaktifan Kelompok


23/31

4) Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar.5) Bertani secara terpadu dengan mengkombinasikan tanaman

semusim dan tanaman tahunan, ternak, dan ikan;

6) Memilih varietas yang toleran dan sesuai permintaan pasar;7) Menggunakan bahan amelioran seperti kompos dan pupuk kandang

untuk memperbaiki kualitas lahan;

8) Mengolah tanah secara minimum dalam kondisi tanah yang berairatau lembab;

9) Menggunakan pupuk mikro bagi budidaya tanaman semusim;10) Melakukan penanaman tanaman tahunan di lahan gambut tebal

didahului dengan pemadatan dan penanaman tanaman semusim

untuk meningkatkan daya dukung tanah.

5.7.2. TujuanKegiatan fasilitasi pengembangan ragam komoditi dan usaha

ekonomi bertujuan membantu sebuah masyarakat ataupun kelompok

masyarakat sehingga dapat berhasil melaksanakan usahatani yang lebih

beragam dengan tetap mempertahankan kearifan lokal sebagai jaminan

pencegahan kebakaran.

5.7.3. Manfaat1. Bertambahnya wawasan masyarakat tentang komoditas yang

bisa diusahakan

2. Membantu solusi alternatif mengembangkan potensi pertanianramah lingkungan di lahan gambut.

3. Meningkatnya pendapatan petani dari kegiatan pertanianramah lingkungan dilahan gambut

4. Pelaksanaan


24/31

Langkah-langkah kegiatan fasilitasi pengembangan ragam komoditi

dan usaha ekonomi (pertanian ramah lingkungan) melalui:

1. Lakukan diskusi baik secara perorangan mapun berkelompokdengan FGD terkait dengan pemilihan komoditi yang tepat pada

lahan gambut

2. Mendampingi petani untuk menentukan komoditi yang sesuaiuntuk lahan gambut baik itu tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

3. Membatu petani dalam penentuan komoditi yang mempunyainilai ekonomi yang tinggi dan pemasaran yang baik dan komodititersebut bisa diolah menjadi produk

4. Mendampingi dalam penentuan jenis tanaman untuk tiapkelompok dalam upaya mengurangi tingkat persaingan antara

kelompok tani, disamping itu pula dapat menjaga harga agar tetap

tinggi utamanya pada saat panen raya.

5. Mendampingi petani untuk menentukan jadwal tanam secarabersama untuk menghindari terjadinya surplus dan menjatuhkan

harga dan kompetisi tidak sehat antara petani.

6. Mengembangkan pola tanam yang disesuaikan denganpengaturan tata letak tanaman berdasarkan rancangan teknis

pengelolaan lahan petani setempat

7. Mendampingi petani menyusun rencana kegiatan usahatani yangakan diusahakan;

8. Mendampingi petani merencanakan kebutuhan sarana danprasarana pertanian;

9. Membantu petani menyusun rencana pembiayaan meliputi antaralain: sarana produksi pertanian untuk usaha budidaya (tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) bagi anggota

tani;


25/31

10.Mendorong petani untuk dapat menjalin kerjasama/kemitraanusaha dengan pengusaha pengolahan/ perdagangan hasil

pertanian, dan penyedia peralatan;

11.Membantu petani dalam mengembangkan kemampuan anggotatani dalam pengolahan produk pertanian seperti pembuatan dodol

nanas, nata de pina dari olahan nanas.

Salah satu konsep yang dapat diterapkan pada kegiatan

Pendampingan fasilitasi pengembangan variasi ekonomi adalah melalui

pertanian terpadu dan ramah lingkungan. Konsep ini mengntegrasikanantara kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan, dan pengolah hasil.

Dengan demikian tidak ada materi yang terbuang dalam alur kegiatan

pertanian seperti yang tergambarkan pada Gambar

Gambar. Konsep sistem pertanian terpadu tanpa limbah


26/31

5.8.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA)65.8.1.Latar belakang

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan penguatankelembagaan sosial di masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan

MPA, yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai lembaga sosial dan

menjadi penghalang sosial (social barrier) melalui pencegahan dini

kebakaran. Secara sadar dan terprogram lembaga sosial ini melakukan

upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Penekanan

kegiatan MPA sebagai lembaga sosial terfokus pada upaya-upaya

pencegahan, seperti sosialisasi bahaya kebakaran, peningkatan wawasan

upaya dini pencegahan kebakaran hutan, pelatihan Pengelolaan Lahan

Tanpa Bakar.

Box.xx. Pemahaman tentang MPAMasyarakat Peduli Api (MPA) merupakan relawan (masyarakat) yang sukarela danikhlasmembantu menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran (bukan dibayar atauhonor).

Tugas MPA:1) Menjadi mitra dalam upaya pencegahan (penyuluhan dilingkungan tempat tinggal,

keluarga, kerabat)2) Melakukan patroli swadaya dilingkungan tempat tinggal (ronda)3) Membantu MA dalam pemadaman kebakaran4) Melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui ketua regu, RT, RW

kepada Pemerintah Daerah dan BKSDA/MA.

Sesuai dengan mandat dari permenhut: P 12/MENHUT-II/2009 pasal 5, 6 (kegiatankemitraan dan masyarakat), maka Kementerian Kehutanan sejak 2006-2011 telahmembentuk MPA sebanyak 9.550 orang, yang tersebar di beberapa provinsi (yaituSumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Dan Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan,Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, SulawesiSelatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat). Pembentukan MPA disesuai kebutuhan

lokal/daerah.

6

Diadopsi dari buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis Desa di Arela Gambut Seri-7, Rencana dan Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Tahap Lanjutan


27/31

Pembentukan lembaga MPA masih memiliki kendala. Hal ini dapat

dilihat dari kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anggota MPA

tidak mempunyai ikatan emosional dengan lahan yang rawan kebakaran.

Tidak adanya Pendampingan secara berkelanjutan terhadap lembaga ini

juga menjadi kendala utama terjadi kevakuman kegiatan dan

ketidakpedulian MPA terhadap kebakaran. Sehingga dibutuhkan solusi

yang tepat untuk menjadikan MPA yang mempunyai ikatan emosional

dengan lahan yang rawan kebakakaran, didampingi oleh tenaga penyuluh

sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan mandiri dalam hal

anggaran. Pengalaman lapangan program Pendampingan pencegahan

kebakaran hutan dan lahan (PHKA Kemenhut-JICA) menunjukkan bahwa

kelompok yang paling tepat menjadi MPA adalaha kelompok tani.

5.8.2. Pendampingan Kelompok TaniDari beberapa lembaga yang ada di masyarakat, kelompok tani

merupakan lembaga yang paling tepat sebagai MPA. Kelompok tani

adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan

keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber

daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas

usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

Kelompok Tani dapat berkumpul secara bebas sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi anggotanya, misal berdasarkan komoditi

pertanian seperti kelompok tanaman sawit, berdasarkan kepemilikan

lahan usaha tani yang berdekatan, atau berdasarkan atas dasar

kepentingan yang sama seperti kelompok tani pertanian organik.


28/31

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/OT.160/4/2007

tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Tani, Kelompok Tani dapat

berfungsi sebagai media belajar, unit produksi dan unit ekonomi. Sebagai

media belajar, inovasi-inovasi dari luar yang ingin diperoleh petani akan

lebih mudah difasilitasi, secara bersama-sama, teroganisir dan terencana

kelompok tani mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.

Sebagai unit produksi, petani secara berkelompok dapat mengusahakan

secara bersama-sama usaha taninya, sesuai peran dan keahlian anggota

kelompok tani, sehingga dihasilkan produksi yang jauh lebih baik. Sebagi

unit ekonomi, kelompok tani memutar modal yang dimiliki anggotakelompok melalui pengelolaan koperasi kelompok tani, sehingga

keuntungan yang diperolah menjadi keuntungan bersama.

Kelompok tani dapat bergabung kedalam organisasai yang lebih besar

yang biasa disebut dengan Gabungan Kelompok Tani (GaPokTan).

Biasanya dalam 1 Desa akan terdapat beberapa kelompok tani dan 1

GaPokTan, setiap tokoh dari Kelompok Tani dapat menjadi Kontak Tani,

yang berkumpul dalam wadah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Saat ini KTNA sudah mempunyai struktur hirarkis dari tingkat Desa,

Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Nasional. Kondisi ini

menguntungkan bagi pemerintah untuk mengorganisir kelompok tani.

5.8.3. TujuanAdapun tujuan dari Pendampingan kelompok tani adalah sbb:

a) Membentuk kelompok tani yang beraktiftas atas dasar kebutuhankelompok

b) Menjadikan kelompok tani sebagai Masyarakat Peduli Apic) Keberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok tani.

5.8.4. Manfaat


29/31

Kelompok tani berfungsi sebagai kontrol sosial yang kuat terhadap

kejadian kebakaran hutan dan lahan.

5.8.5. Tahapan Pelaksanaan

Berikut disajikan tahapan pelaksanaan pendampingan kelompok tani

yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, sbb:

1.Penelusuran keberadaan kelompok tani yang adaBiasanya pada masyarakat pertanian sudah banyak dibentuk

kelompok tani. Mahasiswa dapat menelusuri kelompok tani yang telah

ada dengan menemui tokoh-tokoh tani desa. Untuk wilayah yang cukup

luas dapat melakukan penelusuran per dusun. Biasanya pembentukan

kelompok tani, terkait dengan bantuan yang pernah ada kepada petani.

Baik bantuan dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Adapun

kegiatan yang harus dilakukan:

Mencatat nama kelompok tani dan pastikan seperti apa bentukkelompok tani yang ada tersebut.

Jika belum ada, dorong masyarakat untuk membentuk kelompoktani.

Fokuskan pada kelompok tani-kelompok tani yang lokasinyaberdekatan dengan wilayah rawan kebakaran lahan dan berpotensi

untuk dikembangkan.

2.Identifikasi permasalahan Kelompok TaniSetelah memastikan kelompok tani yang ada, identifikasi permasalahan

kelompok tani dengan melakukan wawancara mendalam dan diskusi

kelompok terah dengan pengurus kelompok. Kegiatan ini dapat

dilakukan pada setiap kelompok masyarakat pertanian yang ada.

Biasanya untuk petani dilahan gambut lebih senang berkelompok pada

lahan yang berdekatan.


30/31

3.Pendampingan penguatan kelompok taniPenyusunan struktur pengurus kelompok tani dan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Pembentukan pengurus dapatdiserahkan sepenuhnya kepada anggota kelompok tani. Mahasiswa

memberikan komposisi kepengurusan kelompok tani yang ideal.

Keanggotaan kelompok tani yang ideal berjumlah 15-25 orang. Kelompok

tani yang ada dapat berkumpul lagi ke dalam Gapoktan.

4.Penyusunan program-program kelompok taniPenyusunan program kelompok tani dilakukan oleh pengurus

kelompok tani dengan melibatkan seluruh anggota. Mahasiswa dapat

memberikan masukan-masukan terkait dengan program kerja secara

umum. Kegiatan penyusunan program dapat ditekankan pada penentuan

pola tanam dan pemasaran hasil secara kolektif. Mahasiswa

memperhatikan pola kebiasan-kebiasaan petani dalam membuka lahan,

sehingga bisa diarahkan pada PLTB

5.Pelatihan-pelatihan teknis pertanianKegiatan-kegiatan pelatihan yang menunjang peningkatan

produktivitas hasil pertanian. Kegiatan pelatihan pertanian merupakan

salah satu uapaya dalam memecahkan persoalan yang dihdapi petani.

Mahasiswa bersama-sama dengan penyuluh pertanian dapat

mendatangkan ahli dari dinas terkait dan perguruan tinggi untuk

memberikan pelatihan.


31/31

Daftar Pustaka

Kartika AS, Isbanu, Nasrul B, Arifudin, Maswadi, Robinson. 2014.Panduan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan BerbasisDesa di Arela Gambut. Seri 1-8. Edisi ke-2. KementrianKehututanan dan JICA. Jakarta

materi bab v arif revisi1

Documents