tugas audit.doc

7/25/2019 TUGAS AUDIT.doc

1/23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sepuluh tahun, akan tetapi tujuan

utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai munculnya berbagai

fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya

tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak

yang membutuhkan. Stanbury, dikutip dari Mardiasmo !""#$%& menyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. 'engan demikian akuntabilitas keuangan adalah

pemberian informasi atas akti(itas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan

kepada pihak)pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah,

harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak)hak

publik yaitu hak untuk tahu right to know), hak untuk diberi informasi right to be

informed)dan hak untuk didengar aspirasinya right to be heard and to be listened

to).*leh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di

atas.

Pemerintah Indonesia merespon tuntutan akuntabilitas tersebut dengan

memulai babak baru akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan ditetapkannya

+ndang +ndang o. - /ahun !""% tentang 0euangan egara, +ndang +ndang o.

-


2/23

- /ahun !""1 tentang Perbendaharaan egara dan Peraturan Pemerintah o. !1

/ahun !""2 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 'engan payung hukum

tersebut, mulai tahun !""2 pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk

akuntabilitas kepada rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara khususnya atas

hak dan kewajiban negara3daerah yang dapat dinilai dengan uang.4aporan keuangan

merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan AP53'

berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.

Governmental Accounting Standards Board 6AS5, -777& dalam Concepts

Statement No. menyatakantentang tujuan laporan keuangan yaitu merupakan dasar

pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar

pengambilan keputusan. *leh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan kualitas

dari laporan keuangan tersebut. 0ualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau

melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. 0riteria untuk menilai

kualitas laporan keuangan menurut PP. o. - /ahun !"-"tentang Standar Akuntansi

Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, rele(an, andal dan dapat

diperbandingkan.

0riteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat 8onan Murphy dalam Payanta, !""#$9%&

bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam

mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan

dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan

dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan

!


3/23

adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur.

Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas

informasi dari laporan tersebut.

0enyataan di lapangan, kualitas informasi 4aporan 0euangan Pemerintah

'aerah 40P'& secara umum masih buruk atau lemah 7-: 40P' buruk, 5P0,

!"--&, padahal pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan

negara3daerah untuk menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas sesuai

dengan kriteria tersebut di atas. 8eformasi tersebut dilakukan melalui peningkatan

kualitas Sumber 'aya Manusia S'M& dan peraturan perundang)undangan yang

menggunakan anggaran yang tidak sedikit baik melalui anggaran pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat.

8eformasi melaluipeningkatan kualitas S'M, dapat dilihat dari porsi belanja

tahun !"-", pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pegawai 11,2 : dan

belanja modal hanya !-, :. /erdapat !97 kabupaten dan kota yang memiliki belanja

pegawai mendominasi 2" : atau lebih dari total belanja pemdanya, bahkan --

diantaranya belanja pegawai menghabiskan " : dari total belanjanya. Selanjutnya

jika dilihat dari fungsi belanja pemerintah daerah, maka anggaran pendidikan

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. /ahun !"" sebesar 8p1,--1 M,

tahun !""9 sebesar 8p 7-,# M, tahun !""7 senilai 8p---,279 M dan tahun !"-"

sebesar 8p-"-,!- M. 'engan anggaran yang tidak sedikit untuk penigkatan kualitas

S'M, tentu saja membuat ruang Pemda untuk menggerakkan ekonomi melalui

kegiatan produktif seperti infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik semakin

berkurang.

%


4/23

Pemerintah pusat juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah di daerah. 'epartemen 'alam

egeri dengan berbagai diklat manajemen keuangan daerah dan 'epartemen

0euangan telah melaksanakan 0ursus 0euangan 'aerah 00'& secara serentak di

tujuh& +ni(ersitas egeri di Indonesia. 0husus di +ni(ersitas Hasanuddin telah

dilaksanakan !7 angkatan 00')8eguler dan -" angkatan 00' 0husus

penatausahaan dan akuntansi yang tentu saja telah menggunakan anggaran yang

tidak sedikit.

8eformasi melalui peraturan perundang)undangan, dengan ditetapkannya

beberapa peraturan diantaranya ++ o. - /ahun !""%, ++ o. - /ahun !""1, ++

o. -2 /ahun !""1, Permendagri o. !- /ahun !"-- atas perubahan kedua

Permendagri o. -% /ahun !""#, PP o. - /ahun !"-" dan beberapa peraturan

pendukung lainnya. 8eformasi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit

jumlahnya, mulai dari biaya pembuatan, sosialisasi sampai penyediaan sumber daya

manusia dan infrastruktur pendukung, intinya menginginkan adanya transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

/ujuh tahun setelah berlakunya paket undang)undang tersebut dan sepuluh

tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, belum ada kemajuan signifikan dalam

peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 0ualitas Informasi

4aporan 0euangan Pemerintah 'aerah 40P'& secara umum masih buruk, belum

mengalami peningkatan secara signifikan selama tahun anggaran !""2)!""7. Hasil

pemeriksaan 5P0 tahun !""#)!"-" yaitu$ persentase 40P' yang mendapatkan opini

;/P menurun dari 2 : pada tahun !""2 menjadi - : pada tahun !""# dan !"" dan

% : pada tahun berikutnya !""9 dan !""7. 40P' yang mendapat opini tidak wajar

1


5/23

semakin memburuk dari % : tahun !""2 menjadi -" : di tahun !""7 dan periode

yang sama 40P' dengan opini /idak Memberikan Pendapat /MP& juga

menunjukkan hal yang sama dari : pada tahun !""2 menjadi !! : pada tahun

!""7.

0ondisi lebih memprihatimkan yaitu pada daerah Pro(insi Sulawesi Selatan,

khususnya 0abupaten Maros dan 0ota Palopo. 0abupaten Maros selama enam tahun

berturut)turut !""2 sampai dengana !"-"& dan 0ota Polopo selama dua tahun

berturut)turut !""7 dan !"-"& mendapat opini /MP dari hasil pemeriksaan 5P0.

5P0 mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit yang la


6/23

maupun dari kreditur dan in(estor internasional akan ragu menempatkan dananya di

Indonesia, kecuali dengan beban cost of mone! yang tinggi. Sebaliknya dengan

kualitas administrasi keuangan yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas

kerja pemerintahan secara keseluruhan. Penyelenggaraan pemerintahan terutama

dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip)prinsip good

governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

=enomena di atas menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Harapan, dengan peningkatan kualitas S'M dan perbaikan peraturan dibidang

manajemen keuangan daerah, menghasilkan informasi laporan keuangan yang

berkualitas. 0enyataannya, informasi kualitas laporan keuangan khususnya di

Pro(insi Sulawesi Selatan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan,

sebagaimana dikemukakan sebelumnya. /erjadinya kesenjangan menimbulkan

pertanyaan tentang kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah$ mengapa

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Pro(insi Sulawesi

Selatan tidak mengalami perkembangan, apa yang menyebabkan, bagaimana

menangulanginya>.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, merupakan tantangan tersediri bagi

pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas yang

tercermin melalui opini auditor. Pemerintah daerah seharusnya mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian untuk mengoptimalkan pemanfaatan AP5' setempat.

Memang tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan opini ;ajar /anpa

Pengecualian ;/P& dari tim audit 5P0 baik secara perlahan maupun secara drastis.

amun kondisi buruk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu upaya dan komitmen

#


7/23

dari berbagai pihak dan aspek yang turut menentukan kualitas informasi dari laporan

keuangan pemerintah daerah.

Secara konseptual ada berbagai faktor penentu kualitas pelaporan keuangan.

8e


8/23

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP& untuk terwujudnya

kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, laporan keuangan yang andal,

tertib dan akuntabel mengelola aset, serta ketaatan terhadap perundang)undangan dan

0etiga, mengintensifkan peran aparat pengawaian intern pemerintah di lingkungan

masing)masing dalam memberikan keyakinan yang memadai atas terselenggaranya

SPIP, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efekti(itas manajemen risiko,

serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah.

=aktor kemampuan manajemen merupakan fungsi yang sangat penting dalam

kepemimpinan perjalanan kepemerintahan daerah. 0eberhasilan pemerintahan daerah

lebih banyak ditentukan oleh figur pemimpinnya ketimbang faktorfaktor lainnya.

Hal ini semakin membuktikan bahwa aspek leadership merupakan hal yang sangat

penting bagi organisasi pemerintahan. amun demikian, diakui bahwa masih sulit

menjumpai pemimpin yang mampu berperan sebagai leader dan sekaligus sebagai

manager administratur pemerintahan&. 0emampuan sebagai leader dapat diperoleh

melalui kharisma maupun pengalaman, sedangkan manager atau administratur

pemerintahan dapat diperoleh melalui pendidikan3pembelajaran. Perpaduan keduanya

merupakan kondisi ideal yang diharapkan dari seorang pemimpin, karena yang

bersangkutan memiliki BtalentaB sekaligus Bskill$ untuk memimpin organisasinya.

Sebagai leader, pemimpin daerah diharapkan dapat memimpin daerahnya sesuai

dengan perkembangan dan tuntutan politik yang ada, dan sebagai manager

diharapkan dapat mensejahterakan rakyatnya melalui pemberian pelayanan publik,

pembangunan daerah dan sebagainya. +ntuk mendapatkan kualitas pemimpin seperti

9


9/23

itu, tentulah diperlukan kemampuan manajemen yang baik di setiap pemerintahan

daerah.

0emampuan &capabilit!) mengacu pada keahlian &skill) dalam

mengkoordinasikan sumber daya dan menempatkannya untuk penggunaan secara

produktif. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengendalian usaha)usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya)

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

0eberhasilan mengelolah sumber daya)sumber daya tersebut sangat ditentukan dalam

mengaplikasikan fungsi)fungsi manajemen. =ungsi manajemen yang umum dikenal

orang dengan istilah P*AC, yaitu planning &perencanaan), organi(ing

&pengorganisasian), actuating &pelaksanaan) dan controlling &pengendalian atau

pengawasan).

=enomena lemahnya kemampuan fungsi manajemen khususnya di daerah

Pro(insi Sulawesi Selatan didasarkan pada keputusan Menteri 'alam egeri o. -!"

) ! /ahun !"-- tentang 0inerja Penyelenggaraan Pemerintahan 'aerah yang

penilaiannya didasarkan atas fungsi)fungsi manajemen diantaranya perencanaan,

penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan

dan pertanggungjawaban. /ingkat kabupaten, hanya dua daerah di Sulsel yang

mampu menembus sepuluh besar. 0abupaten Dnrekang berada di peringkat

keenam dan kabupaten 4uwu +tara berada di posisi ke delapan. /ingkat kota, tidak

satu pun kota di Sulsel atau kota di wilayah timur Indonesia yang mampu masuk

sepuluh -"& besar. 0ota Parepare hanya mampu di posisi empat belas -1&, Makassar

harus puas di posisi dua puluh tiga !%&, sementara Palopo berada di peringkat empat

puluh 1"&.

7


10/23

Alasan lain penentuan (ariabel kemampuan manajemen yaitu dari hasil

in(estigasi 5P0 semester pertama tahun !"-- di Pro(insi Sulawesi Selatan. Secara

umum menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang)undangan, tahapan

pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan, pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban, jika berdasarkan

fungsi akuntansi, semestinya akuntansi dapat berperan mengefektifkan setiap tahapan

tersebut. amun kenyataannya, beberapa para penentu kebijakan

manajemen3pimpinan& telah keliru menafsirkan amanat ketentuan perundang)

undangan. Seakan)akan akuntansi atau dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintah

SAP& hanya berfungsi sebagai acuan dalam menyelenggarakan pertanggungjawaban

AP5' saja, sehingga yang terjadi adalah fungsi akuntansi masih banyak

dikesampingkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara lainnya.

/ahapan perencanaan dan penganggaran, skala prioritas ditemukan tidak

terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan publik,

ketidakterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang

dimiliki, maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan pemerintah, rendahnya

efekti(itas dan efisiensi penggunaan keuangan publik, anggaran pendapatan

negara3daerah yang underestimate dankesalahan dalam penyajian laporan keuangan

yang diakibatkan karena kekeliruan dalam menetapkan pos anggaran.

0ondisi ini merupakan dampak dari penyusunan rencana dan anggaran yang

tidak didasarkan pada informasi yang rele(an dan andal, fakta)fakta sebenarnya serta

pemikiran realistik dan objektif, yang kesemuanya membuktikan tidak berfungsinya

akuntansi secara maksimal dalam mengefektifkan perencanaan dan penganggaran

pemerintah daerah.

-"


11/23

/ahapan pelaksanaan juga demikian, masih ditemukan adanya transaksi

keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup, penggunaan langsung atas

pendapatan negara3daerah, ketidakhandalan data aset dan persediaan, terjadinya

kesalahan pencatatan transaksi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, kehilangan

dana3barang, ketidaksesuaian data antara satu pihak dengan pihak lainnya serta

keterlambatan penyusunan laporan keuangan.

0ondisi tersebut di atas mengindikasikan kurangnya koordinasi antara pihak)

pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Mulai dari Panitia Pengadaan

5arang dan Easa, Pejabat Pelaksana /eknis 0egiatan PP/0&, 5endahara, Pengurus

5arang, Pejabat Penatausahaan 0euangan PP0&, sampai kepada Pengguna 5arang

atau Pengguna Anggaran. 'idasari anggapan bahwa proses akuntansi hanya dimulai

dan dilakukan oleh PP0 saja serta tidak terkait dengan pihak)pihak lainnya. 0ondisi

tersebut diperparah dengan kebiasaan melakukan @cop! pasteF oleh sebagian pihak,

misalnya untuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sistem informasi

keuangan, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP&. Hal tersebut

dilakukan karena penyusunannya tidak didasarkan pada pertimbangan aspek biaya

dan manfaat cost and benefit&, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur

teknologi informasi serta kondisi geografis dan budaya masyarakat, mengakibatkan

dalam tataran pelaksanaannya selalu mengalami kendala. 5eberapa daerah sistem

tersebut sulit untuk diimplementasikan, sehingga berdampak pada tidak berfungsinya

akuntansi secara maksimal dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan

AP53AP5'.

/ahap pengawasan, seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan

untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif

--


12/23

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang)undangan. Hal tersebut

belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. =ungsi pengawasan masih

bersifat korektif dan belum pre(entif. Pengawasan yang inefisiensi dan temuan hasil

pengawasan yang di@peti esFkan masih sering dijumpai. 0eadaan ini

mengindikasikan bahwa sistem pengendalian yang merupakan salah satu fungsi

akuntansi belum diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut menyebabkan

peran aparat pengawasan intern pemerintah belum efektif dalam menciptakan earl!

warning s!stem.

/emuan tersebut di atas menunjukkan bahwa manajemen3pimpinan belum

menerapkan secara maksimal fungsi)fungsi manajemen yaitu perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan sehingga pengendalian

intern tidak efektif dan implikasinya kualitas informasi laporan keuangan tidak

mengalami perkembangan. /erbukti banyaknya temuan yang berulang dari tahun ke

tahun mulai tahun !""2 sampai !"--, belum ditindaklanjuti oleh

pimpinan3manajemen instansi khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan dengan

jumlah temuan %1- kasus senilai 8p%!#.%97,7,) Euta dan di tahun !""7 kasus

senilai 8p11.#9,27,). Euta ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi

5P0. 5P0, IHPS semester -, !"--$ -9)-9%&.

=enomena tersebut di atas menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam

menjalankan fungsi)fungsinya sangat mempengaruhi kualitas informasi laporan

keuangan dan efekti(itas pengendalian intern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat

;riston and Dsposito -77#$%#& bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi

laporan keuangan dan hasil audit untuk kepentingan manajemen dan prinsipal harus

mendapat bantuan penuh dari manajemen organisasi, dewan komisaris, serta komite

-!


13/23

audit. Pendapat tersebut sama dengan pendapat 5odnar dan ;illiam S., -772$!-2&

yang menyatakan bahwa meskipun auditor internal dan pihak lainnya memperhatikan

struktur pengendalian intern organisasi, tanggungjawab utama terhadap struktur

pengendalian intern tetaplah pada manajemen.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sjoblom, 4eif

-779&, Argyris, Chris -77!&, 0PM6 =orensic !""%&, 'wayne ., et, al., !""9&,

'uncan, et, al., -777&. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan

manajemen mempengaruhi kualitas informasi keuangan dan efekti(itas pengendalian

intern. 'engan demikian menjadi tanggung jawab manajemen menjaga efektifitas

pengendalian intern untuk mendapatkan kualitas informasi yang dapat digunakan

sebagai salah satu alat pengambilan keputusan.

/anggung jawab tersebut di atas dapat diwujudkan dengan meningkatkan

kemampuan manajemen dalam menjalan fungsi)fungsi manajemen. Semakin mampu

manajemen mengoperasionalkan fungsi)fungsinya, maka semakin efektif

pengendalian intern dan semakin berkualitas informasi akuntansi dalam laporan

keuangan yang dihasilkan perusahaan3organisasi.

=aktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan

efekti(itas pengendalian intern adalah kualitas auditor internal. Pemilihan (ariabel

kualitas auditor internal disebabkan pada hasil e(aluasi 5P0 terhadap SPI pada

pemeriksaan laporan keuangan tahun !"-" yang menyatakan bahwa kualitas

informasi laporan keuangan belum meningkat karena unsur pengawasan auditor

internal& pada pemerintah daerah belum optimal. Hal tersebut terlihat dari upaya

penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan yang belum

memadai sehingga masih ditemukan temuan)temuan berulang dan lambat

-%


14/23

ditindaklanjuti. 5P0, IHPS semester -, !"--$%2&. Auditor internal seharusnya

melakukan re(iu secara optimal, terus)menerus sejak proses penyusunan anggaran,

pelaksanaan anggaran dan pelaporan agar kesalahan)kesalahan yang terjadi dapat

dideteksi lebih awal dan dilakukan perbaikan sehingga saat 40P' diperiksa 5P0,

kesalahan)kesalahan material yang akan mepengaruhi kewajaran tidak ditemukan

lagi.

=enomena belum optimalnya fungsi auditor internal mengandung arti bahwa

re(iew pemeriksaan ulang& yang dilakukan oleh auditor internal terhadap informasi

laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada 5P0 belum

menyentuh permasalahan yang mendasar baik karena waktu pemeriksaan yang sangat

singkat maupun karena keterbatasan kualitas& jasa auditor internal. 'ari sisi %ualit!

control, peran auditor internal masih terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap

kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Auditor internal belum melakukan

pengawasan secara terus)menerus sejak proses penyusunan anggaran, pelaksanaan

anggaran dan pelaporan. Padahal keberadaan para auditor internal merupakan salah

satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerahkarena merupakan lini terdepan

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi

penyimpangan.

Penelitian yang menguji hubungan auditor internal terhadap kualitas pelaporan

informasi keuangan dilakukan oleh Mohammed Al)Shetwi !"--& pada perusahaan

yang terdaftar di 5ursa Saham, Saudi Arabia. /emuan menunjukkan hubungan yang

lemah antara kualitas pelaporan keuangan dan fungsi auditor internal kompetensi,

obyektifitas, reabilitas kinerja auditor& diwakili oleh (ariabel pemeriksaan intern.

/emuan ini menyiratkan bahwa perusahaan menggunakan jasa auditor internal pada

-1


15/23

pemeriksaan internal untuk memberikan simbol ketaatan kepada peraturan otoritas

pasar modal Saudi Arabia CMA&.

Penelitian yang dilakukan oleh Eayanthi 0rishnan !""2& dan Gadyana I 0etut

!""7&, Annuar M' assir Mohamad Ali Abdul Hamid, et al., !""-& menunjukkan

hasil bahwa auditor internal berpengaruh terhadap pengendalian intern dan kualitas

informasi laporan keuangan.& 'engan demikian, menjadi tanggung jawab auditor

internal memberi keyakinan bahwa informasi laporan keuanganyang disajikan secara

keseluruhan telah sesuai dengan kriteria yakni standar akuntansi dan peraturan yang

berlaku yang berlaku dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif.

/anggung jawab auditor internal dapat diwujudkan dengan melakukan

peningkatan kualitas jasa auditor internal sebagai sebuah profesi. Pensyaratan kualitas

jasa seorang auditor diatur pada butir -!"" buku pedoman Standar Profesi Audit

Internal SPAI& tentang keahlian dan kecermatan profesional auditor internal SPAI,

!""1$-#-&.nstitute of nternal Auditors dalam 5oynton dan0ell -77#$ 91"& telah

menetapkan lima standar praktik pemeriksaan yang mengikat anggota)anggotanya

yang meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup kerja

pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian

pemeriksaan intern. orma Pemeriksaan intern tersebut merupakan indikator yang

menentukan kualitas jasa auditor internal dalam melaksanakan praktik pemeriksaan.

Semakin lengkap indikator tersebut dipatuhi oleh auditor internal, maka semakin

berkualitaslah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan semakin

efektiflah pengendalian intern yang berlaku dalam organisasi yang dapat

berdampak3berimplikasi terhadap perbaikan kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah daerah.

-2


16/23

=aktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah

efekti(itas pengendalian intern. Pemilihan (ariabel efekti(itas pengendalian intern

didasarkan pada salah satu kriteria yang digunakan oleh 5P0 dalam meneliti

kewajaran informasi keuangan adalah efektifitas Sistem Pengendalian Intern SPI&.

Sesuai dengan ++ o. -2 /ahun !""1, penjelasan Pasal -# ayat -& opini merupakan

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya terkait

dengan efekti(itas SPI. Hasil pemeriksaan 5P0 meyatakan bahwa salah satu

penyebab kualitas informasi laporan keuangan tidak meningkat karena belum

berfungsi secara efektif sistem pengendalian intern 5P0, IHPS, Semester I !"--$%1&.

Pengendalian intern sangat penting seiring dengan semakin meningkatnya

tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan,

dan akuntabel, mengingat terjadi kerugian negara3daerah akibat tidak efektifnya

pengendalian intern. Hasil in(estigasi 5P0 pada semester pertama !"-- dari -1

4aporan 0euangan Pemda tahun !"-" di Pro(insi Sulawesi Selatan, ditemukan -1%

kasus kelemahan SPI yang terdiri atas #% kasus kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan, #- kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja, serta -7 kasus kelemahan struktur pengendalian

intern. Salah satu contoh temuan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan di 0abupaten 6owa, pengendalian intern atas pengelolaan aset masih

lemah, sehingga saldo aset tetap dalam eraca per %- 'esember !"-" senilai 8p!,!-

trillium tidak dapat diyakini kewajarannya. 0asus kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di 0abupaten Sidrap berupa

manajemen kas 5endahara +mum 'aerah 5+'& belum tertib, sehingga penerimaan

-#


17/23

yang telah ditentukan penggunaannya untuk kepentingan lain pada tahun anggaran

!"-" dan akan membebani AP5' tahun anggaran berikutnya senilai 8p!!,77 milliar.

5P0, IHPS, semester I !"--$%#)%&.

Akibat yang ditimbulkan oleh tidak efektifnya pengendalian intern,

membutuhkan peran pimpinan instansi pemerintah dan auditor internal untuk

menjaga efektifitas pengendalian intern sebagai ikhtiar dalam meningkatkan kualitas

informasi laporan keuangan dan mencegah tindak 00. Sebagaimana disebutkan

dalam pasal 1 PP o. #" /ahun !""9 diamanahkan agar pimpinan instansi pemerintah

menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku

positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan

kerjanya.

Dfektif(itas penerapan pengendalian intern dalam organisasi akan menghasilkan

atau menjamin pelaksanaan pembukuan secara obyektif, benar dan dapat dipercaya

sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, sesuai

dengan tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh C*S* dalam May.

8obert 4 -77%$#"& yaitu meliputi tiga %& bidang objektif $ objektifitas operasi,

objektifitas laporan keuangan dan objekti(itas hukum dan regulasi.

Pernyataan tersebut di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh 6afaro(

/, berupa disertasi tentang pengendalian intern dan kualitas pelaporan keuangan. Hal

baru dari disertasi ini adalah mengukur pelaporan keuangan dari karateristik kualitatif

informasi akuntansi. Salah satu hasil yang ditujukkan dalam penelitian ini adalah

bahwa implementasi pengendalian intern sangat penting terhadap pelaporan informasi

keuangan. /eoritis dan metodologis didasarkan pada basis informasi penelitian yang

dibuat oleh proceeding ilmuwan 8usia, Ceko dan ilmuan asing lainnya, dokumen)

-


18/23

dokumen resmi dan undang)undang =ederasi 8usia, 8epublik Ceko, +ni Dropa, dan

Amerika Serikat dengan menggunakan model percobaan disertai dengan metode

matematis. 9!: dari responden setuju bahwa pengawasan intern yang baik

merupakan hal penting dalam pelaporan keuangan.

Penelitian lain yang menguji hubungan pengendalian intern dan kualitas

informasi laporan keuangan dilakukan oleh 'BAuila Eill M -779&, McMullen, etm

al., -77#&, 6afaro( !""7&, =erdy (an 5eest, et, al., !""7&. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi

laporan keuangan. *leh karena itu, manajemen dan auditor internal perlu mengawasi,

menge(aluasi dan melakukan perbaikan atas pengendalian intern secara terus

menerus agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bisa terhindar dari

penyelewengan, resiko salah prosedur dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan

kualitas informasi laporan keuangan yang rele(an, andal, dapat dibandingkan dan

dapat dipahami.

5erdasarkan beberapa konseptual dan kajian empiris di atas, maka untuk

merespon tuntutan masyarakat terhadap pemerintah akan kualitas pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang tercermin pada kualitas

informasi laporan keuangan diperlukan penguatan dari berbagai pihak dan aspek,

seperti pihak manajemen, auditor internal dan pengendalian intern. +ntuk itu, dapat

dirumuskan tema sentral yaitu pengaruh kemampuan manajemen dan kualitas jasa

auditor internal terhadap efekti(itas pengendalian intern dan implikasinya terhadap

kualitas informasi laporan keuangan belum jelas, namun terdapat kecenderungan awal

berdasar konseptual dan kajian empiris di atas& bahwa dengan dukungan kemampuan

manajemen yang andal dan jasa auditor internal yang berkualitas pada pemerintahan

-9


19/23

kota dan kabupaten di Pro(insi Sulawesi Selatan akan mempunyai pengaruh pada

efekti(itas pengendalian intern dan implikasinya terhadap kualitas informasi laporan

keuangan pemerintahan daerah.

5erdasarkan tema sentral diangkat issu penelitian yaitu tuntutan masyarakat

akan pelayanan dan akuntabilitas dari pemerintah semakin meningkat, biaya

pengembangan S'M dan reformasi peraturan juga semakin meningkat dilain pihak

pemerintah dihadapkan pada kualitas pengelolaan keuangan yang tercemin pada

kualitas informasi laporan keuangan masih belum memenuhi harapan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang teoritis

dan perkembangan riset sebelumnyasebagai berikut$

1. Apakah kemampuan manajemen berpengaruh terhadap efekti(itas

pengendalian intern.

2. Apakah kualitas jasa auditor internal berpengaruh terhadap efekti(itas


3. Apakah kemampuan manajemen berpengaruh terhadap kualitas informasi

laporan keuangan.

4. Apakah kualitas jasa auditor internal berpengaruh terhadap kualitas

informasi laporan keuangan.

5. Apakah efekti(itas pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas


-7


20/23

C. Tujuan Penelitian

/ujuan penelitian adalah untuk menguji dan $

1. Menganalisis pengaruh kemampuan manajemen terhadap efekti(itas


2. Menganalisis pengaruh kualitas jasa auditor internal terhadap efekti(itas


3. Menganalisis pengaruh kemampuan manajemen terhadap kualitas informasi

laporan keuangan.

4. Menganalisis pengaruh kualitas jasa auditor internal terhadap kualitas


5. Menganalisis pengaruh efekti(itas pengendalian intern terhadap kualitas


D. Kegunaan an !risinalitas Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk $

-. Pengembangan ilmu yaitu $

a. Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bidang

sektor publik khususnya pada akuntansi pemerintahan, yang sampai saat ini

masih jarang dijadikan bahan kajian seksama di Indoensia.

b. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pikiran tentang apakah kemampuan manajemen, kualitas jasa auditor internal

dan efekti(itas pengendalian intern baik lansung maupun tidak lansung ikut

menentukan kualitas informasi laporan keuangan.

c. 5agi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi

!"


21/23

terutama bagi yang mempunyai minat untuk mengkaji faktor penentu kualitas

informasi laporan keuangan dalam menunjang penyelengaran sistem

penyusunan pelaporan keuangan yang lebih baik, dengan menambahkan

(ariabel)(ariabel lain yang belum diteliti.

!. Manfaat Metodologis dan *risinalitas Penelitian

5eberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

adalah$

a. Penelitian sebelumnya berfokus sisi permintaan input& yaitu pada

pemakai informasi laporan keuangan, sedangkan penelitian ini berhubungan

dengan output pihak pemerintah daerah&.

b. Menggunakan proksi karateristik kualitatif untuk mengukur kualitas

informasi laporan keuangan dan proksi fungsi)fungsi manajemen untuk

mengukur kemampuan manajemen dimana penelitian sebelumnya

menggunakan kompetensi Sumber 'aya Manusia S'M&.

c. 8esponden penelitian ini adalah pimpinan operasional kepala

dinas3badan3bagian& sementara penelitian sebelumnya menggunakan

responden staf pelaksana.

d. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor swasta dan sifatnya parsial

sementara penelitian ini pada pemerintah daerah dan menguji beberapa

(ariabel penelitian secara bersamaan gabungan& .

e. 6rand teori penelitian ini menggunakan teori stewardship, sedang penelitian

sebelumnya menggunakan teori agenc!.

f. Eenis penelitian ini mengarah pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif

yang berorientasi pada model structural e%uation modelling menggunakan

!-


22/23

analisis path dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode

regresi dan korelasi.

%. Manfaat implementasi operasional&

a. 5agi praktisi dibidang akuntansi, hasil penelitian ini dapat menjadi

sumbangan pikiran dalam pemecahan masalah terutama kemungkinan

timbulnya dampak negatif terhadap aspek)aspek kualitas infomasi laporan

keuangan.

b. 5agi pemerintah sebagai penyaji dan sekaligus sebagai pengguna laporan

keuangan pemerintah, hasil penelitian ini dapat mendorong agar lebih

menyadari pentingnya penyajian informasi laporan keuangan yang berkualitas

dan menjadi sumbangan pemikiran dan acuan dalam menentukan kebijakan

operasional yang berhubungan dengan kualitas informasi laporan keuangan

dalam mewujudkan tata kelolah keuangan pemerintahan yang baik.

c. 5agi organisasi profesi dan fungsional di Indonesia khususnya $

) 0omite Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat

memberikan informasi yang menjadi faktor penentu kualitas informasi

laporan keuangan sehingga dapat menjadi masukan input& dalam

menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya kerangka

konseptual akuntansi pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah o. - tentang Penyajian 4aporan 0euangan.

) Ikatan Akuntan Indonesia IAI&, =orum 5ersama Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah =orbes APIP& , *rganisasi fungsional Inspektorat

'aerah& untuk meningkatkan kualitas jasa auditor internal

!!


23/23

) Asosiasi Pemerintah 0ota Seluruh Indonesia APD0SI& untuk

meningkatkan kemampuan manajerial pimpinan pemerintah daerah

d. 5agi masyarakat, mendorong agar lebih peduli dengan informasi laporan

keuangan dari pemerintah, sehingga berpartisipasi dalam mengawasi dan

mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

!%

tugas audit.doc

Documents