proposal anas ke 2

7/21/2019 Proposal Anas Ke 2

http://slidepdf.com/reader/full/proposal-anas-ke-2 1/21

1

PERLINDUNGAN UPAH TERHADAP PEKERJA PADA KANTOR

NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pejabat

dibidang hukum pada prinsipnya membutuhkan tenaga kerja untuk membantu

menjalankan pekerjaannya. Notaris mempekerjakan seseorang dalam

kantornya adalah sebagai pembantu pembuat akta dan hal-hal yang berkaitan

dengan tugas notaris. Keterkaitan antara pekerja dengan notaris tidak hanya

dengan ketentuan, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan

dengan kepentingan notaris dan masyarakat atau kliennya. Untuk itu

diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain

mencakup sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, perjanjian

kontrak kerja dan lain sebagainya.

Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas kerja dan pekerja yang

bekerja pada kantor notaris terkait mengenai upah dan gaji yang diterima serta

untuk melindungi pekerja mengenai hak dan keajibannya. !elihat praktik

dilapangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1" tahun #$$"

tentang Ketenagakerjaan, maka pekerja pada kantor notaris tidak sama hak

dan keajibannya dengan ketentuan ketenagakerjaan. %urat perjanjian kerja

antara notaris dengan pekerja pada praktiknya tidak terlaksana, artinya notaris

mempekerjakan seseorang pada kantornya sesuai dengan kebutuhannya. &ika

pekerja pada kantor notaris dikatakan sebagai karyaan atau tenaga kerja pada



#

kantor notaris maka harus memperhatikan kesesuaian upah mimimim regional

disetiap daerah dimamana kantor notaris berada serta harus melihat ketentuan-

ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

'enjelasan Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" tentang

Ketenagakerjaan dijelaskan baha pembangunan ketenagakerjaan sebagai

bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan 'ancasila dan

Undang-undang (asar 1)*+, kemudian dilaksanakan dalam rangka

pembangunan manusia di ndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

ndonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat dan harga diri tenaga kerja

serta meujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik

materiil maupun spiritual. 'ada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan

mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.

eberapa point penting yang harus diperhatikan disini adalah

mengenai jaminan tenaga kerja, aktu kontrak kerja, pemberian upah dan

sebagainya. Notaris tidak memberlakukan ketentuan tersebut diatas sedangkan

dalam pelaksanaannya baha notaris memiliki kantor oprasional dan

pekerjanya yang disebut sebagai karyaan atau tenaga kerja. 'ermasalahan

penting yang akan menjadi dasar pembahasan dan analisis penulis adalah

sebagai berikut

1. Tentang bagaimana ketentuan kontrak kerja antara notaris dengan

pekerjanya,

#. 'elaksanaan pemberian upah dan gaji,



"

". Ketentuan pemberhentian dan pengangkatan pekerja pada kantor

notaris,

*. !asalah jaminan pekerja serta ketentuan lain yang menyangkut hak

dan keajiban antara pekerja dengan notarisnya.

!elihat perrmasalahan tersebut diatas, maka hal yang menarik adalah

apakah notaris dalam mempekerjakan seseorang pada kantornya menggunakan

sistem kontrak atau bersifat sementara. &ika menggunakan sistem kontrak

maka notaris dalam mempekerjakan seseorang pada kantornya dapat

dikatakan telah mngacu kepada Undang-undang ketenagakerjaan serta harus

memperhatikan mengenai ketentuan gaji dan upah sesuai dengan upah

minimum regional.

Karena jika mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu

Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" dengan tegas mengatur tentang

'engupahan, dengan melindungi upah tenaga kerja yang merupakan upah

minimum berdasarkan ilayah 'rovinsi atau Kabupaten/Kota, yang diarahkan

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. %istem upah pada umumnya

dipandang sebagai suatu alat untuk mendistribusikan upah kepada karyaan,

pendistribusian ini berdasarkan produksi, lamanya kerja, lamanya dinas dan

berdasarkan kebutuhan hidup.

Tetapi jika notaris dalam mempekerjakan seseorang pada kantornya

hanya bersifat sementara dan sesuai kebutuhan saja maka hal tersebut tidak

sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenaga kerjaaan. Kesepakatan

kerjasama tersebut pada prinsipnya harus memiliki peraturan yang khusus



*

mengenai hak dan keajiban serta ketentuan lain mengenai kesepakatan

kontrak kerja antara notaris dengan pekerjanya. Tujuannya adalah untuk

terciptanya asas keadilan serta terujudnya kesejahteraan pekerja khususnya

pada kantor notaris di Kota 0ogyakarta.

okus penelitian dan arah pembahasan penulis dalam permasalahan ini

adalah tentang bagaimana perlindungan upah terhadap pekerja yang bekerja

dikantor notaris kota 0ogyakarta serta bagaimana perlindungan upah jika

ditinjau dari prespektif kebijakan upah minimum regional dari daerah tersebut.

2al tersebut yang menjadi dasar penulis untuk melakukan sebuah penelitian

mengenai perlindungan pekerja yang bekerja pada kantor notaris, maka

penulis akan mengankat judul penelitian3 '456N(UN78N U'82

T4528(8' '4K45&8 '8(8 K8NT95 N9T85% ( K9T8

09708K85T83.

B. R!san Masalah

(engan melihat latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut

1. agaimana ketentuan kontrak kerja terhadap karyaan yang bekerja di

kantor notaris Kota 0ogyakarta:

#. agaimana perlindungan upah bagi tenaga kerja yang bekerja di kantor

notaris dari prespektif kebijakan upah minimum kota 0ogyakarta:



+

". Keasl#an Penel#t#an

%epanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai 'erlindungan

Upah Terhadap 'ekerja 'ada Kantor Notaris Kota 0ogyakarta belum pernah di

temukan oleh penulis. 'ernah ditemukan oleh penulis penelitian dengan judul

;8nalisis 0uridis Normatif 'erlindungan Upah agi Tenagakerja (itinjau (ari

Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" Tentang Ketenagakerjaan <%tudi kasus

kota %urakarta=3 yang ditulis oleh >idi Nugrahaningsih. 'enelitian tersebut

meneliti tentang bagaimana ketentuan perlindungan jaminan upah bagi tenaga

kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" tentang

Ketenagakerjaan.1 Kesimpulannya adalah baha jaminan kepastian hukum

tentang upah bagi tenagakerja di kota %urakarta, dapat dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" tentang Ketenagakerjaan,

dengan instrumen pelaksana yaitu dinas sosial tenagakerja kota %urakarta,

diupayakan supaya antar pihak yaitu pengusaha dan pekerja tidak merasa

dirugikan terhadap adanya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan

tujuan kesejahteraan masyarakat ndonesia.

8pabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

penulis, dilihat dari objek penelitian maupun arah pembahasannya maka

sangat berbeda karena penulis menitikberatkan penelitiannya pada bagaimana

ketentuan kontrak kerja terhadap karyaan yang bekerja di kantor notaris

Kota 0ogyakarta serta bagaimana perlindungan upah bagi tenaga kerja yang

bekerja di kantor notaris dari prespektif kebijakan upah minimum kota

1 >idi Nugrahaningsih, #$1+, Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Upah Bagi

Tenagakerja Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 23 Tentang !etenagakerjaan"#tudi kasus kota #urakarta$%



?

0ogyakarta. Untuk itu, maka penelitian ini merupakan hasil penelitian sendiri

dan akan diteliti lebih lanjut oleh penulis, sehingga penelitian ini diharapkan

dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi dasar evaluasi dalam

menyempurnakan peraturan kontrak kerja serta menganai dasar pengupahan

khususnya terkait dengan kesepakatan kerja yang dilakukan antara notaris

dengan pekerjanya.

D. Man$aat Penel#t#an

1. %ecara teoritis

'enelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam bidang

penelitian dan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang

hukum khususnya yaitu bidang hukum perdata dan kenotariatan.

#. %ecara praktis

2asil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum

dan terutama bagi pejabat hukum yaitu notaris, serta dapat menjadi

evaluasi bagi praktisi hukum.

E. T%an Penel#t#an

%esuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui ketentuan kontrak kerja terhadap karyaan yang

bekerja di kantor notaris Kota 0ogyakarta.



@

#. Untuk mengetahui perlindungan upah bagi tenaga kerja yang bekerja di

kantor notaris dari prespektif kebijakan upah minimum kota 0ogyakarta.

&. T#n%aan Pstaka

'. T#n%aan U!! Tentang N(tar#s

a. N(tar#s

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan

oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah 'egaai Negeri menurut Undang-

undang atau peraturan kepegaaian. 9leh karenanya Notaris tidak menerima

gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

(alam 'asal "? Undang-undang Nomor "$ Tahun #$$* tentang &abatan

Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh

Notaris dalam menjalankan tugasnya. Undang- undang Nomor "$ Tahun #$$*

tentang &abatan Notaris menyatakan baha notaris adalah pejabat umum yang

berenang untuk membuat akta otentik dan keenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang &abatan Notaris tersebut.#

Notaris diberi eenang serta mempunyai keajiban untuk melayani

publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan keibaaan dari

pemerintah. (ody 5adjasa >aluyo menegaskan baha Notaris selaku pejabat

umum mempunyai keenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti

tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata."

8dapun mengenai akta otentik yaitu

# Undang-undang Nomor "$ tahun #$$*, 'asal 1 tentang &abatan Notaris."

(ody 5adjasa >aluyo, #$$1, !e&enangan Notaris #elaku Peja'at Umum, !edia Notariat <!enor=, edisi 9ktober-(esember. hlm. ?".



A

1. 8kta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan

bukti tentang suatu peristia yang ditandatangani <'asal 1A?@

KU2'erdata=,

#. 8kta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang

sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-undang,

artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh

hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil

maupun materiil,

". 8pabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang

berenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama

dengan akta di baah tangan, artinya apabila akta tersebut

disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran

tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.

*. &adi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam

suatu peristia hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

). Tgas *an Ke+enangan N(tar#s

%eorang Notaris mempunyai tugas dan keenangan yang harus

dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. (i

dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan

yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal

pelayanan hukum. Keenangan dari Notaris tersebut meliputi

1. Notaris berenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-



)

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik,

#. !enjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

". !engesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

baah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,

*. !embubuhkan surat-surat di baah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus,

+. !embuat kopi dari asli surat-surat di baah tangan, berupa salinan

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan,

?. !elakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,

@. !emberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,

A. !embuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,

). !embuat akta risalah lelang.

Keenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain

yaitu tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang

pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berenang membuat akta untuk

kepentingan orang-orang tertentu. !aksudnya, baha Notaris tidak

diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga

sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus



1$

ke baah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan

derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa.

2al ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan

penyalahgunaan jabatan. Notaris hanya berenang untuk membuat akta

otentik di ilayah hukum atau ilayah jabatannya. (i luar ilayah hukum

atau ilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan

sebagai akta notariil. Notaris tidak boleh membuat akta, apabila Notaris masih

menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh

membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.

,. T#n%aan U!! tentang Tenaga Ker%a *an Per%an%#an Ker%a

a. Pengert#an Tenaga Ker%a

Tenaga kerja atau karyaan adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri, instansi <perusahaan= maupun untuk

masyarakat, sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha,

badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 'engertian

pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang

berada di ndonesia meakili perusahaan.

). Hak *an Ke+a%#)an Tenaga Ker%a -Kara+an/

!enurut konsepnya, baha hak adalah sesuatu yang harus kita

terima setelah kita menjalankan suatu keajiban. %edangkan keajiban



11

adalah sesuatu yang perlu dilakukan sebelum menuntut hak. %eorang tenaga

kerja mempunyai beberapa hak dan keajiban baik sebelum menjadi tenaga

kerja, setelah menjadi tenaga kerja bahkan setelah mereka telah selesai

menjadi tenaga kerja.* 8rah pembangunan ketenagakerjaan telah jelas

didalam Undang-undang (asar 1)*+ 'asal #@ ayat # yang menyatakan

baha setiap arga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan. (ari sini pekerjaan adalah merupakan hak dasar

setiap orang, karena adanya pekerjaan pada dasarnya bukan semata-mata

untuk mendapatkan penghasilan, tetapi lebih dari itu harga diri dan martabat

manusia juga dari aktivitas bekerja yang bersangkutan.

6ebih lanjut dalam 'asal #A Undang-undang (asar 1)*+

memberikan penjelasan dan arahan tentang kebebasan berserikat dan

menyampaikan pendapat. (alam konteks ketenagakerjaan, hal ini berkaitan

dengan pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja dan segala macam

implikasinya. (ilihat dari ruang lingkupnya, hal-hak tersebut juga termuat

secara jelas pada (eklarasi Universal ' tentang 2ak 8Basi !anusia

tahun 1)*A. (alam dasaarsa terakhir abad #$, hak aBasi manusia dan

demokratisasi merupakan isu yang paling mendapat sorotan masyarakat

internasional secara tajam. 2al tersebut telah merasuk kedalam berbagai segi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. su ini menjadi

kelengkapan dari globalisasi dan liberalisasi pasar yang secara langsung

terkait dengan aspek ketenagakerjaan. (engan demikian pembangunan

*

2usni, #$$1, Pengantar (ukum !etenagakerjaan )ndonesia. Cet. ,&akarta, 'T. 5aja 7rafika 'ersada. hlm #1.



1#

politik ketenagakerjaan tidak mungkin terlepas dari kecenderungan dunia

tersebut.+

!asyarakat internasional mengakui adanya sejumlah konvensi

69, sebagai *ore *on+ention yang merupakan konvensi-konvensi tentang

hak-hak dasar pekerja. Konvensi tersebut merupakan salah satu sisi hak

aBasi pekerja, yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua negara

anggota. angsa ndonesia telah meratifikasih keseluruhan isi konvensi

tersebut yang berjumlah tujuh buah. (engan perkembangan nasional

maupun global tersebut, maka terjadi perubahan paradigma yang sangat

mendasar dalam bidang ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan hak-

hak dasar pekerja. %ehingga peradigma baru yang mejadi dasar

pembangunan politik ketenagakerjaan adalah hak berserikat dan hak aBasi

pekerja, demokrasi serikat pekerja, serta perluasan kesempatan kerja dengan

tetap memperhatikan segi gender pekerja/karyaan.?

(ilihat secara alamiah pekerja sebagai manusia dengan segala

harkat dan martabatnya perlu mendapatkan hak-hak dasar mereka. 2ak-hak

dasar ini telah ditetapkan melalui berbagai konvensi 69 yang disebut *ore

*on+ention yang pada dasarnya mengatur hak-hak yang fundamental. 2ak-

hak dasar tersebut telah disepakati oleh masyarakat internasional dan harus

dihormati dan dilaksanakan antara lain adalah hak berserikat. (alam

Undang-undang tenaga kerja Nomor 1" Tahun #$$" tidak membedakan

+ 2alili Toha dan 2ari 'ramono. 1))1, (u'ungan Antara ,ajikan dan

Buruh, Cet , 'T. 5ineka Cipta, &akarta, hlm @.? )'id%



1"

antara hak tenaga kerja perempuan dan laki-laki, tetapi lebih banyak

menyinggung tentang hak-hak tenaga kerja perempuan yang pada prinsipnya

lebih sering mengalami kesenjangan dalam kontrak kerja pada perusahaan.

0. T#n%aan U!! Tentang Ga%# *an U1ah

a. Ga%#

7aji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan

oleh karyaan yang mempunyai jenjang jabatan seperti manajer <!ulyadi,

#$$1, "@@=.@ 'enggajian dapat diartikan sebagai proses pembayaran upah

kepada seseorang atau individu untuk pengganti hasil kerja atau jasa yang

telah dilakukan. 'ada prinsipnya gaji dan upah dianggap mempunyai

pengertian yang sama oleh kebanyakan masyarakat. 8nggapan ini terjadi

mungkin disebabkan karena gaji dan upah sama-sama merupakan balas jasa

yang diberikan kepada karyaannya. 'ada kenyataannya kedua istilah

tersebut mempunyai perbedaan.

). U1ah

stilah upah "&ages$ biasanya digunakan untuk pembayaran kepada

karyaan lapangan <pekerja kasar= baik yang terdidik maupun tidak

terdidik. Tarif upah biasanya diekspresikan secara mingguan atau perjam. A

!enurut undang-undang tenaga kerja Nomor 1" Tahun #$$", ab 1, 'asal

1 berisikan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

@ http//.kajianpustaka.com/#$1#/1$/gaji-dan-upah.html.#$"$ >ib.

A https//sanoesi.ordpress.com/tag/gaji-dan-upah-tinjauan-akuntansi-gaji-dan-upah.#$*+

>ib.

http://www.kajianpustaka.com/2012/10/gaji-dan-upah.html.20:30

https://sanoesi.wordpress.com/tag/gaji-dan-upah-tinjauan-akuntansi-gaji-dan-upah.20:45





1*

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

!enurut (ean 'enelitian 'engupahan Nasional, memberikan

definisi upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu kerja berfungsi

sebagai suatu jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan

dan produktifitas yang dinyatakan dalam nilai atau bentuk yang ditetapkan

menurut suatu persetujuan Undang-undang dan peraturan yang dibayarkan

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima

kerja.

%elanjutnya pengertian gaji dan upah menurut 2adi 'urono

adalah sebagai berikut)

1. 7aji < salar= biasanya dikatakan upah <&ages= yang dibayarkan

kepada pimpinan, pengaas, dan tata usaha pegaai kantor

atau manajer lainnya. 7aji umumnya tingkatnya lebih tinggi

dari pada pembayaran kepada pekerja upahan.

#. Upah adalah pembayaran kepada karyaan atau pekerja yang

dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan kepada

mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk

dipekerjakan secara terus-menerus.

(ari definisi 7aji dan upah di atas maka dapat disimpulkan baha

gaji merupakan pengganti jasa bagi tenaga-tenaga kerja dengan tugas yang

) 'urono. 2, #$$", #istem Personalia. 4disi Ke-", 'enerbit 8ndi 9ffset, 0ogyakarta.



1+

sifatnya lebih konstan. (itetapkan melalui perhitungan masa yang lebih

panjang misalnya bulanan, triulan atau tahunan. %edangkan upah adalah

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyaan

berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan misalnya jumlah

unit produksi.

G. Met(*e Penel#t#an

'enelitian mengenai 'erlindungan Upah Terhadap 'ekerja 'ada Kantor

Notaris di Kota 0ogyakarta merupakan penelitian yuridis empiris. 'endekatan

yuridis dari segi Undang-undang serta peraturan lain yang relevan dengan

permasalahan, sedangkan empiris dengan terjun langsung ke lapangan.1$

'. Penel#t#an La1angan

'enelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan

pendekatan konseptual <*on*eptual approa*h= mengenai kekuatan

pembuktian sidik jari pada akta notaris. 'enelitian hukum empiris

dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber

hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada

di dalam masyarakat. (ata dari lapangan ini dikumpulkan dan dengan cara

mengajukan beberapa pertanyaan yang dijaab secara tertulis maupun

secara lisan sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.

,. Jen#s Data

a. (ata 'rimer

1$

5onny 2anitijo %oemitro, 1))$, ,etode Penelitian (ukum dan /udimetri. 7haliandonesia, &akarta, hlm. *$.



1?

(ata primer terdiri dari pendapat responden dan narasumber serta hasil

penelitian lapangan. Kemudian sebagai bahan hukum primer adalah

1= Kitab Undang-undang 2ukum 'erdata.

#= Undang-undang Nomor # Tahun #$1* Tentang 'erubahan 8tas

Undang-undang Nomor "$ Tahun #$$* tentang &abatan Notaris.

"= Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" tentang Ketenagakerjaan.

*= %erta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. (ata %ekunder

Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari

bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis

permasalahan yang ada dalam bentuk buku-buku, dokumen/data yang

didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para

ahli hukum. 8dapun ruang lingkup penelitian kepustakaan sebagai

berikut

1= ahan 2ukum 'rimer

a= Kitab Undang-undang 2ukum 'erdata.

b= Undang-undang Nomor # Tahun #$1* Tentang 'erubahan 8tas

Undang-undang Nomor "$ Tahun #$$* tentang &abatan

Notaris.

c= Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" tentang

Ketenagakerjaan.

d= %erta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.



1@

#=. ahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat

kaitanya dari bahan hukum primer yang dapat membantu

menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku-buku,

dokumen/data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar

maupun para ahli hukum.

"=. ahan 2ukum Tersier

0aitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

a= Kamus hukum,

b= Kamus nggris-ndonesia,

c= Kamus ahasa ndonesia.

0. L(kas# 1enel#t#an

'enelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota 0ogyakarta.

8lasan penulis mengambil lokasi penelitiaan di Kota 0ogyakarta adalah

ilayah tersebut banyak terdapat kantor notaris serta penulis melihat

banyaknya pekerja atau karyaan yang bekerja pada masing-masing

kantor notaris di Kota 0ogyakarta.

2. Met(*e Peng!1lan Data

a. !etode %ampling

(alam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan

cara teknik non random sampling yaitu setiap individu tidak diberi

kesempatan untuk menjadi anggota sampel. bentuk yang diambil adalah

purposi+e sampling yaitu penelitian dengan menggunakan pertimbangan-



1)

dan dan penyusunan serta pengajuan alternatif judul. Kemudian

mengajukan proposal untuk didiskusikan dan dikonsultasikan dengan

(osen pembimbing tesis untuk penyempurnaanya.

b. Tahap pelaksanaan

'ada tahap ini dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut

1= 'elaksanaan penelitian kepustakaan, pertama adalah pengumpulan dan

pengkajian terhadap data sekunder yang tentunya meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#= 'elaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penelitian

responden dan pengumpulan data primer. 2al ini dilakukan melalui

aancara dengan menggunakan alat berupa kerangka aancara

yang telah dibuat sebelumnya. (isamping itu juga dilakukan

pengumpulan data sekunder dari narasumber terkait.

c. Tahap penyelesaian

'ada tahap ini yang harus dilakukan adalah pengolahan, analisis

data, dan kontruksi data agar dapat dikonsultasikan kepada (osen

'embimbing Tesis sambil melakukan perbaikan-perbaikan hingga

akhirnya dilakukan penyusunan laporan akhir.

4. Tekn#k Anal#s#s Data

(ata yang terkumpul baik dari penelitian lapangan maupun

penelitian pustaka disusun dan dianalisis secara deskriptif dengan

menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan interaksi



#$

langsung kelapangan untuk mendapat data-data sesuai dengan yang diteliti

yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara tertulis atau lisan

serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi

suatu kesatuan yang utuh.

DA&TAR PUSTAKA

Da$tar Bk5)k6

8bdul Khakim. #$$@. Pengantar (ukum !etenagakerjaan )ndonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 23, andung 'T.

Citra 8ditya akti.

8sri >ijayanti. #$$). (ukum !etenagakerjaan Pas*a 0eformasi. &akarta %inar

7rafika.



#1

2usni, #$$1, Pengantar (ukum !etenagakerjaan )ndonesia. Cet. , &akarta, 'T.

5aja 7rafika 'ersada.

2alili Toha dan 2ari 'ramono. 1))1, (u'ungan Antara ,ajikan dan Buruh, Cet

, 'T. 5ineka Cipta, &akarta.

'urono. 2, #$$", #istem Personalia. 4disi Ke-", 'enerbit 8ndi 9ffset,

0ogyakarta.

5adjasa >aluyo, #$$1, !e&enangan Notaris #elaku Peja'at Umum, !edia

Notariat <!enor=, edisi 9ktober-(esember.

5onny 2anitijo %oemitro, 1))$, ,etode Penelitian (ukum dan /udimetri. 7haliandonesia, &akarta.

%astha, dan %ukotjo. #$$$, ,anajemen Personalia. 4disi K4-+, '4-

0ogyakarta.

Peratran6

Kitab Undang-undang 2ukum 'erdata.

Undang-undang Nomor 1" Tahun #$$" tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor "$ Tahun #$$* tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor "$ Tahun #$$* Tentang jabatan Notaris.

7e)s#te6

http//repository.usu.ac.id/bitstream/1#"*+?@A)/*#??)/*/ChapterE#$.pdf .#$$$

>ib.

http//.kajianpustaka.com/#$1#/1$/gaji-dan-upah.html.#$"$ >ib.

https//sanoesi.ordpress.com/tag/gaji-dan-upah-tinjauan-akuntansi-gaji-dan-

upah.#$*+ >ib.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42669/4/Chapter%20II.pdf.20:00




http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42669/4/Chapter%20II.pdf.20:00




proposal anas ke 2

Documents